Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.765
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 'ADALAH SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Cita Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Jurnal Ius Constituendum Jurnal Hukum Samudra Keadilan JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI WAJAH HUKUM Jurnal Ilmu Hukum The Juris Awang Long Law Review Unes Law Review DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Solusi Walisongo Law Review (Walrev) LEGAL BRIEF Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal JOURNAL of LEGAL RESEARCH JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan UNES Journal of Swara Justisia Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Collegium Studiosum Journal The International Journal of Politics and Sociology Research Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum DEVOTE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Innovative: Journal Of Social Science Research Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat (M-PKM) Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia SCLS International Journal of Global Sustainable Research Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Activa Yuris: Jurnal Hukum Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sriwijaya Journal of Private Law Journal Of Law And Social Society Karya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Aksi Dosen dan Mahasiswa Mizan: Journal of Islamic Law Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Journal of Golden Generation Legal Science Khazanah Hukum Marwah Hukum
Serlika Aprita
Universitas Muhammadiyah Palembang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 94 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 94 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
PERTANGUNGJAWABAN PIDANA KURATOR YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KAITANNYA DENGAN PRINSIP INDEPENDENSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 Mulkan, Hasanal; Aprita, Serlika
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 1 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (April 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kurator mempunyai prinsip independensi dan tidak memihak yang merupakan salah satu prinsip utama yang dikenal dalam berbagai ketentuan hukum internasional yang juga dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta pailit. Rumitnya penyelesaian pemberesan harta pailit semakin bertambah dengan pencantuman pasal sanksi pidana dalam UU Kepailitan yang menyatakan apabila terbukti kurator tidak independen dapat dikenakan sanksi hukum baik pidana maupun perdata sesuai perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif preskriptif. Adanya ancaman untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap kurator dihubungkan dengan sikap tidak independennya kurator pada akhirnya menjadi persoalan baru, khususnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana yaitu dalam hal menentukan tolok ukur kurator dikatakan tidak independen sehingga dapat dijatuhi sanksi pidana akibat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diamanatkan oleh UU Kepailitan. Pertanggungjawaban pidana kurator yang tidak independen mengacu kepada terpenuhinya 3 (tiga) pilar dalam hukum pidana yaitu ada perbuatan pidana, adanya kesalahan yang berakibat pertanggung jawaban pidana dan berkaitan pidana atau pemidanaan dengan berdasarkan pada prinsip independensi, yaitu kurator dalam situasi yang sulit dapat mengambil tindakan tegas demi kepentingan harta pailit. Adapun ratio decindendi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kurator tidak langsung mengacu kepada independensi kurator dalam Pasal 234 ayat (2) UU Kepailitan melainkan mengacu kepada KUHPidana.
Tinjuan Yuridis Mengenai Hak Royalti Yang Menjadi Harta Bersama Inara Rusli dan Virgoun Hasyim, Yonani; Aprita, Serlika
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2048

Abstract

Salah satu putusan perceraian yang menarik perhatian publik di tahun 2023 adalah terkait pesohor Virgoun Teguh Putra dan Ina Idola Rusli (Inara). Dalam putusannya, majelis hakim memberikan hak royalti kepada Inara sebagai bagian dari harta gono gini. Putusan ini menjadi preseden baru bagi dunia hukum di Indonesia di masa depan. Putusan ini jelas menjadi preseden bagi dunia hukum di Indonesia karena pertama kali terjadi. Dikutip dari dokumen resmi putusan cerai Inara, majelis hakim PA Jakarta Barat mempertimbangkan status hukum royalti yang digugat oleh Inara. Apakah royalti benar masuk sebagai harta bersama atau tidak. Dalam hal ini, Undang-Undang Hak Cipta menjadi salah satu pertimbangan untuk mendudukkan status hukum royalti sebagai harta bersama. Penulisan Artikel Jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif yang mana penulis meneliti dengan menganalisis data sekunder. Adapun bunyi pertimbangannya adalah sebagai berikut. Dalam hal ini karena royalti itu bagian dari hak ekonomi yang bersumber dari hak cipta, sedangkan hak cipta itu sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU No.28 Tahun 2014, dinyatakan sebagai benda bergerak tidak berwujud, maka sesuai ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Majelis dalam hal ini berpendapat bahwa royalti itu merupakan objek harta bersama perkawinan.Jika obyek harta gono gini adalah royalti, maka tidak bisa dilepaskan dari kepemilikan hak cipta. Royalti merupakan hak ekonomi yang bisa dinikmati oleh pencipta, hak cipta ini bisa dialihkan ke pihak lain oleh pencipta, sementara hak moral melekat seumur hidup kepada si pencipta. Jika ternyata kepemilikan hak cipta masih menjadi sengketa, seharusnya Pengadilan Agama Jakarta Barat tidak berwenang untuk memutus gugatan royalti sebagai bagian dari harta gono gini. Apalagi dalam konteks ini, Virgoun merasa keberatan atas pembagian royalti tersebut dan sudah mengajukan banding. Dia menyebut bahwa hak cipta tidak bisa otomatis menjadi harta bersama. Kedudukan kepemilikan perlu diputuskan terlebih dahulu oleh Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam pasal 95 UU Hak Cipta. Putusan Pengadilan Niaga tersebutlah nantinya yang bisa dibawa ke PA Jakarta Barat untuk ditetapkan sebagai harta bersama. Akan berbeda statusnya jika si pencipta mengakui bahwa lagu tersebut merupakan hak bersama, sehingga bisa langsung ditetapkan oleh PA tanpa putusan Pengadilan Niaga.“Seharusnya kepemilikan hak cipta tersebut diselesaikan dulu, yaitu melalui Pengadilan Niaga sesuai ketentuan UU Hak Cipta, apakah benar dalam penciptaan lagu itu ada kontribusi pihak istri. Karena ada perselisihan mengenai kepemilikan hak cipta. Kalau sudah clear mengenai kepemilikan, apakah bersama atau kalau memang sudah clear jadi milik bersama, baru ditetapkan di PA sebagai harta Bersama.
PENYELESAIAN HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SECARA NONLITIGASI DI KELURAHAN TANJUNG RAJA KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN Aprita, Serlika; Mulkan, Hasanal; Fakhriah, Syahriati; Hasyim, Yonani; Raspita, Desni; Afaf, Afaf; Roni, Abdul; Anggita, Jeni; Aldhini, Chindy
Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Vol. 3 No. 1 (2024): Devote : Jurnal Pengabdian Masyarakat Global, Maret 2024
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/devote.v3i1.2549

Abstract

Violence that occurs in the household is more often experienced by women who here act as wives or children who are victims, while the perpetrators are dominated by men who act as husbands or children. Domestic violence can be caused by various factors, both internal and external within the household. Internal factors that can trigger domestic violence include the character of the perpetrator of violence who tends to be emotional, economic dependence, third parties in the household, economic conditions, and poor communication. Changes in mindsets in society, especially women, have now changed, this is proven by the increasing number of divorce lawsuits in court. This change in thinking seems to form a view that marriage is not a sacred thing so there is no need to fight for its integrity if differences are discovered. However, the problem of domestic violence can be resolved outside of court (non-litigation). This legal counseling activity on the legal resolution of domestic violence committed by husbands against wives outside the court in Tanjung Raja Village, Ogan Ilir Regency, South Sumatra Province is expected to provide understanding to the public about actions that constitute domestic violence and their negative effects. Apart from that, it is hoped that with this outreach, the public will understand that Domestic Violence (KDRT) can be resolved first through non-litigation or outside of court.
Criminal Liability of the Curator for Illegal Acts in the Independence Principle Aprita, Serlika; Wulandari, Mona; Qosim, Sarah
Jurnal Cita Hukum Vol. 10 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v10i2.27801

Abstract

An entity or individual bankruptcy statement can occur if the debtor fulfills the elements of bankruptcy where the application is submitted to the commercial court by an advocate. The appointment of a curator in one of the contents of a commercial court decision will determine a person or more curators who originate at the request of the bankruptcy applicant, either by the creditor applicant or the debtor applicant himself. This study aims to determine the form and mechanism of the curator's criminal liability to the law based on the principle of independence in managing and settling bankrupt assets. This study uses a prescriptive normative legal research method with a statutory approach. The results of the study state that the recommendation of a curator by the bankruptcy applicant will tend to have a conflict of interest if there is no independent curator in carrying out the obligations mandated to him in Article 15, paragraph (3) of the PKPU UUK. The applicable criminal threat remains based on the source of criminal law in force in Indonesia following the actions of the curator as an individual who is not immune to the law.
Implementasi Dispensasi Kawin Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Sanusi, Muhamad; Zainuddin, Cholidi; Aprita, Serlika
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.10781

Abstract

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Martapura mengalami lonjakan yang cukup tinggi, meskipun pada dasarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan syarat yang lebih ketat dalam mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana implementasi Dispensasi Kawin sebelum dan sesudah Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan? 2). Bagaimanakah rasio hukum dari pertimbangan hakim dalam memtus perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura kelas II sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan? Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.  Berdasarkan hasil penelitian menunjukan 1) Implementasi Dispensasi Kawin sebelum dan sesudah Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu menggambarkan bahwa pernikahan anak mereka tersebut adalah sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sangat sulit dipisahkan dan dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang agama. 2) Rasio hukum dari pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura kelas II sebelum dan sesudah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan adalah cenderung kepada kemaslahatan kedua mempelai dan termasuk kemanfaatan terhadap anak dikemudian hari.
ASSET RECOVERY DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Hasanal Mulkan; Serlika Aprita
The Juris Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i1.870

Abstract

The positive law in force in Indonesia that regulates corruption is the Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 in conjunction with the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. In overcoming the problem of corruption, in fact there are many difficulties faced by law enforcers which have become a routine part of law enforcement constraints in Indonesia. In addition, the problem is even more difficult if when the perpetrators of corruption are not in Indonesia, where trials are conducted in absentia, then the assets resulting from corruption have been hidden abroad, so this creates serious problems for prosecutors in carrying out executions. However, today the functionalization of criminal law in the context of enforcing the law on corruption, both from the point of view of material criminal law, formal criminal law (criminal procedure law), as well as criminal implementation, still faces obstacles, especially regarding the policy of recovering assets of perpetrators of corruption has implications for the implementation of the execution of replacement money payments in order to optimize the recovery of state financial losses. Thus, obstacles in eradicating criminal acts of corruption must be addressed immediately, so that they do not become an inhibiting factor in efforts to restore state financial losses, so that the national development program can run optimally. The current policy of recovering assets of perpetrators of corruption in an effort to recover state financial losses cannot be implemented optimally, because it must be recognized that current national law still has many weaknesses that create difficulties for law enforcers in recovering assets of perpetrators of corruption, especially in terms of confiscating the assets of the perpetrators of corruption, so that the return on state financial losses resulting from corruption is currently not optimal.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS KORUPSI PT. TIMAH SEBAGAI BENTUK POTRET BURUK TATA KELOLA SEKTOR EKSTRAKTIF Heni Marlina; Aprita, Serlika
The Juris Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i1.1182

Abstract

Corruption is one of the social diseases that is the same as other types of crimes such as theft. The problem is that corruption is increasing along with the progress of prosperity and technology. As happened in the case of the tin corruption crime committed by Harvey Mois, where the nominal state loss was also not small, estimated at IDR 271 trillion. This research method uses a normative legal research type, a legal research method carried out by examining library materials or secondary data. This case is suspected to have occurred in the period 2015-2020. Harvey Mois has an important role in this case, namely as an intermediary for other perpetrators. In this case, he became a representative of PT Refined Bangka Tin (RBT) in a case with PT Timah regarding illegal mining activities in the IUP Persero area. The articles charged to the suspect are Article 2 paragraph (1) and Article 3 in conjunction with Article 18 of Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 as amended and supplemented by Law Number 20 of 2001 in conjunction with Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption in conjunction with Article 55 paragraph (1) ke-1 of the Criminal Code. The 'mass' corruption case resulted in environmental losses of up to Rp 271,069,688,018,700 or Rp 271 trillion, and a total of 16 suspects have been detained by the Attorney General's Office.
Pembaharuan Hukum Perdata di Indonesia Aprita, Serlika
BULETIN ADALAH Vol. 5 No. 1 (2021)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i1.27638

Abstract

The politics of codification in the renewal of national civil law must also pay attention to the existence of the legal rules contained in Islamic law and customary law as sources that can be used as material in the renewal of national civil law. There are two important issues in the agenda of revising the national civil procedural law, that is; regarding aspects of evidence that must adapt to technological advances and various models of civil transactions, regarding the execution of court decisions which so far have failed to be executed in the absence of the involvement of law enforcement. For things that are not possible to be uniformed, they are left as they are now while still treating their respective customary and religious laws in accordance with what has been done with Law no. 1 of 1974 concerning marriage.
Analisis Terhadap Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Aprita, Serlika
BULETIN ADALAH Vol. 5 No. 2 (2021)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i2.27639

Abstract

In the application of laws and regulations in Indonesia, there are many weaknesses, one of which does not meet the concept of fair efficiency as regulated in Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislations, both at the level of formation, application or law enforcement. Today, technology is experiencing an increasingly rapid development along with the times. The development of technology is something that cannot be touched. The role of law as a tool of social control involves the state to run it, therefore the role of the executive and legislature in making the rule of law is very important and dominant because the state has the obligation to protect all its citizens.
Perlindungan Hukum bagi Debitor di Indonesia Sehubungan Tidak Adanya Insolvency Test Aprita, Serlika
BULETIN ADALAH Vol. 5 No. 3 (2021)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i3.27640

Abstract

The embodiment of legal protection for debtors whose companies still have the prospect of continuing but the debtor's financial condition in a state of inability to pay must be declared bankrupt due to the absence of an insolvency test which is considered contrary to the application of the going concern principle, which is related to the existence of expectations regarding the concept of the Indonesian Bankruptcy Law. in the future, especially regarding the shift in the purpose of the Bankruptcy Law, where initially the Bankruptcy Law aimed to liquidate debtor's assets, so it is hoped that in the future the Bankruptcy Law will in its development change as a means of reorganizing debtors in continuing their business activities, where this goal is not embodied in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU.
Co-Authors Abdul Latif Mahfuz Abdul Roni Absi, Warmiyana Zairi Adhitya, Rio Afaf Afaf Afaf Afaf, Afaf Afriza, Rifky Surya Ahmad Muadzdzib Aldhini, Chindy Anela Intan Putri Anggita, Jeni Anisah, Lilies Ardiana Hidayah Ardiana Hidayah Ariansyah, Diky Arisandy Permana Paza Arisandy Permana Paza Asmara, Bima Sena Putra Atika Ismail Cayo, Putri Sari Nilam Chindy Aldhini Desia Rakhma Banjarani Desni Raspita Devi Sri Astuti Diah Pitaloka Harin Dian Puspa Iwari Dian Puspa Iwari Diky Ariansyah Erisa Ardika Prasada Evi Purnama Wati Evy Febryani Evy Febryani Fatma Meria Febryani, Evy Ferindi Ramadan Pratama Fernando Fernando Fira Rahmawati Fitri Antisa Hambali Yusuf Hanif, Wangmayum Hasanal Mulkan Hasyim, Yonani Helmi Ibrahim Helwan Kasra Hendri Hendri Heni Marlina Heni Marlina Heriyono Tarjono Idris, Martini Idrus, Soleh Iim Saputra Noptabi Ilham Mahar Khuluqi Iwari, Dian Puspa Jeni Anggita Khalisah Hayatuddin Kurniati Kurniati Ledy Wila Yustini Lulu Larasari M. Andres Arta Al Fajri M. Novrianto Novrianto Martini Idris Martini Martini Meirina Nurlani Mohammad Maulana Kusumawardhana Mona Wulandari Muhamad Fakhri Muhammad Syarif Hidayatullah Askolani Mutiara Paramitha Nahla Jamilie Rahmah Mukhtarudin Neisa Angrum Adisti Noptabi, Iim Saputra Nuriah, Syahdila Nurlani, Meirina Octa Vera Perli Prahasta Putra, M. Aidil Reny Okprianti Rillo Waskitha Sandi Wiyata Rio Adhitya Rizadatul Qolbun Robi Alkaromah Robi Alkaromah Roni, Abdul Sanusi, Muhamad Sarah Qosim Serli Margareta Shalihah, Nawatus Siti Mardiyati Siti Mardiyati Siti Sarah Susiana Kifli Syahdila Nuriah Syahriati Fakhriah Syamsul Syamsul Syamsul Syamsul Tiara Puspita Sari Tiara Sahda Utami, Shafa Nabila Wulan Purnama Sari Wulandari, Mona Yonani Hasyim Yonani Yonani Yonani Yonani Yonani, Yonani Yudistira Zainuddin, Cholidi Zairi Absi, Warmiyana