Articles
<![CDATA[Aspek Hukum Kewarisan Internasional, Perlindungan Hak Dan Kewajiban Ahli Waris Dalam Konteks Lintas Negara ]]>
<![CDATA[Siregar, Indriyani]]>;
<![CDATA[Puspitasari, Berlian Febyana]]>;
<![CDATA[Lucky Dafira Nugroho]]>
<![CDATA[ J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. ULIL ALBAB CORP ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10149
<![CDATA[Penelitian ini membahas aspek hukum kewarisan internasional dengan fokus pada perlindungan hak dan kewajiban ahli waris dalam konteks lintas negara. Perkembangan globalisasi telah menyebabkan banyak warga negara memiliki keterkaitan hukum dengan lebih dari satu negara, baik melalui domisili, kewarganegaraan, maupun kepemilikan harta di luar negeri. Dalam kondisi demikian, sengketa kewarisan tidak lagi dapat diselesaikan semata-mata dengan menggunakan hukum nasional, melainkan harus melibatkan prinsip-prinsip hukum internasional privat. Tantangan utama dalam kewarisan lintas negara meliputi penentuan hukum yang berlaku (choice of law), kewenangan pengadilan (jurisdiction), serta pengakuan dan pelaksanaan putusan asing (recognition and enforcement). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis terhadap peraturan nasional, instrumen internasional seperti EU Succession Regulation dan konvensi Hague Conference on Private International Law, serta studi perbandingan terhadap beberapa negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap ahli waris dalam konteks lintas negara belum optimal karena belum adanya harmonisasi hukum secara global. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum nasional serta partisipasi aktif Indonesia dalam kerja sama hukum internasional guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terkait dalam pewarisan lintas yurisdiksi]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Perdata Internasional dalam Perjanjian Dagang Antarnegara Melalui Arbitrase Internasional ]]>
<![CDATA[Winarno, Dian Putri]]>;
<![CDATA[Ananda Aimmatul Aminin]]>;
<![CDATA[Lucky Dafira Nugroho]]>
<![CDATA[ J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. ULIL ALBAB CORP ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10150
<![CDATA[Arbitrase internasional merupakan salah satu mekanisme yang paling banyak digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata lintas negara, khususnya dalam konteks perjanjian dagang antarnegara. Sistem ini dipilih karena dinilai lebih fleksibel, efisien, dan independen dibandingkan litigasi di pengadilan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional dan bagaimana penerapan klausul arbitrase dalam kontrak dagang antarnegara. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun arbitrase menawarkan banyak keuntungan, masih terdapat tantangan dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di negara pihak yang bersengketa, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, penting adanya harmonisasi aturan dan peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan hukum arbitrase internasional.]]>
<![CDATA[Perlindungan Konsumen di Era Digital: Analisis Normatif Terhadap E-Commerce Lintas Negara dalam Perspektif Hukum Indonesia ]]>
<![CDATA[Setianingsih, Riska]]>;
<![CDATA[Tijan Wira Saputra]]>;
<![CDATA[Lucky Dafira Nugroho]]>
<![CDATA[ J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. ULIL ALBAB CORP ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10209
<![CDATA[Dengan berkembangnya teknologi pada era revolusi industri saat ini, pola transaksi dan strategi pemasaran dalam dunia usaha telah mengalami pergeseran dari sistem tradisional menuju Platfrom digital yang berbasis internet dan website. E-commerce kini telah membawa transformasi dalam aktivitas transaksi bisnis di Indonesia. Kelahirannya merupakan respon terhadap tuntutan masyarakat yang menginginkan layanan yang cepat, praktis dan efisien melalui jaringan internet. Namun, kondisi ini menimbulkan potensi terjadinya pelanggaran kontrak atau sengketa. Oleh karena itu diperlukan adanya landasan perlindungan hukum berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik serta undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Permasalahan utama dalam e-commerce lintas negara adalah lemahnya posisi tawar konsumen, ketidakjelasan yurisdiksi hukum, serta keterbatasan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan adil. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi antarnegara, peningkatan pengawasan, serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa lintas batas, baik melalui arbitrase maupun litigasi daring. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kerja sama internasional dalam penetapan standar minimum perlindungan konsumen dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk menjamin hak-hak konsumen di era digital yang tanpa batas geografis]]>
<![CDATA[Analisis Perlindungan Hak atas Tanah dalam Perkawinan Campuran Perspektif Hukum Perdata Internasional ]]>
<![CDATA[Tia, Indah Surya Ning]]>;
<![CDATA[Latifahtul Maulida]]>;
<![CDATA[Lucky Dafira Nugroho]]>
<![CDATA[ J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. ULIL ALBAB CORP ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10227
<![CDATA[Perkawinan campuran merupakan perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum negara berbeda, menimbulkan berbagai implikasi hukum, salah satunya terkait dengan kepemilikan hak atas tanah. Dalam konteks ini, timbul permasalahan ketika salah satu pasangan membawa tanah atau hak atas tanah dari negara asalnya ke negara tempat tinggal baru. Berdasarkan ketentuan hukum agraria di beberapa negara, termasuk Indonesia, tanah yang semula berstatus hak milik dapat beralih menjadi hak pakai apabila dimiliki oleh subjek hukum asing atau akibat status kewarganegaraan campuran. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kepemilikan tanah oleh orang asing demi menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional atas sumber daya agraria. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak atas tanah dalam perkawinan campuran, khususnya terkait perubahan status hak milik menjadi hak pakai, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan bagi pasangan suami istri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus-kasus relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perlindungan hukum, pasangan dalam perkawinan campuran tetap dihadapkan pada keterbatasan hak kepemilikan tanah di negara tempat tinggal baru, sehingga diperlukan mekanisme hukum yang lebih adaptif untuk menjamin kepastian hukum tanpa mengabaikan prinsip kedaulatan negara]]>
<![CDATA[Perbandingan Hukum Proses Pelaksanaan Sidang Permohonan Poligami Antara Indonesia Dengan Malaysia ]]>
<![CDATA[Angraini, Nur Mulia Isnai]]>;
<![CDATA[Ananta Fitri Handayani]]>;
<![CDATA[Lucky Dafira Nugroho]]>
<![CDATA[ J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. ULIL ALBAB CORP ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10293
<![CDATA[Poligami adalah topik yang rumit dan sering menimbulkan perdebatan dalam komunitas Muslim modern, dengan beragam perspektif dan penafsiran yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Di negara-negara seperti Indonesia yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di Asia Tenggara, praktik poligami tidak hanya dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya, tetapi juga diatur melalui ketentuan hukum yang khusus. Artikel ini membahas pengaturan poligami dalam perspektif Hukum Perdata Internasional dengan fokus pada perbandingan antara Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara mayoritas Muslim di Asia Tenggara. Di Indonesia, praktik poligami diatur secara ketat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan turunannya, yang mensyaratkan izin pengadilan serta persetujuan tertulis dari istri pertama. Sementara di Malaysia, meskipun juga mewajibkan izin dari Mahkamah Syariah, penerapan syarat-syarat tersebut bervariasi antar negeri, dan dalam beberapa wilayah tidak mensyaratkan izin istri pertama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (comparative law approach) untuk menganalisis perbedaan dan persamaan pengaturan poligami di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat landasan hukum syariah yang serupa, implementasi dan kebijakan negara terhadap poligami sangat dipengaruhi oleh sistem hukum nasional masing-masing.]]>
<![CDATA[Perancangan Kontrak Sebagai Upaya Pencegahan Sengketa Dalam Transaksi Komersial ]]>
<![CDATA[Oktaviani, Riekya]]>;
<![CDATA[Siti Nurul Jannah]]>;
<![CDATA[Lucky Dafira Nugroho]]>
<![CDATA[ J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. ULIL ALBAB CORP ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10294
<![CDATA[Sengketa dalam transaksi komersial sering terjadi akibat perancangan kontrak yang kurang jelas dan tidak lengkap. Fenomena ini mencerminkan lemahnya pemahaman terhadap asas-asas hukum kontrak, khususnya asas kepastian hukum (rechtszekerheid) dan asas kebebasan berkontrak (vrijheid van contract) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Problematika ini semakin kompleks dengan adanya perkembangan transaksi bisnis modern yang melibatkan berbagai aspek hukum, mulai dari hukum perdata, hukum dagang, hingga regulasi sektor spesifik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perancangan kontrak dapat berperan sebagai upaya pencegahan sengketa dalam hubungan bisnis berdasarkan perspektif hukum kontrak Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif, mengkaji literatur terkait perancangan kontrak, klausul esensial, dan peran ahli hukum dalam penyusunan kontrak. Analisis dilakukan terhadap ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian, serta doktrin hukum kontrak yang berkembang dalam yurisprudensi. Penelitian ini juga menganalisis praktik drafting kontrak dalam berbagai sektor industri untuk mengidentifikasi pola-pola permasalahan yang kerap muncul dalam implementasi kontrak bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan klausul esensial yang lengkap dan bahasa kontrak yang jelas sangat menentukan kekuatan kontrak dalam mencegah sengketa. Klausul-klausul tersebut meliputi prestasi dan kontra-prestasi, force majeure, wanprestasi, dan penyelesaian sengketa sesuai dengan prinsip pacta sunt servanda. Implementasi klausul arbitrase dan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) juga terbukti efektif dalam meminimalkan eskalasi konflik. Selain itu, keterlibatan ahli hukum dalam proses drafting kontrak dapat menurunkan risiko konflik secara signifikan melalui identifikasi potensi celah hukum (legal loopholes) dan antisipasi terhadap berbagai skenario pelanggaran kontrak.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Perdata Perusahaan Asing Dalam Kasus Wanprestasi Kontrak Internasional Dalam Prinsip Lex Loci Contractus ]]>
<![CDATA[Fahad, Muhammad]]>;
<![CDATA[Farchan Hamdani]]>;
<![CDATA[Lucky Dafira Nugroho]]>
<![CDATA[ J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. ULIL ALBAB CORP ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10295
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab perdata perusahaan asing dalam kasus wanprestasi kontrak internasional dengan berfokus pada penerapan prinsip lex loci contractus. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana prinsip lex loci contractus digunakan dalam menentukan hukum yang berlaku serta bentuk pertanggungjawaban perdata yang dapat dikenakan kepada perusahaan asing ketika terjadi wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kontrak internasional, penentuan hukum yang berlaku sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Prinsip lex loci contractus menjadi acuan utama dalam menentukan hukum mana yang digunakan ketika terjadi perselisihan, yaitu hukum negara tempat kontrak dibuat atau disepakati. Dalam konteks wanprestasi, perusahaan asing dapat dimintai pertanggungjawaban perdata sesuai dengan ketentuan hukum yang telah disepakati dalam kontrak atau berdasarkan prinsip lex loci contractus. Namun, penerapan prinsip ini sering menghadapi kendala, seperti perbedaan sistem hukum antarnegara, pelaksanaan putusan pengadilan asing, dan keberadaan klausul choice of law dalam kontrak. Penelitian ini merekomendasikan perlunya perumusan klausul hukum yang jelas dalam kontrak internasional serta penguatan mekanisme kerja sama internasional dalam penegakan hukum perdata lintas negara untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.]]>
<![CDATA[Analisis Perkawinan Dan Perceraian Lintas Negara Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional : Studi Kasus Michael A. Villareal dan Sophia Latjuba ]]>
<![CDATA[Nurrahmah, Sabrina Mina]]>;
<![CDATA[Rizqi Rahma Adinda]]>;
<![CDATA[Lucky Dafira Nugroho]]>
<![CDATA[ J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. ULIL ALBAB CORP ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10353
<![CDATA[Dalam era globalisasi, peningkatan jumlah perkawinan lintas negara menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait keabsahan perkawinan dan pengakuan putusan perceraian asing di Indonesia. Artikel ini membahas kompleksitas hukum yang timbul dari kasus perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang masih terikat dalam perkawinan sebelumnya, serta bagaimana sistem hukum Indonesia merespons putusan perceraian yang dijatuhkan di luar negeri. Studi ini menyoroti kasus perkawinan antara Sophia Latjuba dan Michael A. Villareal sebagai contoh konkret, di mana status perkawinan Michael di negara asalnya menimbulkan permasalahan keabsahan di Indonesia. Ditegaskan bahwa menurut hukum Indonesia, perkawinan harus sah secara agama dan dicatatkan secara administratif, dan tidak diperkenankan jika salah satu pihak masih terikat dalam perkawinan lain. Selain itu, pengakuan terhadap putusan perceraian asing harus melalui prosedur exequatur, yaitu pengesahan oleh Pengadilan Negeri agar dapat diakui secara hukum di Indonesia. Artikel ini menegaskan pentingnya pemahaman atas asas hukum seperti asas nasionalitas, lex fori, dan prinsip ketertiban umum dalam menangani perkara lintas negara, serta perlunya harmonisasi hukum untuk melindungi kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat]]>
<![CDATA[PERJANJIAN PINJAM NAMA OLEH WARGA NEGARA ASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Nugroho, Indra Bayu]]>;
<![CDATA[Amiliya, Amiliya]]>;
<![CDATA[Nugroho, Lucky Dafira]]>
<![CDATA[ Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 6, No 1 (2025): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Trunojoyo Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21107/il.v6i1.29959
<![CDATA[Abstrak Asas nasionalitas merupakan salah satu asas yang mutlak keberlakuannya dalam rezim Undang-Undang agraria , sehingga adanya praktik penyelundupan hukum yang memberikan hak penguasaan yang mutlak kepada warga negara asing merupakan sebuah bentuk pengingkaran terhadap asas tersebut . Penelitian ini disusun dengan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang secara khusus mengkaji sumber bahan hukum berupa literatur dan Peraturan Perundang-undangan . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji teori perdata internasional yang terkait dengan praktik penyelundupan hukum . Hasil d ari p enelitian i ni a dalah b ahwa Hukum P erdata Internasional m elalui k eberlakuan p rinsip k etertiban u mum s ejatinya m enolak a danya p raktik p enyelundupan h ukum yang t entunya sangat m erugikan h ukum dan p eradilan s suatu negara Kata Kunci : Perjanjian , Penyelundupan , Hukum Abstrak Asas kebangsaan merupakan salah satu asas mutlak dalam sistem hukum agraria , sehingga praktik penghindaran hukum yang memberikan hak milik mutlak kepada warga negara asing merupakan bentuk pengingkaran terhadap asas ini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang secara khusus mengkaji bahan-bahan sumber hukum berupa kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji teori-teori hukum perdata internasional yang terkait dengan praktik penghindaran hukum. Hasil penelitian ini adalah Hukum Perdata Internasional melalui penerapan asas ketertiban umum pada hakikatnya menolak praktik penghindaran hukum yang tentunya sangat merugikan hukum dan peradilan suatu negara. Kata Kunci: Kesepakatan, Penghindaran, Hukum ]]>
<![CDATA[Konflik Hukum dalam Penentuan Status Kewarganegaraan Anak dari Pernikahan Campuran: Analisis Perspekktif Hukum Perdata Internasional ]]>
<![CDATA[Firmansyah, Rheza]]>;
<![CDATA[Latif, Moch Gufron]]>;
<![CDATA[Nugroho, Lucky Dafira]]>
<![CDATA[ J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 6: Oktober 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. ULIL ALBAB CORP ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56799/jceki.v4i6.10302
<![CDATA[Konflik hukum dalam penentuan status kewarganegaraan anak hasil pernikahan campuran menjadi isu penting dalam praktik Hukum Perdata Internasional (HPI). Perbedaan sistem hukum antarnegara dimana Indonesia menganut asas ius sanguinis (kewarganegaraan berdasarkan keturunan) sementara negara lain menerapkan ius soli (berdasarkan tempat lahir) berpotensi menyebabkan kewarganegaraan ganda (dual nationality) atau anak tanpa kewarganegaraan (statelessness). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan analisis terhadap instrumen hukum internasional serta peraturan nasional. Analisis difokuskan pada evaluasi UU No. 12 Tahun 2006 yang mengatur kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia 18 tahun. Hasil penelitian menunjukkan implementasi regulasi masih menghadapi kendala prosedural dan lemahnya kolaborasi internasional. Hukum Perdata Internasional berperan krusial menyelesaikan konflik melalui penentuan yurisdiksi dan penerapan prinsip the best interests of the child. Diperlukan penyempurnaan regulasi untuk memastikan perlindungan hukum optimal bagi anak berkewarganegaraan ganda. Konflik Hukum, Kewarganegaraan Anak, Pernikahan Campuran, Hukum Perdata Internasional, Ius Sanguinis, Ius Soli.]]>
