Claim Missing Document
Check
Articles

Revitalization of Village-Owned Enterprises to Strengthen the Community Economy in Indonesia: Between Policy and Prosperity Satoto, Sukamto; Nuriyatman, Eko; Mushawirya, Rustian; Mujib, M. Misbahul; Haq, Muhammad Izzul
Jambe Law Journal Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Jambi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/home.v7i2.364

Abstract

Indonesian president-elect, Prabowo Subianto, has emphasized his vision through Astacita, continuing President Joko Widodo’s Nawacita concept. The primary focus is on village development and community economic empowerment to reduce inequality and poverty. This study employs a qualitative descriptive approach, analyzing legal data, regulations, and philosophical, political, and economic perspectives related to Village-Owned Enterprises (BUMDes). The main objective is to explore the urgency of revitalizing BUMDes to encourage village development, improve the local economy, and align with policies aimed at fostering community-based welfare.  The Village Law strengthens the role of villages in development, with BUMDes acting as a key driver of the village economy. However, BUMDes faces challenges in management and competitiveness. To address this, revitalization and collaboration are necessary to increase productivity, leverage local potential, and support community welfare. The government must enhance policies, improve management capacity, and protect BUMDes from harmful competition. Digitalization and synergy between villages also present solutions to bolster the village economy in the Industry 4.0 era.  BUMDes plays a crucial role in boosting the village economy based on local potential, but participatory, transparent, and professional management is essential for its independent development. Strengthening subsidiarity and village authority accelerates sustainable development, in line with global trends in enhancing local governance and village economic autonomy. The revitalization of BUMDes is a key strategy for improving the village economy through the optimization of village funds and digitalization. Addressing management challenges requires enhanced capacity for village officials, strict supervision, and inclusive policies to foster sustainable economic growth and community welfare
URGENSI PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DEEPFAKE MELALUI ARTFICIAL INTELIGENCE (AI) DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA Nur Haida, Rendi Syaputra; Nuriyatman, Eko
Jurnal Hukum Respublica Vol. 24 No. 01 (2024): Jurnal Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v24i01.23327

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan hukum yang lebih spesifik untuk melindungi korban dari penyalahgunaan teknolgi deepfake di indonesia khususnya dari perspektif hukum pidana. Dalam era teknologi yang semakin canggih, Artificial intelligence (AI) telah menjadi salah satu ancaman serius bagi keamanan dan privasi setiap orang. Salah satunya yaitu deepfake AI yang merupakan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk membuat, menggabungkan, dan menempatkan gambar atau video atau audio untuk memanipulasi dan menghasilkan konten palsu. Dalam hal ini pemerintah belum membuat dan memiliki aturan khusus mengenai kejahatan AI ini, semakin banyak korban dan pelaku kejahatan tetapi aturan masih kabur. UU Pornografi, UU Perlindungan Data Pribadi, UU Informasi dan Transaksi Elektronik hanya sebatas pencegahan saja dan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis regulasi yang ada dan memahami bagaimana hukum dapat melindungi korban penyalahgunaan deepfake. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundangundangan, perbandingan, dan analisis konseptual untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang ada.
Development and Implementation of a Web-Based Journal Management System to Enhance Accreditation and Quality Evaluation Kamid, Kamid; Abrar, Mukhlash; Kurniawan, Dwi Agus; Nuriyatman, Eko
Journal Evaluation in Education (JEE) Vol 6 No 1 (2025): January
Publisher : Cahaya Ilmu Cendekia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37251/jee.v6i1.1467

Abstract

Purpose of the Study: This study aims to explore the role and importance of a dedicated journal management website in facilitating the organization, monitoring, and evaluation of journal development at Jambi University. The focus is on how this digital platform can improve journal accreditation processes and overall management efficiency. Methodology: The research adopts a qualitative approach, utilizing focused interviews with 20 respondents from the journal management team at Jambi University. A purposive sampling method was employed to ensure that participants had relevant experience in journal management. Data were collected through in-depth interviews and analyzed to identify common themes related to the challenges and benefits of using a centralized journal management platform. Main Findings: The findings reveal that the implementation of a dedicated journal management website is crucial in supporting the accreditation and development process. Respondents highlighted that such a platform simplifies tracking journal progress, facilitates communication and collaboration among team members, and provides an organized structure for managing evaluation and feedback. The website also enables the team to systematically monitor the quality of journals, helping them meet national and international accreditation standards more efficiently. Novelty/Originality of the Study: This study introduces an innovative approach to managing academic journals through a specialized digital platform, addressing a critical gap in traditional journal management practices. The proposed website not only enhances administrative efficiency but also serves as a strategic tool for continuous quality improvement and collaborative evaluation, ultimately raising the university’s research profile on a broader scale.
Kendala Administratif dan Koordinasi dalam Implementasi Kebijakan Kewarganegaraan di Indonesia Nuriyatman, Eko; Ruswandi , Melia Rizki; Fatimah, Siti
Jurnal Citizenship Virtues Vol. 5 No. 1 (2025): Penguatan Nilai-Nilai Demokrasi, Kewarganegaraan, dan Kearifan Lokal dalam Era
Publisher : LPPM STKIP Kusuma Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37640/jcv.v5i1.2272

Abstract

Kewarganegaraan merupakan elemen vital dalam sistem negara hukum yang menghubungkan hak dan kewajiban individu dengan negara. Regulasi mengenai penegakan hak kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang mencakup keseluruhan aspek sesuai dengan konstitusi. Pada era otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan kewarganegaraan, namun seringkali ada perbedaan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah yang menyebabkan kesenjangan dalam perlindungan hak warga negara. Metode yang digunakan dalam artikel ilmiah ini adalah metode penelitian normatif, yang mana menganalisis kesesuaian kebijakan kewarganegaraan dengan peraturan perundang-undangan serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menegakkan hak kewarganegaraan. Kesimpulan artikel ini menunjukkan bahwa perbedaan pelaksanaan kebijakan kewarganegaraan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia dipengaruhi oleh kewenangan, faktor lokal, sosial, budaya, dan infrastruktur. Maka kendala dalam kebijakan kewarganegaraan di Indonesia mencakup perbedaan prioritas, tumpang tindih kewenangan, serta kurangnya regulasi yang seragam, yang memerlukan koordinasi, pengawasan, pelatihan, dan harmonisasi kebijakan untuk memastikan penerapan yang adil dan merata.
Konsep Pelayanan Publik Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal) Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Regulasi Putri Ayu, Endang; Nuriyatman, Eko
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v2i3.11358

Abstract

Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan atau melayani keperluan orang (masyarakat) yang mempunyai kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tata cara yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan instrumen regulasi yang berlaku. Artikel ini akan membahas bagaimana regulasi tentang penyelenggaraan pelayanan publik pada masa pandemi Covid-19 diera new normal. penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diamati. Kesimpulan dari artikel ini yaitu: Pertama, komponen standar pelayanan publik yang terdapat pada UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik harus dapat disesuaikan dengan kondisi new normal. kedua, pemerintah daerah harus menindaklanjuti keputusan pemerintah tingkat pusat yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan publik diera new normal sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik di daerah masing-masing.
Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kota Jambi Yuhana, Ersa; Budhiartie, Arrie; Nuriyatman, Eko
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 3 No. 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v3i1.11379

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk memaparkan tentang kualitas pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dan menggunakan data primer dan data sekunder dengan pendekatan analisis deskriptif. Adapun yang menjadi latar belakang penulisan ini terjadi dikarenakan masih banyak di temukannya pelayanan yang kurang maksimal dan bahkan masih banyak terdapat penyimpangan-penyimpangan yang di lakukan baik petugas itu sendiri maupun oleh masyarakatnya. Meskipun pemerintah telah merancang peraturan perundang-undangan terkait prosedur yang harus di taati oleh semua pihak, namun ternyata hal tersebut belum mampu mengatasi masalah yang terjadi. Beberapa permasalahan tersebut di sebabkan karena minimnya pengawasan, kurang ketatnya sistem pengendalian kinerja petugas dan lain sebagainya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan peran pemerintah dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pembuatan Surat Izin Mengemudi serta didukung dengan cara menerapkan asas transparansi agar sistem dan prosedur penyelenggaraan pelayanan tersebut dapat di ketahui oleh seluruh lapisan masyarakat.
PEMBUKAAN RAHASIA MEDIS PASIEN COVID-19 SEBAGAI IMPLEMENTASI DI ERA NEW NORMAL DALAM PELAYANAN KESEHATAN Eria Blencisca, Tara; Nuriyatman, Eko
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 2 No. 2 (2021): Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v2i2.11402

Abstract

Dalam era modern seperti sekarang ini, semua hal menjadi layak untuk dikonsumsi termasuk informasi kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan dikenal adanya rahasia medis pasien, rahasia medis pasien berisi data pribadi kesehatan seseorang yang termsuk informasi yang dikecualikan untuk dapat dibuka kepada public. Namun, dalam situasi pandemic seperti sekarang segala informasi di bidang kesehatan sangat diperlukan untuk mengatasi penyebaran virus Covid-19, dalam hal ini tidak terkecuali informasi tentang rahasia medis seseorang. Dari artikel ini dapat diketahui bahwa ternyata rahasia medis seseorang dapat dibuka kepada public, hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran virus Covid-19. Undang-Undang tentang Kesehatan dan Praktek Kedokteran memberikan pengecualian terhadap kerahasian data pasien apabila berhubungan dengan kepentingan umum maka kerahasiaan pasien dapat dibuka kepada public. Namun, keterbukaan rahasia medis pasien Covid-19 hanya sebatas identitas lengkap sepeti nama dan alamat sebagai syarat untuk mengetahui contact tracing pasien, sedangkan mengenai riwayat penyakit yang selama ini dialami oleh pasien tetaplah menjadi ranah hukum private antara pasien dan pemberi pelayanan kesehatan, sehingga tidak dibenarkan bagi masyarakat umum untuk menyebarluaskan informasi mengenai riwayat kesehatan pasien Covid-19.
PENGATURAN PEMBANGUNAN RUMAH DAN TOKO ATAU RUKO DI KOTA JAMBI BERDASARKAN KONSEP TATA RUANG PERKOTAAN Afriyana Usman, Nursina; Fanny Inayah, Rts.; Nuriyatman, Eko
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 2 No. 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v2i1.11454

Abstract

Artikel ilmiah ini membahas mengenai Pengaturan Pembangunan Rumah dan Toko atau Ruko di Kota Jambi berdasarkan konsep Tata Ruang Perkotaan. Permasalahan yang di bahas dikarenakan banyaknya bangunan rumah dan toko atau ruko yang pemanfaatan kurang efektif dan efisien serta letaknya yang sering kali tidak sesuai dengan konsep Tata Ruang Perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui peraturan pembuatan izin mendirikan bangunan rumah dengan toko atau ruko berdasarkan konsep tata ruang wilayah perkotaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang mengkaji adanya kekosongan hukum, konflik hukum, dan/atau ketidak jelasan/kekaburan suatu norma hukum, isu hukum atas penelitian ini adalah kekaburan hukum atau yang biasa disebut dengan ketidak jelasan suatu aturan. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menujukkan bahwa adanya ketidak jelasan norma tentang izin mendirikan bangunan ruko berdasarkan konsep tata ruang wilayah perkotaan. Sebagaimana yang tercantum di dalam rangkuman pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa ruang kawasan metropolitan dan/atau kawasan megapolitan harus memuat tujuan, arah kebijakan, startegi penataan ruang, rencana struktur ruang kawasan, rencana pola, arah pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang serta sanksi. Namun, kenyataanya dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 tidak ada penjelasan atau pasal terkait dengan arahan seperti dalam Undang-Undang Tata Ruang, yaitu terkait seperti apa izin lokasi, lokasi seperti apa yang tidak membahayakan atau yang tidak menimbulkan gangguan kepada masyarakat serta tidak adanya arahan penempatan lokasi yang baik dan benar.
PROTOKOL NOTARIS SEBAGAI ARSIP VITAL NEGARA DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Mulia, Jingga; Rahmi, Elita; Nuriyatman, Eko
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 3 No. 3 (2022): Oktober 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v3i3.18903

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengembangkan pemikiran hukum lebih mendalam tentang arti penting protokol notaris sebagai arsip negara di indonesia. Sebagai arsip negara, dalam Undang-Undang Kearsipan tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang protokol notaris dan protokol notaris sebagai arsip negara tidak pula diatur secara detail dalam UUJN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dari hasil penelitian, diketahui bahwa protokol notaris merupakan alat bukti yang sempurna karena baik pejabat maupun isi dari aktanya langsung ditentukan oleh undang-undang, dan Protokol notaris jika dikaitkan dengan Undang-Undang Kearsipan merupakan jenis arsip negara yang bersifat dinamis vital. Korelasi antara Undang-Undang Kearsipan dengan UUJN saling berkaitan satu sama lainnya walaupun tidak ada satupun pasal yang membahas tentang protokol notaris.
Peran Hukum dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lahan Gambut Nuriyatman, Eko; Budhiartie, Arrie; Amir, Latifah
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 2 (2025): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i2.11857

Abstract

This article aims to evaluate the effectiveness of the implementation of legislation in the management and protection of peatlands in Tanjung Jabung Timur Regency, as well as to identify the main obstacles and legal strategies that can be applied to overcome them. The background of the issue highlights that peatlands have significant ecological functions, particularly in maintaining environmental balance and mitigating climate change. Their existence faces serious threats due to land conversion, fires, and uncontrolled exploitation. The urgency of this research lies in the need to review the effectiveness of the regulations that have been implemented to ensure the sustainability of the peatland ecosystem functions, as well as the balance between utilization and environmental conservation. This research adopts a normative juridical approach with a descriptive-analytical method. The data used consists of secondary data obtained through a literature study of legislation, court decisions, scientific journals, and relevant policy documents. The novelty of this study lies in its specific focus on examining the implementation of legal regulations in peatland management in Tanjung Jabung Timur Regency, differing from previous studies that have been more general at the national level. The research findings indicate that the main obstacles in the implementation of peatland management laws include weak law enforcement, regulatory overlaps, conflicts of interest, and low public legal awareness. To address these challenges, optimal strategies are required, including strengthening coordination among state institutions, harmonizing regulations, enforcing strict sanctions, and utilizing technology for monitoring and law enforcement. With these strategies, it is expected that a balance between the utilization and protection of peatlands can be achieved in accordance with the principles of sustainable development.   Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan perlindungan lahan gambut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta mengidentifikasi hambatan utama dan strategi hukum yang dapat diterapkan guna mengatasinya. Latar belakang permasalahan menunjukkan bahwa lahan gambut memiliki fungsi ekologis yang signifikan, terutama dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Keberadaannya menghadapi ancaman serius akibat konversi lahan, kebakaran, serta eksploitasi yang tidak terkendali. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya peninjauan efektivitas regulasi yang telah diterapkan untuk memastikan keberlanjutan fungsi ekosistem gambut serta keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis.  Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya yang secara spesifik menelaah implementasi hukum dalam pengelolaan lahan gambut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berbeda dari kajian sebelumnya yang lebih bersifat umum pada tingkat nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam implementasi hukum pengelolaan lahan gambut meliputi lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih regulasi, konflik kepentingan, serta minimnya kesadaran hukum masyarakat. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan strategi optimal berupa penguatan koordinasi antar lembaga negara, harmonisasi regulasi, penerapan sanksi tegas, serta pemanfaatan teknologi dalam pengawasan dan penegakan hukum. Dengan strategi ini, diharapkan keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan lahan gambut dapat terwujud sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.