Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.382
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Veritas et Justitia JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Law Research Review Quarterly Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Justness : Jurnal Hukum Politik dan Agama Inicio Legis : Jurnal Hukum Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia RechtIdee Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Media Akademik (JMA) Journal of Innovative and Creativity Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik Jurnal Cendekia Ilmiah ADHAPER Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Lucky Dafira Nugroho
Universitas Trunojoyo Madura
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 60 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 60 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Penyelesaian Sengketa Perdata Internasional dalam Perjanjian Dagang Antarnegara Melalui Arbitrase Internasional Winarno, Dian Putri; Ananda Aimmatul Aminin; Lucky Dafira Nugroho
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10150

Abstract

Arbitrase internasional merupakan salah satu mekanisme yang paling banyak digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata lintas negara, khususnya dalam konteks perjanjian dagang antarnegara. Sistem ini dipilih karena dinilai lebih fleksibel, efisien, dan independen dibandingkan litigasi di pengadilan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional dan bagaimana penerapan klausul arbitrase dalam kontrak dagang antarnegara. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun arbitrase menawarkan banyak keuntungan, masih terdapat tantangan dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di negara pihak yang bersengketa, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, penting adanya harmonisasi aturan dan peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan hukum arbitrase internasional.
Perlindungan Konsumen di Era Digital: Analisis Normatif Terhadap E-Commerce Lintas Negara dalam Perspektif Hukum Indonesia Setianingsih, Riska; Tijan Wira Saputra; Lucky Dafira Nugroho
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10209

Abstract

Dengan berkembangnya teknologi pada era revolusi industri saat ini, pola transaksi dan strategi pemasaran dalam dunia usaha telah mengalami pergeseran dari sistem tradisional menuju Platfrom digital yang berbasis internet dan website. E-commerce kini telah membawa transformasi dalam aktivitas transaksi bisnis di Indonesia. Kelahirannya merupakan respon terhadap tuntutan masyarakat yang menginginkan layanan yang cepat, praktis dan efisien melalui jaringan internet. Namun, kondisi ini menimbulkan potensi terjadinya pelanggaran kontrak atau sengketa. Oleh karena itu diperlukan adanya landasan perlindungan hukum berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik serta undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Permasalahan utama dalam e-commerce lintas negara adalah lemahnya posisi tawar konsumen, ketidakjelasan yurisdiksi hukum, serta keterbatasan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan adil. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi antarnegara, peningkatan pengawasan, serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa lintas batas, baik melalui arbitrase maupun litigasi daring. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kerja sama internasional dalam penetapan standar minimum perlindungan konsumen dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk menjamin hak-hak konsumen di era digital yang tanpa batas geografis
Analisis Perlindungan Hak atas Tanah dalam Perkawinan Campuran Perspektif Hukum Perdata Internasional Tia, Indah Surya Ning; Latifahtul Maulida; Lucky Dafira Nugroho
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10227

Abstract

Perkawinan campuran merupakan perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum negara berbeda, menimbulkan berbagai implikasi hukum, salah satunya terkait dengan kepemilikan hak atas tanah. Dalam konteks ini, timbul permasalahan ketika salah satu pasangan membawa tanah atau hak atas tanah dari negara asalnya ke negara tempat tinggal baru. Berdasarkan ketentuan hukum agraria di beberapa negara, termasuk Indonesia, tanah yang semula berstatus hak milik dapat beralih menjadi hak pakai apabila dimiliki oleh subjek hukum asing atau akibat status kewarganegaraan campuran. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kepemilikan tanah oleh orang asing demi menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional atas sumber daya agraria. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak atas tanah dalam perkawinan campuran, khususnya terkait perubahan status hak milik menjadi hak pakai, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan bagi pasangan suami istri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus-kasus relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perlindungan hukum, pasangan dalam perkawinan campuran tetap dihadapkan pada keterbatasan hak kepemilikan tanah di negara tempat tinggal baru, sehingga diperlukan mekanisme hukum yang lebih adaptif untuk menjamin kepastian hukum tanpa mengabaikan prinsip kedaulatan negara
Perbandingan Hukum Proses Pelaksanaan Sidang Permohonan Poligami Antara Indonesia Dengan Malaysia Angraini, Nur Mulia Isnai; Ananta Fitri Handayani; Lucky Dafira Nugroho
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10293

Abstract

Poligami adalah topik yang rumit dan sering menimbulkan perdebatan dalam komunitas Muslim modern, dengan beragam perspektif dan penafsiran yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Di negara-negara seperti Indonesia yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di Asia Tenggara, praktik poligami tidak hanya dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya, tetapi juga diatur melalui ketentuan hukum yang khusus. Artikel ini membahas pengaturan poligami dalam perspektif Hukum Perdata Internasional dengan fokus pada perbandingan antara Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara mayoritas Muslim di Asia Tenggara. Di Indonesia, praktik poligami diatur secara ketat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan turunannya, yang mensyaratkan izin pengadilan serta persetujuan tertulis dari istri pertama. Sementara di Malaysia, meskipun juga mewajibkan izin dari Mahkamah Syariah, penerapan syarat-syarat tersebut bervariasi antar negeri, dan dalam beberapa wilayah tidak mensyaratkan izin istri pertama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (comparative law approach) untuk menganalisis perbedaan dan persamaan pengaturan poligami di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat landasan hukum syariah yang serupa, implementasi dan kebijakan negara terhadap poligami sangat dipengaruhi oleh sistem hukum nasional masing-masing.
Perancangan Kontrak Sebagai Upaya Pencegahan Sengketa Dalam Transaksi Komersial Oktaviani, Riekya; Siti Nurul Jannah; Lucky Dafira Nugroho
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10294

Abstract

Sengketa dalam transaksi komersial sering terjadi akibat perancangan kontrak yang kurang jelas dan tidak lengkap. Fenomena ini mencerminkan lemahnya pemahaman terhadap asas-asas hukum kontrak, khususnya asas kepastian hukum (rechtszekerheid) dan asas kebebasan berkontrak (vrijheid van contract) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Problematika ini semakin kompleks dengan adanya perkembangan transaksi bisnis modern yang melibatkan berbagai aspek hukum, mulai dari hukum perdata, hukum dagang, hingga regulasi sektor spesifik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perancangan kontrak dapat berperan sebagai upaya pencegahan sengketa dalam hubungan bisnis berdasarkan perspektif hukum kontrak Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif, mengkaji literatur terkait perancangan kontrak, klausul esensial, dan peran ahli hukum dalam penyusunan kontrak. Analisis dilakukan terhadap ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian, serta doktrin hukum kontrak yang berkembang dalam yurisprudensi. Penelitian ini juga menganalisis praktik drafting kontrak dalam berbagai sektor industri untuk mengidentifikasi pola-pola permasalahan yang kerap muncul dalam implementasi kontrak bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan klausul esensial yang lengkap dan bahasa kontrak yang jelas sangat menentukan kekuatan kontrak dalam mencegah sengketa. Klausul-klausul tersebut meliputi prestasi dan kontra-prestasi, force majeure, wanprestasi, dan penyelesaian sengketa sesuai dengan prinsip pacta sunt servanda. Implementasi klausul arbitrase dan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) juga terbukti efektif dalam meminimalkan eskalasi konflik. Selain itu, keterlibatan ahli hukum dalam proses drafting kontrak dapat menurunkan risiko konflik secara signifikan melalui identifikasi potensi celah hukum (legal loopholes) dan antisipasi terhadap berbagai skenario pelanggaran kontrak.
Tanggung Jawab Perdata Perusahaan Asing Dalam Kasus Wanprestasi Kontrak Internasional Dalam Prinsip Lex Loci Contractus Fahad, Muhammad; Farchan Hamdani; Lucky Dafira Nugroho
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10295

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab perdata perusahaan asing dalam kasus wanprestasi kontrak internasional dengan berfokus pada penerapan prinsip lex loci contractus. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana prinsip lex loci contractus digunakan dalam menentukan hukum yang berlaku serta bentuk pertanggungjawaban perdata yang dapat dikenakan kepada perusahaan asing ketika terjadi wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kontrak internasional, penentuan hukum yang berlaku sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Prinsip lex loci contractus menjadi acuan utama dalam menentukan hukum mana yang digunakan ketika terjadi perselisihan, yaitu hukum negara tempat kontrak dibuat atau disepakati. Dalam konteks wanprestasi, perusahaan asing dapat dimintai pertanggungjawaban perdata sesuai dengan ketentuan hukum yang telah disepakati dalam kontrak atau berdasarkan prinsip lex loci contractus. Namun, penerapan prinsip ini sering menghadapi kendala, seperti perbedaan sistem hukum antarnegara, pelaksanaan putusan pengadilan asing, dan keberadaan klausul choice of law dalam kontrak. Penelitian ini merekomendasikan perlunya perumusan klausul hukum yang jelas dalam kontrak internasional serta penguatan mekanisme kerja sama internasional dalam penegakan hukum perdata lintas negara untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.
Analisis Perkawinan Dan Perceraian Lintas Negara Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional : Studi Kasus Michael A. Villareal dan Sophia Latjuba Nurrahmah, Sabrina Mina; Rizqi Rahma Adinda; Lucky Dafira Nugroho
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10353

Abstract

Dalam era globalisasi, peningkatan jumlah perkawinan lintas negara menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait keabsahan perkawinan dan pengakuan putusan perceraian asing di Indonesia. Artikel ini membahas kompleksitas hukum yang timbul dari kasus perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang masih terikat dalam perkawinan sebelumnya, serta bagaimana sistem hukum Indonesia merespons putusan perceraian yang dijatuhkan di luar negeri. Studi ini menyoroti kasus perkawinan antara Sophia Latjuba dan Michael A. Villareal sebagai contoh konkret, di mana status perkawinan Michael di negara asalnya menimbulkan permasalahan keabsahan di Indonesia. Ditegaskan bahwa menurut hukum Indonesia, perkawinan harus sah secara agama dan dicatatkan secara administratif, dan tidak diperkenankan jika salah satu pihak masih terikat dalam perkawinan lain. Selain itu, pengakuan terhadap putusan perceraian asing harus melalui prosedur exequatur, yaitu pengesahan oleh Pengadilan Negeri agar dapat diakui secara hukum di Indonesia. Artikel ini menegaskan pentingnya pemahaman atas asas hukum seperti asas nasionalitas, lex fori, dan prinsip ketertiban umum dalam menangani perkara lintas negara, serta perlunya harmonisasi hukum untuk melindungi kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat
PERJANJIAN PINJAM NAMA OLEH WARGA NEGARA ASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Nugroho, Indra Bayu; Amiliya, Amiliya; Nugroho, Lucky Dafira
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 6, No 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v6i1.29959

Abstract

Abstrak Asas nasionalitas merupakan salah satu asas yang mutlak keberlakuannya dalam rezim Undang-Undang agraria , sehingga adanya praktik penyelundupan hukum yang memberikan hak penguasaan yang mutlak kepada warga negara asing merupakan sebuah bentuk pengingkaran terhadap asas tersebut . Penelitian ini disusun dengan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang secara khusus mengkaji sumber bahan hukum berupa literatur dan Peraturan Perundang-undangan . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji teori perdata internasional yang terkait dengan praktik penyelundupan hukum . Hasil d ari p enelitian i ni a dalah b ahwa Hukum P erdata Internasional m elalui k eberlakuan p rinsip k etertiban u mum s ejatinya m enolak a danya p raktik p enyelundupan h ukum yang t entunya sangat m erugikan h ukum dan p eradilan s suatu negara Kata Kunci : Perjanjian , Penyelundupan , Hukum Abstrak Asas kebangsaan merupakan salah satu asas mutlak dalam sistem hukum agraria , sehingga praktik penghindaran hukum yang memberikan hak milik mutlak  kepada warga negara asing merupakan bentuk pengingkaran terhadap asas ini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang secara khusus mengkaji bahan-bahan sumber hukum berupa kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji teori-teori hukum perdata internasional yang terkait dengan praktik penghindaran hukum. Hasil penelitian ini adalah Hukum Perdata Internasional melalui penerapan asas ketertiban umum pada hakikatnya menolak praktik penghindaran hukum yang tentunya sangat merugikan hukum dan peradilan suatu negara. Kata Kunci: Kesepakatan, Penghindaran, Hukum 
Konflik Hukum dalam Penentuan Status Kewarganegaraan Anak dari Pernikahan Campuran: Analisis Perspekktif Hukum Perdata Internasional Firmansyah, Rheza; Latif, Moch Gufron; Nugroho, Lucky Dafira
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i6.10302

Abstract

Konflik hukum dalam penentuan status kewarganegaraan anak hasil pernikahan campuran menjadi isu penting dalam praktik Hukum Perdata Internasional (HPI). Perbedaan sistem hukum antarnegara dimana Indonesia menganut asas ius sanguinis (kewarganegaraan berdasarkan keturunan) sementara negara lain menerapkan ius soli (berdasarkan tempat lahir) berpotensi menyebabkan kewarganegaraan ganda (dual nationality) atau anak tanpa kewarganegaraan (statelessness). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan analisis terhadap instrumen hukum internasional serta peraturan nasional. Analisis difokuskan pada evaluasi  UU No. 12 Tahun 2006 yang mengatur kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia 18 tahun. Hasil penelitian menunjukkan implementasi regulasi masih menghadapi kendala prosedural dan lemahnya kolaborasi internasional. Hukum Perdata Internasional berperan krusial menyelesaikan konflik melalui penentuan yurisdiksi dan penerapan prinsip the best interests of the child. Diperlukan penyempurnaan regulasi untuk memastikan perlindungan hukum optimal bagi anak berkewarganegaraan ganda. Konflik Hukum, Kewarganegaraan Anak, Pernikahan Campuran, Hukum Perdata Internasional, Ius Sanguinis, Ius Soli.
Keunggulan Penyelesaian Sengketa Alternatif Dibandingkan dengan Litigasi di Pengadilan Nugroho, Lucky Dafira; Putri, Meila Maulidina Eka; Masyunah, Masyunah
AHKAM Vol 4 No 2 (2025): JUNI
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v4i2.6009

Abstract

Alternative Dispute Resolution (ADR) has increasingly gained attention as an efficient method for resolving conflicts outside formal litigation channels. This study aims to analyze the advantages of ADR compared to court litigation through a normative juridical approach, using data collected from literature review. The findings indicate that ADR offers several advantages, including time and cost efficiency, procedural flexibility, privacy protection for the parties involved, and the ability to preserve relationships after disputes. In Indonesia, ADR has received legal recognition through Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. However, its implementation still faces challenges such as limited public awareness of ADR, a shortage of competent practitioners, the dominance of litigation culture, and limitations in infrastructure and technological access. To overcome these obstacles and enhance the effectiveness of ADR, systematic efforts are needed, including practitioner competency development, regulatory strengthening, supporting infrastructure development, legal culture transformation, and international cooperation. These findings affirm that, with strategic optimization, ADR has the potential to become a primary solution for establishing faster, more cost-effective, and restorative justice–oriented dispute resolution mechanisms in Indonesia.
Co-Authors Abdul Hamid Safar Abdur Rahman Jainur Dani Adillah, Ishmah Izzati Arianti Ahmad Ferdian Ramadhani Alfini Nur Alifah Zain Amalia Safitri Amiliya, Amiliya Amini, Aisyah Ananda Aimmatul Aminin Ananta Fitri Handayani Anggraini, Sherlyna Resti Angie Kesuma Putri Angraini, Nur Mulia Isnai Apriliana Anggun Triwardani Aprilina Pawestri Azzahra Dita Pratiwi Bayu Deni Harensyah Bintang Priyantika Putri Bona Tua Tampubolon Dani Lailatul Magviro Desak Andini Parameswari Dewi Tri Lusiyana Agustin Diani Zahra Hapsari Dina Atika Oktafiana Elyviatino, Elsha Putri Emalia Fahad, Muhammad Faninazila Azzahra Amnurdiant Farchan Hamdani Ferdy Arliyanda Putra Feriska, Mifta Nur Firdiyansyah, Erik Edwar Firman Rahmat Hidayat FIRMANSYAH, RHEZA Ghefari Albir Fachri Suherman Gilang Octa Pasca Resta Aswitok Handayani, Asri Lilik Handayani, Imelda Fertikel Putri Helmy Boemiya Hlaaillah Diah Permada Margadineta, Qifatah Hudama Leo Putra Perkasa Ida Wahyuliana Indra Bayu Nugroho, Indra Bayu Infitahatun Nimah Iqbalur Rohman Ismiati, Ifa Iva Yuli Hanifah Khoirotunnisa Kholis, Kholis Latif, Moch Gufron Latifahtul Maulida Maldi Omar Muhammad Maltufah, Siti Masyunah Masyunah, Masyunah Melinda Aji Nilamsari Moh. Widadun Ni’am Moh.Alfan Baetoni Muhammad Azmi Robbani Jakfar Muhammad Haikal Muhammad Hanif Aliyyuddin Mulyani, Dwi Irwana Murbarani, Tanissa Diva Siti Nasira Arijasakinah Nazila, Laila Nuril Norul Jihan Novita Alfa Ramadhan Nur Amaliyah Purwitasari Nurrahmah, Sabrina Mina Oktaviani, Riekya Puspitasari, Berlian Febyana Putra, Moh Rafli Awalul Putri Maharani Putri, Meila Maulidina Eka Rahayu, Ervina Dwi Ramadhani, Fariza Reva Hazarina Karmila Rizqi Rahma Adinda Robiatul Adawiyah Salman Taufiq samsul arifin Santi Rima Melati Sari, Hani Puspita Sari, Ratih Amalia Septy Amelia Handayani Sepul Paruq Setianingsih, Riska Sinta Trijanatun Kasanah Sirait, Togar Polmanto Winfernando Siregar, Indriyani Siti Nurul Jannah Siti Rohmah Tia, Indah Surya Ning Tijan Wira Saputra Victor Karna Junior Wardhani, Indah Setyo Winarno, Dian Putri Windiawati Yasid Amali