Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.355
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mutsla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Al'Adalah Sujud: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya Jurnal Teologi Islam Postmodernism
Deden Najmudin
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
EFEKTIVITAS PENJATUHAN HUKUMAN CAMBUK BAGI PELAKU ZINA DALAM QANUN JINAYAH NO 6 TAHUN 2014 Putri Husnul Khotimah; Widi Novianti; Deden Najmudin
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i1.7198

Abstract

Penelitian ini mengkaji Efektivitas Penjatuhan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Zina sebagaimana diaturdalam Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 di Aceh, dengan fokus pada dampak hukuman ini terhadap pencegahanpelanggaran zina dan penerapannya dalam konteks sosial-budaya masyarakat Aceh. Penelitian bertujuan untukmengevaluasi sejauh mana hukuman cambuk mampu menekan angka pelanggaran, menciptakan efek jera, sertamenjamin keadilan sesuai prinsip syariat Islam. Penelitian bertujuan untuk memahami sejauh mana hukum cambukmemberikan efek jera bagi pelaku, mencegah tindak pidana zina, dan mencerminkan nilai-nilai keadilan syariat.Berlandaskan teori hukum Islam dan teori pencegahan kejahatan, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka mendalam. Langkah-langkah meliputi pengumpulan data dari dokumen resmi, kajian literatur terkait, serta analisis kritis terhadap ketentuan qanun dan kasus-kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman cambuk secara normatif sesuai dengan prinsip syariat Islam, namun efektivitasnya dalam menciptakan efek jera bersifat relatif, bergantung pada penerimaan masyarakat dan dukungan sistem hukum yang konsisten.
EKSISTENSI WILAYATUL HISBAH DALAM PENEGAKAN HUKUM DI ACEH Sari, Yuliana; Thyola, Yaritsha Yuna Nafthan; Hidayatulloh, Rizki Bagus; Deden Najmudin
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i12.7963

Abstract

Lembaga pelaksana hukum jinayah memiliki peran krusial dalam menegakkan hukum dan keadilan di masyarakat, terutama dalam konteks hukum Islam. Lembaga pelaksana hukum jinayah bertugas untuk menegakkan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana dalam konteks hukum Islam, memastikan bahwa norma-norma agama dipatuhi oleh masyarakat, mengatur perilaku individu dan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta memberikan pembinaan melalui pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat. Wilayatul Hisbah mencakup tugas untuk mendorong kebaikan dan melarang keburukan. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Wilayatul Hisbah, Wilayatul Hisbah yang merupakan lembaga/badan yang diamanatkan oleh Qanun Nomor 11 tahun 2002. Penelitian ini bertujuan untuk membahas secara rinci mengenai ekistensi lembaga wilayatul hisbah itu sendiri baik dari segi tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut serta membahas tata cara beracara/ bertundak dalam wilayatul hisbah. Metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Kata kunci: Wilayatul Hisbah, Qanun, Aceh
EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH BERNUANSA SYARIAH KOTA TASIKMALAYA DALAM PERDA NOMOR 7 TAHUN 2014 Cahyati, Ica; Muhammad Rakyan Galih; Nandar Ismail Husaeni; Deden Najmudin
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v9i7.8586

Abstract

Penerapan Peraturan Daerah (Perda) bernuansa syariah di Indonesia menjadi isu yang kompleks dan kontroversial. Efektivitas peraturan bernuansa syariah sering sekali dipertanyakan, begitu pula legalitasnya sering dipertanyakan, terutama terkait dengan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Pancasila dan undang-undang yang berkedudukan di atasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Perda No. 7 Tahun 2014 Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius Di Kota Tasikmalaya yang pada penerapannya mempunyai tujuan untuk dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, pelaksanaannya sama sekali tidak sederhana dan telah menimbulkan sejumlah pertanyaan mengenai efektivitas peraturan tersebut yang sudah sesuai dengan harapan atau belum. Peran peraturan tersebut sangat memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat dalam melakukan aktivitas yang akan menunjang berjalannya peraturan ini di Kota Tasikmalaya. Efektif atau tidaknya peraturan ini tergantung kepada pencapiannya sudah sesuaikah seperti yang diharapkan atau tidak. Pada penelitian ini pendekatan dan metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dan metode analisis deskriptif. Temuan penelitian ini ialah peraturan syariah harus dirumuskan sesuai kebutuhan dari pemerintahan daerah dan kondisi sosial yang terjadi di masyarakat. Dipercaya bahwa perda ini akan berdampak positif pada kehidupan masyarakat Tasikmalaya, baik secara spiritual maupun sosial.
PERAN HAKIM DALAM MEMBERI KEADILAN BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL Al Rohman, Riska Awaliyah; Ia Siti Aisyah; Vina Amalia Br Sembiring; Deden Najmudin
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v9i7.8631

Abstract

Artikel ini mengkaji hak perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam konteks hukum jinayat, dengan fokus pada upaya untuk memastikan keadilan bagi para korban. Dalam sistem hukum jinayat, korban memiliki hak-hak yang diatur oleh berbagai perundang-undangan, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan, rehabilitasi, dan akses terhadap proses peradilan yang adil. Artikel ini juga membahas peran hakim dalam menyediakan dukungan dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Selain itu, tantangan dalam implementasi hak-hak tersebut, seperti stigma sosial, kurangnya kesadaran hukum, dan hambatan dalam sistem peradilan, juga diuraikan. Dengan demikian, artikel ini menekankan pentingnya peran hakim dalam melindungi korban dan memberikan hak kepada korban kekerasan seksual. Metode yang di gunakan dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu berdasarkan pada bahan hukum utama dengan cara melakukan penelaahan teori-teori hukum, konsep-konsep, asas-asas dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait peranan hakim dalam memberi hak yang seadil-adilnya kepada korban kekerasan seksual.
EFEKTIVITAS QONUN DALAM MENEGAKKAN ASAS KEADILAN DI WILAYAH ACEH Deden Najmudin; Farid Munawar Al Ansori; Halwa Nadya Izzatunnisa; Sarah, Sarah
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v9i11.9300

Abstract

Penegakan hukum yang adil merupakan salah satu tujuan utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Di Aceh, penerapan Qanun menjadi cerminan penerapan asas keadilan yang berbasis pada nilai-nilai syariat Islam. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Qanun dalam mewujudkan asas keadilan di Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan Qanun dan pelaksanaannya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Qanun secara signifikan mampu mencerminkan nilai keadilan substantif, terutama dalam penyelesaian perkara-perkara yang bersifat moral dan sosial. Terdapat tantangan dalam aspek pelaksanaannya, seperti inkonsistensi penegakan hukum, keterbatasan sumber daya manusia, serta persepsi masyarakat terhadap penerapan hukuman berbasis syariat. Hasil kajian menemukan adanya kebutuhan untuk mengintegrasikan pendekatan restorative justice dalam penerapan Qanun guna memperkuat asas keadilan yang tidak hanya bersifat retributif tetapi juga rehabilitatif.
PENERAPAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA ZINA KHALWAT DI NAGROE ACEH DARUSSALAM DALAM PASAL 23 NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT Khaerunnisa, Syifa Mega; Winda Widya Sari; Deden Najmudin
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 8 No. 1 (2024): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.4236/tashdiq.v8i1.7744

Abstract

Seclusion is an act that is close to adultery, the Islamic religion strictly forbids its followers from committing adultery. Therefore khalwat is a criminal act/jarimah which can be subject to ta'zir sanctions, this is because khalwat can lead a person to commit adultery or have relations with a husband and wife outside of legal marriage. the crime of adultery and seclusion based on Article 23 Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. Referring to the Aceh Qanun Jinayat, the resolution of khalwat cases can be summarized into two types by looking at the perspective of the perpetrator, namely by resolving khalwat through the Syar'iyyah Court and resolving khalwat through the Customary Courts.
Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Dry-Humping Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Pidana Islam Moch Fajar Mubarok; Yusup Azazy; Deden Najmudin
AL-MUTSLA Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Al Mutsla
Publisher : STAIN MAJENE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46870/jstain.v7i1.1587

Abstract

This article aims to examine the sanctions for the criminal act of dry humping sexual harassment based on Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence and the perspective of Islamic Criminal Law. Dry humping is a form of physical sexual harassment committed by rubbing the body on the victim's sensitive area without consent. This research uses a normative juridical method, with a statutory approach and a conceptual approach. Data is obtained through literature study of primary and secondary legal sources. The results showed that in Law Number 12 of 2022, the perpetrator of dry humping can be subject to a maximum imprisonment of four years and/or a maximum fine of fifty million rupiah as stipulated in Article 6. In addition, sanctions can be aggravated if committed under certain conditions as stipulated in Article 15. Meanwhile, in Islamic Criminal Law, this act is included in the category of despicable acts that are close to adultery and are subject to ta'zir sanctions, which are penalties determined by the judge. In conclusion, both positive law and Islamic Criminal Law recognize that dry humping is a form of physical sexual violence that must be sanctioned in order to protect the dignity of victims and maintain moral values in society.
The Existence of Qanun Jinayat: Legislative Efforts to Integrate Islamic Law into National Law Muhamad Rusydan Fauzi; Putra Arya Wijaya; Yuniarsih, Rina Isti; Deden Najmudin
As-Siyasi: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 1 (2024): As-Siyasi: Journal of Constitutional Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/as-siyasi.v41.28729

Abstract

Islamic law, derived from the teachings of the Qur'an and Hadith, plays a significant role in various countries with a majority Muslim population. Indonesia, the country with the largest Muslim population in the world, has experienced fluctuations in the integration of Islamic law within its national legal system. This dynamic has led to the legislative incorporation of Islamic law into the national legal framework as an expression of religious obedience in fulfilling the principles of Sharia. This legislative effort is manifested in Aceh's Qanun Jinayat, implemented in the Nanggroe Aceh Darussalam Province. This study examines the existence of Aceh's Qanun Jinayat within the national legal system following the legislative integration of Islamic law. This research employs a normative legal approach, utilizing juridical-normative methods, with data collection based on the study of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings of this study indicate that the existence and implementation of the Qanun Jinayat in Aceh aim to preserve security and welfare as stipulated in the Aceh Qanun Jinayat. This is mainly due to the Islamic law legislation framework, which grants the Nanggroe Aceh Darussalam Province the authority to apply Islamic legal principles through regional autonomy
Implementasi Asas Legalitas dalam Pasal 34 Qonun Jinayat Fathi Yakan A; M Ilham Agustian; Deden Najmudin
Sujud: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya Vol. 2 No. 1 (2026): JANUARI
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/aagp8t21

Abstract

This article examines the implementation of the principle of legal certainty or legality in the Qanun Jinayat, specifically Article 34, a regulation of Islamic criminal law in Aceh. This research is motivated by differing views regarding the application of the Qanun Jinayat, particularly regarding the principle of legality, a fundamental principle in modern criminal law. The principle of legality, which states that "there is no punishment without law," aims to protect individuals from arbitrary actions by those in power. However, in the context of the Qanun Jinayat, it is questionable whether this regulation fully accommodates these concerns. This research uses a normative legal research method with a conceptual and regulatory approach. Data were collected through literature review, legal document analysis, and interpretation of articles in the Qanun Jinayat. The results indicate that the Qanun Jinayat has attempted to adopt the principle of legality by clearly defining prohibited acts (jarimah).
Hukuman Cambuk di Aceh Nanggroe Darussalam: Tinjauan Yuridis atas Legitimasi Hukum dan Penyeimbangan Prinsip Hak Asasi Manusia Herlina Aisyah; Deden Najmudin
Jurnal Teologi Islam Vol. 2 No. 1 (2026): DESEMBER 2025 - MEI 2026
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/m135ww78

Abstract

The implementation of caning punishment in the Aceh Qanun Jinayah is an implementation of Islamic law that obtains legal legitimacy through constitutional recognition of regional specificities. However, its existence and implementation practices still generate debate, particularly regarding its position within the national legal system and its conformity with human rights principles. This study aims to analyze the legal legitimacy of caning punishment within the framework of Indonesia's pluralistic national legal system and examine the dynamics of its implementation in response to human rights criticism. This study uses a normative legal method with a legislative and conceptual approach through a review of the 1945 Constitution, laws, the Qanun Jinayah, and legal literature. The results show that caning punishment has a valid and binding legal basis specifically in Aceh, and has undergone adjustments in its implementation, including through changes in the location of execution. The novelty of this study lies in the integrative analysis of the legal legitimacy and implementation practices of caning punishment. The contribution of this research is to enrich legal studies on the harmonization of Islamic law and human rights in the Indonesian rule of law.
Co-Authors Abraar Arrahmaan Acep Akmal Saeful Rachman Aghnat ‘Aliyah Ahnaf Nur Fauzan Romadhon Ai Nazwa Nurbayati Ajmal Nazirul Mubiin Al Rohman, Riska Awaliyah Aldi Bahtiar Alifa Putriana Alifia Nur Basanti Allian Sadira Alvira Manindara Salampessy Amalia Fakhrana Suhandy Ana Siti Nurjannah Andriani Saputri Lukman Anisa Nurfazriati Aprilia Rihadatul Aisy Aulia Alzahra Radian Aulia Nisa Alghaida Auliya Rizky Sulistiani Azalia Carissa Asywaq Azziliyan Azzahrani Bagus Adek Setyanto Basmah Ahmad Masykur Bintang Bhakti Alamsyah Bintang Faqih Cahyati, Ica Candra Maulana Mochamad Yusuf Darmana Aries Setiawan Dayandra Suspita Putri De Riziq Thayyib Dimas Satriawan Rusdianto Diyah Khalida Elsya Alfirani Elsya Nopiani Enrica Nurliz Ernida Septiani Eva Savariah Fadlah Khairunnisa Fadlan Ridha Zainulhaq Fadlli Naufal Rahim Farid Munawar Al Ansori Farrel Ar Rasyid Fathi Yakan A Firdha Adelia Putri Hafizah Novianti Halwa Nadya Izzatunnisa Hasbi Assidik Hayun Halimatul Umah Herlambang Herlina Aisyah Hidayatulloh, Rizki Bagus Hurun Sajidah Almumtazah Ia Siti Aisyah Ihsan Maulana Imam Al Hafiz Intan Rahayu Kholillah Januar Hukmawa Janatino Jhian Nafizha Hamada Kalila Dzakiyah Ogawa Kamilia Lathifah Ahmad Kannisa Nazwa Khaerunnisa, Syifa Mega Lailatul Andini Lilih Ilah Solihah Linda Sholihat Luthfi Mardian M Ilham Agustian M. Haikal Gibran Meisa Sobariah Moch Fajar Mubarok Mochammad Farhan Mubiin, Ajmal Nazirul Muhamad Rusydan Fauzi Muhammad Dikri Purnama Muhammad Fauzan Irhamni Haris Muhammad Iqbal Nugraha Muhammad Nabil Lamonsyah Muhammad Rakyan Galih Nandar Ismail Husaeni Naufal Ramadhan Mubarak Nazwa Shifa Nurmaya Putra Arya Wijaya Putri Husnul Khotimah Rahil Khalisa Rahma Puspa Nursyaumi Rangga Putrana Renaldy Sundara Salim Salsabilla Firmanda Sarah Sarah, Sarah Shofa Zahira Arrumaisha Sita Jahrotun Nisa Siti Hanifa Oktavia Sopi Laeli Fitri Rahmawati Thyola, Yaritsha Yuna Nafthan Vina Amalia Br Sembiring Widelia Andiani Nadiffa Widi Novianti Winda Widya Sari Wiwik Handayani Yuliana Sari Yuniarsih, Rina Isti Yusup Azazy Zaky Anggara