Claim Missing Document
Check
Articles

Integration of Absolute Authority of District Courts and State Administrative Courts in Land Disputes through Koneksitas Courts Yuherman, Yuherman; Nugroho, Wahyu; Nuriyatman, Eko; Abd Aziz, Hartinie
Administrative and Environtmental Law Review Vol 6 No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/aelr.v6i1.4223

Abstract

Land disputes in Indonesia often encounter legal uncertainty due to the rigid separation of judicial authority between district courts, which adjudicate ownership disputes, and state administrative courts (PTUN), which review the legality of land ownership certificates. This jurisdictional divide frequently leads to inconsistent or contradictory rulings over the same land, reflecting a systemic challenge in the Indonesian judicial system. This research examines mechanisms to overcome the impasse of absolute competence between the two courts, focusing on the development of a connectivity court model that integrates their functions. Employing a normative legal method with a statutory approach, the study proposes the modification of procedural law to establish a connectivity court that enables joint adjudication of civil ownership and administrative certificate disputes. Such a mechanism not only ensures legal certainty and coherence in decisions but also promotes justice that is simple, efficient, and affordable, while optimizing existing judicial infrastructure and avoiding the complexities and costs associated with creating a specialized agrarian court.
PROSPEKTIF OMNIBUS LAW BIDANG SUMBER DAYA ALAM Rahmi, Elita; Mushawirya, Rustian; Nuriyatman, Eko
Bina Hukum Lingkungan Vol. 5 No. 2 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 2, Februari 2021
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.957 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji prospektif model pengaturan Sumber Daya Alam, yang dapat menjadi umbrella act dan keterpaduan dalam menyatukan kebijakan Sumber Daya Alam (kelembagaan), sehingga terbentuk sinergi pengelolaan Sumber Daya Alam guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang dapat memotret tindakan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep serta pendekatan prospektif, dengan didasari kuesioner yang menjadi bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan, pengaturan Sumber Daya Alam yang ditemui dalam banyak peraturan perundang-undangan menjadi penyebab kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang tidak terkendali karena konflik norma yang tidak terhindarkan. Model harmonisasi perundangundangan bidang Sumber Daya Alam dalam wujud omnibus law wajahnya tumpang tindih perlu diakhiri. Saatnya pengaturan dan kelembagaan Sumber Daya Alam segera dirampingkan dalam suatu kelembagaan yang terpadu, sehingga koordinasi kebijakan bidang ekologi, ekonomi dan sosial dapat terawasi melalui sistem pembangunan berkelanjutan. Sinergi kebijakan Sumber Daya Alam akan mempercepat proses pembangunan dan meminimalisir konflik serta sengketa bidang Sumber Daya Alam.
PROSPEKTIF OMNIBUS LAW BIDANG SUMBER DAYA ALAM Rahmi, Elita; Mushawirya, Rustian; Nuriyatman, Eko
Bina Hukum Lingkungan Vol. 5 No. 2 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 2, Februari 2021
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji prospektif model pengaturan Sumber Daya Alam, yang dapat menjadi umbrella act dan keterpaduan dalam menyatukan kebijakan Sumber Daya Alam (kelembagaan), sehingga terbentuk sinergi pengelolaan Sumber Daya Alam guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang dapat memotret tindakan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep serta pendekatan prospektif, dengan didasari kuesioner yang menjadi bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan, pengaturan Sumber Daya Alam yang ditemui dalam banyak peraturan perundang-undangan menjadi penyebab kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang tidak terkendali karena konflik norma yang tidak terhindarkan. Model harmonisasi perundangundangan bidang Sumber Daya Alam dalam wujud omnibus law wajahnya tumpang tindih perlu diakhiri. Saatnya pengaturan dan kelembagaan Sumber Daya Alam segera dirampingkan dalam suatu kelembagaan yang terpadu, sehingga koordinasi kebijakan bidang ekologi, ekonomi dan sosial dapat terawasi melalui sistem pembangunan berkelanjutan. Sinergi kebijakan Sumber Daya Alam akan mempercepat proses pembangunan dan meminimalisir konflik serta sengketa bidang Sumber Daya Alam.
STRATEGI IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN DALAM PERUSAHAAN: DAMPAK DAN TANTANGAN Nuriyatman, Eko; Fitria, Fitria; Naili Hidayah, Lili; Fatimah, Siti; Irawan, Agus
LITIGASI Vol. 25 No. 2 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/litigasi.v25i2.18877

Abstract

Environmental Social Responsibility is regulated in Article 74 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as part of Corporate Social Responsibility, which encourages companies to act ethically and contribute to improving the quality of life of the community. This study uses a normative legal method to analyze legal norms related to Environmental Social Responsibility and Corporate Social Responsibility and their application in practice. The problems discussed in this scientific article are related to the review of the implementation of environmental social responsibility by State-Owned Enterprises. The discussion includes strategies for implementing Environmental Social Responsibility which include analysis of community needs, stakeholder involvement, and allocation of sufficient resources. Evaluation of the impact of Environmental Social Responsibility is carried out through sustainability reports and the use of Key Performance Indicators, with support from international standards such as ISO 26000 and the Global Reporting Initiative. In conclusion, the effective implementation of Environmental Social Responsibility requires a comprehensive and collaborative approach, where companies must align Corporate Social Responsibility activities with the objectives of the Sustainable Development Goals. Advice for companies is to increase transparency and accountability in reporting Environmental Social Responsibility and integrate feedback from the community for more relevant and impactful programs. Thus, it is hoped that Environmental Social Responsibility will not only provide benefits for the company, but also for the community and the environment in a sustainable manner.
Analisis Dampak Digitalisasi Pelayanan Publik Dalam E-Government Terhadap Hak Masyarakat Di Tengah Ketimpangan Akses Internet Amelia; Arrie Budhiartie; Eko Nuriyatman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2587

Abstract

Digitalisasi dalam layanan publik melalui konsep e-government menjadi langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Penerapan e-government memungkinkan integrasi layanan secara cepat dan terpusat, sehingga hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang efektif dan terbuka semakin mudah diakses. Namun, digitalisasi tersebut menghadapi tantangan serius berupa ketimpangan akses internet yang masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dampak digitalisasi layanan publik melalui e-government memengaruhi pemenuhan hak masyarakat, serta mengetahui bentuk-bentuk ketimpangan akses internet. Metode yang digunakan adalah studi normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta analisis kebijakan publik terkait pemerataan akses teknologi informasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat dampak yang cukup signifikan dalam masyarakat seperti keterlambatan dalam mengakses layanan, ketidaksetaraan dalam pemenuhan hak, keterbatasan atas informasi publik, mempengaruhi akses kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan, beban sosial dan ekonomi, serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Serta bentuk-bentuk ketimpangan akses internet yaitu, faktor geografis, generasi, ekonomi, dan rendahnya literasi digital.
Penerapan Norma Hukum Administrasi Negara dalam Penentuan Status Kegawatdaruratan Pasien BPJS Kesehatan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chika Alda; Arrie Budhiartie; Eko Nuriyatman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2593

Abstract

Penentuan status kegawatdaruratan pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD) merupakan pintu masuk penentuan hak atas pelayanan medis dan penjaminan pembiayaan oleh BPJS Kesehatan. Dari perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN), keputusan administrasi yang mempengaruhi hak publik harus memenuhi asas legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, dan tidak diskriminatif. Penelitian ini bertujuan (1) menganalisis penerapan norma HAN dalam proses penentuan status kegawatdaruratan pasien peserta BPJS di IGD RSUD; (2) mengidentifikasi hambatan hukum-administratif; dan (3) merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat kepastian hukum dan perlindungan hak pasien. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dikombinasikan kajian pustaka dan studi kasus sekunder. Hasil menunjukkan bahwa meskipun terdapat payung hukum memadai (Permenkes No.47/2018; UU No.25/2009; UU No.24/2011), praktik implementatif di RSUD seringkali menempatkan verifikasi administratif (SEP) pada posisi yang menghambat tindakan penyelamatan, terdapat variabilitas interpretasi kriteria kegawatdaruratan, dan dokumentasi yang tidak memadai menyebabkan pengembalian klaim. Dari sisi HAN, persoalan muncul pada aspek kepastian hukum, akuntabilitas administrasi, dan nondiskriminasi pelayanan. Rekomendasi mencakup harmonisasi SOP IGD berbasis hukum, pelatihan hukum administratif untuk tenaga front-line, integrasi sistem IT (electronic SEP), serta mekanisme audit dan penyelesaian sengketa administratif.
Akuntabilitas Administrasi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes): - Vien Cladya Nabila; Arrie Budhiartie; Eko Nuriyatman
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1713

Abstract

Akuntabilitas administrasi pemerintah desa merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang efektif membutuhkan sistem administrasi yang tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat akuntabilitas administrasi pemerintah desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBDes. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di beberapa desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas administrasi pemerintah desa masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa, rendahnya pemahaman terhadap regulasi keuangan desa, dan kurang optimalnya sistem pengawasan internal. Meskipun demikian, terdapat praktik-praktik baik berupa keterbukaan informasi publik, pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa, dan penerapan sistem informasi keuangan desa yang mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Faktor kunci dalam penguatan akuntabilitas administrasi meliputi peningkatan kompetensi aparatur desa, penguatan regulasi dan pengawasan, serta optimalisasi teknologi informasi untuk mendukung pencatatan dan pelaporan keuangan desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas administrasi pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes bukan hanya persoalan teknis administrasi, tetapi juga mencakup dimensi etika, politik, dan partisipasi masyarakat. Dengan meningkatkan kualitas administrasi, diharapkan pengelolaan APBDes dapat lebih efektif, transparan, serta sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Implikasi dari penelitian ini dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan bagi pemerintah daerah dan pusat dalam merumuskan program pembinaan dan pengawasan yang lebih tepat sasaran terhadap pengelolaan keuangan desa..
PERAN PELAYANAN PUBLIK PENDIDIKAN DALAM PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN BERKUALITAS DI DAERAH TERPENCIL Dilla Puspita Sari; Arrie Budhieartie; Eko Nuriyatman
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1714

Abstract

Pelayanan publik dalam sektor pendidikan di Indonesia masih mengalami ketidakmerataan akses, terutama di lokasi terpencil, yang disebabkan oleh faktor geografis, fasilitas belajar yang kurang memadai, minimnya tenaga pengajar berkualitas, keterbatasan ekonomi masyarakat, dan perhatian pembangunan yang lebih terfokus pada daerah perkotaan. Akibatnya, anak-anak di wilayah pedesaan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas, sehingga menghambat pemerataan hak pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia yang seimbang. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi peran layanan publik pendidikan dalam menciptakan akses pemerataan pendidikan yang berkualitas di daerah yang terpencil, dengan fokus pada konsep dan prinsip layanan publik, bentuk serta mekanisme penyelenggaraannya, kendala yang dihadapi, serta kontribusinya dalam memperkuat kebijakan untuk memastikan hak masyarakat atas pendidikan yang setara dan berkualitas. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan studi literatur sebagai dasar utama, dengan menganalisis dan menggabungkan hasil dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, artikel penelitian, serta karya akademik yang relevan. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan publik memiliki peran penting dalam meningkatkan akses ke wilayah terpencil dengan menyediakan infrastruktur yang memadai, pelatihan guru secara berkelanjutan, pemberian beasiswa dan bantuan finansial, serta peningkatan prestasi siswa melalui metode pembelajaran yang inovatif. Prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, dan keadilan harus diterapkan untuk mengatasi kendala seperti ketidaksetaraan ekonomi dan teknologi. Upaya pemerintah daerah, kerjasama dengan sektor swasta dan masyarakat, serta kampanye kesadaran dapat memperbaiki kualitas pendidikan, menyesuaikan dengan kebutuhan setempat, dan mendukung keberlangsungan sistem pendidikan yang adil di seluruh Indonesia.