Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
14.764
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi Hukum MEDISAINS KERTHA WICAKSANA Ganesha Law Review Jurnal Suara Hukum Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Komunitas Yustisia Jurnal Pacta Sunt Servanda JUDGE: Jurnal Hukum Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Innovative: Journal Of Social Science Research Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Perspektif Administrasi Publik dan hukum
Made Sugi Hartono
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other

Published : 126 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 126 Documents
Search

 7   8   9   10   11 
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR BANJAR KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG Putu Andi Darmawan; Made Sugi Hartono; I Nengah Suastika
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 1 (2024): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v7i1.94158

Abstract

Fenomena pencurian ternak di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat peternak dan mempengaruhi rasa aman di lingkungan tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana ini, serta efektivitas upaya penanggulangannya oleh kepolisian setempat. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab tindak pidana pencurian ternak di wilayah penelitian, menjelaskan modus operandi yang digunakan oleh pelaku pencurian ternak, serta mengevaluasi upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Banjar dalam mengatasi kasus pencurian ternak. Selain itu dapat memberikan rekomendasi strategi yang efektif untuk mengurangi dan mencegah tindak pidana pencurian ternak di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para peternak yang menjadi korban, aparat kepolisian, dan pelaku yang telah tertangkap. Selain itu, dilakukan observasi langsung di lokasi kejadian dan analisis dokumen kasus-kasus pencurian ternak yang tercatat di Kepolisian Sektor Banjar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, dan lemahnya sistem keamanan di desa-desa menjadi penyebab utama terjadinya pencurian ternak. Modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku antara lain pencurian pada malam hari dengan cara mengendap-endap atau menggunakan kendaraan bermotor untuk membawa ternak curian. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Banjar meliputi patroli rutin, sosialisasi kepada masyarakat, dan peningkatan kerjasama dengan lembaga adat setempat. Namun, upaya tersebut masih belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan sumber daya dan dukungan dari masyarakat.
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA DAN PIMPINAN PRIVATE MILITARY COMPANY PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONFLIK BERSENJATA BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (Studi Kasus United States Bilateral Immunity Agreements On International Criminal Court And B Fernando Tobing; Made Sugi Hartono; I Wayan Lasmawan
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 2 (2024): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v7i2.94189

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang pertanggungjawaban negara dan pimpinan PMC terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan mengkaji bagaimana regulasi mengenai PMC dalam Hukum Humaniter Internasional serta hambatan dan tantangan dalam penegakannya. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini mencakup sumber hukum primer, sekunder, serta tersier, diakumulasikan melalui studi kepustakaan. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwasanya bentuk pertanggungjawaban negara terdapat dalam Pasal 3 Konvensi Den Haag No. IV, Pasal 91 Protokol I 1977, International Criminal Tribunal of the former Yugoslavia (ICTY) dan International Criminal Tribunal of Rwanda (ICTR) pada Article 7 , dan Pasal 30 & 31 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 56/83 tahun 2001 (56/83). Pertanggungjawaban tersebut meliputi penguatan penegakan hukum terhadap negara dan pimpib an PMC serta memberikan kompensasi terhadap pihak yang dirugikan selama operasi militer tersebut. Adapun hambatan yang dihadapi meliputi AS tidak meratifikasi Statuta Roma 1998, menciptakan BIA, norma kosong terhadap negara penyewa PMC, Presiden dan founder PMCyang menjabat pada periode tersebut belum mendapat sanksi pidana.
DILEMA HUKUM: MODEL PORNOGRAFI UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI (STUDI KASUS PUTUSAN MK NOMOR 82/PUU-XVIII/2020) I Dewa Gede Agung Wisnu Saputra; Made Sugi Hartono; Muhamad Jodi Setianto
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 2 (2024): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v7i2.94190

Abstract

Penelitian ini mengkaji dilema hukum yang muncul akibat seseorang menjadi objek pornografi untuk kepentingan sendiri namun tersebar dan menjadi konsumsi publik sebagai studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XVIII/2020. Fokus penelitian ini terhadap pertimbangan dan argumentasi hukum hakim serta implikasi putusan. Pertentangan antara hak privasi dan kebebasan berekspresi dengan kepentingan umum dalam melindungi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, moralitas, dan ketertiban umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, mahkamah Konstitusi mengakui ruang privasi terhadap kepentingan pribadi, namun hal ini menimbulkan tantangan bagi aparat penegakan hukum dan penyesuaiaan dengan norma yang berlaku, serta rekomendasi untuk penyempurnaan regulasi yang jelas dan komprehensif dalam mengatur isu ini
IMPLEMENTASI TILANG ELEKTRONIK ATAU E-TLE DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI KABUPATEN BULELENG Komang Tri Saniartini; Made Sugi Hartono; Muhamad Jodi Setianto
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 3 (2024): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v7i3.94587

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa penerapan Tilang Elektronik atau E-TLE di Kabupaten Buleleng; dan (2) mengidentifikasi serta menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi sistem Tilang Elektronik atau E-TLE di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Data dan digunakan adalah data primer dan sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber datanya. Wawancara dengan pihak terkait, menelaah studi dokumen, dan melakukan observasi ke lapangan yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data. Sampel ditentukan melalui teknik non-probability sampling dan purposive sampling untuk memilih anggota populasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan Tilang E-TLE dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Buleleng belum optimal sesuai dengan ketentuan Pasal 272 UU Nomor 22 Tahun 2009, di mana tidak semua pelanggar yang tercatat oleh CCTV E-TLE dapat dikenakan sanksi; serta (2) kendala yang dihadapi dalam implementasi E-TLE di Kabupaten Buleleng mencakup sarana dan prasarana yang kurang maksimal, anggaran dana, dan kendaraan pelanggar yang belum di balik nama. Oleh karena itu penelitian ini menyarankan perlunya upaya penguatan infrastruktur teknologi dengan memperbarui dan memperluas jaringan CCTV E-TLE di titik-titik rawan pelanggaran.
DISPARITAS SANKSI PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA Ni Luh Utari Puspita Devi; Made Sugi Hartono; I Wayan Landrawan
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 3 (2024): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v7i3.94589

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis pertimbangan hakim yang menyebabkan adanya disparitas putusan No. 105/Pid.Sus/2022/PN Sgr dan No. 168/Pid.Sus/2022/PN Sgr, serta (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap disparitasn dalam kasus penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Singaraja. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk surat dakwaan, keterangan saksi, barang bukti, serta faktor yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Dalam putusan No. 105/Pid.Sus/2022/PN Sgr, terdakwa dijatuhi hukuman 10 bulan penjara, sedangkan dalam putusan No. 168/Pid.Sus/2022/PN Sgr, terdakwa dijatuhi hukuman 1 tahun 10 bulan penjara. Hakim dalam kedua putusan tersebut telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan. (2) Disparitas dalam putusan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan pandangan hakim, ketentuan dalam perundang-undangan, peran penuntut umum, serta sikap dan perilaku terdakwa selama persidangan.
Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Penadahan Melalui Facebook Marketplace di Kejaksaan Negeri Buleleng Claudia Magdalena Ritonga; Made Sugi Hartono; I Wayan Lasmawan
Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik Vol. 2 No. 2 (2025): Juni : Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/presidensial.v2i2.922

Abstract

This research aims (1) examine the implementation of restorative justice by the Buleleng District Prosecutor's Office in cases of receiving stolen goods (penadahan) committed through the Facebook Marketplace platform, with a primary focus on the application of restorative justice despite the loss value exceeding the threshold set by prevailing laws and regulations; and (2) identify the considerations used by the Buleleng District Prosecutor’s Office in applying restorative justice to cases of receiving stolen goods conducted via Facebook Marketplace. The research adopts an empirical juridical method with a descriptive approach. Participants were selected purposively using purposive sampling. Data collection techniques included direct observation, interviews with relevant parties, and a review of legal documents, which were then analyzed qualitatively.The findings indicate that (1) resolution through Restorative Justice remains possible even if the loss exceeds IDR 2,500,000, as long as all substantive requirements stipulated in Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 are fulfilled. The decision to terminate prosecution in this case was based on considerations of justice for the victim and the fact that the perpetrator’s level of culpability was not considered severe; and(2) the victim did not object to the act of receiving stolen goods and prioritized the return of their motorcycle, which was successfully recovered in its original condition. The victim also supported the peace process and did not file charges against the alleged receiver.
Analisis Viktimologi Terhadap Hak-Hak Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Melalui Penyebaran Konten Pornografi (Studi Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL) Irene Olivia Siregar; Made Sugi Hartono; I Wayan Landrawan
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 5 No 3 (2025): Juli, Jurnal Hukum Sui Generis
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to analyze victimology regarding the rights of victims of Online Gender- Based Violence (OGBV) through the distribution of pornographic content based on Decision Number 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL, focusing on (1) legal analysis of OGBV through the distribution of pornographic content on social media in Decision Number 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL, and (2) legal protection for victims of OGBV through the distribution of pornographic content on social media in Decision Number 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL. The main focus of this study is the distribution of pornographic content on social media without consent, involving digital sexual exploitation for economic gain. Using a normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches, this research examines the implementation of legal protection for OGBV victims. The findings indicate that although there is a legal framework governing victim protection, its implementation remains suboptimal, particularly in terms of comprehensive victim recovery. Data from SAFEnet Indonesia recorded a significant increase in OGBV cases in the first quarter of 2024, rising fourfold from 118 to 480 cases. This study emphasizes the importance of adopting a victim-centered justice approach within the criminal justice system and the need to strengthen the role of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in ensuring victims' access to sustainable recovery services.
KAJIAN VIKTOMOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN INCEST OLEH AYAH KANDUNGNYA DI KABUPATEN BULELENG Nina Septiani Marista Sigumonrong; Made Sugi Hartono; I Nengah Suastika
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 5 No 3 (2025): Juli, Jurnal Hukum Sui Generis
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to (1) determine and analyze the factors that cause incest by the biological father and (2) review and analyze legal and social efforts to prevent the occurrence of incest victims by their biological father in Buleleng Regency. The research method used is empirical legal research with qualitative descriptive method. Data were collected through in- depth interviews with police officers and social workers, as well as through the study of legal documents, literature, and related secondary sources. Non-probability sampling and purposive sampling techniques were applied for the selection of subjects, so as to obtain a comprehensive picture of the incest phenomenon. The results revealed that (1) children's vulnerability to incest by biological fathers in Buleleng Regency is influenced by their young age and lack of understanding of bodily rights, so they are unaware of physical and psychological abuse. Divorce and sole custody create emotional and economic dependency, making victims reluctant to seek help. Closed family environments and minimal supervision make early detection of abuse difficult. Lack of sex and rights education at home and school adds to the abuse gap. Patriarchal norms and cultural stigma force victims to remain silent. (2) Legal protection of child victims of incest in Buleleng is designed through prevention and decisive action with the principle of victimology. Prevention includes education of parents, educators, community leaders, and officials about children's rights, body privacy, and criminal sanctions. Repressive actions by the Buleleng Police Women and Children Protection Unit include investigation, prosecution and investigation, along with psychosocial rehabilitation services from the Social Affairs Office. This approach ensures comprehensive protection of victims' rights, providing restitution, compensation and mental recovery, while preventing repeated and ongoing violence.
IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD RISTEK NO 30 TAHUN 2021 JO PERMENDIKBUD RISTEK NOMOR 55 TAHUN 2024 SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA PERGURUAN TINGGI DI KABUPATEN BULELENG Tegar Bagus Satria; I Wayan Landrawan; Made Sugi Hartono
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 5 No 3 (2025): Juli, Jurnal Hukum Sui Generis
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims (1) to find out the implementation of Permendikbud Ristek No. 30 of 2021 in universities in Buleleng Regency as a form of legal protection for victims of sexual violence; (2) to find out the obstacles faced in the implementation of Permendikbud Ristek No. 30 of 2021 in universities in Buleleng Regency; (3) and to find out efforts at universities in Buleleng Regency to overcome challenges and obstacles in the implementation of Permendikbud Ristek No. 30 of 2021. The results showed that (1) The implementation of Permendikbud Ristek No. 30 of 2021 in universities in Buleleng Regency reflects a systematic effort to protect victims of sexual violence, despite the challenges of socialization, patriarchal culture, and lack of facilities, and requires the synergy of all parties so that the policy runs effectively and fairly; (2) Implementation of Permendikbud Ristek No. 30 of 2021 in universities in Buleleng Regency. 30 of 2021 in universities in Buleleng Regency faces obstacles in the form of a lack of understanding of gender, weak reporting mechanisms, lack of victim assistance, and the potential for abuse of academic power, so that legal protection for victims of sexual violence has not been optimal and transparent; (3) Universities in Buleleng Regency are trying to overcome obstacles to the implementation of Permendikbud Ristek No. 30/2021 through periodic counseling, the formation of the PPKS Task Force, and psychological assistance for victims, in order to create an academic environment that is safe, responsive, and in favor of the protection and recovery of victims of sexual violence.
IMPLEMENTASI PASAL 21 AYAT (2) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2024 TERKAIT PENYELUNDUPAN PENYU DI WILAYAH HUKUM POLRES JEMBRANA Ni Made Mirah Krisna Devi; Made Sugi Hartono; Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 8 No. 2 (2025): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v8i2.102103

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam penanganan kasus penyelundupan penyu di wilayah hukum Polres Jembrana. Penyu merupakan satwa yang dilindungi karena populasinya yang semakin terancam punah. Wilayah pesisir Jembrana yang strategis dan luas menjadikannya rawan dimanfaatkan sebagai jalur penyelundupan ilegal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan aparat penegak hukum, seperti anggota Polres Jembrana dan pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pasal tersebut telah dilakukan melalui langkah represif, preventif, dan pre-emtif. Namun demikian, efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya, sistem komunikasi pelaku yang tertutup, kompleksitas modus operandi, serta faktor ekonomi pelaku. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sinergi antara aparat kepolisian, masyarakat, dan instansi terkait untuk mencegah dan menindak kasus penyelundupan penyu secara lebih optimal.
Co-Authors A.A. Ngurah Manik Oka Aditya Madra, Gede Surya Alouisius Alan Sanjaya Angela Claudia Scolastika Manurung Anis Lailatul Fajriah Ardhya, Si Ngurah Ardianti May, Windy Ari Darman Ari Swandewi, Ni Putu Arty sriwahyuni Br Perangin Angin Ary Sutha, M. Berita Ayu Apsari Hadi, I Gusti Ayu Nadya Gayatri Ayu Nadya Gayatri Claudia Magdalena Ritonga Darman, Ari Deni Kristina, Luh Des Alpin Dewa Ayu Made Laksmi Dewi Dewa Ayu Mita Anjani Dewa Bagus Sanjaya Dewa Gede Sudika Mangku Dewi, Ni Nyoman Ayu Pulasari Diah Ratna Sari Hariyanto Dita Yulianti Dos Santos, Martinha Eswa Pramita, Komang Fabrizio Richardo Marvil Wanggai Fernando Tobing Gede Ian Narayana Yadnya Gede Pradana Arta Wijaya Gede Surya Aditya Madra Gorbinta Paska Peraja Kaban Gusti Ayu Putu Vebyardani Hadi Parwanta, Kadek Martha Hadi Putra Permana Helena Hestaria I Dewa Gede Agung Wisnu Saputra I Dewa Gede Herman Yudiawan I Gst. Agung Komang Yoga Tri Pandita I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Bagus Andre Yudha Pratama I Komang Andi Antara Putra I Komang Sanju Bayu Mustika I Made Deni Dwi Nuarthawan I Made Dimas Arta Wiguna I Nengah Suastika I Nengah Suastika I Wayan Artawan I Wayan Kertih I Wayan Landrawan I Wayan Lasmawan Ida Ayu Gede Narayani Indah Lestari Irene Olivia Siregar Jose Widyatama Lingga Kadek Budi Hartayani Kadek Dandi Saputra Kadek Diah Karuni Kadek Gesa Ananda Jati Utama Kadek Gesa Ananda Jati Utama Kadek Martha Hadi Parwanta Kadek Vrischika Sani Purnama Ketut Ardika Ketut Ayu Asiti Sari Ketut Ayu Astiti Sari ketut putrini Ketut Tia Yuliani Komang Eswa Pramita Komang Febrinayanti Dantes Komang Hendra Setiawan Komang Sri Wahyun Komang Tri Saniartini Komang Yudiani Kusuma, Putu Riski Ananda Lailatul Fajriah, Anis Luh Deni Kristina M. Alvi Azhari M. Bayu Widya Bagaskara M. Berita Ary Sutha M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Made Deby Listianitari Made Vira Sadvika Dewi Made Yogo Puspawan Maharta, Komang Urip Sidi Martinha Dos Santos Monica Monica Monica Monica, Monica Muhamad Jodi Setianto Ni Kadek Diah Rahma Gayatri Ni Kadek Ditya Yulanda Dewi Ni Ketut Sari Adnyani Ni Luh Putu Wahyuni Yustisia Dewi Ni Luh Utari Puspita Devi Ni Luh Wayan Yasmiati Ni Made Mirah Krisna Devi Ni Made Puspadewi Ni Nyoman Ayu Desy Sekarini Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi Ni Putu Ari Swandewi Ni Putu Dewi Laurina Ni Putu Rai Yuliartini Nina Septiani Marista Sigumonrong Nyoman Prayudhi Trianggana Paramartha, I Gede Raditya Chandra Parwati, Ni Putu Ega Pradistha, Kadek Nandha Pratama, I Gusti Bagus Andre Yudha Prayogi Putra, I Made Dwi Cahya Putra Permana, Hadi Putri, Ni Putu Martina Putu Andi Darmawan Putu Hadi Hendra Tanu Sudibya Putu Hadi Hendra Tanu Sudibya Putu Pipit Pricellia Eka Putri Rahma Gayatri, Ni Kadek Diah Ratna Artha Windari Ribka Layasina Br Sembiring Sadvika Dewi, Made Vira Salles, Sergio Saputra, Kadek Dandi Scolastika Manurung, Angela Claudia Silvia Maharani Singid Adnyana, Wayan Agus Tegar Bagus Satria Veronika Wulandari Wayan Agus Singid Adnyana Windy Ardianti May Wirabrata, Dewa Gede Firstia Wisnu Murti, I Made Gede Yehezkiel Yogo Puspawan, Made Yudiawan, I Dewa Gede Herman Yustisia Dewi, Ni Luh Putu Wahyuni