Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.55
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Veritas et Justitia JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Law Research Review Quarterly Justness : Jurnal Hukum Politik dan Agama Inicio Legis : Jurnal Hukum Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia RechtIdee Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik J-CEKI
Lucky Dafira Nugroho
Universitas Trunojoyo Madura
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 41 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENJUAL TERHADAP BARANG CACAT DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE BERDASARKAN PERJANJIAN ELEKTRONIK Hapsari, Diani Zahra; Nugroho, Lucky Dafira
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 11, No 1 (2025): Edisi Januari–Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/yurisprudentia.v11i1.15438

Abstract

The advancement of information technology has significantly increased electronic commerce (e-commerce) transactions. While offering convenience and efficiency, this shift in consumer behavior has also raised legal concerns, particularly when consumers receive defective or non-conforming goods. This study examines the legal responsibility of business actors in e-commerce transactions involving defective products, using a normative juridical approach that refers to existing laws and legal literature in Indonesia. Based on Article 19 of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, business actors are subject to strict liability for any losses incurred due to defective or inappropriate goods. This responsibility applies without the need for the consumer to prove any fault or negligence. The findings indicate that the strict liability principle provides a solid legal foundation for consumer protection. The legal framework ensures that businesses are accountable for the quality of products offered through digital platforms. Consistent law enforcement and greater awareness among business actors regarding consumer rights serve as essential efforts to build a fair and trustworthy digital trade environment. With the rapid transformation of the economic landscape through digitalization, safeguarding consumer interests and maintaining balance between the parties involved in e-commerce become critical components of a stable and credible marketplace.
Tinjauan Yuridis terhadap Hukum Bagi Pengguna Narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 Melalui Penanganan Lembaga Bantuan Hukum Siti Rohmah; Novita Alfa Ramadhan; Lucky Dafira Nugroho
Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik Vol. 2 No. 3 (2025): September : Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Pub
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/presidensial.v2i3.985

Abstract

Drug abuse is a complex and evolving legal problem in Indonesia. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics strictly regulates provisions for drug users, both in terms of criminal penalties and rehabilitation. In practice, drug users are often treated as criminals and sentenced to imprisonment, although normatively the law also provides opportunities for rehabilitation as a form of protection and recovery. This study aims to examine the legal provisions for drug users from a legal perspective, analyze the role of Legal Aid Institutions (LBH) in handling drug abuse cases, and identify obstacles faced in implementing such legal assistance. The methods used are normative legal and sociological legal approaches, with data collection techniques through literature and documentation. The results of the study indicate that drug users should have access to rehabilitation, not just punishment. LBH plays a crucial role in providing legal assistance and advocating for the implementation of restorative justice. However, several obstacles remain, such as limited resources, a lack of understanding among law enforcement officials, and public stigma. Joint efforts are needed between the government, LBH, and the community to realize fair legal protection for drug users.
Implikasi Perbedaan Kewarganegaraan dalam Perkawinan Campuran terhadap Status Hukum Anak dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional Bayu Deni Harensyah; Firman Rahmat Hidayat; Lucky Dafira Nugroho
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1635

Abstract

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) menimbulkan implikasi hukum yang kompleks terhadap status kewarganegaraan dan hak waris anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran serta pengaruh perbedaan kewarganegaraan orang tua terhadap hak waris anak dalam perspektif hukum perdata internasional dan nasional Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan nasional dan konvensi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat dasar hukum yang mengakomodasi kewarganegaraan ganda terbatas dan perlindungan terhadap hak waris, masih ditemukan tantangan administratif dan konflik yurisdiksi, khususnya dalam hal pengakuan status anak dan pembatasan hak kepemilikan bagi warga negara asing. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi hukum nasional dan internasional untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi anak-anak hasil perkawinan campuran lintas negara
Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perkawinan Campuran di Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional Nazila, Laila Nuril; Ramadhani, Fariza; Nugroho, Lucky Dafira
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.9909

Abstract

Sebagai akibat dari globalisasi, jumlah pernikahan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing meningkat. Perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan status kewarganegaraan, hak-hak sipil, dan pengasuhan jika terjadi perceraian atau sengketa hak asuh, adalah salah satu isu utama yang muncul. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengkaji bagaimana sistem hukum perdata internasional Indonesia mengatur dan melindungi anak-anak dari perkawinan campuran. Dengan menganalisis prinsip-prinsip hukum perdata internasional seperti lex patriae dan kepentingan terbaik bagi anak, serta hukum nasional seperti UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia dan UU Perkawinan, pendekatan yuridis normatif digunakan. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa hambatan administratif dan hukum masih ada dalam pelaksanaan perlindungan hukum, bahkan dalam menghadapi penerimaan kewarganegaraan ganda yang terbatas dan pengaturan hak asuh lintas batas. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan menyelaraskan peraturan nasional dengan prinsip-prinsip hukum internasional.
Dampak Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Internasional Terhadap Status Anak Dan Harta Bersama Sari, Hani Puspita; Melinda Aji Nilamsari; Lucky Dafira Nugroho
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.9971

Abstract

Pembatalan perkawinan internasional menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks, khususnya terkait status anak dan pembagian harta bersama. Dalam konteks lintas negara, perbedaan sistem hukum, prinsip yuridis, dan norma sosial menyebabkan dampak hukum dari pembatalan perkawinan tidak selalu seragam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan bagaimana sistem hukum di beberapa yurisdiksi menangani status anak yang lahir dari perkawinan yang kemudian dibatalkan, serta bagaimana pembagian harta bersama diatur ketika suatu perkawinan internasional dinyatakan tidak sah secara hukum. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan perbandingan hukum (comparative law approach), serta mengandalkan studi kepustakaan sebagai sumber utama analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa sistem hukum, anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap diakui sebagai anak sah demi perlindungan hak anak dan prinsip kepastian hukum. Namun, dalam sistem hukum lain yang lebih formalistik, status hukum anak dapat dipengaruhi oleh sah atau tidaknya perkawinan orang tuanya. Terkait harta bersama, beberapa negara menganut prinsip pemisahan harta berdasarkan hukum asal atau tempat tinggal, sementara yang lain mengacu pada asas kesetaraan dan kontribusi masing-masing pihak. Perbedaan ini menunjukkan adanya tantangan dalam enyinkronkan norma-norma hukum antarnegara dalam konteks keluarga lintas batas. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perbedaan filosofi hukum, struktur sistem peradilan, dan prioritas perlindungan hak individu berkontribusi pada variasi perlakuan hukum terhadap anak dan harta bersama dalam kasus pembatalan perkawinan internasional. Diperlukan kerja sama antarnegara serta penguatan instrumen hukum internasional untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan yang merata bagi pihak-pihak terkait.
Studi Kasus Jalur Litigasi Dan Alternatif Resolusi Sengketa Atas Perselisihan Merek Antara Ms Glow Dan Ps Glow Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Pendaftar Merek Pertama Lucky Dafira Nugroho; Dewi Tri Lusiyana Agustin; Norul Jihan
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.9974

Abstract

Perselisihan merek antara MS Glow dan PS Glow menjadi sorotan penting dalam konteks perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual di Indonesia. Kasus yang tertuang dalaml Putusan Nomor 2/PDT.SUS.HKI/MEREK/2022/PN.NIAGA.SBYl menunjukkan bahwa jalur litigasi yang panjang kerap menimbulkan dampak lanjutan terhadap reputasi dan kelangsungan usaha para pihak. Dalam jurnal ini, penulis menyoroti dua pokok bahasan. Pertama, sejauh mana jalur pengadilan efektif menyelesaikan sengketa merek, serta bagaimana seharusnya alternatif penyelesaian non-litigasi—seperti mediasi atau negosiasi bisnis—dimaksimalkan, terutama dalam perkara yang melibatkan kepentingan citra dagang dan keberlanjutan pasar. Kedua, dianalisis pula bagaimana posisi hukum pihak yang lebih dahulu mendaftarkan merek, dalam hal ini MS Glow, ketika harus berhadapan dengan pihak lain yang menggunakan merek dengan kemiripan nama dan bunyi, yakni PS Glow. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap regulasi terkait merek dan studi putusan pengadilan niaga. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat damai perlu lebih diprioritaskan dalam ranah bisnis, tanpa mengurangi kekuatan hukum pendaftaran merek yang sah sebagai dasar perlindungan utama
Kedudukan Asas Proporsionalitas Dalam Perancangan Kontrak: Studi Normatif Terhadap Peraturan Terkait Lucky Dafira Nugroho; Iqbalur Rohman; Sepul Paruq
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.9993

Abstract

Asas proporsionalitas merupakan prinsip yang menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam suatu kontrak. Dalam praktik hukum perdata di Indonesia, asas ini belum secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), namun nilai-nilainya tercermin dalam sejumlah ketentuan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan asas proporsionalitas dalam perancangan kontrak dan menelaah implikasi yuridis dari penerapan maupun pengabaian asas tersebut dalam perjanjian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif-analitis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan asas proporsionalitas mendukung terciptanya kontrak yang adil, seimbang, dan sah secara hukum, serta mengurangi potensi sengketa. Sebaliknya, pengabaian asas ini dapat menimbulkan ketimpangan, mendegradasi keadilan kontraktual, dan berujung pada batalnya kontrak atau gugatan hukum. Dengan demikian, penting bagi perancang kontrak dan pembuat kebijakan untuk memperkuat asas proporsionalitas sebagai bagian integral dari sistem hukum perjanjian di Indonesia.
Tinjauan hukum internasional terhadap prinsip non-refoulement dalam penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia Ismiati, Ifa; Samsul Arifin; Lucky Dafira Nugroho
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.9996

Abstract

Penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia menimbulkan pertanyaan hukum yang kompleks, khususnya terkait penerapan prinsip non-refoulement dalam konteks negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Prinsip non-refoulement merupakan norma fundamental dalam hukum pengungsi internasional yang melarang negara untuk mengembalikan seseorang ke wilayah di mana ia berisiko menghadapi penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan tidak manusiawi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana Indonesia, sebagai negara non-pihak terhadap Konvensi 1951, tetap terikat pada prinsip non-refoulement melalui norma hukum internasional lainnya, seperti Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT) dan hukum kebiasaan internasional. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan analisis praktik kebijakan pemerintah, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun belum memiliki kerangka hukum nasional yang komprehensif mengenai pengungsi, Indonesia secara de facto menjalankan prinsip non-refoulement. Namun, ketiadaan dasar hukum yang jelas menimbulkan ketidakpastian perlindungan hukum bagi pengungsi Rohingya. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan pembentukan kebijakan nasional yang selaras dengan standar hukum internasional guna memperkuat perlindungan hak asasi manusia bagi pengungsi.
Eksistensi Asas Lex Loci Celebrationis dalam Penentuan Keabsahan Perkawinan Internasional di Indonesia Mulyani, Dwi Irwana; Putri Maharani; Lucky Dafira Nugroho
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10052

Abstract

Perkawinan internasional sebagai bagian dari hubungan keperdataan lintas negara kerap menimbulkan kompleksitas hukum, khususnya dalam hal keabsahan perkawinan yang dilakukan di luar wilayah yurisdiksi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dan penerapan asas lex loci celebrationis yaitu asas yang menyatakan bahwa keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh hukum negara tempat perkawinan tersebut dilangsungkan dalam konteks hukum Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan studi kepustakaan (library research), penelitian ini mengkaji peraturan nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta berbagai putusan pengadilan terkait pengakuan perkawinan internasional di Indonesia. Penelitian juga menelaah prinsip lex loci celebrationis dalam hukum perdata internasional serta penggunaannya di berbagai sistem hukum negara lain sebagai perbandingan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia, meskipun menganut asas lex loci celebrationis secara tidak langsung, tetap mensyaratkan pemenuhan norma hukum nasional dalam pengakuan hukum atas perkawinan internasional. Di samping itu, ditemukan adanya ambiguitas dalam praktik yudisial, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan konflik norma agama dan hukum positif. Oleh karena itu, penulis menyarankan adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan serta pembuatan pedoman khusus mengenai pengakuan perkawinan lintas negara untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keperdataan warga negara Indonesia di luar negeri.
Perlindungan Hukum Internasional bagi Warisan Budaya Indonesia terhadap Klaim Kepemilikan oleh Negara Lain Sari, Ratih Amalia; Windiawati; Lucky Dafira Nugroho
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10053

Abstract

Warisan Budaya merupakan keberagaman suatu Daerah dari segi seni, dan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum internasional terhadap warisan budaya Indonesia yang diklaim oleh negara lain. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji regulasi nasional dan instrumen hukum internasional yang mengatur perlindungan warisan budaya, termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta konvensi internasional seperti Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat baik di tingkat nasional maupun internasional, masih terdapat tantangan dalam implementasi perlindungan, terutama terkait klaim sepihak dari negara lain terhadap budaya takbenda Indonesia seperti batik dan tari tradisional. Pengakuan internasional melalui pendaftaran budaya Indonesia dalam daftar warisan budaya dunia menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat perlindungan tersebut. Namun, diperlukan upaya lebih lanjut, termasuk pembentukan sanksi dan peraturan pelaksana yang efektif, agar perlindungan hukum internasional terhadap warisan budaya Indonesia dapat berjalan optimal dan mencegah klaim yang tidak sah dari pihak asing. 
Co-Authors Abdur Rahman Jainur Dani Amiliya, Amiliya Ananda Aimmatul Aminin Ananta Fitri Handayani Angraini, Nur Mulia Isnai Aprilina Pawestri Azzahra Dita Pratiwi Bayu Deni Harensyah Bona Tua Tampubolon Dani Lailatul Magviro Dewi Tri Lusiyana Agustin Dina Atika Oktafiana Emalia Fahad, Muhammad Faninazila Azzahra Amnurdiant Farchan Hamdani Ferdy Arliyanda Putra Firdiyansyah, Erik Edwar Firman Rahmat Hidayat FIRMANSYAH, RHEZA Gilang Octa Pasca Resta Aswitok Handayani, Asri Lilik Hapsari, Diani Zahra Helmy Boemiya Hudama Leo Putra Perkasa Ida Wahyuliana Indra Bayu Nugroho, Indra Bayu Infitahatun Nimah Iqbalur Rohman Ismiati, Ifa Iva Yuli Hanifah Khoirotunnisa Latif, Moch Gufron Latifahtul Maulida Maldi Omar Muhammad Melati, Santi Rima Melinda Aji Nilamsari Moh.Alfan Baetoni Muhammad Haikal Muhammad Hanif Aliyyuddin Mulyani, Dwi Irwana Nasira Arijasakinah Nazila, Laila Nuril Norul Jihan Novita Alfa Ramadhan Nur Amaliyah Purwitasari Nurrahmah, Sabrina Mina Oktaviani, Riekya Puspitasari, Berlian Febyana Putri Maharani Ramadhani, Fariza Rizqi Rahma Adinda Salman Taufiq samsul arifin Santi Rima Melati Santi Rima Melati Sari, Hani Puspita Sari, Ratih Amalia Sepul Paruq Setianingsih, Riska Sinta Trijanatun Kasanah Sirait, Togar Polmanto Winfernando Siregar, Indriyani Siti Nurul Jannah Siti Rohmah Tia, Indah Surya Ning Tijan Wira Saputra Wahyuliana, Ida Wardhani, Indah Setyo Winarno, Dian Putri Windiawati Yasid Amali