cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Haris Munandar
Contact Email
harismunandar@gmail.com
Phone
+6221-52921242
Journal Mail Official
legislasi@yahoo.com
Editorial Address
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan Jakarta - Indonesia
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Legislasi Indonesia
Published by Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI
ISSN : 02161338     EISSN : 25795562     DOI : https://doi.org/10.54629/jli.v17i4
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Legislasi Indonesia merupakan jurnal ilmiah yang memuat artikel-artikel hasil penelitian, kajian dan pemikiran dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dikelola dan diterbitkan oleh Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Diterbitkan empat kali dalam setahun yaitu bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Jurnal Legislasi Indonesia diharapkan menjadi salah satu media untuk mempublikasikan pemikiran dari para praktisi perundang-undangan dan hukum, para fungsional perancang peraturan perundang-undangan di seluruh kementerian atau lembaga non kementerian maupun yang menaruh perhatian terhadap isu-isu legislasi di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia (Volume 1) diterbitkan Tahun 2004 berbentuk Media Cetak. Bulan April 2017 Jurnal Legislasi Indonesia mendapatkan ISSN Elektronik dari LIPI (ISSN : 2579-5562/ONLINE) dan mulai bulan Januari Tahun 2018 Jurnal Legislasi Indonesia dipublikasikan melalui elektronik.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 560 Documents
 52   53   54   55   56 
Menakar Kontribusi Materiil Hukum Pidana Islam Terhadap KUHP Baru Indonesia; Kajian Aspek Tindak Pidana Zubaeri, Ahmad; Abdillah, Junaidi; Maksun, Maksun
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 22, No 2 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2025
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v22i2.1387

Abstract

The new Indonesian Penal Code (KUHP), introduced through Law No. 1 of 2023, represents a transformation of the national criminal law by dialectically adopting elements of Islamic Criminal Law (HPI). These reforms encompass sentencing, penal systems, and sanctions while emphasizing religious values, modern legal needs, and social harmony. This study employs a documentary-historical method to analyze the dialectics between Islamic law and the new KUHP, identifying five key elements: the principle of legality, unwritten law, criteria for unwritten law, retroactive principles, and the classification of criminal offenses.The analysis reveals that HPI significantly contributes to the new KUHP through concepts such as restorative justice, the principle of jalb al-mashalih wa dar’u al-mafasid (promoting benefits and preventing harm), and flexibility in the form of takzir. While the new KUHP successfully reflects values of democratization, recodification, and harmonization, certain HPI elements, such as the scope of unwritten law based on maqashid al-syari'ah and the application of retroactive principles for crimes with broad societal impact, are not fully accommodated. This study underscores the importance of synergy between Indonesian cultural values and religious law to create a functional, just, and sustainable criminal justice system.
Implikasi Perppu Cipta Kerja Terhadap Kesejahteraan Buruh: Tinjauan Ulang Dari Maqashid Syariah Jamaluddin Athiyyah Dwi Rahayu, Hesti Maharani
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 22, No 2 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2025
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v22i2.1474

Abstract

This research aims to analyze the impact of the Job Creation Perppu on workers' welfare from the perspective of Maqashid Syariah according to Jamaluddin Athiyya. Global employment issues, such as high unemployment, worker welfare, employment contracts, and layoffs, remain unresolved. Many acknowledge that workers often do not receive fair and equitable treatment. In the West, labor is seen as economic capital but is at times constrained. Workers should have the right to develop their potential and receive humane treatment. This study employs the library research method, gathering and analyzing relevant literature to discuss and draw conclusions. The analysis reveals that Islam regards all humans as having an equal standard of living, differing only in their level of devotion to Allah SWT, thereby entitling workers to prosperity. According to the maqashid of Sharia, Jamaluddin Athiyya stresses the importance of safeguarding honor (Hifdz al-'Irdli), property (Hifdz al-Mal), social justice (Iqamat al-'Adl), and supporting human rights. By granting workers the same rights as employers, justice can be established without injustice.
Menakar Penerapan Asas Dapat Dilaksanakan Pada Pengaturan Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Alwajdi, Muhammad Farid
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 22, No 2 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2025
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v22i2.1123

Abstract

Pasca terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2021 tentang Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah (Permen ATR/BPN 33/2021) muncul dua isu pokok yaitu: (1) apakah keberadaan Permen ATR/BPN 33/2021 dapat dibenarkan menurut sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia karena Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP 37/1998) tidak pernah memerintahkan pengaturan uang jasa (honorarium) PPAT diatur pada Peraturan Menteri; dan (2) apakah keberadaan Permen ATR/BPN 33/2021 telah menerapkan asas dapat dilaksanakan sebagaimana diamanatkan dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Metode penulisan ini menggunakan penulisan hukum normatif. Temuan dari penulisan ini adalah (1) Keberadaan Permen ATR/BPN 33/2021 dapat dibenarkan menurut sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia karena Peraturan Menteri dapat dibentuk berdasarkan kewenangan dan (2) Permen ATR/BPN 33/2021 tidak menerapkan asas dapat dilaksanakan. Hal ini terbukti dari 3 (tiga) indikator, yaitu: (a) secara filosofis pembentukan Permen ATR/BPN 33/2021 hanya mendasarkan pada konsep asing yang belum tentu cocok dengan nilai-nilai Pancasila; (b) secara sosiologis pembuatan Permen ATR/BPN 33/2021 terindikasi tidak melibatkan PPAT sebagai pejabat yang terkena dampak pengaturan; (c) secara yuridis substansi dari Permen ATR/BPN 33/2021 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Pengaturan Crowdfunding Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Ibu Kota Nusantara Perspektif Epistemologi Susanti, Dyah Ochtorina; Efendi, Aan; Putri, Auliya Safira
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 22, No 2 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2025
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v22i2.1425

Abstract

Moving the National Capital (IKN) from Jakarta to the Nusantara East Kalimantan requires very large costs. Through Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital, the government has determined alternative financing other than that sourced from the APBN, one of which is sharia crowdfunding which is part of creative financing. Sharia crowdfunding as a source of funding for IKN Nusantara is a new thing that has not been specifically regulated, so there is a need for a review of sharia crowdfunding arrangements. The research method used is normative juridical with a statute, conceptual and historical approach. The results of this research show that the basis for regulating sharia crowdfunding as a source of funding for Indonesian IKN is generally in accordance with the tiered norm theory, but in particular it is still not in the form of an MUI Fatwa so it needs to be accommodated in legislation that has authoritative power so that it can be binding on the community.Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara Kalimantan Timur memerlukan biaya yang sangat besar. Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, pemerintah menetapkan alternatif pembiayaan selain yang bersumber dari APBN, salah satunya yaitu crowdfunding syariah yang menjadi bagian dari creative financing. Crowdfunding syariah sebagai sumber pendaan IKN Nusantara merupakan hal baru yang belum diatur secara khusus, sehingga perlu adanya telaah terhadap pengaturaan crowdfunding syariah. Metode penelitian yang digunakan itu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan historis. Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa dasar pengaturan crowdfunding syariah sebagai sumber pendanaan IKN Nusantara secara umum telah sesuai dengan teori norma berjenjang, namun secara khusus masih dalam belum bentuk Fatwa MUI sehingga perlu diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan autoritatif sehingga dapat mengikat bagi masyarakat.
Pola Fast-Track Legislation Pada Pembentukan Peraturan Daerah Mengenai Pembubaran Bank Berbentuk BUMD Dalam Likuidasi Oleh Lembaga Penjamin Simpanan Susanto, Mei; Junaenah, Inna; Prasetianingsih, Rahayu
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 22, No 2 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2025
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v22i2.1495

Abstract

Artikel ini mengajukan pola fast-track legislation dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembubaran Bank berbentuk BUMD yang dalam tahap likuidasi oleh LPS. Persoalan yang dikaji dalam artikel ini adalah karena adanya prinsip otonomi daerah bagi Pemerintah Daerah dalam pelayanan publik berupa pembentukan dan pembubaran bank BUMD pada satu sisi, namun pada sisi lain LPS yang berwenang melakukan likuidasi tidak dapat menunggu lama proses pembentukan Perda secara reguler karena dapat menggangu prinsip prediktabilitas dan kepastian hukum penyelesaian likuidasi bank. Artikel ini beragumen bahwa pola fast-track legislation dapat menjadi jalan tengah dua rezim hukum yang berbeda yakni hukum perbankan bagi LPS dan rezim hukum pemerintahan daerah bagi pemerintah daerah itu sendiri. Pola fast-track legislation itekankan pada perencanaan kumulatif terbuka, tidak perlunya Naskah Akademik, penyederhanaan dan percepatan waktu pembahasan maupun penetapan, pengesahan dan pengundangan.
Transformasi Hukum Desa: Evaluasi Instrumen Hukum Pengawasan Peraturan Desa Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Saliro, Sri Sudono
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 22, No 2 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2025
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v22i2.1258

Abstract

Instrumen hukum pengawasan (evaluasi dan klarifikasi) Perdes sering kali menimbulkan permasalahan. Secara yuridis Perdes-Perdes yang dilakukan pengawasan (evaluasi) hanya terhadap Perdes APBDesa, pungutan, tata ruang dan organisasi Pemerintahan desa. Selain Perdes di atas (Perdes khusus), tidak dilakukan pengawasan. Hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, baik itu pertentangan norma, tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah desa, dan melanggar kepentingan umum. Studi ini diarahkan sebagai jalan untuk menjelaskan instrumen hukum pengaturan pengawasan terhadap Perdes dan praktik pengawasan Perdes di Kabupaten Sambas. Penulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan paradigma konstruktivisme. Kajian ini memakai jenis data sekunder, dan menggunakan wawancara guna mendukung data sekunder tersebut. Analisis dalam studi ini dilakukan dengan teknik deskriptif analitis melalui 3 langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tulisan ini menampilkan evaluasi terhadap peraturan yang memuat materi pengawasan Perdes bahwa instrumen hukum pengawasan Perdes saat ini masih sangat terbatas ruang wewenangnya, hal ini juga berdampak pada praktik pembiaran Perdes yang berlaku dengan sendirinya. Tulisan ini juga diharapkan dapat menjadi jalan untuk melakukan penelitian terkait pengawasan Perdes dengan sudut pandang yang lebih komprehensif, sehingga dapat dijadikan acuan untuk membuat kebijakan hukum dalam rangka transformasi hukum desa. 
Fleksibilitas Perubahan Konstitusi Indonesia Pasca Amendemen Undang-Undang Dasar 1945 Maulidi, Mohammad Agus
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 22, No 3 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2025
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v22i3.1485

Abstract

Gagasan amendemen konstitusi Indonesia untuk menyempurnakan dan menyesuaikan dengan kebutuhan, telah muncul sejak lama dari berbagai pihak. Namun hingga usianya lebih dari dua dekade, konstitusi Indonesia belum juga berhasil diamendemen. Ini menarik kita pada diskurus tentang fleksibilitas perubahan konstitusi Indonesia. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis pertama, apa yang menjadi justifikasi dan rasionalitas perubahan konstitusi? Kedua, bagaimana fleksibilitas perubahan konstitusi Indonesia pasca amendemen UUD 1945? Dengan metode normatif yuridis dan pendekatan konseptual yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan literatur terkait, penelitian ini menyimpulkan pertama, konstitusi merupakan moment opname dari berbagai kekuatan politik dan ekonomi yang dominan pada saat dirumuskan, sehingga perlu penyesuaian dalam perjalanannya; konstitusi (terutama yang tertulis) selangkah tertinggal dengan zamannya; konstitusi tidak akan pernah mencapai titik sempurna; kebutuhan untuk mengatasi keadaan darurat; pembaharuan politik dan pengaruh konfigurasi politik. Kedua, perubahan formal pasca amendemen secara normatif tergolong fleksibel, namun secara praktik, tergolong konstitusi yang rigid karena bergantung pada kesadaran hukum masyarakat dan konfigurasi politik di parlemen. Perubahan konstitusi melalui putusan pengadilan, relatif lebih fleksibel sejak diadopsinya kelembagaan Mahkamah Konstitusi dalam pranata hukum Indonesia.
Penataan Prosedur Penetapan Peratuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia: Studi Atas Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Hidayat, Rivan; Dwi Anggono, Bayu; Indrayati, Rosita
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 22, No 3 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2025
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v22i3.1480

Abstract

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang merupakan produk hukum yang ditujukan guna mengatasi permasalahan dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Namun, penetapan perppu harus tertib prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, diperlukan sebuah pengaturan prosedur penetapan perppu menjadi UU yang berkepastian guna menciptakan tertib hukum. Penelitian ini mencoba meneliti terkait keabsahan penetapan perppu cipta kerja menjadi UU 6/2023; dan memberikan gagasan penataan terhadap prosedur penetapan perppu menjadi UU. Dengan menggunakan penelitian hukum doktrinal yang dielaborasi dengan metode Reform-Oriented Research, penelitian ini menemukan bahwa penetapan perppu cipta kerja menjadi UU 6/2023 tidak memiliki keabsahan. Namun, hal ini disebabkan pengaturan prosedur penetapan perppu menjadi UU yang tidak berkepastian. Ketidakjelasan dalam menakar “hal ihwal kegentingan memaksa”, interpelasi atas makna “persidangan yang berikut”, dan tidak dibatasinya materi muatan suatu perppu. Puncaknya, penulis menggagas penataan prosedur penetapan perppu menjadi UU melalui (i) mengatur “hal ihwal kegentingan memaksa” secara normatif dalam UU P3; (ii) membatasi makna “persidangan yang berikut” secara ketat; dan membatasi materi muatan suatu perppu. Penataan prosedur tersebut ditujukan guna memberikan kepastian hukum agar tercipta tertib hukum dalam penetapan perppu menjadi UU.
Gagasan Penerapan Sunset Clause dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia Hofifah, Hofifah; Abdillah, Faisal Nuja
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 22, No 3 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2025
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v22i3.1287

Abstract

Kemajuan tegnologi berkembang sangat pesat, kebutuhan masyarakat dan negara pun kian berkembang. Namun mekanisme pengawasan terhadap hukum malah kian melambat. Dalam perkembangannya, hukum yang baik adalah hukum yang bisa beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat di tengah-tengah kemajuan tegnologi yang semakin berkembang maju dan bukan sebaliknya. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini berusaha menganalisis gagasan penerapan sunset clause dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Sunset clause dalam UU ITE tidak hanya memberi batasan waktu atas keberlakuan UU ITE dan apabila tidak dilakukan tindak lanjut apapun hingga tenggat waktu yang telah ditentukan UU ITE akan otomatis tidak berlaku, namun yang terpenting, sunset clause juga memberi kewenangan untuk mengevaluasi keberlakuan UU ITE terhadap tujuan yang ingin dicapai serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Nantinya, hasil dari evaluasi ini bisa berupa pencabutan, konsolidasi, pembaruan dengan perubahan, maupun pembaruan tanpa perubahan. Sehingga penerapan sunset clause dalam UU ITE dapat menjamin kesesuaian dan kebutuhan masyarakat atas perlindungan hukum ditengah tegnologi yang terus berkembang pesat.
Mobilisasi Hukum dan Advokasi Kebijakan oleh Organisasi Masyarakat Sipil dalam Perubahan Batas Usia Perkawinan: Dari Judicial Review ke Revisi UU Perkawinan Zein, Reshandi Ade; Kurniawan, M. Beni; Subarkah, Alfianita Atiq Junaelis; Musdin, Rasyid
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 22, No 3 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2025
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v22i3.1492

Abstract

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) memiliki peran fundamental dalam melakukan mobilisasi hukum dan advokasi kebijakan terhadap perubahan undang-undang, dalam penelitian ini terkait pengaturan batasan minimum usia perkawinan. Ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur batas minimal usia perkawinan 16 tahun bagi Perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki mengandung bias gender dan diskriminasi terhadap gender tertentu. Beranjak dari fenomena sosial tersebut, OMS melakukan mobilisasi hukum dengan mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi, hingga advokasi ke parlemen yang output-nya melahirkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di mana terjadi perubahan signifikan terhadap batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi Perempuan dan laki-laki. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini mengenai pengaruh OMS terhadap pengaturan batas minimum usia perkawinan melalui proses judicial review dan advokasi yang dilakukan OMS terhadap perubahan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan berkenaan batas minimum usia perkawinan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris melalui telaah terhadap sumber kepustakaan dan wawancara terhadap salah satu OMS, yaitu Koalisi Perempuan Indonesia. Dengan menggunakan konsep legal mobilization oleh OMS, temuan penulis bahwa pertama, OMS memiliki peran penting dalam melakukan mobilisasi hukum dengan strateginya dapat membawa isu batas minimum usia perkawinan untuk diujikan ke Mahkamah Konstitusi dan tuntutannya berhasil membawa perubahan ketentuan usia perkawinan. Kedua, OMS juga memiliki pengaruh kapasitas untuk melakukan advokasi secara formal dan informal kepada anggota legislatif untuk mengupayakan pembaruan Undang-Undang Perkawinan.

Page 54 of 56 | Total Record : 560

 52   53   54   55   56 

Filter by Year

2004 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 4 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2025 Vol 22, No 3 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2025 Vol 22, No 2 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2025 Vol 22, No 1 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - April (2025) Vol 21, No 4 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2024 Vol 21, No 3 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2024 Vol 21, No 2 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2024 Vol 21, No 1 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2024 Vol 20, No 4 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2023 Vol 20, No 3 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2023 Vol 20, No 2 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2023 Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2023 Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia Volume 19 Nomor 2 - Juni 2022 Vol 19, No 4 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2022 Vol 19, No 3 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2022 Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2022 Vol 18, No 4 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2021 Vol 18, No 3 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2021 Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2021 Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2021 Vol 17, No 4 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2020 Vol 17, No 3 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2020 Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2020 Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2020 Vol 16, No 4 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2019 Vol 16, No 3 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2019 Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2019 Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2019 Vol 15, No 4 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2018 Vol 15, No 3 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2018 Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2018 Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2018 Vol 14, No 4 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2017 Vol 14, No 3 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2017 Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2017 Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2017 Vol 13, No 4 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2016 Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2016 Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2016 Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2016 Vol 12, No 4 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2015 Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2015 Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2015 Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2015 Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2012 Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2012 Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2011 Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2011 Vol 6, No 4 (2009): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2009 Vol 6, No 3 (2009): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2009 Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2009 Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2009 Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2008 Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2008 Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2008 Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2005 Vol 1, No 3 (2004): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2004 Vol 1, No 2 (2004): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2004 Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2004 More Issue