p-Index From 2021 - 2026
8.746
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penyuluhan Unram Law Review Jurnal Akta Jurnal Bina Mulia Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Widya Yuridika Jurnal Ius Constituendum Bina Hukum Lingkungan Jurnal Sains Sosio Humaniora WAJAH HUKUM JURNAL MERCATORIA Awang Long Law Review Jurnal Suara Keadilan Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL ILMIAH ADVOKASI JUSTISI Al-Adl : Jurnal Hukum Vyavahara Duta JURNAL USM LAW REVIEW Paulus Law Journal CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan Jurnal Hukum Lex Generalis Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Sanskara Hukum dan HAM Innovative: Journal Of Social Science Research Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Journal of Sharia and Legal Science Journal of Innovative and Creativity Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada) Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI) COSMOS Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Solusi Bersama : Jurnal Pengabdian Dan Kesejahteraan Masyarakat Unnes Law Journal : Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang
Claim Missing Document
Check
Articles

Penyelesaian Kerugian Investor Dari Praktik Insider Trading di Pasar Modal di Indonesia Reyhan Rivelino; Lastuti Abubakar; Sudaryat Sudaryat
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i3.7475

Abstract

The purpose of this research is to examine trading crimes insider are crimes that occur a lot in the Capital Market and are very difficult to prove in the process of handling and solving them so that in this case investors always get the biggest loss point. Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets as amended by Law Number 4 of 2023 concerning the Strengthening and Development of the Financial Sector explains the limitations and legal protection of investors related to Insider Trading practices, but this is considered insufficient to be able to protect investors optimally. This research is written using qualitative juridical writing techniques, namely describing data with theories to answer questions accompanied by legal interpretations so that conclusions can be drawn. The purpose of this study is to discuss how OJK as a supervisory institution in the capital market to handle and resolve Insider Trading practices and how repressive steps are taken after Insider Trading crimes occur so that the protection that investors should get will be realized. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji kejahatan perdagangan orang dalam (insider trading) merupakan kejahatan yang banyak terjadi di Pasar Modal dan sangat sulit dibuktikan dalam proses penanganannya dan penyelesaiannya sehingga dalam hal ini investor lah yang selalu mendapatkan titik kerugian terbesar. UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan menjelaskan terkait batasan-batasan dan perlindungan hukum investor terkait praktik insider trading, namun hal ini dirasa belum cukup untuk dapat melindungi investor secara optimal. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian yuridis kualitatif yaitu mendeskripsikan data dengan teori-teori untuk menjawab pertanyaan disertai dengan penafsiran hukum sehingga dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitian terhadap penyelesaian dan tindakan yang dilakukan OJK dalam insider trading merupakan hal yang penting untuk dilakukan OJK dan terkait dengan tindakannya dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan penyidikan pembuktian hingga penjatuhan sanksi, terkait dengan bentuk perlindungannya bisa dilakukan dengan langkah represif berupa penjatuhan sanksi setelah terjadinya suatu kejahatan dan pelanggaran di pasar modal.     
Pelindungan Hukum Dan Implikasi Black Campaign Merek Skincare Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Nabila Syifa Mikhdar; Rika Ratna Permata; Sudaryat Sudaryat
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.9186

Abstract

This research aims to examine legal protection for brand rights holders affected by black campaigns and the implications of sanctions for brand rights holders who carry out black campaigns in relation to the laws and regulations in force in Indonesia. Black Campaign is a campaign strategy that contains negative issues and often occurs in skincare brands in Indonesia in cyberspace. The practice of black campaigns against skincare brands occurs in Indonesia skincare brands Skin Game and Carasun with a black campaign model using buzzers on Instagram social media which creates losses for skincare brand rights holders in the form of damage to brand reputation and causes unhealthy business competition. This research uses a normative juridical approach. This research has a novelty in that it discusses the black campaign phenomenon which can not only occur during general elections, the practice of black campaigns aimed at harming competitors can occur in intellectual property law, especially regarding trademarks which are caused by very rapid technological developments. The results of the research are that for legal protection for black campaign victims, you can refer to Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopoly Practices and Competition Unhealthy Business is defined as a black campaign as an act that contains misleading information and can damage a brand's reputation and can kill competitors because it rejects and prevents brand rights holders from entering the same field. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek yang terkena black campaign dan implikasi sanksi terhadap pemegang hak atas merek yang melakukan black campaign dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Black Campaign sebagai strategi kampanye yang mengandung isu negatif dan seringkali terjadi pada merek skincare di Indonesia dalam cyberspace. Praktik black campaign terhadap merek skincare terjadi di Indonesia terhadap merek skincare Skin Game dan Carasun dengan model black campaign menggunakan buzzer pada media sosial Instagram yang menciptakan kerugian terhadap pemegang hak atas merek skincare berupa rusaknya reputasi merek dan menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini memiliki kebaharuan yaitu pembahasan mengenai fenomena black campaign tidak hanya dapat terjadi pada saat pemilihan umum, praktik black campaign yang bertujuan merugikan pesaing dapat terjadi pada hukum kekayaan intelektual terutama terhadap merek dagang yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi yang sangat pesat. Hasil penelitian yaitu untuk perlindungan hukum terhadap korban black campaign dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwasannya black campaign sebagai perbuatan yang mengandung informasi menyesatkan dan dapat merusak reputasi merek serta dapat mematikan pesaing karena bersifat menolak dan menghalangi pemegang hak atas merek untuk masuk terhadap bidang yang sama.
Guarantee, Promotion and Ideas of Omnibus Law on Health in Indonesia Compared to Singapore and Taiwan Sudaryat Sudaryat
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.9728

Abstract

This study aims to compare and analyze macro health policies in Indonesia with those in Taiwan and Singapore. The results of the comparison and analysis will be used as lessons learned and input for improving health policies in Indonesia in the future. Health policies in the form of the BPJS Kesehatan program have not optimally improved the health of the Indonesian people in terms of services, medicines, medical personnel, and health facilities. Taiwan is the country with the most superior health services in the world in 2024 and Singapore is the country with the best health system in the world in 2023. Through a normative legal research method with qualitative legal data analysis, it is known that the health policies implemented by the Taiwanese and Indonesian governments are almost the same, namely using an insurance mechanism with contributions from participants, the government and the private sector, but the differences in the reach and standardization of health services in Taiwan are wider in scope compared to Indonesia, while the Singaporean government in its health policy implements four programs, namely medisave, medishield, medifund, eldershield with control over increasing health financing from the government. Health policies in Taiwan are easier for the Indonesian government to apply in perfecting the BPJS Kesehatan program than those implemented by Singapore because both have implemented health policies through mandatory insurance programs. BPJS Kesehatan must improve its service management and the government needs to increase the number of health facilities and standardization of health facilities by adjusting its characteristics as an archipelagic country. Formulate fair premi for participants so that participants get optimal health services. Health promotion must be encouraged to increase public health awareness. The health omnibus law as a national legal strategy can be used as a trigger to harmonize overlapping health policies so that health programs can be implemented optimally which has an impact on improving the health of the Indonesian people.
Peluang Hukum Integrasi Sistem Resi Gudang Dengan Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pembiayaan Petani Indonesia Sudaryat Sudaryat; Devina Monic Ritonga; Nadya Hanifah
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 2 (2025): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i2.11878

Abstract

The purpose of this study is to determine the legal constraints on integrating the warehouse receipt system with microfinance institutions and the benefits of this integration on farmer welfare. Indonesia has significant potential in agriculture and agribusiness. However, its utilization has not been optimal, as evidenced by the agricultural sector's fluctuating contribution to GDP between 2019 and 2023. One of the main obstacles is the lack of access to capital for farmers, which hinders productivity and business scale. The warehouse receipt system, which allows farmers to store their crops and use them as collateral for financing, has not met expectations, particularly for small-scale farmers. Formal financial institutions such as banks often have collateral requirements that are difficult for small-scale farmers to meet, and loans tend to be smaller due to the risk of declining commodity prices and quality during storage. This study presents the first comprehensive legal analysis examining the systematic integration of the warehouse receipt system and microfinance institutions within the regulatory context in Indonesia. Using normative juridical research methods and descriptive analysis, it is known that short-term bank funds are not suitable for agricultural credit needs that require longer terms. Microfinance institutions have not been able to utilize warehouse receipts as collateral due to regulatory limitations. Therefore, integration between the warehouse receipt system and microfinance institutions is crucial to improving access to financing for farmers, which is expected to increase productivity, farmer welfare, and the development of the agribusiness sector in Indonesia. Regulatory harmonization, in the form of horizontal synchronization between the Warehouse Receipt Law and the Microfinance Institutions Law, is recommended. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala hukum integrasi sistem resi gudang dengan lembaga keuangan mikro dan manfaat integrasi resi gudang dan lembaga keuangan mikro pada kesejahteraan petani. Indonesia mempunyai potensi besar di bidang pertanian dan agribisnis. Namun, pemanfaatannya belum optimal, terlihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap PDB yang fluktuatif antara 2019-2023. Salah satu kendala utama adalah kurangnya akses permodalan bagi petani, yang menghambat peningkatan produktivitas dan skala usaha. Sistem resi gudang, yang memungkinkan petani menyimpan hasil panen dan menggunakan resi sebagai agunan untuk pembiayaan, terutama bagi petani skala kecil belum sesuai dengan harapan. Lembaga keuangan formal seperti bank seringkali memiliki persyaratan agunan yang sulit dipenuhi oleh petani skala kecil, dan pinjaman yang diberikan cenderung lebih kecil karena terdapat risiko penurunan harga komoditas dan kualitas selama penyimpanan. Penelitian ini menghadirkan analisis hukum komprehensif pertama yang mengkaji integrasi sistematis antara sistem resi gudang dan lembaga keuangan mikro dalam konteks regulasi di Indonesia. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan analisis deskriptif diketahui bahwa dana perbankan yang bersifat jangka pendek tidak sesuai dengan kebutuhan kredit pertanian yang memerlukan jangka waktu yang lebih panjang. Lembaga Keuangan Mikro belum dapat memanfaatkan resi gudang sebagai agunan karena keterbatasan regulasi. Oleh karena itu, integrasi antara sistem resi gudang dan lembaga keuangan mikro sangat penting untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi petani, yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, kesejahteraan petani, dan pengembangan sektor agribisnis di Indonesia. Harmonisasi regulasi berupa sinkronisasi horizontal antara Undang-Undang Resi Gudang dan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro menjadi rekomendasi.
Downstream, Good Mining Practices, Reclamation and Post-Mining: Policy and Law Enforcement in Indonesia Sudaryat Sudaryat
Jurnal Ius Constituendum Vol. 10 No. 1 (2025): FEBRUARY
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v10i1.10569

Abstract

This research aims to find out and see the connection between operational patterns in mineral and coal mining activities in Indonesia, downstream policies, as well as reclamation and post-mining implementation. Mining activities cause negative impacts in the form of serious environmental damage which occurs in almost all mining areas in Indonesia. From a regulatory perspective, mining companies and mining service companies are obliged to implement good mining principles with administrative sanctions for those who violate them, mining companies are obliged to carry out downstream within the country so as to provide added value and expand employment opportunities, mining companies are also obliged to carry out reclamation and post-mining at a high level. higher. 100% success. Using normative juridical research methods and qualitative juridical analysis, it is known that the operational cooperation pattern is not appropriate to apply because, in the operational cooperation agreement, the position of the mining company and the mining service company is equal so that the mining service company does not carry out good mining activities, the mining company does not have control over this and In fact, 70% of environmental damage in Indonesia is due to mining operations, mineral, and coal downstream policies are carried out inconsistently so that it is less than optimal in increasing the added value of minerals and coal and there are legal loopholes in opening up reclamation in other forms, making the success rate of reclamation and post-mining of ex-mining excavated flat. the average is less than achieved 100% success.
Klasifikasi Kegagalan Investasi Reksa Dana Sebagai Utang dalam Kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Manajer Investasi Dikaitkan dengan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 dan Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 : (Studi Kasus Putusan Putusan Pn Jakarta Pusat Nomor 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst) Marla Satika Qurratu’aini; Nyulistiowati Suryanti; Sudaryat Sudaryat
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 3 No. 3 (2024): September: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v3i3.3895

Abstract

Along with globalisation, economic development continues to change dynamically in order to achieve success in national economic development. National economic development is the development of equitable economic growth for the greatest prosperity of all Indonesian people based on the principle of kinship in accordance with Pancasila and the 1945 fourth amendment of the Republic of Indonesia. This economic development is marked by the development of a variety of transactions or economic activities, one of which is investment or capital activities through the capital market such as mutual fund investments made through the role of investment managers. In carrying out its business activities, there is a risk of default that can result in a Suspension of Payment against the Investment Manager, one of which is the case of Central Jakarta District Court Decision Number 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst. This research aims to examine the accuracy of the consideration of the Central Jakarta District Court judge in the related decision regarding the qualification of investment losses as a default charged to the Investment Manager, as well as the judge's consideration in accepting the suspension of payment application against PT Emco as the Investment Manager by the Investor. This research uses the juridical-normative method, which prioritises the use of literature material from positive law as a source with the results of the research described descriptively. The results of this study show conclusion that can be drawn. The judge's consideration in the relevant decision is not correct because the responsibility for default should be borne by the issuer, in addition, the judge's consideration does not conduct further investigation regarding the origin of the compensation agreement between the Investment Manager and the Investor.
The Urgency of Strengthening Consumer Legal Protection in E-Commerce Transactions in Indonesia Anggawira Anggawira; Sudaryat Sudaryat; Ina Heliany
JURNAL AKTA Vol. 13 No. 2 (2026): June 2026
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v13i2.52214

Abstract

The rapid expansion of the digital economy has transformed commercial transactions by increasing the use of e-commerce platforms, creating both greater convenience and new legal challenges for consumer protection. The development of e-commerce in Indonesia has facilitated transaction activities, but also poses various risks for consumers, such as fraud, personal data breaches, and product non-conformity. This study aims to analyze the legal framework for consumer protection, evaluate the effectiveness of regulations in guaranteeing digital consumer rights, and examine the implementation and challenges faced in e-commerce practices in Indonesia. The research method used is a normative juridical approach with a descriptive-analytical type of research, using primary and secondary legal materials. The results show that although regulations such as Law Number 8 of 1999 and Law Number 1 of 2024 have provided a strong legal basis, the effectiveness of consumer protection is still not optimal. This is due to weak supervision, low consumer literacy, and a gap between regulations and practice in the field. Therefore, regulatory harmonization, strengthened law enforcement, and increased digital literacy are needed to realize effective consumer protection in the digital era.
Co-Authors AA Agustia Sinta Dewi Aam Suryamah Aam Suryamah Aditya Rachman, Aditya Agus Suwandono Agustus Sani Nugroho & Ema Rahmawati Heryaman, Agustus Sani Nugroho & Ahmad Aulia Ahmad M Ramli Alexander Samosir, Tony Richard Alfriza Juntiana Buay Pemaca Alya Sabila Rusyana Amelia Cahyadini Amri Jahi Ana Rusmardiana Anggawira Anggawira Anisa Putri Anita Afriana Ardiansyah, Erpan Aria Wirajuna Asep Hakim Zakiran Bainal Munthaha, Alif Basyra, Tiara Putri Bernadetta Lakshita Pradipta Utomo Christina Marintan, Gabriella Cindi Elvina Azarine Dadang Epi Sukarsa Damos Wiratua Tampubolon david ronaldo Deviana Yuanitasari Devina Monic Ritonga Eddy Damian Eddy Damian Elisatris Gultom Elsa Benia Eryani, Susi Ester Gurning, Teresia Gabriella Christina Marintan Hania Arvalia Hanif, Muhammad Fauzan Helitha Novianty Muchtar Helza Nova Lita Ikhwan Nul Yusuf Maulana Ikhwan Nul Yusuf Maulana Ina Heliany Indra Perwira Josephine Josephine, Josephine Jozu Kenjiro Samudra Kartika Eka Pertiwi Laina Rafianti Lastuti Abubakar Maharani, Anindita Marla Satika Qurratu’aini Maulana, Ikhwan Nul Yusuf Miranda Risang Ayu Palar Mirza Marali Mochamad Arya Gunawan Muhamad Amirulloh, Muhamad Nabila Syifa Mikhdar Nadya Hanifah Nailla Rahma Nasruddin Khalil Harahap Nicholas Napitupulu Nyulistiowati Suryanti Prabowo Tjitropranoto Raddine Salsabila Rai Mantili Ranti Fauza Mayana Renny Supriyatni Bachro Reyhan Rivelino Reynaldi Sepriyan Prayoga Ricoriady Simamora Ridha Hitalalla Hayuningtyas Soetomo Rika Ratna Permata Risya Ainun RM Hasbi Pratama Arya Agung Ronaldo, David Sabila Rusyana, Alya Salma Alifya Khairunnisa Salsabil Qodrunnada Samosir, Tony Richard Alexander Sasya Rida Amanda Shafira Shava Rahmanissa Simamora, Ricoriady Sinta Dewi Sudjana Sudjana Tasya safiranita Teresia Ester Gurning Tony Richard Alexander Samosir U. Sudjana, Sudjana Ulkhaq, M Rifqy Dhiya Veronica Dwi Widianti