Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
9.19
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Jurnal Media Hukum Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada JURNAL CENDEKIA HUKUM Nagari Law Review Ensiklopedia of Journal Unes Law Review JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia) The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning (JISDeP) Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Warta Pengabdian Andalas: Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan Ipteks UNES Journal of Swara Justisia Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Ilmu Hukum Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Lex Publica Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Pengabdian Masyarakat Dharma Andalas Ekasakti Journal of law and Justice LamLaj
Syofiarti, Syofiarti
Faculty Of Law, Andalas University
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 88 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 88 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Pada Perjanjian Pagang Gadai Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Koto Laweh Kabupaten Tanah Datar Lesta, Arelita cheisya; Kurniawarman, Kurniawarman; Yasniwati, Yasniwati
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1958

Abstract

The pagang gadai activity has become its own tradition in the customary law society in Minangkabau and is still developing and living in the community. In carrying out the pawn there is an agreement between the pawn giver and the pawn holder based on the agreement of the two parties with the provisions and conditions that must be fulfilled by the two parties. So that the pawn agreement can be made in verbally and in writing. In the pagang gadai agreement agricultural land, field and fish ponds are the objects that will be handed over later to the pawn holder. Various problems then arise when this pawn practice regarding the party who doesn’t want to return the pawn’s object when it is redeemed. So that the problem is formulated: 1) How is the practice of pagang gadai in the Minangkabau customary law community in Nagari Koto Laweh Tanah Datar District. 2) How is dispute resolution to pagang gadai in the Minangkabau customary law community in Nagari Koto Laweh. 3) How is the position of high heirloom property when the pagang gadai is not redeemed by the landowner. This research used an empirical legal approach, by collected data through interviews and literature studies, and used qualitative analysis. The conclusion of this research is: 1) The practice of pagang gadai especially in Nagari Koto Laweh has used a written agreement even though there are stiil those who use it in verbally, pagang gadai is measured in gold units, provided that if the agreement is more than three gold the the pawn agreement must be made in writing. 2) Settlement of pagang gadai dispute is carried out of consensus, starting at the level of the community, tribe and finally reaching the Nagari level at Kerapatan Adat Nagari (KAN). 3) The position of high heirloom property which is the object of pagang gadai it will not change even if it is not redeemed by the landowner, not that its position will change because in the practice of pagang gadai in Minangkabau there is no time period.
Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Kampus Universitas Negeri Padang di Kabupaten Padang Pariaman Suti Rahmi, Aidhil; Warman, Kurnia; Marjon, Dahlil
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2203

Abstract

Tanah merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia dalam bentuk luasnya wilayah kepulauan Indonesia. Oleh sebab itu selaku anugerah Tuhan, selayaknyalah tanah tersebut digunakan untuk mencapai kemakmuran rakyat yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Pandangan sederhana tersebut berangkat dari luasnya wilayah Indonesia yang tersebar dari berbagai pulau-pulau yang ada. Sejalan dengan itu, berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berawal dari adanya rencana pengembangan Kampus UNP yang rencananya akan dilakukan di Kabupaten Padang Pariaman. Rencana tersebut ditandai dengan surat permohonan dari Rektor UNP kepada Bupati Padang Pariaman melalui surat Nomor: 1784/UN35/2017 tanggal 19 April 2017 tentang Permohonan Penyediaan Lahan Pendidikan. Sebagaimana dalam pokok surat yang berisi adanya permohonan dari pihak UNP sebagai Institusi Pendidikan yang memerlukan tanah untuk pengambangan Kampus UNP yang berada di luar Kota Padang tepatnya di Kabupaten Padang Pariaman. Tetapi kemudian muncul permasalahan dalam proses hibah tanahnya, dikarenakan tanah tersebut adalah tanah aset yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan telah tercatat sebagai aset dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman maka tentu bagaimana kemudian peralihan terhadap aset daerah tersebut apakah diperlukan adanya persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman atau tidak. Serta permasalahan klasik yang sering terjadi yaitu terhadap penaganan dampak sosial kemasyarakatan. Adanya aktifitas pendudukan tanah oleh masyarakat baik secara ilegal maupun legal diatas bidang tanah yang akan dibangun oleh Kampus UNP juga perlu mendapat perhatian khusus, muaranya adalah berupa pendataan dan pemberian ganti kerugian terhadap tanaman maupun objek lain diatas bidang tanah tersebut. Upaya pemberian ganti kerugian terhadap masyarakat tersebut, tidak serta merta dapat langsung dilaksanakan oleh pihak Kampus UNP. Ada upaya atau tahapan yang harus dilalui dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pemberian ganti kerugian tersebut memiliki dasar hukum yang jelas.
Penyelenggara Magang Calon Notaris Sebagai Kewajiban Notaris di Kota Padang Arief Wicaksana, Tegar; Warman, Kurnia; Rosari, Anton
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2204

Abstract

Notaris berhimpun dalam suatu wadah Organisasi Notaris yang dikenal dengan nama Ikatan Notaris Indonesia (INI). INI mempunyai institusi pengawasan melalui Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan Notaris berfungsi mengontrol terlaksananya kode etik di lapangan yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan kepentingan dengan masyarakat secara langsung. Permasalahan dalam tesis ini adalah: 1) Bagaimana Pratek magang calon Notaris di kota Padang?; 2) Bagaimana Pengawasan terhadap Kewajiban Notaris Dalam Pelaksanaan Magang Calon Notaris di Kota Padang?; 3) Bagaimana Sangsi Terhadap Notaris yang tidak yang tidak melaksanakan kewajiban dalam penyelengaraan magang calon notaris di kota Padang?. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris: 1) Belum semua notaris melaksanakan sebagaimana yang di perintahkan oleh Undang undang jabatan notaris tentang kewajiban notaris dalam menerima magang calon notaris, karna adanya peraturan tempat magang harus pada kantor notaris yang telah mempunyai masa jabatan selama lima tahun. 2) Koordinasi organisasi dengan notaris yang ada di kota padang belum terjalin sebagaimana mestinya, karna tidak adanya suatu lembaga magang yang jelas Dewan Kehormatan INI Daerah Kota Padang dan Majelis Pengawas Daerah Kota Padang dalam penegakan Kode Etik belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. 3) Tidak adanya aturan yang jelas mengenai sangsi bagi Notaris yang belum menjalankan kewajiban dalam penyelengaraan magang calon Notaris di Kota Padang.
Pembatalan Sertipikat Hak Milik Tanah Kaum Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri pada Kantor Pertanahan Kota Solok Fadhilla Efriandini, Farah; Warman, Kurnia; Andora, Hengki
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2213

Abstract

Pembatalan Sertipikat Hak Milik Kaum Nomor 1324/kandang Aur, Simpang Rumbio berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Kota Solok merupakan tindak lanjut dari permohonan penggugat yang merupakan pihak yang menang pada hasil putusan pengadilan negeri kota solok Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Slk, yang menyatakan bahwa Sertipikat hak Milik 1324/ kandang Aur dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Adapun Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah Bagaimanakah proses pendaftaran tanah milik kaum di kantor pertanahan Kota Solok ? Bagaimanakan proses pembatalan Sertipikat tanah milik kaum berdasarkan putusan pengadilan Negeri Kota Solok ? Bagaimanakah Kesiapan Kantor Pertanahan Kota Solok Menuju Kota Lengkap dan Sertipikat Elektronik dan tujuan penulisan ini adalah Untuk menganalisis proses pendaftaran tanah milik kaum di kantor pertanahan Kota Solok, untuk menganalisis proses pembatalan Sertipikat tanah milik kaum berdasarkan putusan pengadilan Negeri Kota Solok, untuk menganalisis Kesiapan Kantor Pertanahan Kota Solok Menuju Kota Lengkap dan Sertipikat Elektronik. Adapun metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, dengan sifat penelitian deskriptif analitis, kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam pendaftran tanah milik adat yang dilakukan oleh Datuk Pahlawan Garang ( dalam sertipikat hak milik nomor 1324, Simpang Rumbio pada tahun 1962) telah melakukan perbuatan hukum karena tidak mencantumkan salah satu anggota kaumnya, yang mana ini menjadi dasar gugatan bagi Misdarni selaku penggugat, Pembatalan Sertipikat diajukan secara tertulis ke kantor Pertanahan Kota Solok oleh pihak yang dinyatakan menang oleh pengadilan dan telah dilakukan gelar perkara, Saat ini Kantor Pertanahan Kota Solok sedang berupaya mewujudkan Kota Lengkap dan menerapkan setipikat elektronik, hal ini diharapkan agar tidak adalagi terjadi sengketa pertanahan yang merugikan masyarakat, bahkan hingga harus terjadinya pembatal sertipikat, dan juga diharapkan agar nantinya dalam hal pendaftaran tanah indonesia mampu menerapkan sistem pendaftaran tanah yang positif.
Perlindungan Hukum Atas Tanah Pusako Kaum dalam Keluarga yang Belum Terdaftar di Kota Pariaman Alfarisi Putra, Dino; Warman, Kurnia; Sofyan, Syofirman
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2219

Abstract

Harta warisan atas tanah yang belum disertipikatkan, cara hukum dalam melindungi hak atas tanah tersebut salah satunya yaitu dengan mengakui alat bukti berupa keterangan saksi maupun surat dibawah tangan. Meskipun pengakuan terhadap 2 alat bukti tersebut tidak menjadikannya sebagai alat bukti yang sempurna jika dibandingkan dengan akta otentik. Oleh karena itu, untuk menguatkan hak kepemilikan atas tanah tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara pendaftaran tanah. Adapun rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu: 1) Mengapa tanah pusako kaum dalam keluarga di Kota Pariaman masih banyak belum terdaftar di Kantor Pertanahan? 2) Bagaimana pewarisan tanah pusako kaum dalam keluarga pada masyarakat Kota Pariaman? 3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap ahli waris atas tanah pusako kaum dalam keluarga yang belum terdaftar di Kota Pariaman? Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang diperoleh dari wawancara dan studi dokumen dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun hasil temuan penulis yaitu Penyebab tanah pusako kaum dalam keluarga yang belum terdaftar, yaitu adanya anggapan bahwa sertipikat hak atas tanah tidak penting, sulitnya mendapatkan persetujuan seluruh anggota keluarga, sulitnya mendapatkan persetujuan dari Ketua KAN, tanah pusako kaum yang didaftarkan cenderung dibebankan pajak, adanya anggapan bahwa tanah pusako kaum yang didaftarkan cenderung menjadi konflik dan sengketa dalam keluarga. Pewarisan tanah pusako kaum dalam keluarga yang tidak terdaftar terjadi dengan sendirinya tanpa melakukan proses administrasi, yaitu ahli waris secara langsung dapat melakukan penguasaan fisik bidang tanah pusako kaum tersebut. Proses administrasi dalam pemerintahan terjadi ketika pewarisan atas tanah pusako kaum dalam keluarga yang tidak terdaftar, akan didaftarkan oleh ahli waris ke kantor pertanahan. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara, dalam hal ini pemerintah kepada ahli waris atas tanah pusako kaum dalam keluarga yang belum terdaftar, diberikan 2 (dua) bentuk perlindungan hukum, yaitu pertama perlindungan hukum secara preventif dalam bentuk melakukan pendaftaran dan kedua perlindungan hukum secara represif dalam bentuk mengajukan keberatan dan gugatan ke pengadilan.
Pengawasan Terhadap Pencemaran Udara Akibat Limbah Asap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ombilin oleh Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Rahayu Triningsih, Puja; Fendri, Azmi; Syofiarti, Syofiarti
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2233

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pengawasan terhadap penanggulangan termasuk ke dalam pengendalian pencemaran udara yang diatur dalam Peraturan Republik Indonesia Nomor 41 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yaitu Pasal 44, 45, dan Pasal 46 yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap pengendalian pencemaran udara dilaksanakan oleh Menteri yang kemudian dapat menetapkan pejabat yang berwenang dalam melakukan pengawasan. Permasalah ini terjadi di Kota Sawahlunto tepatnya di Desa Sijantang pencemaran udara terjadi akibat kebocoran filter cerobong asap dari PLTU Ombilin. Atas dasar itu penelitian ini dilakukan untuk mengemukakan permasalah Pertama bagaimana pengawasan yang dilakukan pemerintah Kota Sawahlunto terhadap pengendalian pencemaran udara tersebut. Kedua apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Sawahlunto dalam melakukan pengawasan tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian dilakukan dengan metode yuridis empiris dengan meneliti bahan kepustakaan terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan wawancara. Kemudian, data yang didapat dianalisis scara kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Dari hasil penelitian bahwa pengawasan telah dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto yaitu berupa pengawasan langsung dan tidak langsung secara rutin, kemudian juga melakukan pembinaan terhadap PLTU Ombilin. Pengawasan langsung dilakukan secara periodik dan dadakan, sementara pengawasan tidak langsung merupakan pelaporan dokumen oleh PLTU Ombilin kepada Dinas terkait. Kendala yang dihadapi yaitu kewenangan yang tidak sepenuhnya ada di pemerintah kota, kemudian kurangnya personil pengawas dan kurangnya kesadaran hukum dari pihak PLTU, serta masyarakat yang kurang memahami dan menyadari langkah hukum yang harus ditempuh.
Perlindungan Hukum Atas Tanah Pusako Kaum dalam Keluarga yang Belum Terdaftar di Kota Pariaman Adryzeb Z, Glanovix; Warman, Kurnia; Rosari, Anton
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah merupakan sumber daya yang sangat penting dan bernilai ekonomi. Pemanfaatan Tanah dalam kegiatan usaha merupakan salah satu upaya pendorong pertumbuhan ekonomi. Pada UUPA memberikan kesempatan bagi orang perorangan ataupun badan usaha untuk memanfaatkan tanah untuk kegiatan usaha dengan diberikannya Hak Guna Usaha diatas Tanah Negara, maupun tanah dengan Hak Pengelolaan. Terhadap Pemanfaatan tanah dengan Hak Guna Usaha memiliki jangka waktu pemanfaatan yang dimana apabila telah berakhir maka tanah tersebut harus dikembalikan ke Negara dan negara akan mengelola kembali terkait pemberian hak kepada pihak yang mengurus baik itu memperpanjang atau memperbaharui hak tersebut. Salah satunya pada HGU No.1 di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat yang telah dikelola selama 30 tahun dan telah berakhir pada tahun 2018 namun pada tanah bekas HGU masih dikuasai dan dikelola oleh pemegang Hak terdahulu yaitu PT. Inang Sari dan sampai saat ini belum melakukan perpanjangan hak. Sehingga pengusahaan tanah yang telah lewat waktunya ini dapat dikategorikan suatu Perbuatan Melawan Hukum dan perlu sikap tegas dari Kementerian ATR/BPN dalam pemanfaatan atas tanah negara. Berdasarkan hal ini perlu diteliti apa saja hal yang menyebabkan bekas pemegang hak tidak melakukan perpanjangan hak, bagaimana pengawasan terhadap negara bekas hak, dan bagaimana proses pemberian hak diatas tanah bekas HGU, sehingga untuk menemukan jawaban dari permasalahan ini diperlukan suatu metode penelitian empiris guna melihat permasalahan hukum yang terjadi dilapangan apakah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian Empiris ini dilaksanakan dengan pendekatan deskriptif yang akan menggambarkan permasalahan yang terjadi secara rinci dengan penggunakan teori keadilan bagi pihak yang akan memanfaatkan tanah, teori kepastian hukum terkait jaminan dan perlindungan hukum bagi para pemegang hak agar terciptanya suatu rasa aman. pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan observasi lapangan yang akan di analisa secara kualitatif.
Recognition and Determination of Customary Forests by Indigenous Peoples in the West Sumatra Province Syofiarti
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 1 (2023): June
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/ejlj.v1i1.10

Abstract

Forests are a natural resource used by communities around the forest to support their lives, including the Customary Law Community or Masyarakat Hukum Adat (MHA). However, various tenurial conflicts are often encountered in forest utilization, such as claims over forest areas. The basis of the problem, which then causes the community around the forest, often conflicts with government policies. However, the issuance of Constitutional Court Decision No.35/PUU-X/2012 provides a form of recognition to MHA in managing forests and determines customary forests as the forest within the territory of MHA. This research will focus on two issues: first, how is the recognition and determination of customary forest by MHA after the presence of the Constitutional Court Decision No.35/PUU-X/2012. Second, how are efforts to recognize and determine customary forests through social forestry schemes in the Province of West Sumatra. To answer the focus of the study, this study used normative juridical research methods with descriptive research specifications and analyzed them through library research. The conclusion of this study is obtained.Forests are a natural resource used by communities around the forest to support their lives, including the Customary Law Community or Masyarakat Hukum Adat (MHA). However, various tenurial conflicts are often encountered in forest utilization, such as claims over forest areas. The basis of the problem, which then causes the community around the forest, often conflicts with government policies. However, the issuance of Constitutional Court Decision No.35/PUU-X/2012 provides a form of recognition to MHA in managing forests and determines customary forests as the forest within the territory of MHA. This research will focus on two issues: first, how is the recognition and determination of customary forest by MHA after the presence of the Constitutional Court Decision No.35/PUU-X/2012. Second, how are efforts to recognize and determine customary forests through social forestry schemes in the Province of West Sumatra. To answer the focus of the study, this study used normative juridical research methods with descriptive research specifications and analyzed them through library research. The conclusion of this study is obtained.
Disparity in Authority of the State Administrative Court and District Court in Adjudicating Certified Land Claims Kurniadi Ari; Darmini Roza; Syofiarti
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 2 (2023): December
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/vj3h5n02

Abstract

The title certificate over land is a form of State Administrative Decree, based on Article 1 number 3 of Law Number 9 of 2004 concerning the Second Amendment 2 to Law Number 5 of 1986 concerning the State Administrative Court. Related to that, if there are individuals and legal entities who object to the decision, the objection can be made through a lawsuit to the State Administrative Court based on the absolute compatibility of State Administrative Procurement. There are legal facts, the Sungai Full District Court of Jambi Province accepted, examined, tried and decided objections to the certification further in its decision stating that the certificates of the Defendants were invalid.
Strengthening Land Allocation Policies for Empowering Local Farmers in Palm Oil Plantations Waldani, Izmi; Amri, Fauzul; Halkis, Mhd; Andora, Hengki; Warman, Kurnia
Lex Publica Vol. 11 No. 1 (2024)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58829/lp.11.1.2024.248

Abstract

This study investigates the implementation of the obligation to allocate 20% of plantation land to farmers from a jurisdictional perspective by using a case study of PT. Wanasari Nusantara in Kuantan Singingi Regency, Riau Province. The obligation, stipulated under the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Number 26 of 2007, aims to empower local communities and foster regional economic development. Employing an empirical legal research methodology, this study analyzes legal frameworks and qualitative data gathered through stakeholder interviews. The findings indicate that the company has not fully complied with its obligations, largely due to inadequate oversight and a lack of transparency in the management and expansion of Land Use Rights (Hak Guna Usaha or HGU). From the perspective of spatial planning law, land allocation policies are vital to ensure equitable access to land resources. However, these policies require stronger regulatory frameworks and enforcement mechanisms to achieve their objectives. The study concludes by recommending a comprehensive revision of supervision mechanisms and an enhanced governmental role to ensure effective implementation of land allocation policies. This approach is essential for achieving distributive justice and promoting sustainable social and economic development.
Co-Authors A. Irzal Rias AA Sudharmawan, AA Abdhy Walid Siagian Adryzeb Z, Glanovix Afandi, Rio Agusvia Rahmi Yanti Alfarisi Putra, Dino Andini, Maysha Anisa Noverina Heriyus Anisa Rahman Anton Rosari Ardi Abbas Ardiansyah Putra Arfiani Arfiani Arief Wicaksana, Tegar Aulia Khairi, Fidela Azmi Fendri Bayu Rahmaddoni Beatrix Benni Dahlil Marjon Darmini Roza Darnis Darnis, Darnis Devia Rahma Pratisa Dian Mustika Eflinur Eflinur Elvardi, Jean Fadhilla Efriandini, Farah Fadila Rusyda Fahlevi Fahlevi Fahmi Akbar NR Faizatul Khairani Isman Fara Ditha Fatrianita Tambunan Fauzul amri Febriani, Diana Ferdi Ferdi Ferdi Ferdi, Ferdi Fithrina, Hendria Frenadin Adegustara Gusminarti, Gusminarti Hengki Andora Hengki Andora Hengky Andora Husni Muhammad Fakhruddin Ilham Yahya Imelda Hardi Indraddin Inggir Deviandari Ismansyah Ismansyah Jasim, Rahmi Kevin Muhammad Yades Khairani Khairani Kurnia Warman Kurniadi Ari Kurnianti, Dian Lesta, Arelita cheisya Lisa Medika Yati Lizty, Sheilla Luky Kurniawan M. Rizkal Al Amin M. Zaki Mardenis Mardenis Muhammad Halkis Muhammad Irvan Muhammad Suhani Muhammad Syarif Nadya Paramitha Neni Vesna Madjid Nisa Dewi Asmar Novi Alvionita NUR AINI Pujha Setiawan J Putra, Gustinof Hase Rahayu Triningsih, Puja Rahman, Richi Rembrandt Rembrandt Retno Anggraini Reza Sri Maulani Romi Romi, Romi Rosari, Anton Saldi Isra Sari Wulan Sofyan, Syofirman Sri Arnetti Steffi Zafia Furqan Sucy Delyarahmi Suhendar Suhendar Suti Rahmi, Aidhil Syofirman Syofyan Tia Rahmatika Hakim Titin Fatimah Titin Fatimah Titin Fatimah Vorry Rahmad Waldani, Izmi Wetria Fauzi Yasniwati, Yasniwati Yaswirman, Yaswirman Yoserwan Yoserwan Yudha, Unggul Hangga Yuslim Yuslim Yuslim Yuslim Zefrizal Nurdin, Zefrizal Zulfitri, Amelia