Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.349
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Jurnal Selat Jurnal Hukum Respublica Jambe Law Journal Bina Hukum Lingkungan Recital Review Riau Journal of Empowerment Jurnal Sains Sosio Humaniora WAJAH HUKUM JURNAL USM LAW REVIEW Mendapo: Journal of Administrative Law DATIN LAW JURNAL Administrative and Environmental Law Review AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Citizenship Virtues Bina Hukum Lingkungan Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Riau Law Journal Jurnal Karya Abdi Masyarakat Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan Universitas Jambi JURNAL PENGABDIAN PENDIDIKAN MASYARAKAT (JPPM) JUDGE: Jurnal Hukum Journal of Constitutional Law Society (JCLS) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Journal of Law and Legal Reform Indonesian State Law Review (ISLRev) JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)
Eko Nuriyatman
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 50 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 50 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PROSPEKTIF OMNIBUS LAW BIDANG SUMBER DAYA ALAM Rahmi, Elita; Mushawirya, Rustian; Nuriyatman, Eko
Bina Hukum Lingkungan Vol. 5 No. 2 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 2, Februari 2021
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.957 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji prospektif model pengaturan Sumber Daya Alam, yang dapat menjadi umbrella act dan keterpaduan dalam menyatukan kebijakan Sumber Daya Alam (kelembagaan), sehingga terbentuk sinergi pengelolaan Sumber Daya Alam guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang dapat memotret tindakan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep serta pendekatan prospektif, dengan didasari kuesioner yang menjadi bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan, pengaturan Sumber Daya Alam yang ditemui dalam banyak peraturan perundang-undangan menjadi penyebab kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang tidak terkendali karena konflik norma yang tidak terhindarkan. Model harmonisasi perundangundangan bidang Sumber Daya Alam dalam wujud omnibus law wajahnya tumpang tindih perlu diakhiri. Saatnya pengaturan dan kelembagaan Sumber Daya Alam segera dirampingkan dalam suatu kelembagaan yang terpadu, sehingga koordinasi kebijakan bidang ekologi, ekonomi dan sosial dapat terawasi melalui sistem pembangunan berkelanjutan. Sinergi kebijakan Sumber Daya Alam akan mempercepat proses pembangunan dan meminimalisir konflik serta sengketa bidang Sumber Daya Alam.
PROSPEKTIF OMNIBUS LAW BIDANG SUMBER DAYA ALAM Rahmi, Elita; Mushawirya, Rustian; Nuriyatman, Eko
Bina Hukum Lingkungan Vol. 5 No. 2 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 2, Februari 2021
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji prospektif model pengaturan Sumber Daya Alam, yang dapat menjadi umbrella act dan keterpaduan dalam menyatukan kebijakan Sumber Daya Alam (kelembagaan), sehingga terbentuk sinergi pengelolaan Sumber Daya Alam guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang dapat memotret tindakan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep serta pendekatan prospektif, dengan didasari kuesioner yang menjadi bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan, pengaturan Sumber Daya Alam yang ditemui dalam banyak peraturan perundang-undangan menjadi penyebab kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang tidak terkendali karena konflik norma yang tidak terhindarkan. Model harmonisasi perundangundangan bidang Sumber Daya Alam dalam wujud omnibus law wajahnya tumpang tindih perlu diakhiri. Saatnya pengaturan dan kelembagaan Sumber Daya Alam segera dirampingkan dalam suatu kelembagaan yang terpadu, sehingga koordinasi kebijakan bidang ekologi, ekonomi dan sosial dapat terawasi melalui sistem pembangunan berkelanjutan. Sinergi kebijakan Sumber Daya Alam akan mempercepat proses pembangunan dan meminimalisir konflik serta sengketa bidang Sumber Daya Alam.
STRATEGI IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN DALAM PERUSAHAAN: DAMPAK DAN TANTANGAN Nuriyatman, Eko; Fitria, Fitria; Naili Hidayah, Lili; Fatimah, Siti; Irawan, Agus
LITIGASI Vol. 25 No. 2 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/litigasi.v25i2.18877

Abstract

Environmental Social Responsibility is regulated in Article 74 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as part of Corporate Social Responsibility, which encourages companies to act ethically and contribute to improving the quality of life of the community. This study uses a normative legal method to analyze legal norms related to Environmental Social Responsibility and Corporate Social Responsibility and their application in practice. The problems discussed in this scientific article are related to the review of the implementation of environmental social responsibility by State-Owned Enterprises. The discussion includes strategies for implementing Environmental Social Responsibility which include analysis of community needs, stakeholder involvement, and allocation of sufficient resources. Evaluation of the impact of Environmental Social Responsibility is carried out through sustainability reports and the use of Key Performance Indicators, with support from international standards such as ISO 26000 and the Global Reporting Initiative. In conclusion, the effective implementation of Environmental Social Responsibility requires a comprehensive and collaborative approach, where companies must align Corporate Social Responsibility activities with the objectives of the Sustainable Development Goals. Advice for companies is to increase transparency and accountability in reporting Environmental Social Responsibility and integrate feedback from the community for more relevant and impactful programs. Thus, it is hoped that Environmental Social Responsibility will not only provide benefits for the company, but also for the community and the environment in a sustainable manner.
Analisis Dampak Digitalisasi Pelayanan Publik Dalam E-Government Terhadap Hak Masyarakat Di Tengah Ketimpangan Akses Internet Amelia; Arrie Budhiartie; Eko Nuriyatman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2587

Abstract

Digitalisasi dalam layanan publik melalui konsep e-government menjadi langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Penerapan e-government memungkinkan integrasi layanan secara cepat dan terpusat, sehingga hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang efektif dan terbuka semakin mudah diakses. Namun, digitalisasi tersebut menghadapi tantangan serius berupa ketimpangan akses internet yang masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dampak digitalisasi layanan publik melalui e-government memengaruhi pemenuhan hak masyarakat, serta mengetahui bentuk-bentuk ketimpangan akses internet. Metode yang digunakan adalah studi normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta analisis kebijakan publik terkait pemerataan akses teknologi informasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat dampak yang cukup signifikan dalam masyarakat seperti keterlambatan dalam mengakses layanan, ketidaksetaraan dalam pemenuhan hak, keterbatasan atas informasi publik, mempengaruhi akses kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan, beban sosial dan ekonomi, serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Serta bentuk-bentuk ketimpangan akses internet yaitu, faktor geografis, generasi, ekonomi, dan rendahnya literasi digital.
Penerapan Norma Hukum Administrasi Negara dalam Penentuan Status Kegawatdaruratan Pasien BPJS Kesehatan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chika Alda; Arrie Budhiartie; Eko Nuriyatman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2593

Abstract

Penentuan status kegawatdaruratan pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD) merupakan pintu masuk penentuan hak atas pelayanan medis dan penjaminan pembiayaan oleh BPJS Kesehatan. Dari perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN), keputusan administrasi yang mempengaruhi hak publik harus memenuhi asas legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, dan tidak diskriminatif. Penelitian ini bertujuan (1) menganalisis penerapan norma HAN dalam proses penentuan status kegawatdaruratan pasien peserta BPJS di IGD RSUD; (2) mengidentifikasi hambatan hukum-administratif; dan (3) merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat kepastian hukum dan perlindungan hak pasien. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dikombinasikan kajian pustaka dan studi kasus sekunder. Hasil menunjukkan bahwa meskipun terdapat payung hukum memadai (Permenkes No.47/2018; UU No.25/2009; UU No.24/2011), praktik implementatif di RSUD seringkali menempatkan verifikasi administratif (SEP) pada posisi yang menghambat tindakan penyelamatan, terdapat variabilitas interpretasi kriteria kegawatdaruratan, dan dokumentasi yang tidak memadai menyebabkan pengembalian klaim. Dari sisi HAN, persoalan muncul pada aspek kepastian hukum, akuntabilitas administrasi, dan nondiskriminasi pelayanan. Rekomendasi mencakup harmonisasi SOP IGD berbasis hukum, pelatihan hukum administratif untuk tenaga front-line, integrasi sistem IT (electronic SEP), serta mekanisme audit dan penyelesaian sengketa administratif.
Akuntabilitas Administrasi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes): - Vien Cladya Nabila; Arrie Budhiartie; Eko Nuriyatman
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1713

Abstract

Akuntabilitas administrasi pemerintah desa merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang efektif membutuhkan sistem administrasi yang tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat akuntabilitas administrasi pemerintah desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBDes. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di beberapa desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas administrasi pemerintah desa masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa, rendahnya pemahaman terhadap regulasi keuangan desa, dan kurang optimalnya sistem pengawasan internal. Meskipun demikian, terdapat praktik-praktik baik berupa keterbukaan informasi publik, pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa, dan penerapan sistem informasi keuangan desa yang mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Faktor kunci dalam penguatan akuntabilitas administrasi meliputi peningkatan kompetensi aparatur desa, penguatan regulasi dan pengawasan, serta optimalisasi teknologi informasi untuk mendukung pencatatan dan pelaporan keuangan desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas administrasi pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes bukan hanya persoalan teknis administrasi, tetapi juga mencakup dimensi etika, politik, dan partisipasi masyarakat. Dengan meningkatkan kualitas administrasi, diharapkan pengelolaan APBDes dapat lebih efektif, transparan, serta sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Implikasi dari penelitian ini dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan bagi pemerintah daerah dan pusat dalam merumuskan program pembinaan dan pengawasan yang lebih tepat sasaran terhadap pengelolaan keuangan desa..
PERAN PELAYANAN PUBLIK PENDIDIKAN DALAM PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN BERKUALITAS DI DAERAH TERPENCIL Dilla Puspita Sari; Arrie Budhieartie; Eko Nuriyatman
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1714

Abstract

Pelayanan publik dalam sektor pendidikan di Indonesia masih mengalami ketidakmerataan akses, terutama di lokasi terpencil, yang disebabkan oleh faktor geografis, fasilitas belajar yang kurang memadai, minimnya tenaga pengajar berkualitas, keterbatasan ekonomi masyarakat, dan perhatian pembangunan yang lebih terfokus pada daerah perkotaan. Akibatnya, anak-anak di wilayah pedesaan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas, sehingga menghambat pemerataan hak pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia yang seimbang. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi peran layanan publik pendidikan dalam menciptakan akses pemerataan pendidikan yang berkualitas di daerah yang terpencil, dengan fokus pada konsep dan prinsip layanan publik, bentuk serta mekanisme penyelenggaraannya, kendala yang dihadapi, serta kontribusinya dalam memperkuat kebijakan untuk memastikan hak masyarakat atas pendidikan yang setara dan berkualitas. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan studi literatur sebagai dasar utama, dengan menganalisis dan menggabungkan hasil dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, artikel penelitian, serta karya akademik yang relevan. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan publik memiliki peran penting dalam meningkatkan akses ke wilayah terpencil dengan menyediakan infrastruktur yang memadai, pelatihan guru secara berkelanjutan, pemberian beasiswa dan bantuan finansial, serta peningkatan prestasi siswa melalui metode pembelajaran yang inovatif. Prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, dan keadilan harus diterapkan untuk mengatasi kendala seperti ketidaksetaraan ekonomi dan teknologi. Upaya pemerintah daerah, kerjasama dengan sektor swasta dan masyarakat, serta kampanye kesadaran dapat memperbaiki kualitas pendidikan, menyesuaikan dengan kebutuhan setempat, dan mendukung keberlangsungan sistem pendidikan yang adil di seluruh Indonesia.
PERAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Nuriyatman, Eko; Mushawirya, Rustian; Fitria, Fitria; Hartati, Hartati; Repindowaty Harahap, Rahayu
Jurnal Pengabdian Pendidikan Masyarakat (JPPM) Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Pengabdian Pendidikan Masyarakat (JPPM), Vol 5 No 2 (2024)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MUARA BUNGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52060/jppm.v5i2.2368

Abstract

Batang Sangir Village is a village located in Kayu Aro District, Kerinci Regency. However, it is regrettable that until now Batang Sangir Village does not have an official website which is the gateway to the availability of information in the village and can be accessed by the entire community. To find out the organizational structure of the village government, village potential, village regulations, and all matters related to the openness of public information that the community can access. In this Community Service activity, the team provided material related to the mandate of Article 24 of the Village Law, which contains 11 principles in implementing village government including those related to openness and accountability in implementing village government. This is also reinforced in Article 26 paragraph (4) letter (f) and letter (p) related to providing information to the village community. The village community is also given legal certainty as contained in Article 68 paragraph (1) related to obtaining information from the village government. This must be done because the village is a public body, following Article 1 number 3 of the Information Commission Regulation concerning Village Public Information Service Standards. Participants in this activity consisted of all village officials, neighborhood association heads, youth organizations, and all neighborhood association heads in Batang Sangir Village. With this activity, it is hoped that the village government will immediately create a website for the sake of openness of village information that can accessed anywhere by the community.
Literasi Digital dan Sosialisasi Hukum Pencegahan Game Online Menjadi Judi Online Fauzani Raharja, Ivan; Nuriyatman, Eko; Nofanda, Syurpana; Dewi, Ratna; Rizki Ruswandi, Melia
Jurnal Pengabdian Pendidikan Masyarakat (JPPM) Vol 7 No 1 (2026): Jurnal Pengabdian Pendidikan Masyarakat (JPPM) Vol.7 No 1 (Maret 2026)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MUARA BUNGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52060/jppm.v7i1.3849

Abstract

This community service program aims to increase digital literacy and legal understanding of the Jujun Village community to prevent the misuse of online games into online gambling through socialization, educational lectures, and legal training. The problem of online gambling in Indonesia has increased drastically with transactions reaching IDR 327 trillion in 2023, an increase of 213% from the previous year. Jambi Province ranks highest in online gambling users nationally. The low level of digital literacy in Indonesian society, which has only reached 41.48%, is an important factor in vulnerability to online game misuse. The activity methods include interactive legal lectures, socialization on identifying online games with gambling potential, and education on legal consequences based on the ITE Law, Criminal Code, and related regulations. The program involved 50 participants (junior/senior high school students, parents, and village government) with a target of 85% increase in legal understanding. The results showed an increase in legal awareness, understanding of criminal sanctions for online gambling, and commitment to recommend the formation of anti-online gambling village policies. Program outputs include publication of accredited national journal articles, video documentation, and Intellectual Property Rights.
Pendaftaran Tanah sebagai Langkah Menuju Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Milik Pahlefi, Pahlefi; Naili Hidayah , Lili; Nuriyatman, Eko; M. Daud Abdul Qadir, Sulhi; Windarto, Windarto
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 4 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i4.5786

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk memaparkan dan menganalisis beberapa masalah yang di terkait dengan pendaftaran tanah. kegiatan ini dilakukan di Kantor Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Ini merupakan pengabdian kepada masyarakat. Setelah acara sosialisasi, ada 50 (lima puluh) orang yang hadir. Mereka termasuk Camat Sungai Gelam, kepala desa di lingkungan Kecamatan Sungai Gelam, pengurus Badan Usaha Milik Desa, dan anggota masyarakat lokal. Kegiatan sosialisasi terjadi melalui diskusi dan pendapat antara anggota tim dan individu yang hadir. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sangat erat hubungannya antara pendaftaran tanah dan kepastian hukum. Proses pendaftaran tanah mengakui dan melindungi hak kepemilikan tanah secara legal dengan memberikan sertifikat tanah sebagai bukti hukum. Kepastian hukum memberikan pemilik tanah rasa aman yang lebih besar, meningkatkan keamanan mereka, dan memberikan akses ke berbagai sumber keuangan. Sebaliknya, kepastian hukum yang diberikan oleh pendaftaran tanah memberikan manfaat umum bagi masyarakat. Transparansi dan keteraturan dalam pendaftaran tanah mencegah konflik agraria dan memudahkan pengelolaan lahan oleh pemerintah, yang pada gilirannya membantu pembangunan infrastruktur dan perencanaan tata ruang yang lebih baik. Oleh karena itu, untuk menciptakan ketertiban dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan serta menumbuhkan kepercayaan publik terhadap hukum pertanahan di Indonesia, sistem pendaftaran tanah yang transparan, efektif, dan akuntabel sangat penting.
Co-Authors Abd Aziz, Hartinie Afif Syarif Afriyana Usman, Nursina Afrizal Nehemia Toscany Agus Irawan Amelia Ardiyanti, Dwi Arrie Budhiartie Arrie Budhiartie Arrie Budhieartie Ashilsyah, Maulidhiyo Aprarel Bela Dhyta, Nova Chika Alda Dilla Puspita Sari Dita Rizqi Adelia Dwi Arita Deli, Mutia Dwi Suryahartati Elita Rahmi Eria Blencisca, Tara Fauzani Raharja, Ivan Fauzi Syam Fitria Fitria Hapsa Hapsa Haq, Muhammad Izzul Hartati Hartati Haryadi Haryadi Helmi Helmi Ismi Fadjriah Hamzah Ivan Fauzani Raharja Izzati, Tazkiya Isya Kadir, Nor Aida binti Ab Kurnia Putra, Akbar Latifah Amir Lili Naili Hidayah M. Daud Abdul Qadir, Sulhi Mujib, M Misbahul Mulia, Jingga Muskibah Muskibah Naili Hidayah , Lili Nisa, Firda Khoirun Nur Haida, Rendi Syaputra Nuruzzaman MS Pahlefi, Pahlefi Permatasari, Bunga Permatasari, Bunga Purwaningdyah Purwaningdyah Putri Ayu, Endang Rahardja, Ivan Fauzani Rahman, Rofi Aulia Rakhmawati, Dessy Ratna Dewi Repindowaty Harahap, Rahayu Rizki Ruswandi, Melia Rodiyah - Rts. Fanny Inayah Rustian Mushawirya Ruswandi , Melia Rizki Saputra , Benny Siti Fatimah Sitompul, Meline Gerarita SITTA SARAYA Sri Wahyu Kridasakti Sukamto Satoto Syamsir Syamsir Syurpana Nofanda Taefur, Mohamad Azkal Teguh Yuwono Trias Hernanda Vien Cladya Nabila Wahyu Nugroho Wedhatami, Bayangsari Widya Cholid Wahyudin Windarto Windarto Windarto, Windarto Yuhana, Ersa Yuherman Yuherman Zulham Adamy