Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.194
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DiH : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Bina Mulia Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Widya Yuridika Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang JURNAL MERCATORIA Jambura Law Review Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia JUSTISI Cepalo Corruptio PAMPAS: Journal of Criminal Law ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Moestopo International Review on Social, Humanities, and Sciences (MIRSHuS) PARAHITA : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Public Administration Journal (PAJ) Petanda : Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora Jurnal Hukum dan Peradilan Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Hybrid Advertising Journal: Publication for Advertising Studies Jurnal Pustaka Dianmas Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Dinamika Ilmu Komunikasi Jurnal Legislasi Indonesia Lex Scientia Law Review
Rusmiati, Elis
Faculty Of Law, Universitas Padjadjaran
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Penyuluhan Hukum Sosialisasi Pidana Adat dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Lies Sulistiani; Elis Rusmiati; Somawijaya Somawijaya; Hazar Kusmayanti; Sherly Ayuna Putri
Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Vol 3, No 1 (2023): PADMA Januari 2023
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpdm.v3i1.28780

Abstract

Konstitusi di Indonesia sebelum amandemen tidak secara tegas menunjukan terkait pengakuan dan pemakaian istilah hukum adat. Tujuan pengabdian ini lebih menitik beratkan kepada yaitu para orang tua yang mana memiliki anak yang harus dijaga dan dilindungi. Metode yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan melalui metode ceramah dan diskusi dan tanya jawab, dengan tanya jawab ini masyarakat adat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan. Hasil yang diperoleh dari pengabdian kepada masyarakat ini yaitu masyarakat lebih peka terhadap permasalahan hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana adat, dan diharapkan dengan adanya pengabdian kepada masyarakat ini mengetahui dan memahami dengan baik terkait dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
Penyuluhan Hukum Sosialisasi Pidana Adat dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Lies Sulistiani; Elis Rusmiati; Somawijaya Somawijaya; Hazar Kusmayanti; Sherly Ayuna Putri
Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Vol 3, No 1 (2023): PADMA Januari 2023
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpdm.v3i1.28780

Abstract

Konstitusi di Indonesia sebelum amandemen tidak secara tegas menunjukan terkait pengakuan dan pemakaian istilah hukum adat. Tujuan pengabdian ini lebih menitik beratkan kepada yaitu para orang tua yang mana memiliki anak yang harus dijaga dan dilindungi. Metode yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan melalui metode ceramah dan diskusi dan tanya jawab, dengan tanya jawab ini masyarakat adat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan. Hasil yang diperoleh dari pengabdian kepada masyarakat ini yaitu masyarakat lebih peka terhadap permasalahan hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana adat, dan diharapkan dengan adanya pengabdian kepada masyarakat ini mengetahui dan memahami dengan baik terkait dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
Forensik Digital dalam Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial Farol Medeline; Elis Rusmiati; Rully Herdita Ramadhani
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 3 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v3i3.19691

Abstract

The development of technology is inevitable. Technology exists in people's lives and brings changes that make everyday life easier. Communication is an aspect of life that changes with the development of technology in our lives, and Social media is one of the most important means by which people communicate and receive information. The presence of social media in people's lives not only facilitates the exchange of information, but also brings new problems that lead to criminal activity. One's freedom on social media often results in hate speech being uploaded. As a crime that takes place on social media, hate speech requires digital forensics mechanisms to examine the digital and electronic evidence found. Detecting hate speech using digital forensics is important to find out if a name listed on a social media account is the person who made the hate speech. Detecting hate speech using digital forensics is important to find out if a name listed on a social media account is the person who made the hate speech. The use of digital forensics in evidence aims to achieve material truth that is. Abstrak Perkembangan teknologi saat ini menjadi suatu hal mutlak yang tidak bisa dihindari. Teknologi hadir dalam kehidupan masyarakat dan membawa perubahan yang merubah dan membuat kehidupan sehari-hari menjadi lebih mudah. Komunikasi merupakan aspek kehidupan yang ikut mengalami dampak perubahan seiring dengan perkembangan teknologi dalam kehidupan, dan media sosial merupakan salah satu media utama bagi masyarakat untuk berkomunikasi dan mendapat informasi. Kehadiran media sosial dalam kehidupan masyarakat tidak hanya memfasilitasi pertukaran informasi, tetapi juga membawa masalah baru yang mengarah pada tindakan kriminal. Kebebasan yang dimiliki seseorang di media sosial untuk mengekspresikan dirinya sering kali menghasilkan ujaran kebencian yang diunggah sebagai konten media sosial tersebut. Sebagai kejahatan yang terjadi di media sosial, ujaran kebencian membutuhkan mekanisme forensik digital untuk memeriksa bukti digital dan elektronik yang ditemukan. Memeriksa bukti dalam tindak pidana ujaran kebencian menggunakan forensik digital penting merupakan hal yang penting untuk mengetahui apakah nama yang tercantum di akun media sosial adalah orang yang melakukan ujaran kebencian tersebut. Digunakannya forensik digital dalam proses pembuktian bertujuan untuk mencapai kebenaran materil sebagai tujuan hukum acara pidana. Faktanya, penggunaan forensik digital untuk mengambil bukti di pengadilan pada tahap peninjauan seringkali tidak digunakan.
THE FUNCTION OF CRYPTOCURRENCY EVIDENCE IN THE INVESTIGATION PROCESS OF MONEY LAUNDERING CRIME IN THE FRAMEWORK OF CRIMINAL PROCEDURE LAW REFORM Arief Budiman; Elis Rusmiati; Mien Rumin
Cepalo Vol 7 No 2 (2023): Issue In progress (August 2023)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v7no2.2993

Abstract

A cryptocurrency is a new form of Evidence whose existence has not been regulated explicitly and clearly in the Criminal Procedure Code, ITE, and the Money Laundering Law. The problem in this paper is related to the function of electronic currency evidence in the investigation process of money laundering cases. The research method used in this research is normative juridical. The writing stage is carried out through literature searches conducted by examining secondary da, which includes primary legal materials, literature, articles, opinions, experts’ teachings, and their implementation in legislation. When viewed from the Criminal Procedure Code, the Law on Money Laundering, and the Electronic Transactions Information Law, the three cannot be said to accommodate the development of current Evidence. The procedure for investigating and obtaining electronic money evidence should have been regulated in the new Draft Criminal Procedure Code so that formal criminal procedures can be carried out properly.
Transformasi Peran Masjid Pada Zaman Modern: Studi Kasus Pada Masjid Agung dan Masjid Al-Azhom Kota Tangerang Elis Teti Rusmiati
Petanda: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora Vol 4, No 2 (2022): Juni 2022
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/petanda.v4i2.2991

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami transformasi peranan masjid di era modern, faktor-faktor yang memengaruhinya serta dampak dari transformasi peran tersebut bagi masyarakat sekitar. Lokus penelitian ialah Masjid Agung dan Masjid Al-Azhom yang terletak di Kota Tangerang Provinsi banten. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk menemukan pemahaman mengenai fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi peran masjid pada zaman modern memiliki dampak yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan spiritual, sosial, dan keagamaan masyarakat di sekitarnya. Faktor-faktor yang turut berpengaruh ialah:  perubahan sosial dan budaya, kepemimpinan masjid, partisipasi jamaah, hubungan dengan lembaga dan komunitas lain, serta pemahaman terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat sekitar. Adapun dampak transformasi peran tersebut terlihat dalam penguatan identitas keagamaan, pendidikan dan pembinaan keagamaan, pemberdayaan sosial, pembinaan karakter dan etika, serta mendorong kehidupan komunitas yang solid. Masjid Agung dan Masjid Al-Azhom di Kota Tangerang telah berhasil beradaptasi dengan perubahan zaman dan mengambil peran yang lebih luas dalam meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat ikatan sosial dalam komunitas.
Dissenting Opinion oleh Hakim dalam Proses Pengambilan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai Wujud Kebebasan Hakim Louis Fernando Simanjuntak; Elis Rusmiati; Budi Arta Atmaja
JURNAL MERCATORIA Vol. 16 No. 1 (2023): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v16i1.8915

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk membahas isu penting mengenai penegakan hukum sebagai bagian dari pembangunan hukum di Indonesia, yaitu tentang bagaimana menjalankan kekuasaan kehakiman dengan sinkronisasi antara UUD 1945 dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Masalah difokuskan pada dissenting opinion yang mencerminkan kebebasan dan kemandirian individual hakim, termasuk dalam satu majelis atau pengadilan. Guna mendekati masalah ini digunakan acuan dari teori Pemidanaan sebagai acuan untuk mencapai kepastian hukum. Data-data dikumpulkan melalui sumber kepustakaan dan studi lapangan, serta diambil melalui studi dokumen dan wawancara, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa terdapat norma dalam UU Kekuasaan Kehakiman bahwa jika dalam sidang permusyawaratan majelis hakim belum mencapai mufakat bulat, maka pendapat hakim yang berbeda harus dimuat dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan tersebut. Oleh karena itu, agar Dissenting Opinion dapat memiliki pengaruh yang lebih besar, harus menjadi bagian dari pertimbangan hakim dan diatur sebagai peraturan dalam Hukum Acara Peradilan di Indonesia.
PELIPUTAN SECARA LANGSUNG PERSIDANGAN PERKARA PIDANA OLEH MEDIA TELEVISI DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS PEMERIKSAAN DI PENGADILAN TERBUKA UNTUK UMUM DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA Ardilla, Merti; Rusmiati, Elis; Tajudin, Ijud
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the practice of judiciary in Indonesia, the phenomenon of direct trial of cases of punishment by the press appeared and then broadcast live through television media, this could occur in a situation as a trial announced for the public. This practice has a negative impact, among others, will refute the principle of the presumption of innocence and have an impact on the evidence at the trial. This study aims to find out and analyze the provisions regarding the coverage of trials in court by disputes with the public interest and the principle of examination at the trial open to the public. As well as to find the coverage of the trial in the court by the press in the future during the discussion with the principle of examination at the trial, it was open to the public in the framework of renewal of the prison procedure law.
KOMUNIKASI DAN KONSTRUKSI SOSIAL ATAS REALITAS PEREMPUAN BEKERJA DALAM PELABUHAN INDUSTRI Septiana Puspitasari; Elis Teti Rusmiati
Jurnal Dinamika Ilmu Komunikasi Vol 7, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/dinamika.v7i1.1407

Abstract

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui komunikasi dan konstruksi realitas perempuan di lingkungan Pelabuhan Industri, dan 2) Untuk mengetahui gagasan tentang bagaimana perempuan di lingkungan pelabuhan industri yang dianggap tabu bisa mengacak kontruksi realitas yang terjadi. Penelitian ini dilakukan menggunakan teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Paradigma penelitian ini menggunakan Paradigma Konstruktivisme sedangkan metode yang digunakan ialah kualitatif dengan pendekatan Fenomenologi. Penelitian ini dilakukan di PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS) Tanjung Priok Jakarta Utara. Objek penelitan ini adalah pegawai perempuan dan laki-laki serta aktivitas mereka di PT ILCS yang 80% nya dilakukan pada sektor Pelabuhan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa 1) Karyawan perempuan di PT ILCS memiliki peranan dan tanggung jawab yang sama dengan karyawan laki-laki. Bagi karyawan perempuan juga tidak adanya permasalahan atau kritikan dari karyawan laki-laki jika menduduki jabatan sebagai manager atau lainnya. Komunikasi yang terjalin pun dilakukan secara profesional. 2) Karyawan mendapatkan fasilitas dan perlakuan yang tidak menunjukkan adanya diskriminasi gender. Karyawan perempuan mendapatkan fasilitas yang sama dengan karyawan laki-laki. Karyawan perempuan juga mendapatkan penjaminan keamanan yang dapat menjauhkan dari diskriminasi gender
Dissenting Opinion of Corruption Court Judges as a Form of Freedom and Legal Reform in Indonesia Simanjuntak, Louis Fernando; Rusmiati, Elis; Atmaja, Budi Arta
Corruptio Vol 4 No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/corruptio.v4i2.3050

Abstract

The existence of dissenting opinions is a step in organizing law enforcement. This is also an important issue in organizing judicial power in relation to the 1945 Constitution and Law No. 48/2009 on Judicial Power. In Indonesia itself, judges are allowed to give dissenting opinions, although there has never been a clear definition of dissenting opinions. In Anglo-Saxon law, dissenting opinions have become commonplace, and these dissenting opinions often form new laws. This is in line with the term "judge made law". Therefore, the existence of dissenting opinion is very important, because it can continue to update the existing law.This research includes normative or doctrinal legal analysis because it wants an accurate and clear picture of the judge's dissenting opinion on the verdict of a corruption case. To explain and find answers to problems, theories are used as the basis for analysis, namely Legal Certainty Theory, Judicial Power Theory, Evidence Theory, Legal Construction Theory, and Sentencing Theory.The impact of the application of dissenting opinions by judges is an instrument towards a better quality of law enforcement, not just a matter of majority and minority in the consideration of judges but a consideration of whether or not a criminal offense has been proven. Therefore, further regulation of the conception of dissenting opinions in Indonesia is important. Legal reform of the Criminal Procedure Code in Indonesia and dissenting opinions must be regulated in the Criminal Procedure Code, precisely in the decree article 197, so that it becomes part of the consideration of a decision. The mechanism for entering dissenting opinions needs to be further regulated so that it becomes a form of transparency to the public.
IMPLEMENTATION OF A JUDGE'S DECISION REGARDING THE EVIDENCE STATUS IN CRIMINAL CASES RELATED TO BANKRUPTCY CONFISCATION Rusmiati, Elis
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 8 Nomor 1 September 2023
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v8i1.1446

Abstract

This article discusses criminal acts with the characteristics of a large number of victims and losses, one of which is the case of PT First Travel and Abu Tour with the same motive and article being charged. For the purposes of examining criminal cases since the preliminary examination stage, the process of confiscating evidence has been carried out, including goods which are the object of a crime, proceeds of a crime and other goods related to a crime, including goods in bankruptcy confiscation. The issues discussed are the application of the status of evidence in criminal cases related to bankruptcy confiscated goods in a judge's decision and efforts to return evidence in meeting the victim's loss due to a crime. Using the normative juridical research method, it was concluded that the consideration of judges, which is one of the most important aspects in determining the realization of the value of a judge's decision, was not carried out carefully and thoroughly, one of which was in decisions 3096 K/Pid.Sus/2018 and 3127 K/PID.SUS/2019 which makes no sense at all. Efforts are needed to return the confiscated evidence from the victim to overcome the losses suffered, in several ways, namely improving the search and filing administration system for evidence subject to confiscation from the investigation stage so that the case files at the prosecutor's office are included if there is already a bankruptcy confiscation.
Co-Authors Agus Takariawan Ajie Ramdan Amal Fathullah, Amal Anita Afriana Anita Afriana Ardilla, Merti Arief Budiman Arief Budiman Artaji, Artaji Asep Shodiqin Atip Latipulhayat Atmaja, Budi Arta Baihaki Baihaki Barlian, Aristo Evandy A. Bella Sari, Fianka Budi Arta Atmaja Cahya, Mochamad Robby Fajar Chatarina Umbul Wahyuni Cholidhazia, Putri Debora Sinaga, Debora Dewi, Sari Amalia Efa Laela Fakhriah Efa Laela Fakhriah Erika Magdalena Chandra Farol Medeline Fazri, Muhammad Faizal Filda Angellia Gustina, irwanti Hazar Kusmayanti Hutasoit, Binsar Mangaratua Ijud Tajudin IKE RACHMAWATI Ilma Aulia Nabila Imamulhadi Islamy, Yolanda Ismar, Widya Iswahyu Pranawukir Juraidi Kartib Bayu, Kartib Lameng, Jihan Shavira Yosephin Lies Sulistiani Louis Fernando Simanjuntak M.A.Heryanto Alfudholli Maryasih, Ni Luh Kerti Matogu, Faisal Mien Rukmini, Mien Mien Rumin Naufal Hibatullah, Muhamad Naufal, Rifki Shofwan Novida Anggraini Pambayun, Ellys Lestari Pambayun Putri, Sherly Putri, Sherly Radja Erland Hamzah Rahmadi, Muhamad Hanan Rahmaini Rahmaini Rifki Shofwan Naufal Rully Herdita Ramadhani Rumin, Mien Saptorini, Yuli Diah Septiana Puspitasari Setiawan, Alan Hidayat Shafira Nadya Rahmayani Sembiring Sherly Ayuna Putri Sherly Putri Simanjuntak, Louis Fernando Sitorus, Talenta Somawijaya Somawijaya Sucahyo, Nur Sukma, Ahmad Novindri Aji Taufiqurokhman, Taufiqurokhman Tri Handayani Wanodyo Sulistyani Widati Wulandari Widoyo, Heru Winata, Nanda Putu Windianingsih, Agustin yasef firmansyah Yoyoh Rohaniah YUSRAFIDDIN, Yusrafiddin