Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.482
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Badamai Law Journal Jurnal Akta Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Jurnal LEX SPECIALIS Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Arus Jurnal Sosial dan Humaniora AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat SASI Rechtsvinding Greenation International Journal of Law and Social Sciences Themis: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Strafvordering Indonesian Khazanah Hukum Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Dani Durahman
Universitas Lang Lang Buana
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 46 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Analisis Yuridiksi, Kewenangan Dan Eksekusi Peradilan Agama Di Era Konstitusi Modern Hariang Dede; Haerul Apandi; Andi Haruman; Hariyanto Aritonang; Dani Durahman
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3267

Abstract

Transformasi kelembagaan Peradilan Agama (PA) pasca-reformasi hukum nasional menempatkan institusi ini pada posisi strategis dalam arsitektur kekuasaan kehakiman Indonesia. Amandemen bertahap UU No. 7 Tahun 1989 melalui UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tidak sekadar memperluas cakupan yurisdiksi materiil, melainkan juga meredefinisi identitas PA sebagai lembaga peradilan berderajat penuh yang setara dengan peradilan umum. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis dua dimensi fundamental: konstruksi yuridis kewenangan absolut PA beserta dinamika perkembangannya, serta problematika struktural dalam mekanisme eksekusi putusan—khususnya pada perkara-perkara yang memuat dimensi non-materiil. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan komparatif, artikel ini berargumen bahwa efektivitas PA tidak semata ditentukan oleh luasnya yurisdiksi, melainkan oleh kapasitas institusional dalam mengeksekusi putusannya secara konsisten dan berkeadilan.
Transformasi Digital Sistem Peradilan Indonesia Melalui Implementasi E-Court dan E-Litigation: Analisis Yuridis dalam Mewujudkan Akses terhadap Keadilan, Kepastian Hukum, dan Efisiensi Penyelesaian Perkara Ade Farida; Rendra Gozali; Rifa Siti Rahayu; Rezky Muliamarta; Dani Durahman
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3270

Abstract

dalam berbagai sektor penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pada sektor kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman melakukan modernisasi sistem peradilan melalui penerapan layanan Electronic Court (E-Court) dan Electronic Litigation (E-Litigation) sebagai implementasi pelayanan peradilan berbasis elektronik. Kehadiran kedua sistem tersebut bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain meningkatkan efisiensi administrasi perkara, digitalisasi sistem peradilan juga diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap keadilan serta meningkatkan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi E-Court dan E-Litigation dalam sistem peradilan Indonesia serta mengkaji kontribusinya terhadap peningkatan akses terhadap keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi penyelesaian perkara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi E-Court dan E-Litigation telah memberikan dampak positif terhadap modernisasi sistem peradilan melalui penyederhanaan administrasi perkara, percepatan proses persidangan, efisiensi biaya berperkara, serta peningkatan transparansi pelayanan pengadilan. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum meratanya infrastruktur teknologi informasi, kesenjangan literasi digital masyarakat, perlindungan data pribadi, serta perlunya harmonisasi regulasi untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan peradilan elektronik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi agar transformasi digital sistem peradilan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
Peran Sistem Peradilan dalam Menjamin Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Indonesia Eka Pratama Putra; Fawaid Abdul Qudus; Ginting Bryan Suanta; Yoga Gustiadi; Dani Durahman
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3355

Abstract

Sistem peradilan merupakan instrumen utama negara hukum dalam menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Artikel ini menganalisis peran sistem peradilan Indonesia dengan menggunakan kerangka hukum yang berlaku sampai tahun 2026. Pembaruan hukum pidana yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 menjadi perkembangan penting, khususnya berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menggantikan KUHAP 1981. UU KUHAP 2025 memperkuat hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, korban, dan penyandang disabilitas, serta praperadilan, keadilan restoratif, ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, kompensasi, dan peran advokat. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peradilan berperan melalui jaminan persamaan di hadapan hukum, due process of law, fair trial, akses terhadap keadilan, pengujian tindakan negara, perlindungan hak konstitusional, serta pemulihan hak. Namun efektivitas perlindungan masih dipengaruhi oleh akses bantuan hukum, independensi dan integritas aparat, lamanya proses, kesenjangan teknologi, perlindungan kelompok rentan, dan pelaksanaan putusan.
Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Anggota Geng Motor Pelaku Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak: Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Anggota Geng Motor Pelaku Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Shinta Intan Sari; Eni Dasuki Suhardini; Dani Durahman; Yeti Kurniati
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 15 No 2 (2025): September 2025
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/mjn.v15i2.3775

Abstract

Criminal activity by motorcycle gangs has increasingly emerged as a social problem in Indonesia, especially in urban areas. This phenomenon shows the dynamic nature of crime, with robbery and murder being the most common offenses. Alarmingly, most perpetrators are minors. Cases involving children require special legal treatment to ensure the fulfillment of their rights and protection. The formal justice system, although well-structured, often fails to provide a positive impact for children, as it can cause trauma, stigmatization, and potential violence or exploitation. This study uses an empirical legal approach, which relies on factual data obtained from observations and interviews. The findings indicate that, first, violent crimes committed by minors resulting in death are punishable by more than seven years under the Criminal Code and Child Protection Law, but sentencing follows the juvenile justice system emphasizing diversion and restorative justice. If diversion is not possible, judges impose penalties based on the SPPA Law, with a maximum of half the adult sentence. However, the diversion process often faces implementation barriers. Second, although law enforcement efforts against motorcycle gang crimes have been intensified, their effectiveness remains limited due to various structural and social constraints that hinder optimal enforcement.
The Paradox of Mu'allaq Contracts in Murabahah Financing Panji Adam Agus Putra; Dani Durahman; Cecep Soleh Kurniawan; Muhammad Hatta
Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 2 (2025): Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, August 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Agama islam Negeri Majene

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46870/milkiyah.v4i2.1576

Abstract

Islamic economics requires strict adherence to contracts that comply with Sharia law, but contemporary financial practices, particularly tamlîk (purchase with ownership rights) and mu’âwadhat (reciprocal exchange) agreements, often face challenges related to gharar (excessive uncertainty), raising critical questions about their validity under Islamic law. This study focuses on resolving one of the most controversial issues in modern Islamic finance: the validity of mu’allaq contracts in murabahah financing structures. Through a normative legal approach, this study systematically analyses classical fiqh literature, fatwa from the Indonesian National Sharia Council (DSN-MUI), and regulatory guidelines such as the OJK Murabahah Guidelines, revealing fundamental differences of opinion among scholars. The validity of mu'allaq contracts in Islamic finance remains a subject of debate, with classical scholars from the Hanafi, Shafi'i, and Hanbali schools rejecting them as non-binding tabarru', while contemporary scholars permit them based on the principle of contractual freedom. This study discloses that transparent mu'allaq murabahah contracts, implemented under sharia supervision, effectively balance classical prohibitions with modern banking needs, offering sharia-compliant and practical financing solutions. By maintaining strict contractual clarity while accommodating contemporary transaction requirements, mu'allaq emerges as a contract that is legally valid and operationally beneficial for Islamic financial institutions.
Legal Protection of Patients' Rights Toward Quality Improvement and Patient Safety at Accredited Hospital Agung Santosa; Dani Durahman; Titi Sutiamah; Febilita Wulan Sari
Greenation International Journal of Law and Social Sciences Vol. 2 No. 3 (2024): (GIJLSS) Greenation International Journal of Law and Social Sciences (September
Publisher : Greenation Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/gijlss.v2i3.232

Abstract

Hospital Accreditation is an acknowledgment of the Minister of Health through the Hospital Accreditation Committee (an independent assessment agency), that the Hospital has met the quality service standards constinously. Research was conducted on the topic of service quality and patient safety at the Sartika Asih Hospital Bandung (RSBSA) in 2019 and 2020. The purpose was to obtain secondary data on the implementation of quality and patient safety indicators, service complaints data and solutions offered, also data on patient satisfaction. In January to March 2021, about 450 respondents were taken to see their perceptions on hospital services based on the primary data. Hospital failure to meet minimum service standards according to predetermined indicators can lead to the failure of therapeutic contract. This is supported by the Hospital Law Number 44 Year 2009 Article 32 letter (q) which states: every patient has the right to sue and/or sue the hospital, if the hospital is suspected of providing services that are not in accordance with standards, both civil and criminal. Thus, a violation of the rules might result in a lawsuit. With the preventive and repressive legal protection, it is hoped that the patients’ rights to quality and safety can be fulfilled by the hospital.
Co-Authors Ade Farida Ade Farida, Ade Aep Suhendi Agung Santosa Agus Awaludin Ajat Sudrajat Aldina Setiani Andi Haruman Andika Pratama Apandi, Haerul ari wibowo Arif Wahyudin Hidayatulloh Arinurdin, Novayandra Aritonang, Hariyanto Azhari, Arie Bayu Syaripudien Binner Habeahan Cacan Cahyadi Cecep Soleh Kurniawan Cecep Soleh Kurniawan Christian S, Paulana Dadan Nugraha Dede Taufik, Hariang Deshinta Arrova Dewi Dhea Alfie Dudu Duswara M Eddy Setiawan Eka Pratama Putra Erawan, Yevi Mulyana Fachri Rizky Fadillah Faisal Ruslan Fangky Christina Indraguna Faris Fajharika Yusmar Fawaid Abdul Qudus Febilita Wulan Sari Ferdian Rinaldi Firdaus, M. Raihan Ginanjar Safaat Ginting Bryan Suanta Giovani Anggasta Pratiwi Lambouw Gunawan, Verawati Haerul Apandi Hariang Dede Hariyanto Aritonang Haruman, Andi Haspada, Deny Hassanah, Nurul Hasyim Adnan Heddy Permana Putra Hernawati Hernawati Hernawati Hernawati RAS I Ketut Margayasa Ihsan Maulana Imas Rosidawati Wiradirja Indrajaya, C. Suryaarga Ipa Rosita Komarudin Komarudin Kurniawati, Euis Laila M. Rasyid Lidya Nivisa Yusuf Ludi Hermawan Lukmanta, Hendi Fuky M. Riksa Fritansya Gumilar Maryadi Wijaya Muhammad Hatta Muhammad Hatta Muhammad Taufik Hidayah Nanik Widihastuti P Bunga, Dinda Panji Adam Agus Putra Panji Adam Agus Putra Paskaries, Rudolf Paulana Christian Suryamin Permana, Diki Permana, Yedi Widya Prasetia Randiana Prayudi Juni Alamsyah Rahmawati, Amellia Ramadlon Adi Ali Fikri Rano Budi Razak, A. Kami Razak, Abdul Kamil Rendra Gozali Rezky Muliamarta Rifa Siti Rahayu Rinjani, Diliya Mariam Riza Zulfikar Roy Apon Rudy Ahmad Sudrajat Ryan Fani Santosa, Agung Sartika Dewi Setia Gunawan, Dini Eka Shinta Intan Sari Sihombing, Indra Gatot sri dwiyanti Sri Mulyati Chalil Sudewo, Ari Sugeng Prayitno Suhardini, Eni Dasuki Suharno, Rachmat Sungguh Raja Sembiring Suryawin, Paulana Christian Susanti, Rini Ayu Sutiamah, Titi Tejo, Eko Susanto Titi Sutiamah Wahyu Purnama Sari wawan alowi Wijaya, Dion Untung Yeti Kurniati Yoga Gustiadi Yoga Gustiadi Yuninda Dwi Kartika Zarisnov Arafat