Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.898
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Badamai Law Journal Jurnal Akta Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Jurnal LEX SPECIALIS Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat SASI Rechtsvinding Greenation International Journal of Law and Social Sciences Themis: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Strafvordering Indonesian Khazanah Hukum Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Dani Durahman
Universitas Langlangbuana
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 41 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Metamorphosis Of Justice And Benefit: A Critical Evaluation Of The Application Of The Hedonic Calculus Principle In The Standardisation Of Punishments In The 2023 Criminal Code Apandi, Haerul; Dede Taufik, Hariang; Paskaries, Rudolf; Aritonang, Hariyanto; Haruman, Andi; Durahman, Dani
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 8, No 1 (2026): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v8i1.10351

Abstract

Criminal law reform through the 2023 Criminal Code shows a paradigm shift in criminal punishment in Indonesia from a retributive approach to a more humanistic and benefit-oriented approach. This study aims to evaluate the application of the principle of *hedonic calculus* as a utilitarian instrument in the standardization of punishment, namely assessing legal policies based on their ability to maximize happiness and minimize suffering through indicators such as intensity, duration, certainty, and extent of impact (Bentham, 1789). Using descriptive methods and a qualitative approach through literature studies and analysis of the 2023 Criminal Code, the results of the study show that sentencing standards have accommodated a utility orientation through alternative punishments, an emphasis on offender rehabilitation, and attention to the social impact of sentencing. This approach has the potential to improve crime prevention and social reintegration, but it still faces challenges in maintaining a balance between social utility, the protection of individual rights, and a sense of justice for victims. Therefore, its implementation must be carried out proportionally while upholding human rights and substantive justice.
Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Nanik Widihastuti; Rano Budi; Ajat Sudrajat; Roy Apon; Dani Durahman
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.3904

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan peran hukum adat dalam perspektif hukum kesehatan di Indonesia, khususnya dalam integrasi pengobatan tradisional dan kearifan lokal ke dalam sistem kesehatan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 yang didukung oleh literatur hukum dan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kedudukan sebagai living law yang diakui secara konstitusional dan berperan dalam perlindungan hak kesehatan masyarakat melalui praktik dan norma berbasis kearifan lokal. Undang-Undang Kesehatan telah mengakomodasi pelayanan kesehatan tradisional dalam sistem kesehatan nasional, namun dalam praktik masih terdapat potensi konflik dengan hukum kesehatan positif, terutama apabila praktik adat tidak berbasis bukti ilmiah atau berisiko terhadap keselamatan pasien. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum kesehatan melalui pendekatan hukum yang sensitif budaya, pengaturan yang jelas, serta pengawasan negara guna menjamin perlindungan hak atas kesehatan dan keselamatan masyarakat.
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap di Indonesia Erawan, Yevi Mulyana; Arinurdin, Novayandra; Razak, A. Kami; Durahman, Dani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4826

Abstract

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap ketahanan sosial, kesehatan masyarakat, serta stabilitas keamanan nasional. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya menimbulkan korban individu, tetapi juga mendorong berkembangnya jaringan peredaran gelap yang bersifat terorganisir dan transnasional. Dalam kondisi demikian, kebijakan hukum pidana menjadi instrumen penting untuk menanggulangi kejahatan narkotika melalui perumusan norma pidana, penegakan hukum, serta kebijakan pemidanaan yang seimbang antara efek jera dan rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP, KUHAP, serta peraturan terkait, dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum pidana dan kebijakan kriminal. Analisis dilakukan secara kualitatif yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana narkotika di Indonesia masih didominasi pendekatan represif dengan pidana penjara, sementara pendekatan rehabilitatif bagi penyalahguna belum sepenuhnya berjalan efektif. Hambatan yang muncul meliputi overkapasitas lembaga pemasyarakatan, ketidaktepatan klasifikasi antara pengguna dan pengedar, serta belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan kebijakan hukum pidana yang menekankan diferensiasi penanganan antara pecandu sebagai korban dan pengedar sebagai pelaku, serta memperkuat rehabilitasi dan pemulihan sosial demi efektivitas penanggulangan narkotika.
Integrasi nilai demokrasi konstitusional berlandaskan Pancasila dalam amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Diliya Mariam Rinjani; Ari Wibowo; Dani Durahman
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i1.1491

Abstract

Integrasi nilai-nilai demokrasi konstitusional yang berlandaskan Pancasila sangat penting dalam proses amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Demokrasi konstitusional yang dijalankan di Indonesia bertumpu pada prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dan dibatasi oleh konstitusi, dengan Pancasila sebagai dasar ideologisnya. Amandemen UUD NRI Tahun 1945 menjadi bagian dari dinamika ketatanegaraan Indonesia yang bertujuan memperkuat sistem pemerintahan yang demokratis, menjamin hak asasi manusia, serta mewujudkan pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan inklusif. Penelitian ini menyoroti pentingnya supremasi konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi dalam sistem hukum Indonesia serta peran masyarakat sipil dalam mendukung proses amandemen yang demokratis. Artikel ini menekankan bahwa amandemen konstitusi harus dilakukan secara transparan, berorientasi pada kepentingan bangsa, serta selaras dengan nilai-nilai Pancasila untuk menjamin keberlangsungan demokrasi konstitusional di Indonesia.
Penegakan hukum dan upaya pencegahan tindak pidana judi online yang dilakukan pelaku anak oleh Kepolisian Polres Pangandaran dikaitkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik (Studi kasus: Pangandaran) Bayu Syaripudien; Yeti Kurniati; Dani Durahman
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 4 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i4.1777

Abstract

Latar belakang penelitian ini berangkat dari maraknya keterlibatan anak di bawah umur dalam praktik judi online, yang semestinya menjadi generasi penerus bangsa namun justru terjerumus dalam tindak pidana karena faktor ekonomi dan pengaruh lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum dan upaya pencegahan tindak pidana judi online yang dilakukan oleh pelaku anak oleh Kepolisian Resor Pangandaran, dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pendekatan penelitian yang diterapkan bersifat deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung, wawancara, serta penelusuran dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap pelaku anak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 45 UU No. 1 Tahun 2024, namun implementasinya belum optimal karena kurangnya pengawasan dan kesadaran orang tua terhadap aktivitas anak di dunia digital. Upaya pencegahan yang dilakukan kepolisian masih terbatas pada penyuluhan di sekolah tanpa melibatkan peran aktif masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pihak kepolisian, lembaga pendidikan, orang tua, dan tokoh masyarakat dalam membangun kesadaran hukum serta literasi digital bagi anak.
Perlindungan pasien dalam malpraktik medis berdasarkan Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dalam perspektif teori keadilan Dhea Alfie; Imas Rosidawati Wiradirja; Dani Durahman
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 5 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/47n1rd80

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya kasus malpraktik medis yang menimbulkan kerugian serius bagi pasien, baik berupa cacat permanen, kebutaan, hingga kematian. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang pada dasarnya menjamin hak pasien atas pelayanan yang aman, bermutu, dan berkeadilan. Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas, di mana pasien sering berada dalam posisi lemah ketika menghadapi proses hukum. Dalam konteks ini, teori keadilan John Rawls dan teori keadilan Pancasila digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai sejauh mana hukum kesehatan telah benar-benar berpihak pada pasien korban malpraktik medis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan terkait kasus malpraktik, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan implementasi perlindungan pasien. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, perlindungan hukum terhadap pasien korban malpraktik menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 masih belum berjalan optimal. Meskipun secara normatif hak pasien telah dijamin melalui kewajiban tenaga kesehatan, hak atas informasi, dan mekanisme pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun administratif, implementasi di lapangan belum sepenuhnya efektif karena beban pembuktian sangat berat, akses terhadap rekam medis terbatas, dan sanksi administratif seringkali dianggap ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Kedua, upaya preventif untuk mencegah terjadinya malpraktik medis belum maksimal. Standar operasional prosedur masih sering diabaikan, pengawasan profesi belum konsisten, dan akuntabilitas lembaga kesehatan belum transparan, sehingga risiko kelalaian tetap tinggi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya reformasi hukum kesehatan dengan memperkuat akses keadilan bagi pasien, mempertegas tanggung jawab tenaga kesehatan, serta memperkuat mekanisme pengawasan agar prinsip keadilan substantif benar-benar terwujud dan hukum berpihak pada kelompok rentan. Penelitian ini memberikan saran agar pemerintah memperkuat regulasi dan mekanisme pembuktian dalam kasus malpraktik medis sehingga tercapai perlindungan hak pasien secara adil. Selain itu, aparat penegak hukum dan institusi kesehatan perlu menegakkan standar profesi secara konsisten untuk menjamin keadilan bagi semua pihak sesuai amanat UUD 1945 dan nilai Pancasila
Dampak negatif kunjungan wisatawan ke Bali ditinjau dalam perspektif hukum tindak pidana narkotika Rudy Ahmad Sudrajat; Dani Durahman; Ferdian Rinaldi
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 5 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i5.2076

Abstract

Pariwisata merupakan sektor utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Bali. Namun, tingginya kunjungan wisatawan, membawa juga dampak negatif, salah satunya tindak pidana narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak negatif kunjungan wisatawan ke Bali, khususnya terkait tindak pidana narkotika, serta meninjau upaya penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif, yang mengkombinasikan kajian normatif terhadap UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan data empiris dari BPS Provinsi Bali dan BNN Provinsi Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan memiliki korelasi dengan meningkatnya risiko peredaran gelap narkotika di Bali. Faktor penyebabnya antara lain lemahnya pengawasan pada titik kedatangan wisatawan, gaya hidup bebas yang diadopsi sebagian wisatawan, dan adanya jaringan peredaran narkotika internasional yang memanfaatkan destinasi pariwisata sebagai jalur distribusi. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Bali masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan koordinasi antarinstansi, kesulitan pembuktian dalam kasus yang melibatkan warga negara asing, dan keterbatasan teknologi. Dengan demikian, pemerintah perlu melakukan revisi terhadap UU terkait narkotika yang lebih cenderung pada pemulihan korban dan disertai dengan kontribusi seluruh pihak pemerintah baik itu dalam skala nasional maupun internasional.
The Development of Law in Indonesia is Linked to Hans Kelsen's Positivism Theory Sungguh Raja Sembiring; Heddy Permana Putra; Yuninda Dwi Kartika; Yoga Gustiadi; Dani Durahman
Rechtsvinding Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.1431

Abstract

The evolution of legal theory from classical to modern periods reveals significant shifts in how law is understood and conceptualized. While earlier legal theories were strongly shaped by philosophical and political thought, modern legal theory is largely developed within frameworks constructed by legal scholars themselves. Legal positivism, particularly Hans Kelsen’s Pure Theory of Law, argues that law must be separated from non-juridical elements such as social, political, historical, and ethical factors. Nevertheless, in the Indonesian context, law cannot be viewed solely through textual norms. Its effectiveness depends on legal culture, law enforcement performance, and supporting infrastructure. This complexity demonstrates the limitations of a purely positivistic approach when applied to a multidimensional legal system. Therefore, the ongoing development of legal philosophy shows that law cannot be confined to statutory texts alone, but must be understood as a living social institution influenced by broader external factors.
Critical Analysis of the Obligation to Pay Taxes and Zakat: A Comparative Study of Islamic Law and Indonesian Fiscal Law Hasyim Adnan; Riza Zulfikar; Dani Durahman
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 13 No. 1 (2026): Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v13i1.14423

Abstract

Indonesian Muslims are also required to pay zakat (muzakki) to the state, which is administered by the National Zakat Agency (Baznas). As Muslims, Indonesians have two obligations, namely to pay taxes and zakat on the same taxable object, resulting in a dual financial obligation. The policy of integrating or equalizing these obligations through tax deductions for zakat has become controversial because it is considered to contradict Islamic law. This study employs a normative-juridical research method using statutory and comparative law approaches. It aims to examine various legal instruments related to taxation and zakat under both Indonesian law and Islamic law. The findings show that zakat is a religious obligation for Muslims and must be distributed to those who are entitled to receive it (mustahik) in accordance with Islamic law (nash). However, for Indonesian Muslims, paying zakat is not only a religious obligation but also a legal obligation stipulated in Law No. 38 of 1999 on Zakat Management. To prevent people from paying both zakat and tax on the same object, the government enacted Law No. 17 of 2000 on Income Tax. For example, Article 9(1) of Law No. 17 of 2000 provides that taxpayers who pay income zakat through government-authorized institutions may deduct the amount of zakat from their taxable income. This fiscal policy effectively equates zakat with taxation. Many fuqaha reject this mechanism because zakat and taxation differ in their legal foundations, requirements, payment procedures, and distribution mechanisms. Therefore, several Muslim-majority countries, such as Saudi Arabia, Pakistan, and Brunei Darussalam, regulate zakat and taxation separately, and the two obligations are not legally interconnected.
Concept of Position and Role People's Consultative Assembly as an Embodiment of People's Sovereignty in the State System in Indonesia Ari Wibowo; Eni Dasuki Suhardini; Dani Durahman
Greenation International Journal of Law and Social Sciences Vol. 4 No. 2 (2026): (GIJLSS) Greenation International Journal of Law and Social Sciences (May - Jun
Publisher : Greenation Research & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/gijlss.v4i2.837

Abstract

The People's Consultative Assembly (MPR) is a state institution classified as a bicameral legislative institution in the constitutional system in Indonesia, with a membership composition consisting of members of the DPR and DPD. Condition gives rise to several potential problems, including conflicts of interest in carrying out their duties and authorities, so that it will be difficult to realize a people's sovereign democracy. It shows that first, the current position of the MPR is not related to a people's sovereign democracy, because there is a distortion of interests between the interests of the people and the interests of political parties, making it difficult for the MPR to accommodate the interests of the people. The importance of restructuring the position and role of the MPR to guarantee the upholding of the supremacy of democracy and the supremacy of the constitution, as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
Co-Authors Ade Farida, Ade Aep Suhendi Agus Awaludin Ajat Sudrajat Aldina Setiani Andika Pratama Apandi, Haerul Ari Wibowo ari wibowo Arif Wahyudin Hidayatulloh Arinurdin, Novayandra Aritonang, Hariyanto Azhari, Arie Bayu Syaripudien Binner Habeahan Cacan Cahyadi Cecep Soleh Kurniawan Christian S, Paulana Dadan Nugraha Dede Taufik, Hariang Deshinta Arrova Dewi Dhea Alfie Dudu Duswara M Eddy Setiawan Erawan, Yevi Mulyana Fachri Rizky Fadillah Faisal Ruslan Fangky Christina Indraguna Faris Fajharika Yusmar Febilita Wulan Sari Ferdian Rinaldi Firdaus, M. Raihan Ginanjar Safaat Giovani Anggasta Pratiwi Lambouw Gunawan, Verawati Haruman, Andi Haspada, Deny Hassanah, Nurul Hasyim Adnan Heddy Permana Putra Hernawati Hernawati Hernawati Hernawati RAS I Ketut Margayasa Ihsan Maulana Indrajaya, C. Suryaarga Ipa Rosita Komarudin Komarudin Kurniawan, Cecep Soleh Kurniawati, Euis Laila M. Rasyid Lidya Nivisa Yusuf Ludi Hermawan Lukmanta, Hendi Fuky M. Riksa Fritansya Gumilar Maryadi Wijaya Muhammad Hatta Muhammad Taufik Hidayah Nanik Widihastuti P Bunga, Dinda Panji Adam Agus Putra Panji Adam Agus Putra Paskaries, Rudolf Paulana Christian Suryamin Permana, Diki Permana, Yedi Widya Prasetia Randiana Prayudi Juni Alamsyah Rahmawati, Amellia Ramadlon Adi Ali Fikri Rano Budi Razak, A. Kami Razak, Abdul Kamil Rinjani, Diliya Mariam Riza Zulfikar Rosidawati Wiradirja, Imas Roy Apon Rudy Ahmad Sudrajat Ryan Fani Santosa, Agung Sartika Dewi Setia Gunawan, Dini Eka Sihombing, Indra Gatot sri dwiyanti Sri Mulyati Chalil Sudewo, Ari Sugeng Prayitno Suhardini, Eni Dasuki Suharno, Rachmat Sungguh Raja Sembiring Suryawin, Paulana Christian Susanti, Rini Ayu Sutiamah, Titi Tejo, Eko Susanto Wahyu Purnama Sari wawan alowi Wijaya, Dion Untung Yeti Kurniati Yoga Gustiadi Yuninda Dwi Kartika Zarisnov Arafat