Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

Empowering Local Governance Examining the Transfer of Land and Building Rights Acquisition Tax in Alignment with Regional Autonomy Principles Rahma, Laela Novitri Ervia; Annisa Restu Fauziah; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Journal of Governance and Public Affairs Vol. 1 No. 1 (2024): April 2024, Journal of Governance and Public Affairs
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/ynp1tp13

Abstract

Taxes serve as the primary revenue source for governments, with the Transfer of Land and Building Rights Acquisition Tax (BPHTB) being a significant contributor. BPHTB is levied on transactions related to the transfer of land and building rights. While the central government initially managed this tax, the implementation of regional autonomy has shifted the responsibility for Transfer of Land and Building Rights Acquisition Tax management to local governments. This research aims to investigate the fundamental concept of local taxes in the context of regional autonomy and the role of local governments in collecting Transfer of Land and Building Rights Acquisition Tax, all within the framework of regional autonomy principles. The research methodology relies heavily on a literature review (library research) using secondary data sources, particularly legal regulations. The analysis follows interpretative principles and employs the hermeneutic method. The research findings indicate that, under the framework of regional autonomy, regions have specific rights, including the authority to impose local taxes and levies. As per the Regional Tax and Regional Levy Law, two tax types, Land and Building Tax (PBB), and Transfer of Land and Building Rights Acquisition Tax (BPHTB), previously managed by the central government, have now been transferred to local governments.
Ilusi Kota Berkelanjutan di Tengah Problematika Pengelolaan Sampah Perkotaan Nur Sabrina Kumalasari; Irmayanti Septiana Putri; Fathurrohman Nur Hidayat; Rendy Aprilio Sulaiman; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Vol. 3 No. 3 (2026): Mei: Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/hukum.v3i3.1012

Abstract

Rapid urban growth is often linked to the narrative of sustainable development, yet the reality is that fundamental issues remain in the management of urban waste. This paper aims to examine the gap between the concept of a sustainable city and sub-optimal waste management practices. Through a normative legal approach involving an analysis of legislation and relevant literature, it has been found that the implementation of waste management policies continues to face various challenges, such as weak law enforcement, a lack of policy integration, and low levels of public participation. On the other hand, the use of the label ‘sustainable city’ tends to be symbolic and does not yet reflect comprehensive practices. This paper positions the issue of waste as a key indicator in assessing urban sustainability. The novelty of this study lies in its critical approach, which links the discourse on sustainability with the contextual realities of waste management, thereby offering a more reflective and distinct perspective from previous studies.
Kedudukan Akta PPAT Dalam Proses Pendaftaran Tanah: Fungsi, Kekuatan Hukum, dan Permasalahan Dwinov Fitriatul Jannah; A’aliyah Nurvania Marvi Daniswara; Putri Ayu Wulandari; Ghevina Alisysa Aulia Putri; Syaqfaa Aulia Arvi; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 5.D (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tidak hanya sebagai sumber daya ekonomi tetapi juga sebagai simbol sosial dan budaya. Untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah, negara mewajibkan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam UUPA dan PP Nomor 24 Tahun 1997. Dalam pelaksanaannya, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berperan penting melalui pembuatan akta otentik sebagai dasar peralihan atau pembebanan hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang bertujuan untuk menganalisis fungsi, kedudukan, serta kekuatan hukum akta PPAT dalam sistem pertanahan Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa akta PPAT memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan menjadi instrumen utama dalam mewujudkan kepastian hukum. Namun, praktik di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti pelanggaran prosedur dan kelalaian administratif, yang memerlukan pengawasan dan penegakan hukum lebih optimal.
Asas Publisitas dalam Pendaftaran Tanah: Kajian atas Dualisme Sistem Publikasi Positif dan Negatif di Indonesia Laely Hasna Fatikha; Akhwat Widya Supandi; Tabina Ascarya Leandra; Filda Oliviane Antunete Nabuasa; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 5.D (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendaftaran tanah merupakan instrumen utama dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah di Indonesia. Asas publisitas menjadi dasar penting dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, karena menjamin keterbukaan data pertanahan yang dapat diakses publik untuk mencegah terjadinya sengketa dan tumpang tindih hak. Namun, dalam prakteknya, penerapan asas publisitas menghadapi permasalahan serius akibat adanya dualisme sistem publikasi antara sistem negatif yang dianut secara normatif dan sistem positif yang berlangsung secara praktik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan yuridis asas publisitas dalam pendaftaran tanah, mengkaji bentuk dualisme sistem publikasi yang terjadi di Indonesia, serta menilai implikasinya terhadap kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer berupa UUPA, PP Nomor 24 Tahun 1997, serta berbagai literatur dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dualisme sistem publikasi menyebabkan ketidakkonsistenan antara norma hukum dan praktik administrasi pertanahan, sehingga melemahkan fungsi asas publisitas sebagai instrumen kepastian hukum. Diperlukan pembaruan kebijakan pertanahan melalui integrasi sistem informasi publik dan penguatan regulasi agar asas publisitas dapat berjalan efektif, transparan, dan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat.
Efektivitas Digitalisasi Sistem Pendaftaran Tanah terhadap Peningkatan Pelayanan Publik dan Kepastian Hukum Silvia Theresia Abigail; Kanaya Ayudya Putri; Jingga Ajeng Muda Jamaica; Syaulia Grandis; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 5.D (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Digitalisasi sistem pendaftaran tanah di Indonesia menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatasi berbagai persoalan layanan pertanahan yang selama ini lambat, birokratis dan rawan kesalahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis untuk memahami pelaksanaan layanan pertanahan digital, integrasi data, serta dampaknya terhadap efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi melalui penerapan teknologi seperti GIS, cloud computing, dan sertifikat elektronik mampu meningkatkan kecepatan layanan, menekan biaya transaksi, serta memperkuat akurasi dan keamanan data pertanahan. Namun, tantangan seperti ketidakterpaduan data lama, kesiapan SDM, infrastruktur digital yang belum merata, serta risiko keamanan siber masih menjadi hambatan signifikan. Oleh karena itu, modernisasi sistem pendaftaran tanah membutuhkan penguatan infrastruktur, peningkatan literasi digital masyarakat, dan model layanan hybrid agar transformasi digital dapat berjalan inklusif, efisien, dan menjamin kepastian hukum.
Darurat Sampah Nasional di Indonesia: Analisis Pengelolaan Limbah dan Dampaknya terhadap Pencemaran Lingkungan dalam Perspektif Sustainable Development Goals Condo Leezza Chrismanta; Citra Azra Amalia; Nabila Isyana Putri; Muhammad Zia Ulhaq; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik Vol. 3 No. 2 (2026): Juni: Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/presidensial.v3i2.1649

Abstract

The waste problem in Indonesia has now reached a critical stage and has become an increasingly serious environmental issue. The ever-increasing volume of waste is not being managed effectively, leading to various negative impacts, particularly environmental pollution. This study aims to examine the state of waste management in Indonesia and its impact on water pollution from the perspective of the Sustainable Development Goals (SDGs). The method used is descriptive qualitative research through a literature review utilizing various sources such as journals, official reports, and legislation. The results indicate that the majority of waste originates from household activities, while management practices remain rudimentary, such as the “collect-transport-dispose” method and open dumping. This situation leads to waste accumulation, which contributes to water pollution, deteriorating environmental quality, and increased health risks for the community. Furthermore, suboptimal waste management also poses a challenge in achieving sustainable development goals, particularly regarding responsible consumption and access to clean water and sanitation. Therefore, improved efforts are needed through the application of the reduce, reuse, recycle (3R) principles, increased public awareness, and the active role of the government and the private sector in providing a sustainable waste management system. With the right measures, it is hoped that the waste problem in Indonesia can be reduced and the environment preserved.
Optimalisasi Pengelolaan Sampah di Indonesia: Integrasi Teknologi Digital, Pengawasan Hukum, dan Mitigasi Pencemaran Lingkungan Menuju Pembangunan Berkelanjutan Nayla Syalluna; Safira Aulia; Dewy Sulistyowati; Danang Hannanto; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 3 No. 5 (2026): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Mei 2026)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v3i5.1931

Abstract

Waste management in Indonesia remains a multidimensional challenge, exacerbated by population growth, rapid urbanization, and increasing consumption patterns. This study aims to analyze the integration of digital technology in optimizing a circular economy-based waste management system, and to examine the effectiveness of the legal framework and environmental oversight in addressing pollution caused by inadequate waste management practices in Indonesia. A normative juridical method was employed, utilizing statutory and conceptual approaches alongside qualitative descriptive data analysis. The findings indicate that digital technologies including the Internet of Things (IoT), Android-based waste marketplace applications, and machine learning-driven data analytics, hold significant potential to accelerate the transition toward a circular economy, though their adoption remains constrained by the digital divide and infrastructural limitations. From a legal standpoint, Indonesia's regulatory framework under Law No. 18 of 2008 and Law No. 32 of 2009 is relatively comprehensive, yet its effectiveness is undermined by inconsistent implementation, weak inter-agency coordination, and insufficient law enforcement. This study recommends a multi-stakeholder integration model grounded in the Penta Helix framework, combining digital innovation, robust legal oversight, and environmental pollution mitigation as a cohesive strategy toward sustainable development in Indonesia.
Co-Authors Adi Rahmanto Adnan, Moh Hikmal Agnes Tio Evelyna Debataraja Ahmad Munawar Nuril Ibtisan Ainun Kusuma Dewi Ainur Rofy Sam Abdul Aziz Akhwat Widya Supandi Alifia Hafizha Hasna Amalia Rosita Indriani Amelia Pingkan Nur Fitriana Anggia Khalidi Sriadiputra Annisa Restu Fauziah Aprila Niravita Aprilia Niravita Aqhina Dzikrah Aurora A’aliyah Nurvania Marvi Daniswara Beatrice Mauren Delicia Bernadetta Putri Hapsari Bhamatika, Nailizza Weni Cakra Putra Negara Citra Azra Amalia Condo Leezza Chrismanta Daivano Alaudin Fatwa Rikuser Danang Hannanto Danendra Aryasatya Maheswara Davina Crysanti Aryuhanna Denta Nia Aprilya Dewy Sulistyowati Dian Latifiani Dihyan Arga Perdana Dimas Nur Dwianto Dinda Christy Nada Dini Vriska Anggraini Dita Cahya Ningsih Dwinov Fitriatul Jannah Dwivania Naila Hanifah D’liya Anindya Khalisa Fadia Ardian Adisty Fairuz Zulfa Naura Hasna Fathurrohman Nur Hidayat Fatih Henning Octavian Haq Fatikhana Azzahara Nova Filda Oliviane Antunete Nabuasa Firdha Apriliana Zahra Firly Azzahra Firdausy Firman Nur Rokhmad Friska Adyla Naura Ghevina Alisysa Aulia Putri Harry Nugroho Hilda Fridatul Jannah Husaini, Wahyu Nurul Icha Tri Utami Ida Ayu Arsyamanda Ratnadunita Ika Anisatul Fatma Fitria Imelia Damai Agusthin Indryana Widi Ardhianty Irmayanti Septiana Putri Ivana Mirella Hapsari Jessica Priscilla Pardede Jingga Ajeng Muda Jamaica Juliet Maharani Kanaya Ayudya Putri Kasih Theresia Pratiwi S Keysha Allea Rafa Khairunnisa Khoerun Nisa Rizki Utami Kholisna Kholisna Kresno Adi Wicaksono Kurniawan, Rafka Raditya Laely Hasna Fatikha Laula Albiya Lidya Zahrania Badahda M Fikry Aimmar Rabbani Masta Pasaribu Moh Sabil Oktaviano Muchkimatusy Syai'a Muhamad Febri Pribadi Muhammad Anas Ulil Abshor Munif Muhammad Rizky Yudhoyono Santoso Nabila Isyana Putri Nadia Ammara Balqis Nadia Ananda Putri Nadia Nadia Nasywa Anindita Alvania Putri Irawan Nataneila Astya Putri Asmana Nayla Syalluna Noor Hamzah Syihabbudin Nur Rofi Dwianti Nur Sabrina Kumalasari Nuraini Nabilah Hidayat Nursyifa Chairunnisa Nurul Raudatul Auliah Nyoman Tania Nesa Oktavia Diva Ramadhani Patricia Rambu Tio Uli Sitinjak Putri Ayu Wulandari Putri Diyah Ayu Anggraini Putri Sekarini Rahma, Laela Novitri Ervia Rana Tatsbita Noer Regina Agneshia Hannaningdyah Rendy Aprilio Sulaiman Revalina Annisa Antoine Risang Satrio Hanurogo Safira Aulia Salsabila Agustiyani Yusmantoro Salvia Salsabila Sasqia Putri Ramadhani Satrio Bagus Mukti Wibowo Shafira Ramadhani Silvia Theresia Abigail Starla Yulia Putri Syaqfaa Aulia Arvi Syaulia Grandis Syifa Raudia Syahputri Tabansa, Claudya Vanessa Tabina Ascarya Leandra Theresa Yvone Sidabutar Ubaidillah Kamal Ulhaq, Muhammad Zia Wiarnata, Arya Yusrul Hana Zerlina Mendy Mahardhika Ziddane Rangga Buana