Articles
<![CDATA[Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Kekayaan Intelektual di Era Digital ]]>
<![CDATA[Teresia Ester Gurning]]>;
<![CDATA[Rika Ratna Permata]]>;
<![CDATA[Sudaryat Sudaryat]]>
<![CDATA[ COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1107
<![CDATA[Sengketa kekayaan intelektual termasuk jenis sengketa yang sering muncul pada era perkembangan yang luar biasa di era digital ini. Namun, kerap kali terdapat permasalahan atas penyelesaian sengketa kekayaan intelektual hingga saat ini, termasuk tidak terakomodirnya kepastian hukum dalam berbagai putusan mengenai sengketa KI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pembentukan Pengadilan Khusus Kekayaan Intelektual di era digital dalam menyelesaikan sengketa kekayaan intelektual sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan serta menilik prospektif pembentukan Pengadilan Khusus kekayaan Intelektual dapat memberikan kepercayaan terkait penegakan hukum bagi pemegang hak kekayaan intelektual di tengah kompleksitas sengketa digital. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan penelitian ini didapatkan hasil bahwa pembentukan pengadilan khusus ini dapat menjadi solusi untuk memastikan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta memiliki prospek yang sangat baik untuk memberikan kepercayaan terkait penegakan hukum bagi pemegang hak kekayaan intelektual di tengah kompleksitas sengketa digital.]]>
<![CDATA[Kajian Yuridis Atas Penegakan Hukum terhadap Mantan Karyawan Waralaba Terkenal yang Membocorkan Resep Rahasia Perusahaan ]]>
<![CDATA[Ahmad Aulia]]>;
<![CDATA[Muhamad Amirulloh]]>;
<![CDATA[Sudaryat Sudaryat]]>
<![CDATA[ COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 09 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v3i09.1146
<![CDATA[Rahasia Dagang atau bisnisnya sangat rentan mengalami risiko terjadinya pembocoran atau pencurian terhadap antara lain resep makanan maupun minuman sebagaimana yang telah disepakati untuk tidak boleh dibocorkan. Dari uraian ini sebagai latar belakang masalah diidentifikasi masalah untuk dijadikan kajian secara yuridis yakni terkait perlindungan dan tindakan hukum apa saja yang dapat dilakukan dalam upaya penegakan hukumnya ditinjau menurut Menurut Undang Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Penelitian ini meneliti atau membahas perlindungan dan tindakan hukum apa saja yang dapat dilakukan dalam upaya penegakan hukum Rahasia Dagang dalam perjanjian waralaba (franchise). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa rahasia dagang sangat penting dilindungi dalam bisnis waralaba, karena dalam suatu bisnis waralaba dapat diketahui rahasia dagang pemilik hak (pemberi waralaba), sehingga potensi terungkapnya rahasia dagang dalam suatu bisnis waralaba menjadi besar. Mengingat pentingnya perlindungan Rahasia Dagang dalam perjanjian waralaba, maka perjanjian waralaba haruslah dibuat secara komprenhensif. Perjanjian tersebut tidak hanya harus dapat menjamin perlindungan Rahasia Dagang pada saat berlangsungnya perjanjian namun juga pada saat setelah perjanjian tersebut berakhir. Selanjutnya dalam penelitian ini juga untuk mengkaji tindakan hukum apa saja yang dapat dilakukan dalam upaya penegakan hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran Rahasia Dagang dalam usaha waralaba. Hasil penelitian atau kajian ini menunjukkan bahwa Rahasia Dagang dalam usaha di bidang makanan dan minuman mendapatkan perlindungan yang resepnya tidak boleh diketahui oleh umum tanpa adanya perjanjian lisensi didalamnya. Tindakan hukum yang dapat dilakukan dalam Upaya penegakan hukum dan atau sanksi hukum bagi pihak yang telah membocorkan Rahasia Dagang adalah dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana yang diatur dalam UU No 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang serta Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1146 K/PDT.SUS-HKI.2020 Terkait Penerapan Persamaan pada Pokoknya dalam Kasus Merek “PREDATOR” Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ]]>
<![CDATA[Gabriella Christina Marintan]]>;
<![CDATA[Rika Ratna Permata]]>;
<![CDATA[Sudaryat Sudaryat]]>
<![CDATA[ COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 12 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v3i12.1281
<![CDATA[Keberadaan merek saat ini memilik peran penting sebagai suatu identitas yang baik untuk melindungi produk serta menjadi jaminan atas kualitas produk atau layanan dalam persaingan pasar. Untuk dapat dilindungi, suatu merek harus didaftarkan terlebih dahulu dan sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Merek dapat saja ditolak atau dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat yang ditentukan. Pada kasus sengketa merek “PREDATOR”, Acer Incorporated selaku Penggugat mengajukan gugatan kepada Komisi Banding Merek yang telah mengajukan putusan untuk menolak permohonan banding atas pendaftaran merek “PREDATOR” milik Penggugat karena adanya persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar dengan nama dan jenis barang yang sama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan penedekatan yuridis normatif berdasarkan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertama, terdapat disparitas antara Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga dan Hakim Agung pada Pengadilan Kasasi. Kedua, terdapat inkosistensi pada Putusan Majelis Kasasi dalam menafsirkan unsur Persamaan Pada Pokoknya dan menafsirkan tujuan dari gugatan Penggugat]]>
<![CDATA[Urgensi Perlindungan Hukum Reverse-Engineering Terhadap Kekayaan Intelektual Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang ]]>
<![CDATA[Alya Sabila Rusyana]]>;
<![CDATA[Eddy Damian]]>;
<![CDATA[Sudaryat Sudaryat]]>
<![CDATA[ COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v4i3.1367
<![CDATA[Pasal 15 huruf (b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU Rahasia Dagang) mengatur bahwa praktik rekayasa balik atau secara internasional dikenal sebagai reverse engineering dikecualikan dari pelanggaran atas rahasia dagang. Pengaturan dalam UU Rahasia Dagang yang menjadi dasar utama perlindungan hukum kekayaan intelektual rahasia dagang di Indonesia masih dirumuskan secara sederhana, ketika di sisi lain perkembangan kegiatan ekonomi semakin kompleks dan kemajuan inovasi dalam perdagangan tetap harus didukung. Seiring dengan itu, praktik reverse engineering rawan menjadi dalih bagi praktik bisnis yang bertentangan dan melukai hak kekayaan intelektual rahasia dagang yang datang dari pengaturannya yang masih sederhana dan dapat dimaknai secara luas. Melalui penelitian ini ditinjau mengenai adanya kebutuhan pembaharuan hukum dengan berlandaskan pada pendekatan teori dan prinsip-prinsip relevan sehingga tercipta pembangunan hukum yang dapat mengakomodir keseimbangan antara praktik bisnis yang jujur dan kemajuan dalam inovasi perdagangan.]]>
<![CDATA[Implikasi Penggunaan Kata Umum dalam Pendaftaran Merek Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ]]>
<![CDATA[Ricoriady Simamora]]>;
<![CDATA[Rika Ratna Permata]]>;
<![CDATA[Sudaryat Sudaryat]]>
<![CDATA[ COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v4i3.1407
<![CDATA[Merek sebagai salah satu rezim kekayaan intelektual digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan suatu produk yang ada di pasaran. Untuk dapat memperoleh pelindungan, suatu merek harus dilakukan pendaftaran. Dalam pendaftaran merek terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, salah satunya yaitu merek tersebut tidak boleh merupakan kata umum. Namun dalam faktanya banyak merek yang merupakan kata umum yang lolos pemeriksaan dan terdaftar sebagai merek. Hal tersebut menimbulkan permasalahan mengenai bagaimana kedudukan merek yang merupakan kata umum tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merek yang merupakan kata umum tidak dapat untuk dimonopoli dan dikuasai secara perorangan karena merupakan public domain dan bertentangan dengan Pasal 20 huruf f UU MIG serta tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian TRIPs dan Paris Convention. Terkait dengan tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pendaftaran merek yang merupakan kata umum berdasarkan UU MIG yaitu dapat dilakukan pembatalan atau penghapusan merek]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN DARING DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN MARKETPLACE ATAS DATA PRIVASI KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Josephine, Josephine]]>;
<![CDATA[Rosadi, Sinta Dewi]]>;
<![CDATA[Sudaryat, Sudaryat]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 21, No 1 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v21i1.5686
<![CDATA[ABSTRAKPerkembangan teknologi terus mengalami perkembangan dengan sangat pesat, salah satunya yaitu dalam sistem perdagangan secara elektronik yang selanjutnya disebut e-commerce. Seiring dengan hal tersebut, muncul kekhawatiran konsumen mengenai data pribadi yang di simpan oleh perusahaan marketplace, sehingga diperlukan perlindugan hukum bagi para konsumen daring. Kajian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang tepat bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membuat kebijakan terkait dengan perlindungan data pribadi konsumen daring di Indonesia. Kajian ini dilakukan secara kualitatif melalui studi literatur. Hasil dari kajian ini menghasilkan rekomendasi untuk kebijakan terkait dengan penerapan prinsip strict liability. Kata Kunci: Marketplace, Perlindungan data, Privasi, Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab.]]>
<![CDATA[Hilirization Obligations for Mining Companies with Contract of Works Status In Indonesian Positive Law ]]>
<![CDATA[Sudaryat, Sudaryat]]>
<![CDATA[ Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 Juni 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51825/sjp.v4i1.24955
<![CDATA[The Indonesian government requires mineral and coal mining companies to reduce exports of raw minerals, in fact some raw minerals (ore) are prohibited from being exported abroad, such as nickel and several more minerals will follow. Mining companies are required to process and purify raw minerals domestically (downstreaming) so that these minerals have better added value than before. The fact is that some mining companies operating in Indonesia have work contract status, some have IUP status and some have IUPK status. Currently there are several companies with work contract status that have become IUPK. The Mineral and Coal Law has also undergone several replacements and changes and the results of a study show that the Indonesian Government is inconsistent in its policy on downstreaming metallic minerals. The work contract was signed before Law No. 4 of 2009 came into effect. There is doubt about the implementation of downstreaming for metal mineral mining companies with work contract status. The aim of the research is to examine the downstream obligations for metal mineral mining companies with work contract status in the substance of the work contract both before being amended and those which have been amended and to find out the downstream obligations in the Mineral and Coal Law which has undergone several changes for metal mineral mining companies with status. work contracts that have not yet been converted into IUPK. The research method used is normative juridical with a descriptive analysis research approach. This research is a literature study of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collected was analyzed using qualitative juridical methods. The research results show that in the substance of the work contract before the amendment and after it was amended after the enactment of Law No. 4 of 2009 concerning Minerals and Coal, it turns out that there is an obligation in the work contract for the company holding the work contract to carry out downstreaming, including the downstreaming mechanism. Then, if we analyze the mineral and coal law, namely from Articles 102, 103 and 104 of Law No. 3 of 2020, there is no express downstream obligation for metal mineral mining companies with work contract status, but there is an express downstream obligation for metal mineral mining companies with contract status but it was listed in Article 170 of Law No. 4 of 2009 and implied in Article 170A of Law No. 3 of 2020. The time limit for downstream implementation for companies holding work contracts starts from the time the company holding the work contract starts production. The downstream obligation itself will be optimal if it is in line with the policy of banning raw mineral exports.]]>
<![CDATA[Guarantee, Promotion and Ideas of Omnibus Law on Health in Indonesia Compared to Singapore and Taiwan ]]>
<![CDATA[Sudaryat, Sudaryat]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v7i3.9728
<![CDATA[This study aims to compare and analyze macro health policies in Indonesia with those in Taiwan and Singapore. The results of the comparison and analysis will be used as lessons learned and input for improving health policies in Indonesia in the future. Health policies in the form of the BPJS Kesehatan program have not optimally improved the health of the Indonesian people in terms of services, medicines, medical personnel, and health facilities. Taiwan is the country with the most superior health services in the world in 2024 and Singapore is the country with the best health system in the world in 2023. Through a normative legal research method with qualitative legal data analysis, it is known that the health policies implemented by the Taiwanese and Indonesian governments are almost the same, namely using an insurance mechanism with contributions from participants, the government and the private sector, but the differences in the reach and standardization of health services in Taiwan are wider in scope compared to Indonesia, while the Singaporean government in its health policy implements four programs, namely medisave, medishield, medifund, eldershield with control over increasing health financing from the government. Health policies in Taiwan are easier for the Indonesian government to apply in perfecting the BPJS Kesehatan program than those implemented by Singapore because both have implemented health policies through mandatory insurance programs. BPJS Kesehatan must improve its service management and the government needs to increase the number of health facilities and standardization of health facilities by adjusting its characteristics as an archipelagic country. Formulate fair premi for participants so that participants get optimal health services. Health promotion must be encouraged to increase public health awareness. The health omnibus law as a national legal strategy can be used as a trigger to harmonize overlapping health policies so that health programs can be implemented optimally which has an impact on improving the health of the Indonesian people.]]>
<![CDATA[Downstream, Good Mining Practices, Reclamation and Post-Mining: Policy and Law Enforcement in Indonesia ]]>
<![CDATA[Sudaryat, Sudaryat]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol. 10 No. 1 (2025): FEBRUARY ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v10i1.10569
<![CDATA[This research aims to find out and see the connection between operational patterns in mineral and coal mining activities in Indonesia, downstream policies, as well as reclamation and post-mining implementation. Mining activities cause negative impacts in the form of serious environmental damage which occurs in almost all mining areas in Indonesia. From a regulatory perspective, mining companies and mining service companies are obliged to implement good mining principles with administrative sanctions for those who violate them, mining companies are obliged to carry out downstream within the country so as to provide added value and expand employment opportunities, mining companies are also obliged to carry out reclamation and post-mining at a high level. higher. 100% success. Using normative juridical research methods and qualitative juridical analysis, it is known that the operational cooperation pattern is not appropriate to apply because, in the operational cooperation agreement, the position of the mining company and the mining service company is equal so that the mining service company does not carry out good mining activities, the mining company does not have control over this and In fact, 70% of environmental damage in Indonesia is due to mining operations, mineral, and coal downstream policies are carried out inconsistently so that it is less than optimal in increasing the added value of minerals and coal and there are legal loopholes in opening up reclamation in other forms, making the success rate of reclamation and post-mining of ex-mining excavated flat. the average is less than achieved 100% success.]]>
<![CDATA[Klasifikasi Kegagalan Investasi Reksa Dana Sebagai Utang dalam Kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Manajer Investasi Dikaitkan dengan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 dan Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 : (Studi Kasus Putusan Putusan Pn Jakarta Pusat Nomor 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst) ]]>
<![CDATA[Marla Satika Qurratu’aini]]>;
<![CDATA[Nyulistiowati Suryanti]]>;
<![CDATA[Sudaryat Sudaryat]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 3 No. 3 (2024): September: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Riset dan Inovasi Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55606/jhpis.v3i3.3895
<![CDATA[Along with globalisation, economic development continues to change dynamically in order to achieve success in national economic development. National economic development is the development of equitable economic growth for the greatest prosperity of all Indonesian people based on the principle of kinship in accordance with Pancasila and the 1945 fourth amendment of the Republic of Indonesia. This economic development is marked by the development of a variety of transactions or economic activities, one of which is investment or capital activities through the capital market such as mutual fund investments made through the role of investment managers. In carrying out its business activities, there is a risk of default that can result in a Suspension of Payment against the Investment Manager, one of which is the case of Central Jakarta District Court Decision Number 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst. This research aims to examine the accuracy of the consideration of the Central Jakarta District Court judge in the related decision regarding the qualification of investment losses as a default charged to the Investment Manager, as well as the judge's consideration in accepting the suspension of payment application against PT Emco as the Investment Manager by the Investor. This research uses the juridical-normative method, which prioritises the use of literature material from positive law as a source with the results of the research described descriptively. The results of this study show conclusion that can be drawn. The judge's consideration in the relevant decision is not correct because the responsibility for default should be borne by the issuer, in addition, the judge's consideration does not conduct further investigation regarding the origin of the compensation agreement between the Investment Manager and the Investor.]]>
