Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.022
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arkus Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Enigma in Law Jurnal Media Akademik (JMA) JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Jurnal Ilmiah Nusantara Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin PESHUM Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah
Muhammad Adymas Hikal Fikri
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
FOLK MUSIC PROTECTION (FOLMUTION): STRATEGI DIGITAL PELINDUNGAN LAGU DAERAH SEBAGAI MEDIA PENGELOLAAN ROYALTI Amelia Pingkan Nur Fitriana; Hilda Fridatul Jannah; Shafira Ramadhani; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/3ktxkw04

Abstract

Penelitian ini membahas strategi perlindungan hak cipta lagu daerah Indonesia melalui pemanfaatan aplikasi digital sebagai instrumen pengelolaan royalti. Permasalahan utama yang diidentifikasi meliputi rendahnya tingkat pendaftaran hak cipta karya lagu daerah, minimnya literasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta lemahnya mekanisme penarikan dan pendistribusian royalti yang berimplikasi pada rentannya pelanggaran hak ekonomi pencipta. Kerangka hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, pada praktiknya belum sepenuhnya mampu melindungi karya lagu daerah secara efektif. Merespons kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan inovasi aplikasi digital bernama Folmution (Folk Music Protection) sebagai platform terintegrasi untuk mengarsipkan, mendistribusikan, serta mengelola royalti lagu daerah. Aplikasi ini dirancang dengan berbagai fitur, seperti kurasi musik berbasis wilayah, sistem unggah dan verifikasi karya, peta musik daerah, serta dashboard monitoring royalti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi melalui Folmution berpotensi memperkuat ekosistem musik daerah dengan meningkatkan transparansi, efisiensi pengelolaan royalti, serta aksesibilitas publik, sekaligus memastikan perlindungan hak ekonomi pencipta. Dengan demikian, Folmution menjadi model strategis yang relevan dalam menjaga keberlanjutan warisan musik Nusantara di era modern.
Membangun Ekosistem E-Commerce Shopee yang Berkeadilan: Rekonstruksi Perlindungan Hak Intelektual atas Pemalsuan Produk Skincare melalui Pendekatan Ekonomi Digital Tabansa, Claudya Vanessa; Moh Sabil Oktaviano; Denta Nia Aprilya; Muhammad Adymas Hikal Fikri
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 2 No. 6 (2025): Desember
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v2i6.7077

Abstract

The rapid growth of the digital economy has significantly increased commercial activities on e-commerce platforms, including the skincare sector, which remains one of the most in-demand product categories. However, this expansion has also led to the widespread circulation of counterfeit skincare products, causing harm to consumers, brand owners, and the overall integrity of the digital marketplace ecosystem. This study aims to analyze the effectiveness of copyright protection against counterfeit skincare products on Shopee, examine the role of e-commerce platforms in fostering a fair and secure digital ecosystem, and identify the key barriers to reconstructing legal protection within the framework of the digital economy. This research employs normative and empirical legal methods through regulatory review, interviews, observations, and document analysis. The findings reveal that although legal frameworks are in place, their implementation remains suboptimal due to weak seller verification, insufficient digital monitoring, and low deterrent effects of sanctions. The study highlights the urgency of strengthening intellectual property protection through technological integration, such as artificial intelligence and blockchain, to support a safer and more equitable digital marketplace.
Cooperative Model dan Literasi Hukum Sebagai Perantara Pencegahan Perkawinan Anak Dibawah Umur Melalui Pendekatan Adat Dharma Wacana Nyoman Tania Nesa; Fadia Ardian Adisty; Agnes Tio Evelyna Debataraja; Muhammad Adymas Hikal Fikri
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 2 No. 6 (2025): Desember
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v2i6.7124

Abstract

Child marriage is a socio-legal issue that persists in various regions, including indigenous communities with strong authority structures and cultural values. This study aims to analyze the effectiveness of the cooperative model and legal literacy as intermediaries in preventing child marriage through the Dharma Wacana customary approach. The cooperative model is used as a collaborative framework that involves traditional leaders, religious leaders, village officials, parents, and adolescents in the process of education and joint decision-making. Meanwhile, legal literacy plays a role in strengthening the community's understanding of the age limit for marriage, child protection, and legal sanctions as stipulated in national legislation. The findings show that the integration of positive legal values with local wisdom through Dharma Wacana is able to create a more inclusive space for dialogue, increase legal awareness, and reduce the legitimacy of child marriage practices based on custom. Thus, the application of the cooperative model and legal literacy through a customary approach not only strengthens the function of law as a means of protection but also reinforces the role of local culture as a strategic partner in preventing child marriage.
OPTIMALISASI SEX EDUCATION TERHADAP ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS MELALUI METODE PSIKOEDUKASI MODUSEKSI Beatrice Mauren Delicia; Nurul Raudatul Auliah; Firdha Apriliana Zahra; Muhammad Adymas Hikal Fikri
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 11 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi November)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i11.1237

Abstract

This study examines the moduseksi psychoeducation method as a means of optimizing sexual education for children with special needs. Sexual education is very important for children with special needs because they are vulnerable to sexual abuse. Therefore, this study aims to provide understanding to children with special needs using the moduseksi psychoeducation method. This study uses a descriptive qualitative approach with a library research method, which is through library research to examine in depth by analyzing various literature sources, so as to obtain a complete and contextually appropriate understanding of the issues of child protection and persons with disabilities. The results of this study show that the moduseksi psychoeducation method is able to increase the understanding of children with special needs regarding sexual education. Thus, moduseksi psychoeducation is effective in increasing sexual education understanding among children with special needs.
Pendaftaran Tanah dan Kepastian Hukum: Mengurai Problematika Warisan serta Implikasinya Secara Hukum Patricia Rambu Tio Uli Sitinjak; Ida Ayu Arsyamanda Ratnadunita; Juliet Maharani; Daivano Alaudin Fatwa Rikuser; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 5 (2025): Oktober - November 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan warisan tanah merupakan isu klasik yang terus muncul dalam masyarakat dan seringkali menimbulkan sengketa antar ahli waris. Meskipun pendaftaran tanah diposisikan sebagai instrumen untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum, kenyataannya proses ini tidak selalu mampu menyelesaikan kompleksitas konflik yang muncul dari dinamika sosial, budaya, serta ketidakteraturan administrasi keluarga. Artikel ini mengkaji secara mendalam penyebab perselisihan warisan tanah yang seolah tidak pernah berakhir, termasuk minimnya kesadaran hukum, ketidaklengkapan dokumen, perbedaan kepentingan ahli waris, hingga penyalahgunaan wewenang dalam pengurusan sertifikat. Penelitian ini menegaskan bahwa pendaftaran tanah memiliki peran penting dalam menata administrasi pertanahan, namun sifatnya yang deklaratif menjadikannya tidak cukup kuat untuk menyelesaikan sengketa warisan tanpa dukungan faktor lain. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepastian hukum baru dapat tercapai apabila pendaftaran tanah dilakukan secara transparan, melibatkan seluruh ahli waris, serta diiringi dengan penyusunan Surat Keterangan Waris yang sah dan tertib. Artikel ini merekomendasikan pendekatan kombinatif antara administrasi pertanahan yang rapi, kesadaran hukum masyarakat, dan mekanisme mediasi sebagai upaya efektif dalam mengurai persoalan warisan tanah yang kerap berlarut-larut. Dengan demikian, pendaftaran tanah penting, tetapi bukan satu-satunya jawaban untuk mengatasi problematika warisan di Indonesia.
ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH INDONESIA DENGAN NEGARA PUBLIKASI POSITIF Nadia Ammara Balqis; D’liya Anindya Khalisa; Fairuz Zulfa Naura Hasna; Keysha Allea Rafa Khairunnisa; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 5 (2025): Oktober - November 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendaftaran tanah memiliki peran yang penting dalam menjamin kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah. Indonesia sendiri menganut sistem publikasi negatif, di mana sertifikat tanah menjadi alat bukti kuat tetapi tidak mutlak. Sebaliknya, negara yang menganut sistem publikasi positif menjadikan data pendaftaran tanah bersifat final dan mengikat secara hukum. Penelitian ini bertujuan membandingkan kedua sistem untuk mengetahui perbedaan serta implikasi hukumnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum melalui kajian peraturan perundang-undangan, literatur, dan praktik di negara dengan publikasi positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem di Indonesia masih memungkinkan terjadinya sengketa kepemilikan karena negara tidak sepenuhnya menjamin kebenaran data. Sementara itu, sistem publikasi positif memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi, namun memerlukan pengawasan ketat dan biaya administrasi besar. Disimpulkan bahwa penerapan unsur publikasi positif dapat menjadi acuan reformasi pendaftaran tanah di Indonesia guna memperkuat perlindungan hukum atas hak tanah.
Mengatasi Ketiadaan Regulasi Penggunaan Artificial Intelligence di Universitas Negeri Semarang melalui Formulasi Kebijakan dengan Metode Delphi Adaptif : Studi Komparatif Harvard University Wiarnata, Arya; Adnan, Moh Hikmal; Kurniawan, Rafka Raditya; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2026): JANUARI
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/8mrgex66

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi atas ketiadaan panduan penggunaan Artificial Intelligence (AI) di Universitas Negeri Semarang (UNNES) dengan Metode Delphi Adaptif dan studi komparatif Harvard University. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNNES memiliki urgensi tinggi terhadap kebijakan AI di UNNES karena maraknya penggunaan AI yang berpotensi melakukan pelanggaran integritas akademik. Metode Delphi Adaptif yang melibatkan dosen menghasilkan konsensus bahwa regulasi harus bersifat edukatif, preventif, dan menekankan transparansi daripada larangan total. Studi komparatif terhadap Harvard University mengungkap model kebijakan adaptif yang fleksibel di tingkat mata kuliah, terintegrasi dengan kode etik akademik, serta didukung peninjauan berkala dan edukasi berkelanjutan. Kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa UNNES perlu merumuskan regulasi yang adaptif dan partisipatif, mengadopsi prinsip-prinsip yang telah terbukti bekerja dari Harvard dengan diselaraskan budaya akademik lokal, memilliki kekuatan untuk pencegahan penyalahgunaan, dan dan memastikan pemanfaatan AI yang bertanggung jawab dalam mendukung kualitas pendidikan tinggi.   Keywords: Artificial Intelligence, regulasi, integritas akademik
MARAKNYA JUDI ONLINE: UPAYA PENGENDALIAN DENGAN KAMPANYE EDUKASI PUBLIK TENTANG PENGUATAN REGULASI DAN SANKSI PIDANA Ahmad Munawar Nuril Ibtisan; Noor Hamzah Syihabbudin; Kresno Adi Wicaksono; Muhammad Adymas Hikal Fikri
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 2 No. 6 (2025): Desember
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v2i6.7301

Abstract

The rise of online gambling in Indonesia in recent years has shown a significant increase, especially in Central Java and Semarang City. The development of digital technology, easy internet access, and low legal literacy among the public are the main factors accelerating the spread of this phenomenon. This study uses a mixed methods approach with a convergent design, combining quantitative and qualitative analysis to provide a comprehensive picture of the patterns of online gambling and the effectiveness of government policies in tackling it. Quantitative data was obtained by processing online news reports on the number of perpetrators, frequency of enforcement, and economic losses, while qualitative data was analyzed through content analysis of media narratives, public opinion, and statements from relevant officials. The results show that losses due to online gambling increased dramatically from 2021 to 2025, reaching Rp 600 trillion in 2024 and involving 686 defendants, including students. These findings reveal that although regulations such as the 2023 Criminal Code, the 2024 ITE Law, and PP 9/1981 have provided a strong legal basis, their implementation still faces challenges in terms of technology, law enforcement coordination, and low public legal education. This research underscores the urgency of strengthening regulations, enhancing digital forensic capabilities, and developing public education campaigns as comprehensive strategies to curb the rise of online gambling in Indonesia.
IMPLIKASI TEKNOLOGI BLOCKCHAIN TERHADAP TRANSPARANSI ROYALTI MUSIK YANG ADA DI INDONESIA Kasih Theresia Pratiwi S; Anggia Khalidi Sriadiputra; Satrio Bagus Mukti Wibowo; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 12 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/ab6tq363

Abstract

Artikel ini mengulas tantangan transparansi dan akuntabilitas dalam pendistribusian royalti musik di Indonesia, dengan fokus pada peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Walaupun LMKN bertanggung jawab atas pengumpulan dan distribusi royalti, masalah seperti ketidakakuratan data dan keterlambatan pembayaran royalti masih menjadi kendala utama. Data dari tahun 2022 dan 2024 menunjukkan bahwa jumlah royalti yang dihimpun belum maksimal jika dibandingkan dengan negara lain, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai royalti yang belum didistribusikan. Artikel ini meninjau kemungkinan penggunaan teknologi Blockchain sebagai solusi dengan menyediakan sistem pencatatan yang transparan, aman, dan sulit dimanipulasi, serta penerapan smart contract yang memungkinkan pembayaran royalti secara otomatis dan cepat. Penggunaan Blockchain juga diyakini dapat meningkatkan kepercayaan pencipta dan masyarakat melalui audit yang lebih mudah dan pengawasan independen. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan studi kasus mengenai distribusi royalti oleh LMKN dan penerapan blockchain. Artikel ini menegaskan pentingnya perbaikan sistem royalti untuk meningkatkan kesejahteraan pencipta lagu dan penyesuaian regulasi terhadap perkembangan industri musik digital agar perlindungan hak cipta dan kompensasi keuangan dapat berjalan secara optimal dan adil.
Peran Non-Governmental Intermediary dalam Menjembatani Petani dan Pemerintah: Model Kelembagaan Baru untuk Akselerasi Reforma Agraria Muhamad Febri Pribadi; Regina Agneshia Hannaningdyah; Muhammad Anas Ulil Abshor Munif; Nataneila Astya Putri Asmana; Aprila Niravita; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 2 No. 4 (2025): Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v2i4.1398

Abstract

This research analyzes the strategic role of the Non-Governmental Intermediary (NGI) in bridging farmers and the government to accelerate the implementation of Agrarian Reform (RA) in Indonesia. Sharp agrarian inequality, driven by colonial legacy, land control by corporations/elites, and slow RA due to bureaucratic complexity, overlapping authorities, and information gaps, creates an urgent need for new collaboration mechanisms. NGIs fill this void by performing a multidimensional role: Dialogue Facilitator to reduce information asymmetry; Technical Assistant through Participatory Mapping and valid administrative document preparation; Community-Based Agrarian Conflict Mediator; Independent Monitor for accountability; and Policy Advocate. A New Institutional Model based on Hybrid Governance is proposed, formally integrating the state, NGIs, and farming communities, supported by Technological Integration for transparent participatory spatial data. This model must be realized through Institutionalized Partnership (MoU/Presidential Regulation) to ensure legitimacy and sustainability. Key challenges include bureaucratic resistance, NGO stigma, and local elite conflicts of interest, but strengthening the NGI role presents opportunities through enhanced public accountability and technical innovation. In conclusion, the successful acceleration of RA hinges on the formal legal recognition and capacity building of NGIs as official actors within the RA institutional framework.
Co-Authors Adi Rahmanto Adnan, Moh Hikmal Agnes Tio Evelyna Debataraja Ahmad Munawar Nuril Ibtisan Ainun Kusuma Dewi Ainur Rofy Sam Abdul Aziz Alifia Hafizha Hasna Amalia Rosita Indriani Amelia Pingkan Nur Fitriana Anggia Khalidi Sriadiputra Aprila Niravita Aprilia Niravita Aqhina Dzikrah Aurora Beatrice Mauren Delicia Bernadetta Putri Hapsari Bhamatika, Nailizza Weni Cakra Putra Negara Daivano Alaudin Fatwa Rikuser Danendra Aryasatya Maheswara Davina Crysanti Aryuhanna Denta Nia Aprilya Dian Latifiani Dihyan Arga Perdana Dimas Nur Dwianto Dinda Christy Nada Dini Vriska Anggraini Dita Cahya Ningsih Dwivania Naila Hanifah D’liya Anindya Khalisa Fadia Ardian Adisty Fairuz Zulfa Naura Hasna Fatih Henning Octavian Haq Fatikhana Azzahara Nova Firdha Apriliana Zahra Firly Azzahra Firdausy Firman Nur Rokhmad Friska Adyla Naura Harry Nugroho Hilda Fridatul Jannah Husaini, Wahyu Nurul Icha Tri Utami Ida Ayu Arsyamanda Ratnadunita Ika Anisatul Fatma Fitria Imelia Damai Agusthin Indryana Widi Ardhianty Ivana Mirella Hapsari Jessica Priscilla Pardede Juliet Maharani Kasih Theresia Pratiwi S Keysha Allea Rafa Khairunnisa Khoerun Nisa Rizki Utami Kholisna Kholisna Kresno Adi Wicaksono Kurniawan, Rafka Raditya Laula Albiya Lidya Zahrania Badahda M Fikry Aimmar Rabbani Masta Pasaribu Moh Sabil Oktaviano Muchkimatusy Syai'a Muhamad Febri Pribadi Muhammad Anas Ulil Abshor Munif Muhammad Rizky Yudhoyono Santoso Nadia Ammara Balqis Nadia Ananda Putri Nadia Nadia Nasywa Anindita Alvania Putri Irawan Nataneila Astya Putri Asmana Noor Hamzah Syihabbudin Nur Rofi Dwianti Nuraini Nabilah Hidayat Nursyifa Chairunnisa Nurul Raudatul Auliah Nyoman Tania Nesa Oktavia Diva Ramadhani Patricia Rambu Tio Uli Sitinjak Putri Diyah Ayu Anggraini Putri Sekarini Rana Tatsbita Noer Regina Agneshia Hannaningdyah Revalina Annisa Antoine Risang Satrio Hanurogo Salsabila Agustiyani Yusmantoro Salvia Salsabila Sasqia Putri Ramadhani Satrio Bagus Mukti Wibowo Shafira Ramadhani Starla Yulia Putri Syifa Raudia Syahputri Tabansa, Claudya Vanessa Theresa Yvone Sidabutar Ubaidillah Kamal Wiarnata, Arya Yusrul Hana Zerlina Mendy Mahardhika Ziddane Rangga Buana