p-Index From 2021 - 2026
11.642
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 'ADALAH SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Cita Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Jurnal Ius Constituendum Jurnal Hukum Samudra Keadilan JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI WAJAH HUKUM Jurnal Ilmu Hukum The Juris Awang Long Law Review Unes Law Review DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Solusi Walisongo Law Review (Walrev) LEGAL BRIEF Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal JOURNAL of LEGAL RESEARCH JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan UNES Journal of Swara Justisia Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Collegium Studiosum Journal The International Journal of Politics and Sociology Research Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum DEVOTE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Innovative: Journal Of Social Science Research Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat (M-PKM) Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia SCLS International Journal of Global Sustainable Research Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Activa Yuris: Jurnal Hukum Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sriwijaya Journal of Private Law Journal Of Law And Social Society Karya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Aksi Dosen dan Mahasiswa Mizan: Journal of Islamic Law Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Journal of Golden Generation Legal Science Khazanah Hukum Marwah Hukum
Claim Missing Document
Check
Articles

PENGATURAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN DUNIA MAYA (CYEBER CRIME) : HARMONISASI REVISI UNDANG-UNDANG ITE DAN KUHP Martini Idris; Meirina Nurlani; Serlika Aprita
Lex LATA Vol. 6 No. 3 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v6i3.4266

Abstract

Abstrak Cyber crime merupakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi melalui internet. Fenomena cyber crime di Indonesia merupakan perbincangan yang selalu menarik minat masyarakat. Dari masyarakat pada umumnya, sampai pada masyarakat yang memang memiliki keterkaitan langsung dengan fenomena cyber crime. Misalnya, aparat penegak hukum, akademisi khususnya akademisi hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif yang berfokus pada kajian berdasarkan pada doktrin yang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan yang bersifat primer, sekunder, dan tersier.  Hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan dalam penelitian ini terdapat beberapa kekurangan dalam upaya penegakan hukumnya, sanksi yang dikenakan masih ringan. Padahal beberapa kasus mengakibatkan kerugian yang besar sehingga tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkan. Kendala dalam penegakan hukum terhadap cyber crime antara lain karena kurangnya fasilitas dan sarana, minimnya kemampuan penegak hukum, dan tidak ada unit khusus yang menangani kasus cyber crime. Sehubungan dengan itu, rancangan konsep KUHP yang baru telah dilaksanakan untuk melihat kebijakan hukum ke depan dalam memberantas dan menegakkan hukum yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya dan revisi UU ITE diperlukan untuk mengoptimalkan penegakan hukum terhadap cyber crime di Indonesia.Kata Kunci: Hukum Pidana ; Kejahatan ; Cyber Crime   Abstract. Cyber crime is a crime committed using information technology, namely by using the internet.   The phenomenon of cyber crime in Indonesia is a topic of discussion that always attracts public interest. From society in general, to people who are directly related to the phenomenon of cyber crime. For example, law enforcement officers, academics, especially legal academics. The research method used in this research is normative law because the focus of the study is based on doctrine through analysis of legal rules found in statutory regulations or in various court decisions using primary, secondary and tertiary research materials.  The research results that can be used as conclusions in this research still contain several shortcomings in law enforcement efforts, in fact the sanctions imposed when using the Criminal Code are indeed light. In fact, some cases that occur result in large losses that are not commensurate with the consequences. Obstacles in law enforcement against cyber crime include, among other things, a lack of facilities and means, a lack of law enforcement capacity, and the absence of a special unit that handles cyber crime cases. In this regard, a draft concept of the new Criminal Code has been implemented to look at future legal policies in eradicating and enforcing laws relating to cyber crime and revision of the ITE Law is needed to optimize law enforcement against cyber crime in Indonesia.Keywords: Criminal Law ; Crime ; Cyber Crime
Optimalisasi Wewenang Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia Serlika Aprita; Sarah Qosim
Jurnal Ius Constituendum Vol. 7 No. 2 (2022): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v7i2.3963

Abstract

This article aims to analyze the legal certainty of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and PKPU related to the implementation of the duties, authorities, and responsibilities of bankruptcy supervisory judges in supervising the management and execution of bankruptcy property in the Surabaya Commercial Court. The research method used in this article is empirical juridical with case approach. The writing of this article first reviewed previous research related to the role and authority of supervisory judges in the Commercial Court, but in each article only describes the contents of the provisions of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and PKPU related to the role and authority of bankruptcy law supervisory judges, and then this article analyzes the legal certainty of the enforcement of the authority and responsibility of the supervisory judge in the Surabaya Commercial Court on charges of having received bribes from PT Sky Camping Indonesia (SCI) as a curator in the bankruptcy process. The results of this article show that the legal certainty of Law No. 37 of 2004 on Insolvency and PKPU related to the authority and responsibility of supervisory judges, in practice in the field is not fully operational. The supervisory judge does not carry out his duties and authority to oversee the management and release of bankruptcy property because it has received bribes from PT SCI as a curator so that the supervisory judge determines the verdict of the debtor's bankruptcy assets to non-bankruptcy.Artikel ini bertujuan untuk menganalisa kepastian hukum Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terkait pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Hakim Pengawas kepailitan dalam mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit di Pengadilan Niaga Surabaya. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kasus (case approach). Penelitian artikel ini terlebih dahulu mereview penelitian-penelitian sebelumnya terkait peran dan wewenang Hakim Pengawas di Pengadilan Niaga, namun pada masing-masing artikel tersebut hanya memaparkan isi ketentuan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terkait peran dan wewenang Hakim Pengawas hukum kepailitan, selanjutnya artikel ini menganalisa kepastian hukum pelaksaan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terkait wewenang dan tanggung jawab Hakim Pengawas di Pengadilan Niaga Surabaya atas dakwaan telah menerima suap dari PT Sky Camping Indonesia (SCI) sebagai Kurator dalam proses kepailitan. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa kepastian hukum Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terkait wewenang dan tanggung jawab Hakim Pengawas, dalam praktiknya di lapangan tidak sepenuhnya berjalan. Hakim Pengawas menyalahgunakan tugas dan wewenangnya untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit dikarenakan telah menerima suap dari PT SCI sebagai Kurator supaya Hakim Pengawas menetapkan putusan aset pailit debitur menjadi non pailit.      
LEGAL PROTECTION FOR PROSPECTIVE NEW SHAREHOLDERS FOR THE PLAN TO ACQUIRE THE BANKRUPT COMPANY PT SRITEX IN A STATE OF BANKRUPTCY Aprita, Serlika; Adhitya , Rio; Wati , Evi Purnama
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.6028

Abstract

Company Limited is subject independent law.Regulation about company limited in a way general set up in Constitution Number 40 of 2007 Concerning Limited Liability Companies . Formation arrangement special regarding this Company because of For can protect interest holder shares and creditors , as well as other related parties as well as interest company That Alone specifically if company in condition bankrupt . Example case real investor losses due to bankruptcy is PT Sri Rejeki Isman Tbk , or more known as Sritex , one of the company textile the largest in Indonesia, in terms of official stop its operation on Saturday , March 1 , 2025. One of the effort rescue company that is do restructuring company through plan acquisition . Research This use method normative nature descriptive analytical . Prioritize secondary data that is strengthened with primary data, then analyzed in a way legal qualitative. Protection law to potential investors in plan acquisition company PT. Sritex can done through various ways , such as : (a) Arrange protection law for holder share minority ; (b) Regulate acquisition in Constitution Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ; and (c) Providing right to holder shares that are not agree plan acquisition For request company buy share with reasonable price , Protection law for investors also can done via : Require openness information , Prevent practice market manipulation , Crackdown firm perpetrator violation .
Co-Authors Abdul Latif Mahfuz Abdul Roni Absi, Warmiyana Zairi Adhitya , Rio Adhitya, Rio Afaf Afaf Afaf Afaf, Afaf Ahmad Muadzdzib Aldhini, Chindy Anela Intan Putri Anggita, Jeni Anisah, Lilies Ardiana Hidayah Ardiana Hidayah Ariansyah, Diky Arisandy Permana Paza Arisandy Permana Paza Asmara, Bima Sena Putra Atika Ismail Cayo, Putri Sari Nilam Chindy Aldhini Desia Rakhma Banjarani Desni Raspita Devi Sri Astuti Diah Pitaloka Harin Dian Puspa Iwari Dian Puspa Iwari Diky Ariansyah Erisa Ardika Prasada Evy Febryani Evy Febryani Fatma Meria Febryani, Evy Ferindi Ramadan Pratama Fernando Fernando Fira Rahmawati Fitri Antisa Hambali Yusuf Hanif, Wangmayum Hasanal Mulkan Hasyim, Yonani Helmi Ibrahim Helwan Kasra Hendri Hendri Heni Marlina Heni Marlina Heriyono Tarjono Idris, Martini Idrus, Soleh Iim Saputra Noptabi Ilham Mahar Khuluqi Iwari, Dian Puspa Jeni Anggita Khalisah Hayatuddin Kurniati Kurniati Ledy Wila Yustini Lulu Larasari M. Andres Arta Al Fajri M. Novrianto Novrianto Martini Idris Martini Martini Meirina Nurlani Mohammad Maulana Kusumawardhana Mona Wulandari Muhamad Fakhri Muhammad Syarif Hidayatullah Askolani Mutiara Paramitha Nahla Jamilie Rahmah Mukhtarudin Neisa Angrum Adisti Noptabi, Iim Saputra Nuriah, Syahdila Nurlani, Meirina Octa Vera Perli Prahasta Putra, M. Aidil Reny Okprianti Rillo Waskitha Sandi Wiyata Rizadatul Qolbun Robi Alkaromah Robi Alkaromah Roni, Abdul Sanusi, Muhamad Sarah Qosim Serli Margareta Shalihah, Nawatus Siti Mardiyati Siti Mardiyati Siti Sarah Susiana Kifli Syahdila Nuriah Syahriati Fakhriah Syamsul Syamsul Syamsul Syamsul Tiara Puspita Sari Tiara Sahda Utami, Shafa Nabila Wati , Evi Purnama Wulan Purnama Sari Wulandari, Mona Yonani Hasyim Yonani Yonani Yonani Yonani Yonani, Yonani Yudistira Zainuddin, Cholidi Zairi Absi, Warmiyana