Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.026
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Jurnal Selat Jurnal Hukum Respublica Jambe Law Journal Bina Hukum Lingkungan Recital Review Riau Journal of Empowerment Jurnal Sains Sosio Humaniora WAJAH HUKUM Jambura Law Review Jurnal Yuridis JURNAL USM LAW REVIEW Mendapo: Journal of Administrative Law DATIN LAW JURNAL Journal Evaluation in Education (JEE) Administrative and Environmental Law Review AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Citizenship Virtues Bina Hukum Lingkungan Trunojoyo Law Review Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Riau Law Journal Jurnal Karya Abdi Masyarakat Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan Universitas Jambi JURNAL PENGABDIAN PENDIDIKAN MASYARAKAT (JPPM) JUDGE: Jurnal Hukum Journal of Constitutional Law Society (JCLS) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Lareh Law Review Mimbar Administrasi Indonesian State Law Review (ISLRev) JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Melayunesia Law Indonesian Climate Justice Review Indonesian Court and Justice Review Indonesian Minority Justice Review Lentera Masyarakat Hukum Contemporary Issues on Indonesian Human Rights Law and Policy
Eko Nuriyatman
Faculty Of Law, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 64 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 64 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Penerapan Norma Hukum Administrasi Negara dalam Penentuan Status Kegawatdaruratan Pasien BPJS Kesehatan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chika Alda; Arrie Budhiartie; Eko Nuriyatman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2593

Abstract

Penentuan status kegawatdaruratan pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD) merupakan pintu masuk penentuan hak atas pelayanan medis dan penjaminan pembiayaan oleh BPJS Kesehatan. Dari perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN), keputusan administrasi yang mempengaruhi hak publik harus memenuhi asas legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, dan tidak diskriminatif. Penelitian ini bertujuan (1) menganalisis penerapan norma HAN dalam proses penentuan status kegawatdaruratan pasien peserta BPJS di IGD RSUD; (2) mengidentifikasi hambatan hukum-administratif; dan (3) merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat kepastian hukum dan perlindungan hak pasien. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dikombinasikan kajian pustaka dan studi kasus sekunder. Hasil menunjukkan bahwa meskipun terdapat payung hukum memadai (Permenkes No.47/2018; UU No.25/2009; UU No.24/2011), praktik implementatif di RSUD seringkali menempatkan verifikasi administratif (SEP) pada posisi yang menghambat tindakan penyelamatan, terdapat variabilitas interpretasi kriteria kegawatdaruratan, dan dokumentasi yang tidak memadai menyebabkan pengembalian klaim. Dari sisi HAN, persoalan muncul pada aspek kepastian hukum, akuntabilitas administrasi, dan nondiskriminasi pelayanan. Rekomendasi mencakup harmonisasi SOP IGD berbasis hukum, pelatihan hukum administratif untuk tenaga front-line, integrasi sistem IT (electronic SEP), serta mekanisme audit dan penyelesaian sengketa administratif.
Akuntabilitas Administrasi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes): - Vien Cladya Nabila; Arrie Budhiartie; Eko Nuriyatman
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1713

Abstract

Akuntabilitas administrasi pemerintah desa merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang efektif membutuhkan sistem administrasi yang tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat akuntabilitas administrasi pemerintah desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBDes. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di beberapa desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas administrasi pemerintah desa masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa, rendahnya pemahaman terhadap regulasi keuangan desa, dan kurang optimalnya sistem pengawasan internal. Meskipun demikian, terdapat praktik-praktik baik berupa keterbukaan informasi publik, pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa, dan penerapan sistem informasi keuangan desa yang mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Faktor kunci dalam penguatan akuntabilitas administrasi meliputi peningkatan kompetensi aparatur desa, penguatan regulasi dan pengawasan, serta optimalisasi teknologi informasi untuk mendukung pencatatan dan pelaporan keuangan desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas administrasi pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes bukan hanya persoalan teknis administrasi, tetapi juga mencakup dimensi etika, politik, dan partisipasi masyarakat. Dengan meningkatkan kualitas administrasi, diharapkan pengelolaan APBDes dapat lebih efektif, transparan, serta sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Implikasi dari penelitian ini dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan bagi pemerintah daerah dan pusat dalam merumuskan program pembinaan dan pengawasan yang lebih tepat sasaran terhadap pengelolaan keuangan desa..
PERAN PELAYANAN PUBLIK PENDIDIKAN DALAM PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN BERKUALITAS DI DAERAH TERPENCIL Dilla Puspita Sari; Arrie Budhieartie; Eko Nuriyatman
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1714

Abstract

Pelayanan publik dalam sektor pendidikan di Indonesia masih mengalami ketidakmerataan akses, terutama di lokasi terpencil, yang disebabkan oleh faktor geografis, fasilitas belajar yang kurang memadai, minimnya tenaga pengajar berkualitas, keterbatasan ekonomi masyarakat, dan perhatian pembangunan yang lebih terfokus pada daerah perkotaan. Akibatnya, anak-anak di wilayah pedesaan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas, sehingga menghambat pemerataan hak pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia yang seimbang. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi peran layanan publik pendidikan dalam menciptakan akses pemerataan pendidikan yang berkualitas di daerah yang terpencil, dengan fokus pada konsep dan prinsip layanan publik, bentuk serta mekanisme penyelenggaraannya, kendala yang dihadapi, serta kontribusinya dalam memperkuat kebijakan untuk memastikan hak masyarakat atas pendidikan yang setara dan berkualitas. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan studi literatur sebagai dasar utama, dengan menganalisis dan menggabungkan hasil dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, artikel penelitian, serta karya akademik yang relevan. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan publik memiliki peran penting dalam meningkatkan akses ke wilayah terpencil dengan menyediakan infrastruktur yang memadai, pelatihan guru secara berkelanjutan, pemberian beasiswa dan bantuan finansial, serta peningkatan prestasi siswa melalui metode pembelajaran yang inovatif. Prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, dan keadilan harus diterapkan untuk mengatasi kendala seperti ketidaksetaraan ekonomi dan teknologi. Upaya pemerintah daerah, kerjasama dengan sektor swasta dan masyarakat, serta kampanye kesadaran dapat memperbaiki kualitas pendidikan, menyesuaikan dengan kebutuhan setempat, dan mendukung keberlangsungan sistem pendidikan yang adil di seluruh Indonesia.
Development and Implementation of a Web-Based Journal Management System to Enhance Accreditation and Quality Evaluation Kamid Kamid; Mukhlash Abrar; Dwi Agus Kurniawan; Eko Nuriyatman
Journal Evaluation in Education (JEE) Vol 6 No 1 (2025): January
Publisher : Cahaya Ilmu Cendekia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37251/jee.v6i1.1467

Abstract

Purpose of the Study: This study aims to explore the role and importance of a dedicated journal management website in facilitating the organization, monitoring, and evaluation of journal development at Jambi University. The focus is on how this digital platform can improve journal accreditation processes and overall management efficiency. Methodology: The research adopts a qualitative approach, utilizing focused interviews with 20 respondents from the journal management team at Jambi University. A purposive sampling method was employed to ensure that participants had relevant experience in journal management. Data were collected through in-depth interviews and analyzed to identify common themes related to the challenges and benefits of using a centralized journal management platform. Main Findings: The findings reveal that the implementation of a dedicated journal management website is crucial in supporting the accreditation and development process. Respondents highlighted that such a platform simplifies tracking journal progress, facilitates communication and collaboration among team members, and provides an organized structure for managing evaluation and feedback. The website also enables the team to systematically monitor the quality of journals, helping them meet national and international accreditation standards more efficiently. Novelty/Originality of the Study: This study introduces an innovative approach to managing academic journals through a specialized digital platform, addressing a critical gap in traditional journal management practices. The proposed website not only enhances administrative efficiency but also serves as a strategic tool for continuous quality improvement and collaborative evaluation, ultimately raising the university’s research profile on a broader scale.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Inovasi Berbasis Ekologi Administrasi di Indonesia Jein Lusiana Togatorop; Eko Nuriyatman; Arrie Budhiartie
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 22 No. 2 (2025): Oktober : Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v22i2.3363

Abstract

Public service is a tangible manifestation of the state's function in meeting the needs and basic rights of the community but, in practice, public services in Indonesia still face various challenges such as rigid bureaucracy, low quality of services, and weak coordination between institutions. The ecological approach to administration exists as a new paradigm that emphasizes the interrelationships between bureaucratic structures, the social environment, culture and Natural Resources.The development of public services through an ecological perspective in Indonesia emphasizes the importance of conformity between the bureaucratic system and the conditions of the social environment in order to create adaptive, participative, and sustainable public services. This method used is a descriptive qualitative study by examining a variety of legal literature, as well as the practice of service innovation in some in Indonesia.Public service innovation based on ecology administration is able to create harmony between government, society and the environment and encourage the creation of adative governance and responsive to local needs through this application to strengthen collaboration across several sectors.
Sosialisasi Peran BUMDes sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Fitria Fitria; Eko Nuriyatman; Syamsir Syamsir; Lili Naili Hidayah; Latifah Amir
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 4 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 4 April - Juni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i4.6109

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas masyarakat dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi desa di Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dan persuasif melalui model attention, interest, desire, action yang dilaksanakan melalui tahapan survei awal, sosialisasi, diskusi partisipatif, implementasi program, pendampingan, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan program, Badan Usaha Milik Desa belum berjalan optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya kapasitas manajerial, rendahnya pemahaman regulasi, serta minimnya pemanfaatan potensi lokal dan teknologi. Setelah kegiatan dilaksanakan, terjadi peningkatan pemahaman hukum masyarakat, kapasitas pengelola dalam manajemen usaha, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Muncul inovasi usaha berbasis potensi lokal dan peningkatan kapasitas digital dalam pemasaran produk desa. Secara keseluruhan, kegiatan ini membuktikan bahwa sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan secara terintegrasi efektif dalam memperkuat kapasitas kelembagaan Badan Usaha Milik Desa dan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.
State Asset Management in the Framework of Good Governance and International Law for Sustainable Development Syamsir, Syamsir; Nuriyatman, Eko; Saraya, Sitta; Arifin, Firdaus; Qutieshat, Enas
Jambura Law Review VOLUME 8 NO. 1 JANUARY 2026
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jlr.v1i1.30817

Abstract

State asset management is a core function of public law through which the State exercises authority over public resources to support sustainable development. In modern international legal discourse, state assets are no longer viewed merely as economic tools but as legal objects governed by international obligations and good governance principles. This article examines the international legal framework on state asset management and its relevance to strengthening asset governance in Indonesia using a normative legal research approach that analyzes both international and national legal instruments, with particular attention to the interaction between soft law and hard law. It reviews key frameworks such as the Sustainable Development Goals, the Paris Agreement, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and the United Nations Convention against Corruption, and evaluates their alignment with Indonesia’s domestic regulations through library research and qualitative analysis using systematic and teleological interpretation. The study finds that while soft law provides important normative guidance for sustainability-oriented governance, excessive reliance on non-binding mechanisms risks weakening legal certainty and accountability; therefore, binding regulations grounded in good governance principles transparency, accountability, public participation, and the rule of law are essential to ensure that state assets function effectively as instruments of sustainable development. From an ius constituendum perspective, aligning international commitments with enforceable domestic law is necessary to protect public interests, ensure intergenerational equity, and promote sustainable national development.
Harmonization of Customary Law and Investment Policy in Indonesian Indigenous Natural Resource Governance Pahlefi Pahlefi; Eko Nuriyatman; Lili Naili Hidayah; Rika Lestari; Waleed Eid M Aldhafeeri; Khalid Saleh Y Alammari
TRUNOJOYO LAW REVIEW Vol 8, No 2 (2026): August
Publisher : Faculty of Law Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/tlr.v8i2.33687

Abstract

Agrarian conflicts in Indonesia show the limitations of formal legal approaches in accommodating the rights of indigenous peoples, especially in the context of land-based investment expansion. This article analyzes the interaction between customary norms and investment-based governance of natural wealth through a case study of Jelutih Village, Jambi Province. This study aims to identify the gap between normative recognition and implementive practice, as well as to formulate a more inclusive governance model. This study uses a qualitative approach, with normative juridical methods, strengthened by conceptual analysis and a literature review. The findings show that legal recognition of indigenous peoples remains partial and has not been integrated into resource management operational mechanisms, thereby triggering tenure conflicts and weakening the bargaining position of local communities in the face of investment actors. The novelty of this article lies in the development of an operational legal pluralism framework through three key dimensions, namely: first, the recognition of the collective rights of indigenous peoples; second, the application of the principle of Free, Prior and Informed Consent (FPIC) in the investment process; and third, fair and sustainable distribution of benefits. This framework shifts the position of indigenous peoples from policy objects to major actors in natural resource governance. This article contributes to strengthening the discourse of legal pluralism by offering an integrative model relevant to agrarian policy reform and resource governance at the local and national levels.
Administrative Law Analysis of Governmental Supervision over Online Transportation Application Companies in Indonesia Hanifatul Fauziah; Eko Nuriyatman; Rustian Mushawirya
Melayunesia Law Vol. 10 No. 1 (2026): Melayunesia Law
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/twkpn143

Abstract

The rapid growth of online transportation services has transformed the governance of transportation by placing application companies in a strategic position that influences operational standards, service quality, and the relationship between drivers and users. However, the regulatory framework governing governmental supervision of these companies remains unclear, particularly regarding the legal status of application companies as objects of administrative supervision and the mechanisms for enforcing compliance. This study aims to analyze the regulation of governmental supervision and the implementation of supervisory mechanisms over online transportation application companies from the perspective of Administrative Law. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The findings reveal that the Minister of Transportation Regulation Number 12 of 2019 imposes various obligations on application companies, including safety, security, and service responsibilities, yet fails to explicitly designate them as subjects of governmental supervision. This regulatory ambiguity creates legal uncertainty and weakens the effectiveness of supervision. Furthermore, the existing supervisory framework lacks clear procedures, evaluation standards, follow-up measures, and administrative sanctions, resulting in ineffective enforcement. The novelty of this study lies in its examination of online transportation application companies as subjects of administrative supervision and in its identification of the inconsistency between regulatory obligations and supervisory authority within the existing legal framework. The study argues that a comprehensive reconstruction of supervisory norms and enforcement mechanisms is necessary to ensure legal certainty, accountability, and effective governance of online transportation services in accordance with the principles of Administrative Law.
Pendaftaran Tanah sebagai Langkah Menuju Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Milik Pahlefi Pahlefi; Lili Naili Hidayah; Eko Nuriyatman; Sulhi M. Daud Abdul Qadir; Windarto Windarto
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 4 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 4 April - Juni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i4.5786

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk memaparkan dan menganalisis beberapa masalah yang di terkait dengan pendaftaran tanah. kegiatan ini dilakukan di Kantor Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Ini merupakan pengabdian kepada masyarakat. Setelah acara sosialisasi, ada 50 (lima puluh) orang yang hadir. Mereka termasuk Camat Sungai Gelam, kepala desa di lingkungan Kecamatan Sungai Gelam, pengurus Badan Usaha Milik Desa, dan anggota masyarakat lokal. Kegiatan sosialisasi terjadi melalui diskusi dan pendapat antara anggota tim dan individu yang hadir. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sangat erat hubungannya antara pendaftaran tanah dan kepastian hukum. Proses pendaftaran tanah mengakui dan melindungi hak kepemilikan tanah secara legal dengan memberikan sertifikat tanah sebagai bukti hukum. Kepastian hukum memberikan pemilik tanah rasa aman yang lebih besar, meningkatkan keamanan mereka, dan memberikan akses ke berbagai sumber keuangan. Sebaliknya, kepastian hukum yang diberikan oleh pendaftaran tanah memberikan manfaat umum bagi masyarakat. Transparansi dan keteraturan dalam pendaftaran tanah mencegah konflik agraria dan memudahkan pengelolaan lahan oleh pemerintah, yang pada gilirannya membantu pembangunan infrastruktur dan perencanaan tata ruang yang lebih baik. Oleh karena itu, untuk menciptakan ketertiban dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan serta menumbuhkan kepercayaan publik terhadap hukum pertanahan di Indonesia, sistem pendaftaran tanah yang transparan, efektif, dan akuntabel sangat penting.
Co-Authors Afif Syarif Afriyana Usman, Nursina Agus Irawan Amelia Amiluddin Amiluddin Andry Wikra Wardhana Mamonto Ardiyanti, Dwi Arrie Budhiartie Arrie Budhiartie Arrie Budhiartie Arrie Budhieartie Arrie Budhieartie Ashilsyah, Maulidhiyo Aprarel Budi Setiawan Chika Alda Dessy Rakhmawati Dilla Puspita Sari Dilla Puspita Sari Dita Rizqi Adelia Dwi Agus Kurniawan Dwi Arita Deli, Mutia Dwi Suryahartati Elita Rahmi Eria Blencisca, Tara Fauzi Syam Firdaus Arifin, Firdaus Firdaus, Arifin Fitria Fitria Fitria Fitria Fitria Fitria Fitria Hanif Hardianto Hanifatul Fauziah Hapsa Hapsa Haq, Muhammad Izzul Hartati Hartati Hartati Hartati Hartinie Abd Aziz Haryadi Haryadi Helmi Helmi Ismi Fadjriah Hamzah Ivan Fauzani Raharja Izzati, Tazkiya Isya Jein Lusiana Togatorop Kadir, Nor Aida binti Ab Kamid, Kamid Khalid Saleh Y Alammari Kurnia Putra, Akbar Latifah Amir Latifah Amir Lili Naili Hidayah Lili Naili Hidayah Lili Naili Hidayah Melia Rizki Ruswandi Melia Rizki Ruswandi Mujib, M Misbahul Mukhlash Abrar Mulia, Jingga Muskibah Muskibah Naili Hidayah , Lili Nisa, Firda Khoirun Nur Haida, Rendi Syaputra Nuruzzaman MS Pahlefi . Permatasari, Bunga Permatasari, Bunga Purwaningdyah Purwaningdyah Putri Ayu, Endang Qutieshat, Enas Rahardja, Ivan Fauzani Rahayu Repindowaty Harahap Rahayu Repindowaty Harahap Rahmad Hendra Ratna Dewi Ratna Dewi Rena Yulia Ridwan Arifin Ridwan Arifin Rika Lestari Rodiyah - Rosis Manita Rts. Fanny Inayah Rustian Mushawirya Saputra , Benny Saraya, Sitta Shofriya Qonitatin Abidah Siti Fatimah SITTA SARAYA Sitta Saraya Sri Wahyu Kridasakti Sukamto Satoto Sulhi M. Daud Abdul Qadir Syamsir Syamsir Syamsir Syamsir Syurpana Nofanda Taefur, Mohamad Azkal Tajudeen Sanni Trias Hernanda Usman Usman Vien Cladya Nabila Vien Cladya Nabila Wahyu Nugroho Waleed Eid M Aldhafeeri Wedhatami, Bayangsari Wendhy Yanuar Prathama Widya Cholid Wahyudin Windarto Windarto Yuhana, Ersa Yuherman Yuherman Zulham Adamy