Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.55
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Veritas et Justitia JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Law Research Review Quarterly Justness : Jurnal Hukum Politik dan Agama Inicio Legis : Jurnal Hukum Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia RechtIdee Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik J-CEKI
Lucky Dafira Nugroho
Universitas Trunojoyo Madura
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 41 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Business Contract For Commercialization Of Research Results Funded By Universities For The Development Of Edutourism In Bangkalan Melati, Santi Rima; Nugroho, Lucky Dafira; Wahyuliana, Ida
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 17, No 1: January - March 2024
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/pamator.v17i1.28039

Abstract

The article discusses the potential of Indonesia's abundant natural resources as a foundation for achieving equitable prosperity, as mandated by the 1945 Constitution. It emphasizes the importance of managing these resources through the development of science and technology to enhance national competitiveness. The research highlights the need for effective commercialization of research outcomes, which can include theories, ideas, and practical products, to create economic value and benefit society. The study identifies an ideal model for business contracts in the commercialization of research results, advocating for a proportional profit-sharing agreement. This model ensures fairness between researchers and funding entities, promoting equitable rights and obligations. The research methodology is empirical, focusing on social phenomena and realities within the community, and involves interviews and data collection from various tourism destinations in East Java. The findings suggest that the commercialization of research results, particularly in the context of edutourism, requires clear contractual agreements to delineate the rights and responsibilities of all parties involved. This approach aims to foster sustainable tourism development while maximizing the economic benefits derived from research innovations.
Peran Perancangan Kontrak dalam Membangun Kepercayaan Antar Pihak dalam Bisnis Abdur Rahman Jainur Dani; Salman Taufiq; Lucky Dafira Nugroho
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2025): Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v2i2.976

Abstract

Drafting contracts is important in the business world because it helps regulate the rights and obligations of each party, providing legal certainty. In this post, we will discuss how drafting a good contract can build trust between cooperating parties. By studying the basic principles and important contents of contracts, as well as effective negotiation communication strategies, I demonstrate that contracts are not only legal documents, but also tools that can prevent problems and strengthen cooperation in the long term. As this discussion illustrates, proper contract drafting can reduce the risk of disputes and foster stronger business relationships. This paper also provides practical advice to help businesses create contracts that are legally valid and support harmonious, sustainable cooperation.
Perbandingan Prinsip Lex Loci Celebrationis dan Lex Domicilii dalam Penentuan Keabsahan Perkawinan Internasional Sirait, Togar Polmanto Winfernando; Haikal, Muhammad; Nugroho, Lucky Dafira
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara prinsip Lex Loci Celebrationis dan Lex Domicilii dalam penentuan keabsahan perkawinan internasional. Perkawinan lintas negara menimbulkan permasalahan hukum ketika dua sistem hukum berbeda memberikan penilaian yang tidak seragam terhadap sah atau tidaknya suatu perkawinan. Lex Loci Celebrationis menetapkan keabsahan perkawinan berdasarkan hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan, sedangkan Lex Domicilii menilai keabsahan tersebut berdasarkan hukum negara tempat tinggal para pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan nasional, instrumen hukum internasional, dan literatur hukum perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua prinsip memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing, serta penerapannya sangat bergantung pada sistem hukum suatu negara. Indonesia tidak secara eksplisit menganut salah satu prinsip secara tunggal, namun menerapkan kombinasi melalui mekanisme pencatatan dan pelaporan. Penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan regulasi nasional guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak sipil dalam perkawinan lintas negara.
Penyalahgunaan Keadaan Terhadap Pembatalan Kontrak Secara Sepihak Dina Atika Oktafiana; Nasira Arijasakinah; Lucky Dafira Nugroho
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1197

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi fenomena penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sebagai dasar hukum untuk pembatalan kontrak secara sepihak dalam sistem hukum perdata Indonesia. Kontrak yang terbentuk di bawah tekanan, paksaan, atau ketimpangan posisi tawar yang signifikan dapat menimbulkan sengketa hukum dan ketidakpastian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana hukum Indonesia menginterpretasikan penyalahgunaan keadaan, khususnya dalam kewajiban kontraktual yang dibatalkan secara sepihak oleh pihak yang dominan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis dilakukan melalui kajian yurisprudensi, doktrin, dan kerangka hukum komparatif. Temuan menunjukkan bahwa penyalahgunaan keadaan jarang digunakan secara eksplisit dalam yurisprudensi Indonesia, tetapi diakui secara implisit melalui prinsip-prinsip keadilan, itikad baik, dan keseimbangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan prinsip ini secara eksplisit dalam legislasi nasional akan meningkatkan kepastian hukum dan keseimbangan kontraktual
Perkembangan Prinsip Lex Loci Celebrationis dalam Perkawinan Campuran Antarnegara Emalia; Faninazila Azzahra Amnurdiant; Lucky Dafira Nugroho
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1320

Abstract

Perkawinan campuran antarnegara merupakan fenomena hukum yang semakin sering terjadi di era globalisasi. Salah satu prinsip penting yang digunakan untuk menilai keabsahan perkawinan lintas yurisdiksi adalah lex loci celebrationis, yaitu asas yang menyatakan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan berdasarkan hukum negara tempat perkawinan tersebut dilangsungkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip lex loci celebrationis dalam konteks hukum perdata internasional serta dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan nasional, instrumen internasional, serta yurisprudensi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia mengakui prinsip lex loci celebrationis melalui Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan, pengakuannya tetap dibatasi oleh norma agama dan ketentuan hukum nasional. Tantangan utama dalam implementasinya meliputi perbedaan sistem hukum, ketidaksesuaian dokumen administratif, serta belum optimalnya mekanisme pencatatan sipil. Perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran juga menjadi isu penting, terutama terkait status kewarganegaraan, hak perwalian, dan hak waris. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara prinsip hukum internasional dengan kebijakan nasional untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi pasangan dan anak dari perkawinan campuran
Peran Hukum Perdata Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Waris Antarnegara: Studi Kasus WNI dan WNA Sinta Trijanatun Kasanah; Gilang Octa Pasca Resta Aswitok; Lucky Dafira Nugroho
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1385

Abstract

Globalisasi dan meningkatnya mobilitas penduduk antarnegara membawa konsekuensi hukum yang kompleks, salah satunya dalam hal pewarisan lintas negara. Sengketa waris yang melibatkan warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) kerap menghadirkan tantangan hukum, khususnya dalam menentukan yurisdiksi yang berwenang dan sistem hukum mana yang seharusnya berlaku. Hukum Perdata Internasional memainkan peran sentral dalam menjembatani kolisi hukum yang timbul dari perbedaan sistem hukum, baik dari segi asas, prinsip, maupun praktik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Hukum Perdata Internasional dalam menyelesaikan sengketa waris antarnegara serta menganalisis kasus konkret yang mencerminkan permasalahan tersebut di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat celah regulasi yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam pelaksanaan putusan asing. Selain itu, belum adanya kodifikasi hukum perdata internasional di Indonesia memperumit proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi hukum nasional dengan ketentuan internasional, penguatan perjanjian bilateral, serta peningkatan kapasitas aparat hukum agar mampu menangani perkara lintas negara secara efektif dan berkeadilan.
Penerapan Asas Lex Loci Rei Sitate Dan Lex Nationalis Dalam Pewarisan Lintas Batas Negara Handayani, Asri Lilik; Bona Tua Tampubolon; Lucky Dafira Nugroho
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1403

Abstract

Globalisasi dan meningkatnya mobilitas lintas negara telah memunculkan tantangan hukum baru dalam penyelesaian warisan, terutama ketika aset pewaris tersebar di berbagai yurisdiksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan dua asas utama dalam hukum perdata internasional lex loci rei sitae dan lex nationalis yang seringkali menimbulkan konflik dalam konteks pewarisan lintas batas negara. Dengan menggunakan metode normatif melalui studi pustaka dan pendekatan komparatif, penelitian ini menganalisis sumber hukum primer dan sekunder untuk mengidentifikasi pola penerapan, tantangan, serta solusi normatif. Temuan menunjukkan bahwa lex loci rei sitae memberikan kepastian hukum tinggi terhadap benda tidak bergerak namun cenderung memicu fragmentasi warisan, sedangkan lex nationalis menjamin kesatuan pewarisan tetapi dapat berbenturan dengan hukum lokal properti. Dalam konteks Indonesia yang pluralistik, pendekatan pragmatis diterapkan dengan mengakui lex nationalis untuk status personal, sementara lex loci rei sitae tetap dominan terhadap properti tidak bergerak. Penelitian ini menyoroti pentingnya harmonisasi hukum internasional dan adaptasi nasional dalam merespons kompleksitas pewarisan global
Penerapan Asas Kebangsaan dalam Penetapan Status Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Menurut Hukum Perdata Internasional Infitahatun Nimah; Nur Amaliyah Purwitasari; Lucky Dafira Nugroho
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1477

Abstract

Mobilitas individu lintas negara semakin meningkat, menyebabkan munculnya persoalan kewarganegaraan ganda yang berdampak pada sistem hukum nasional dan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kebangsaan dalam penetapan status kewarganegaraan ganda di Indonesia dengan mengacu pada prinsip hukum perdata internasional. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi pustaka terhadap peraturan nasional dan instrumen hukum internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengakomodasi kewarganegaraan ganda secara terbatas untuk anak hasil perkawinan campuran hingga usia 18 tahun, sebagai bentuk kompromi antara perlindungan hak individu dan kepentingan negara. Kebijakan ini mencerminkan upaya harmonisasi asas kebangsaan dengan prinsip hukum perdata internasional, seperti pencegahan statelessness dan non diskriminasi. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya reformasi hukum kewarganegaraan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika global tanpa mengabaikan kedaulatan nasional dan kepastian hukum bagi warga negara
Analisis Yuridis terhadap Kepemilikan Tanah oleh WNA Melalui Pinjam Nama: Studi Perbandingan Hukum Perdata Internasional Dani Lailatul Magviro; Yasid Amali; Lucky Dafira Nugroho
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1552

Abstract

Praktik kepemilikan tanah oleh warga negara asing (WNA) melalui perjanjian pinjam nama (nominee agreement) semakin marak terjadi, khususnya di daerah wisata seperti Bali. Fenomena ini muncul sebagai bentuk penyelundupan hukum untuk menghindari pembatasan kepemilikan tanah yang secara tegas diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik perjanjian pinjam nama dengan prinsip-prinsip hukum agraria Indonesia dan mengevaluasi implikasi yuridisnya terhadap para pihak yang terlibat, khususnya notaris. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan teknik analisis kualitatif terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian nominee bertentangan dengan norma hukum agraria karena memberikan penguasaan tanah de facto kepada WNA yang secara hukum tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak milik. Selain itu, keterlibatan notaris dalam pembuatan perjanjian tersebut berpotensi melanggar kode etik profesi dan menimbulkan risiko hukum. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas dan regulasi tambahan untuk mencegah penyalahgunaan skema nominee, demi menjaga kedaulatan agraria dan kepastian hukum di Indonesia
Validitas Kepastian Hukum Kontrak Elektronik dan Kontrak Manual Moh.Alfan Baetoni; Lucky Dafira Nugroho; Hudama Leo Putra Perkasa
Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 2 (2025): Juni : Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/parlementer.v2i2.758

Abstract

The development of information technology has driven significant changes in the practice of contract making, from manual-based to increasingly using electronic systems. This research discusses the validity of the legal certainty of electronic contracts compared to manual contracts. Electronic contracts offer efficiency and flexibility, but raise concerns regarding the validity of electronic signatures, data security, and legal proof in the event of a dispute. Meanwhile, manual contracts are considered more concrete and easily accepted as evidence due to their physical form. Through a normative approach with the analysis of laws and regulations and legal literature, this study found that both types of contracts have equal legal standing as long as they fulfill the legal requirements of an agreement according to the Civil Code. However, electronic contracts face challenges in legal protection, identity authentication, and document integrity. It is necessary to strengthen technical regulations, digital legal education, and technological infrastructure to ensure the validity and legal certainty of electronic contracts to be equivalent to manual contracts, so that the rights and obligations of the parties can be fairly protected in today's digital era.
Co-Authors Abdur Rahman Jainur Dani Amiliya, Amiliya Ananda Aimmatul Aminin Ananta Fitri Handayani Angraini, Nur Mulia Isnai Aprilina Pawestri Azzahra Dita Pratiwi Bayu Deni Harensyah Bona Tua Tampubolon Dani Lailatul Magviro Dewi Tri Lusiyana Agustin Dina Atika Oktafiana Emalia Fahad, Muhammad Faninazila Azzahra Amnurdiant Farchan Hamdani Ferdy Arliyanda Putra Firdiyansyah, Erik Edwar Firman Rahmat Hidayat FIRMANSYAH, RHEZA Gilang Octa Pasca Resta Aswitok Handayani, Asri Lilik Hapsari, Diani Zahra Helmy Boemiya Hudama Leo Putra Perkasa Ida Wahyuliana Indra Bayu Nugroho, Indra Bayu Infitahatun Nimah Iqbalur Rohman Ismiati, Ifa Iva Yuli Hanifah Khoirotunnisa Latif, Moch Gufron Latifahtul Maulida Maldi Omar Muhammad Melati, Santi Rima Melinda Aji Nilamsari Moh.Alfan Baetoni Muhammad Haikal Muhammad Hanif Aliyyuddin Mulyani, Dwi Irwana Nasira Arijasakinah Nazila, Laila Nuril Norul Jihan Novita Alfa Ramadhan Nur Amaliyah Purwitasari Nurrahmah, Sabrina Mina Oktaviani, Riekya Puspitasari, Berlian Febyana Putri Maharani Ramadhani, Fariza Rizqi Rahma Adinda Salman Taufiq samsul arifin Santi Rima Melati Santi Rima Melati Sari, Hani Puspita Sari, Ratih Amalia Sepul Paruq Setianingsih, Riska Sinta Trijanatun Kasanah Sirait, Togar Polmanto Winfernando Siregar, Indriyani Siti Nurul Jannah Siti Rohmah Tia, Indah Surya Ning Tijan Wira Saputra Wahyuliana, Ida Wardhani, Indah Setyo Winarno, Dian Putri Windiawati Yasid Amali