Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.349
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penyuluhan Unram Law Review Jurnal Akta Jurnal Bina Mulia Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Widya Yuridika Jurnal Ius Constituendum Bina Hukum Lingkungan Jurnal Sains Sosio Humaniora WAJAH HUKUM JURNAL MERCATORIA Awang Long Law Review Jurnal Suara Keadilan Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL ILMIAH ADVOKASI JUSTISI Al-Adl : Jurnal Hukum Vyavahara Duta JURNAL USM LAW REVIEW Paulus Law Journal CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan Jurnal Hukum Lex Generalis Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Sanskara Hukum dan HAM Innovative: Journal Of Social Science Research Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Journal of Sharia and Legal Science Journal of Innovative and Creativity Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada) Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI) COSMOS Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Solusi Bersama : Jurnal Pengabdian Dan Kesejahteraan Masyarakat Unnes Law Journal : Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang
Sudaryat
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 75 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 75 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas atas Terjadinya Pelanggaran Kewajiban Lock-Up Saham dalam Proses IPO di Pasar Modal Indonesia Bainal Munthaha, Alif; Gultom, Elisatris; Sudaryat, Sudaryat
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.10702

Abstract

Pasar modal memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional yaitu sebagai alternatif sumber pendanaan bagi perusahaan dan juga sebagai sarana investasi bagi masyarakat. Perusahaan dapat memperoleh dana melalui penerbitkan efek salah satunya melalui mekanisme penawaran umum atau Initial Public Offering (IPO). Pada praktiknya, seringkali IPO dijadikan sebagai exit strategy bagi orang dalam perusahaan, oleh karenanya Otoritas Jasa Keuangan menetapkan kewajiban lock-up saham dalam proses IPO. Pada pelaksanaannya, kewajiban tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan oleh emiten dan para orang dalam emiten, sehingga berdampak kerugian kepada pemegang saham minoritas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme lock-up di dalam pasar modal Indonesia dan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas yang dirugikan akibat terjadinya pelanggaran lock-up dalam proses IPO di Indonesia. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas akibat pelanggaran lock-up dapat dilakukan tindakan perlindungan yang bersifat represif berupa pengajuan gugatan ganti rugi atau melalui mekanisme pengembalian keuntungan tidak sahKata Kunci: IPO, Perlindungan Hukum, Lock-Up
PERLINDUNGAN HUKUM SUMBER DAYA GENETIK INDONESIA DAN OPTIMALISASI TEKNOLOGI INFORMASI Sudaryat, Sudaryat
Bina Hukum Lingkungan Vol. 4 No. 2 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 2, April 2020
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia menyimpan sumber daya genetik yang melimpah namun memiliki kelemahan dalam database nya. Hal ini menjadi celah adanya tindakan biopiracy dari perusahaan-perusahaan farmasi negara maju. Perkembangan teknologi informasi memasuki era teknologi 4.0 dan society 5.0. Perlindungan hukum sumber daya genetik dari sisi regulasi dan kelembagaan serta optimalisasi teknologi informasi dalam perlindungan non yuridis. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan dekriptif analisis. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara dan dianalisis dengan metode yuridis kualitatif. Indonesia belum memiliki aturan khusus mengenai sumber daya genetik. Konvensi Keanekaragaman Hayati, Protokol Cartagena dan Protokol Nagoya belum optimal karena tidak didukung oleh negara maju yang menerapkan standar ganda. Perkembangan teknologi infomrasi menjadi peluang sekaligus tantangan. Teknologi informasi dapat menjadi sarana penyusunan database sumber daya genetik yang melimpah dan beragam. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi mutlak dilakukan dan dapat menjadi sarana pembuktian secara elektronik serta upaya pencegahan klaim dari negara lain.
Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Kekayaan Intelektual di Era Digital Ester Gurning, Teresia; Ratna Permata, Rika; Sudaryat, Sudaryat
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1107

Abstract

Sengketa kekayaan intelektual termasuk jenis sengketa yang sering muncul pada era perkembangan yang luar biasa di era digital ini. Namun, kerap kali terdapat permasalahan atas penyelesaian sengketa kekayaan intelektual hingga saat ini, termasuk tidak terakomodirnya kepastian hukum dalam berbagai putusan mengenai sengketa KI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pembentukan Pengadilan Khusus Kekayaan Intelektual di era digital dalam menyelesaikan sengketa kekayaan intelektual sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan serta menilik prospektif pembentukan Pengadilan Khusus kekayaan Intelektual dapat memberikan kepercayaan terkait penegakan hukum bagi pemegang hak kekayaan intelektual di tengah kompleksitas sengketa digital. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan penelitian ini didapatkan hasil bahwa pembentukan pengadilan khusus ini dapat menjadi solusi untuk memastikan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta memiliki prospek yang sangat baik untuk memberikan kepercayaan terkait penegakan hukum bagi pemegang hak kekayaan intelektual di tengah kompleksitas sengketa digital.
The Legal Aspects Fulfillment of Tax Responsibilities for Micro and Small Enterprises Established as Individual Company Rachman, Aditya; Sudaryat, Sudaryat; Cahyadini, Amelia
JUSTISI Vol. 10 No. 2 (2024): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v10i2.3192

Abstract

An Individual Company is a new legal entity intended for Micro and Small Enterprise (MSE) actors to obtain legal entity status. However, based on the taxation perspective, establishing an Individual Company raises the consequence of tax imposition on one party that is substantially the same entity, namely MSEs as Individuals and Individual Companies as Legal Entities. This study intends to examine the taxation responsibility attached to the Individual Company as a law entity so taxpayers can carry out their tax obligations. The study method used is normative juridical with descriptive-analytical research specifications and qualitative juridical data analysis. The results of this study indicate that MSE actors who establish themselves as Individual Companies are given Corporate Taxpayer status with all its legal consequences. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) needs to make adjustments and relax the Rights and Obligations of Corporate Taxpayers in the form of Individual Companies so that the tax self-assessment system is still implemented effectively, easily, and efficiently for taxpayers so that it has an impact on legal certainty and increases the level of taxpayer compliance.
Customer List Protection in Avoiding Unfair Business Competition Based on Law Number 30 of 2000 concerning Trade Secrets and Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition Ronaldo, David; Sudaryat, Sudaryat
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 4 No. 03 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v4i03.793

Abstract

Trade secrets are part of intellectual property, because the information contains economic value, however, the Trade Secret Act does not specifically state what can be classified as information with economic value, such as customer lists. Customer lists can be classified as information that can be protected by trade secret laws in Indonesia. Therefore, legal efforts are needed to protect this confidential information from acts of violation that can lead to unfair business competition
Perlindungan Hukum Kreditor yang Tidak Mendaftarkan Tagihan terhadap Klausul Perjanjian Perdamaian yang Mengakibatkan Penghapusan Piutang : Studi Kasus Putusan Homologasi Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby Kartika Eka Pertiwi; Sudaryat Sudaryat; Ema Rahmawati
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 6 (2025): Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v2i6.1332

Abstract

The Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) is a rehabilitative mechanism, but it is susceptible to bad faith abuse. This case study examines Homologation Decision No. 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby, where judges ratified a composition plan creating a "Previous Trade Creditors" category. This clause, targeting unregistered creditors, effectively resulted in a 95% debt write-off, injuring the Principle of Justice. This research aims to analyze the judges' legal considerations in ratifying this clause and examines their failure to apply material judicial obligations regarding the debtor's bad faith. This research utilizes a normative juridical method with a statute and case study approach. The analysis is qualitative, examining the decision and relevant legislation, supplemented by an interview with a practicing Commercial Court judge. The primary finding is that the judges' considerations were overly positivistic, focusing only on the formal voting quorum (Article 281, UU KPKPU). They failed to execute their imperative duty under Article 285(2)(c) to reject a plan achieved via "dishonest means". The 95% write-off is prima facie bad faith and is punitive, not rehabilitative. The judges misinterpreted the Publicity Principle; non-registration should only cause the loss of voting rights (procedural), not the loss of claim rights (substantive). This failure of material judicial review legitimized the abuse of the PKPU institution.  
Tinjauan Hukum Positif atas Kedudukan Negara sebagai Pemegang PNBP dalam Proses Kepailitan di Indonesia: (Studi Kasus Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Medan) Nicholas Napitupulu; Sudaryat; Aam Suryamah
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 8 (2025): Tema Hukum Pemerintahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.703

Abstract

State Receivables is one type of state revenue that must be paid to the Central Government. One form of State Receivables is Non-Tax State Revenue (PNBP). In the bankruptcy process, the State represented by the Ministry / Institution can become a Creditor. Creditors in bankruptcy itself are divided into 3 (three) levels. The problem is how the position of the state as the holder of PNBP itself in the bankruptcy process and how it is implied in one of the Commercial Court decisions, namely Decision Number 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Medan. The results of the study show that, based on positive law in Indonesia, the position of the State as a holder of non-tax revenues in the bankruptcy process is as a Preferred Creditor. Furthermore, the consideration of the panel of judges in Decision Number 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Medan can be said to be less precise in accommodating the position of the State itself.
Perlindungan Hukum Pemegang Polis Terhadap Kegagalan Pemenuhan Kewajiban Oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Dalam Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Veronica Dwi Widianti; Elisatris Gultom; Sudaryat Sudaryat
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegagalan pemenuhan kewajiban perusahaan asuransi jiwa seperti kasus Kresna Life (2019-2023) menimbulkan kerugian miliaran rupiah akibat investasi afiliasi berlebihan (80%) dan penundaan likuidasi oleh gugatan PTUN, mengancam stabilitas sektor jasa keuangan. Menganalisis peran OJK-perusahaan asuransi dalam pencegahan default melalui prinsip kehati-hatian dan efektivitas perlindungan hukum pemegang polis. Yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus Kresna Life; data sekunder dari UU Perasuransian, POJK, dan dokumen OJK; analisis kualitatif normatif. Norma hukum OJK dan kasus Kresna Life. Perlindungan normatif kuat (Pasal 52 UU Perasuransian, POJK 28/2015) namun efektivitas terhambat aset illikuid, pelaporan solvabilitas inkonsisten (RBC +261% vs -663%), dan LPS belum operasional. Diperlukan reformasi POJK untuk percepatan likuidasi dan operasionalisasi LPS Rp500 juta/polis guna tingkatkan kepercayaan publik.
The Impact of Accounting Automation on the Role of Human Accountants in Multinational Companies Sudaryat; Anisa Putri; Ana Rusmardiana
Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada) Vol. 6 No. 2 (2026): JURNAL AR RO'IS MANDALIKA (ARMADA)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/armada.v6i2.5622

Abstract

This study explores the impact of accounting automation on the role of human accountants in multinational companies, focusing on the transformative effects of technologies such as Robotic Process Automation (RPA), Artificial Intelligence (AI), and Machine Learning (ML). Using a qualitative approach, specifically a systematic literature review (SLR) and library research, the study examines existing academic articles, industry reports, and case studies to assess how automation has reshaped accounting practices in multinational corporations. The findings reveal that automation has significantly enhanced operational efficiency, reduced human error, and streamlined accounting processes, leading to cost savings and more accurate financial reporting. Additionally, the role of accountants has shifted from performing routine, operational tasks to more strategic and advisory functions, contributing to business decision-making and financial strategy. However, the study also highlights concerns regarding job displacement, particularly for lower-level accounting roles, and emphasizes the need for continuous professional development and skill acquisition in areas such as AI and data analytics. The study concludes that while automation offers substantial opportunities for accountants to grow in strategic roles, it also requires significant adaptation in terms of skills and responsibilities. Future research is recommended to explore the long-term effects of automation on the accounting profession, its ethical implications, and the effectiveness of training programs aimed at equipping accountants with the necessary technological skills.
Arah Hukum dan Kebijakan Kesehatan dalam Pemerintahan Kabinet Merah Putih: Tinjauan Kritis Terhadap Upaya Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Tony Richard Alexander Samosir; Indra Perwira; Sudaryat Sudaryat
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 6 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i6.7776

Abstract

Kesehatan merupakan hak fundamental seluruh warga negara Indonesia, namun implementasi kebijakan kesehatan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan akses, kualitas layanan, dan kendala geografis. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi arah hukum dan kebijakan kesehatan Pemerintah Kabinet Merah Putih, khususnya dalam program pemeriksaan kesehatan gratis, penanggulangan tuberkulosis, dan pembangunan rumah sakit di daerah terpencil, serta menganalisis efektivitas implementasinya. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan kerangka reflektif-kritis, menggabungkan analisis regulasi dan studi pustaka untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kesehatan tersebut belum terwujud secara maksimal akibat kendala digitalisasi, masalah demografis, dan geografis, serta keterbatasan sarana, fasilitas, dan sumber daya manusia. Implikasi penelitian ini menekankan perlunya penguatan kerangka regulasi, integrasi sistem informasi kesehatan, dan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan layanan kesehatan yang adil, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Co-Authors AA Agustia Sinta Dewi Aam Suryamah Aam Suryamah Aditya Rachman, Aditya Agus Suwandono Agustus Sani Nugroho & Ema Rahmawati Heryaman, Agustus Sani Nugroho & Ahmad Aulia Ahmad M Ramli Alexander Samosir, Tony Richard Alfriza Juntiana Buay Pemaca Alya Sabila Rusyana Amelia Cahyadini Amri Jahi Ana Rusmardiana Anggawira Anggawira Anisa Putri Anita Afriana Ardiansyah, Erpan Aria Wirajuna Asep Hakim Zakiran Ayu, Miranda Risang Bainal Munthaha, Alif Basyra, Tiara Putri Bernadetta Lakshita Pradipta Utomo Christina Marintan, Gabriella Cindi Elvina Azarine Dadang Epi Sukarsa Damos Wiratua Tampubolon david ronaldo Deviana Yuanitasari Devina Monic Ritonga Eddy Damian Eddy Damian Elisatris Gultom Elsa Benia Eryani, Susi Ester Gurning, Teresia Gabriella Christina Marintan Hania Arvalia Hanif, Muhammad Fauzan Helitha Novianty Muchtar Helza Nova Lita Ikhwan Nul Yusuf Maulana Ikhwan Nul Yusuf Maulana Ina Heliany Indra Perwira Indra Perwira, Indra Josephine Josephine, Josephine Jozu Kenjiro Samudra Kartika Eka Pertiwi Laina Rafianti Lastuti Abubakar Maharani, Anindita Marla Satika Qurratu’aini Maulana, Ikhwan Nul Yusuf Mikhdar, Nabila Syifa Mirza Marali Mochamad Arya Gunawan Muhamad Amirulloh, Muhamad Nadya Hanifah Nailla Rahma Nasruddin Khalil Harahap Nicholas Napitupulu Nyulistiowati Suryanti Prabowo Tjitropranoto Rai Mantili Ranti Fauza Mayana Renny Supriyatni Bachro Ricoriady Simamora Ridha Hitalalla Hayuningtyas Soetomo Rika Ratna Permata Rika Ratna Permata Risya Ainun Rivelino, Reyhan RM Hasbi Pratama Arya Agung Ronaldo, David Sabila Rusyana, Alya Salma Alifya Khairunnisa Salsabil Qodrunnada Salsabila, Raddine Samosir, Tony Richard Alexander Sasya Rida Amanda Shafira Shava Rahmanissa Simamora, Ricoriady Sinta Dewi Sudjana Sudjana Tasya safiranita Teresia Ester Gurning Tony Richard Alexander Samosir U. Sudjana, Sudjana Ulkhaq, M Rifqy Dhiya Veronica Dwi Widianti