Claim Missing Document
Check
Articles

Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengeroyokan Di Kabupaten Buleleng Ketut Ayu Astiti Sari; Made Sugi Hartono; Ni Ketut Sari Adnyani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4240

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pengeroyokan di masyarakat berdasarkan hasil penelitian empiris. Tindak pidana pengeroyokan masih sering terjadi dan menimbulkan keresahan sosial, sehingga memerlukan penanganan yang tidak hanya bersifat penindakan, tetapi juga pencegahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan tindak pidana pengeroyokan dilakukan melalui upaya penal dan non-penal. Penegakan hukum pidana telah dilaksanakan oleh aparat kepolisian, namun masih menghadapi kendala dalam pembuktian dan partisipasi masyarakat. Upaya pencegahan dilakukan melalui patroli, imbauan, dan peran masyarakat, tetapi belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penanggulangan tindak pidana pengeroyokan memerlukan penguatan kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat.
Penerapan Living Law Dalam Kuhp Baru Dan Pengaruhnya Terhadap Asas Legalitas Serta Kepastian Hukum Di Indonesia Fabrizio Richardo Marvil Wanggai; Hartono, Made Sugi; Parwati, Ni Putu Ega
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4517

Abstract

Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru menandai perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana nasional, khususnya melalui pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP. Ketentuan ini memunculkan perdebatan akademik karena berpotensi menimbulkan ketegangan antara asas legalitas dan pluralisme hukum yang berkembang di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam KUHP baru serta mengkaji implikasi normatifnya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan normatif-kritis, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan artikel jurnal bereputasi dalam lima belas tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap living law dalam KUHP baru memperluas ruang diskresi penegak hukum dalam menentukan perbuatan yang dapat dipidana. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak disertai dengan batasan normatif yang jelas dan terukur. Selain itu, penerapan hukum pidana berbasis norma sosial lokal berisiko menimbulkan perbedaan perlakuan hukum antarwilayah. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang ketat dan pengawasan yudisial yang kuat agar penerapan Pasal 2 KUHP tetap sejalan dengan prinsip legalitas dan perlindungan hak asasi manusia.
PENERAPAN PERATURAN KEJAKSAAN NO 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DI KEJAKSAAN NEGERI BULELENG Maharta, Komang Urip Sidi; Landrawan, I Wayan; Hartono, Made Sugi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.2003

Abstract

This study aims to investigate and improve the implementation of Law No. 15 of 2020. Using qualitative legal research methodology, this study applies data collection techniques such as document review and analysis, field observation, and in-depth interviews. This study has a qualitative case study design and uses document review and analysis, observation, and in-depth interviews as data collection methods. Targeted sampling was used to identify sources of information and key informants. The findings show that the implementation of the Attorney General's Circular Regulation No. 15 of 2020 (regarding Article 5 in the Buleleng District Attorney's Office) has yielded positive results. However, to further develop this procedure, public awareness and legal aid functions must be strengthened. A number of challenges arose during implementation, including the defensive attitude of defendants and compensation claims from prosecutors that often exceeded actual losses, which hindered the effective implementation of restorative justice.
PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) PROVINSI BALI DALAM UPAYA PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA ASING (STUDI KASUS BNN PROVINSI BALI) I Komang Andi Antara Putra; Made Sugi Hartono; I Wayan Lasmawan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.2058

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran, hambatan, dan tantangan yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali dalam memberantas peredaran gelap narkotika yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA). Latar belakangnya adalah posisi strategis Bali sebagai destinasi pariwisata internasional yang rentan menjadi target pasar kejahatan transnasional. Data menunjukkan tren mengkhawatirkan dengan pengungkapan 25 laporan kasus dan 26 tersangka WNA yang melibatkan 11 jenis narkotika selama periode 2020-2024. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNNP Bali mengimplementasikan dua strategi utama: Demand Reduction melalui sosialisasi P4GN, kampanye anti narkotika, dan rehabilitasi, serta Supply Reduction melalui penegakan hukum dan kerjasama dengan berbagai pihak serta pemenuhan hak tersangka. Meskipun demikian, upaya represif ini terbentur tantangan signifikan akibat adopsi modus operandi canggih seperti “Sistem Tempel” yang memicu fenomena barang tanpa pelaku, penggunaan aplikasi terenkripsi Telegram, serta transaksi cryptocurrency yang anonim menyebabkan identitas jaringan di baliknya tetap terlindungi. Kendala operasional lainnya mencakup hambatan multibahasa petugas dan taktik pemutus komunikasi sindikat yang sering menghentikan penyelidikan pada tahap Daftar Pencarian Orang (DPO), serta rendahnya partisipasi publik. Sebagai rekomendasi, penelitian ini menyarankan penerapan investigasi cryptocurrency melalui blockchain analysis, penguatan kapasitas SDM, serta reformasi Undang-Undang Narkotika untuk mengatur prosedur investigasi digital secara eksplisit. Selain itu, diperlukan penguatan kerja sama internasional dan pembentukan lembaga pengawasan keuangan digital untuk menekan angka transaksi ilegal.
Kriminalisasi Kohabitasi: Tantangan Penegakan Hukum dalam Keberagaman Budaya Indonesia Komang Yudiani; Made Sugi Hartono; I Nengah Suastika
Perspektif Administrasi Publik dan hukum Vol. 3 No. 1 (2026): Januari: Perspektif Administrasi Publik dan hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/perspektif.v3i1.903

Abstract

The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code introduces the criminalization of cohabitation under Article 412, sparking public debate regarding state intervention in private spheres. This research aims to analyze the challenges faced by law enforcement in implementing cohabitation regulations within Indonesia’s pluralistic society. Utilizing a normative judicial research method with statute and conceptual approaches, this study examines secondary legal data including the New Criminal Code and various legal doctrines. The findings indicate that while Article 412 is designed as an absolute complaint-based offense to balance institutional marriage protection with individual privacy, its implementation faces substantial sociological hurdles. These challenges include potential conflicts with living law such as customary and religious norms, risks of over-criminalization, and the threat of social vigilantism due to public misinterpretation. This research implies that law enforcement must prioritize restorative justice and intensive socialization to prevent human rights violations and maintain social harmony in a diverse cultural landscape.
Eksploitasi Teknologi untuk Penipuan Digital: Studi Kasus Penyebaran Undangan Pernikahan Palsu di WhatsApp dan Implikasi Hukumnya di Indonesia Ketut Ayu Asiti Sari; Made Sugi Hartono; Ni Ketut Sari Adnyani
Perspektif Administrasi Publik dan hukum Vol. 3 No. 1 (2026): Januari: Perspektif Administrasi Publik dan hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/perspektif.v3i1.908

Abstract

Digital fraud, particularly schemes involving the distribution of fake wedding invitations through instant messaging applications such as WhatsApp, has developed into a serious problem in Indonesia along with the increasing use of digital technology in everyday life. This fraudulent modus operandi exploits victims’ curiosity, trust, and panic to prompt them to open malicious links or download harmful files containing malware. Such malware has the potential to damage device systems, steal personal data, and access sensitive information, including banking accounts and social media profiles. This form of fraud not only causes significant financial losses for victims but also results in psychological impacts, such as fear, trauma, and a loss of trust in digital communication. This article aims to comprehensively examine the modus operandi of digital fraud through fake wedding invitations, analyze the relevant legal framework, and assess the social and economic impacts on society. In addition, the article emphasizes the importance of improving digital literacy as an effective preventive measure to minimize the risk of digital fraud. To address this issue, the article proposes strengthening cooperation among law enforcement agencies, cybersecurity institutions, and technology service providers. Recommendations are also directed toward reinforcing regulations, enhancing the effectiveness of law enforcement, and intensifying public awareness campaigns to reduce the incidence of digital fraud in Indonesia.
Pengaturan Rehabilitasi bagi Pelaku Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ni Nyoman Ayu Trisna Aryanti; Made Sugi Hartono
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4463

Abstract

Kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar martabat manusia dan hak asasi manusia, sehingga memerlukan penanganan hukum yang tidak semata-mata bersifat represif. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memperkenalkan kebijakan rehabilitasi bagi pelaku sebagai tindakan yang dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual serta menelaah makna dan implikasinya dalam sistem pemidanaan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi dalam UU TPKS mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang mengintegrasikan dimensi korektif dan preventif. Rehabilitasi medis berfungsi sebagai instrumen intervensi klinis untuk mengendalikan risiko pengulangan tindak pidana, sedangkan rehabilitasi sosial berfungsi sebagai sarana pemulihan dan resosialisasi pelaku ke dalam masyarakat. Namun, pengaturan rehabilitasi masih bersifat normatif dan memerlukan penguatan melalui peraturan pelaksana serta koordinasi antar lembaga. Dengan demikian, rehabilitasi harus ditempatkan sebagai bagian strategis dalam sistem pemidanaan kejahatan seksual di Indonesia.
Urgensi Pembentukan Tindak Pidana Khusus Cyberbullying dalam Perspektif Kebebasan Berekspresi di Indonesia I Made Dwi Cahya Prayogi Putra; Made Sugi Hartono; I Wayan Kertih
Perspektif Administrasi Publik dan hukum Vol. 3 No. 1 (2026): Januari: Perspektif Administrasi Publik dan hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/perspektif.v3i1.910

Abstract

The rapid expansion of digital media use has intensified the practice of cyberbullying as a form of non-physical violence that seriously affects victims’ mental health, dignity, and human rights. In Indonesia, cyberbullying is not specifically regulated and still relies on general provisions in the Law on Electronic Information and Transactions (EIT Law), which often lead to multiple interpretations, overcriminalization, and potential restrictions on freedom of expression. This article aims to analyze the urgency of establishing a specific criminal offense for cyberbullying within the framework of human rights protection and the principle of proportionality in limiting freedom of expression in the digital sphere. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches to regulations in several countries. The findings indicate that the absence of specific norms on cyberbullying creates legal uncertainty and weakens victim protection while also opening opportunities for the misuse of legal provisions against legitimate expression. Therefore, it is necessary to formulate clear, proportional, and victim-oriented criminal regulations, supported by fair and transparent law enforcement mechanisms that are consistent with human rights principles in the digital era.
Analisis Normatif terhadap Penyebaran Deepfake Sebagai Bentuk Kejahatan Siber di Indonesia Fabrizio Richardo Marvil Wanggai; Made Sugi Hartono; Ni Putu Ega Parwati
Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 1 (2026): Februari : Majelis : Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/majelis.v3i1.1509

Abstract

The rapid development of artificial intelligence technology, particularly deepfake, poses significant challenges to legal protection due to its potential misuse for identity manipulation, defamation, and other cybercrimes. This phenomenon highlights a gap between technological advancement and the readiness of legal regulations in Indonesia. This study aims to analyze forms of deepfake misuse and to assess the effectiveness of existing legal frameworks in providing legal protection and certainty. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches by examining legislation, legal doctrines, and relevant scholarly literature. The findings indicate that Indonesian positive law does not yet specifically regulate deepfake technology, resulting in law enforcement relying on general provisions of criminal law and the Electronic Information and Transactions Law. The implications of this study emphasize the urgency of regulatory reform and the formulation of adaptive legal policies to address digital technological developments in order to ensure legal protection and justice for society.
Penerapan Rehabilitasi Sosial bagi Penyalahguna Narkotika: Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kabupaten Bangli Sijabat, Josephine Yenni; Hartono, Made Sugi; Wayan Yasmiati, Ni Luh
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 11 No 1 (2026): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/legalite.v11i1.13462

Abstract

This study aims to analyze the implementation of social rehabilitation for drug abusers in the Class IIA Narcotics Correctional Institution, Bangli Regency. The research background stems from the need to understand how social rehabilitation is implemented within the correctional system, considering that drug abusers require not only legal guidance but also physical, mental, and social recovery to return to optimal functioning in society. This study employed an empirical research method with a qualitative approach. Data collection included field observations, interviews with correctional officers, addiction counselors, and inmates, and document analysis related to the implementation of the rehabilitation program. This research also focused on understanding how social rehabilitation is designed to support the recovery of drug abuse inmates and how it aligns with applicable regulations within the correctional system and drug prevention policies. The results of this analysis are expected to contribute to the development of social rehabilitation concepts and practices in correctional settings, as well as provide input for relevant parties in improving the quality of rehabilitation services for drug abusers.
Co-Authors A.A. Ngurah Manik Oka Aditya Madra, Gede Surya Alouisius Alan Sanjaya Angela Claudia Scolastika Manurung Anis Lailatul Fajriah Ardhya, Si Ngurah Ardianti May, Windy Ari Darman Ari Swandewi, Ni Putu Arty sriwahyuni Br Perangin Angin Ary Sutha, M. Berita Ayu Apsari Hadi, I Gusti Ayu Nadya Gayatri Ayu Nadya Gayatri Claudia Magdalena Ritonga Darman, Ari Deni Kristina, Luh Des Alpin Dewa Ayu Made Laksmi Dewi Dewa Ayu Mita Anjani Dewa Bagus Sanjaya Dewa Gede Sudika Mangku Dewi, Ni Nyoman Ayu Pulasari Diah Ratna Sari Hariyanto Dita Yulianti Dos Santos, Martinha Eswa Pramita, Komang Fabrizio Richardo Marvil Wanggai Fernando Tobing Gede Ian Narayana Yadnya Gede Pradana Arta Wijaya Gede Surya Aditya Madra Gorbinta Paska Peraja Kaban Gusti Ayu Putu Vebyardani Hadi Parwanta, Kadek Martha Hadi Putra Permana Helena Hestaria I Dewa Gede Agung Wisnu Saputra I Dewa Gede Herman Yudiawan I Gst. Agung Komang Yoga Tri Pandita I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Bagus Andre Yudha Pratama I Komang Andi Antara Putra I Komang Sanju Bayu Mustika I Made Deni Dwi Nuarthawan I Made Dimas Arta Wiguna I Made Dwi Cahya Prayogi Putra I Nengah Suastika I Nengah Suastika I Wayan Artawan I Wayan Kertih I Wayan Landrawan I Wayan Lasmawan Ida Ayu Gede Narayani Indah Lestari Irene Olivia Siregar Jose Widyatama Lingga Kadek Budi Hartayani Kadek Dandi Saputra Kadek Diah Karuni Kadek Gesa Ananda Jati Utama Kadek Gesa Ananda Jati Utama Kadek Martha Hadi Parwanta Kadek Sri Candra Laksmi Putri Kadek Vrischika Sani Purnama Ketut Ardika Ketut Ayu Asiti Sari Ketut Ayu Astiti Sari ketut putrini Ketut Tia Yuliani Komang Eswa Pramita Komang Febrinayanti Dantes Komang Hendra Setiawan Komang Sri Wahyun Komang Tri Saniartini Komang Yudiani Kusuma, Putu Riski Ananda Lailatul Fajriah, Anis Luh Deni Kristina M. Alvi Azhari M. Bayu Widya Bagaskara M. Berita Ary Sutha M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Made Deby Listianitari Made Vira Sadvika Dewi Made Yogo Puspawan Maharta, Komang Urip Sidi Martha Tri Lestari Martinha Dos Santos Monica Monica Monica Monica, Monica Muhamad Jodi Setianto Ni Kadek Diah Rahma Gayatri Ni Kadek Ditya Yulanda Dewi Ni Kadek Yuliantari Ni Ketut Sari Adnyani Ni Ketut Sari Adnyni Ni Luh Putu Wahyuni Yustisia Dewi Ni Luh Utari Puspita Devi Ni Luh Wayan Yasmiati Ni Made Mirah Krisna Devi Ni Made Puspadewi Ni Nyoman Ayu Desy Sekarini Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi Ni Nyoman Ayu Trisna Aryanti Ni Putu Ari Swandewi Ni Putu Dewi Laurina Ni Putu Ega Parwati Ni Putu Rai Yuliartini Nina Septiani Marista Sigumonrong Nyoman Prayudhi Trianggana Paramartha, I Gede Raditya Chandra Parwati, Ni Putu Ega Pradistha, Kadek Nandha Pratama, I Gusti Bagus Andre Yudha Prayogi Putra, I Made Dwi Cahya Putra Permana, Hadi Putri, Ni Putu Martina Putu Andi Darmawan Putu Hadi Hendra Tanu Sudibya Putu Hadi Hendra Tanu Sudibya Putu Pipit Pricellia Eka Putri Putu Yogi Satya Eka Vinaya Rahill, Gian Rahma Gayatri, Ni Kadek Diah Rahman, Dimas Aditya Ratna Artha Windari Ribka Layasina Br Sembiring Sadvika Dewi, Made Vira Salles, Sergio Saputra, Kadek Dandi Scolastika Manurung, Angela Claudia Sijabat, Josephine Yenni Silvia Maharani Singid Adnyana, Wayan Agus Tegar Bagus Satria Veronika Wulandari Wayan Agus Singid Adnyana Wayan Yasmiati, Ni Luh Windy Ardianti May Wirabrata, Dewa Gede Firstia Wisnu Murti, I Made Gede Yehezkiel Yogo Puspawan, Made Yudiani, Komang Yudiawan, I Dewa Gede Herman Yudistira, I Made Citra Yustisia Dewi, Ni Luh Putu Wahyuni