Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.765
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 'ADALAH SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Cita Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Jurnal Ius Constituendum Jurnal Hukum Samudra Keadilan JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI WAJAH HUKUM Jurnal Ilmu Hukum The Juris Awang Long Law Review Unes Law Review DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Solusi Walisongo Law Review (Walrev) LEGAL BRIEF Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal JOURNAL of LEGAL RESEARCH JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan UNES Journal of Swara Justisia Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Collegium Studiosum Journal The International Journal of Politics and Sociology Research Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum DEVOTE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Innovative: Journal Of Social Science Research Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat (M-PKM) Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia SCLS International Journal of Global Sustainable Research Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Activa Yuris: Jurnal Hukum Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sriwijaya Journal of Private Law Journal Of Law And Social Society Karya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Aksi Dosen dan Mahasiswa Mizan: Journal of Islamic Law Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Journal of Golden Generation Legal Science Khazanah Hukum Marwah Hukum
Serlika Aprita
Universitas Muhammadiyah Palembang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 94 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 94 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata Serlika Aprita; Hasanal Mulkan; Desni Raspita; Muhamad Fakhri
Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 1 (2024): Maret : Perkara Jurnal Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/perkara.v2i1.1634

Abstract

This writing is titled “Enforcement Of Environmental Law Through Civil Law Aspects” that aims to know and understand how the environment through the law enforcement aspects of civil law. In this paper the authors use the method of normative research. The results of the analysis are obtained, is that the law enforcement aspects of the environment through civil law can be done through the courts and the line outside the court.
PENGATURAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN DUNIA MAYA (CYEBER CRIME) : HARMONISASI REVISI UNDANG-UNDANG ITE DAN KUHP Idris, Martini; Nurlani, Meirina; Aprita, Serlika
Lex LATA Vol 6, No 3 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v6i3.4266

Abstract

Abstrak Cyber crime merupakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi melalui internet. Fenomena cyber crime di Indonesia merupakan perbincangan yang selalu menarik minat masyarakat. Dari masyarakat pada umumnya, sampai pada masyarakat yang memang memiliki keterkaitan langsung dengan fenomena cyber crime. Misalnya, aparat penegak hukum, akademisi khususnya akademisi hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif yang berfokus pada kajian berdasarkan pada doktrin yang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan yang bersifat primer, sekunder, dan tersier.  Hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan dalam penelitian ini terdapat beberapa kekurangan dalam upaya penegakan hukumnya, sanksi yang dikenakan masih ringan. Padahal beberapa kasus mengakibatkan kerugian yang besar sehingga tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkan. Kendala dalam penegakan hukum terhadap cyber crime antara lain karena kurangnya fasilitas dan sarana, minimnya kemampuan penegak hukum, dan tidak ada unit khusus yang menangani kasus cyber crime. Sehubungan dengan itu, rancangan konsep KUHP yang baru telah dilaksanakan untuk melihat kebijakan hukum ke depan dalam memberantas dan menegakkan hukum yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya dan revisi UU ITE diperlukan untuk mengoptimalkan penegakan hukum terhadap cyber crime di Indonesia.Kata Kunci: Hukum Pidana ; Kejahatan ; Cyber Crime   Abstract. Cyber crime is a crime committed using information technology, namely by using the internet.   The phenomenon of cyber crime in Indonesia is a topic of discussion that always attracts public interest. From society in general, to people who are directly related to the phenomenon of cyber crime. For example, law enforcement officers, academics, especially legal academics. The research method used in this research is normative law because the focus of the study is based on doctrine through analysis of legal rules found in statutory regulations or in various court decisions using primary, secondary and tertiary research materials.  The research results that can be used as conclusions in this research still contain several shortcomings in law enforcement efforts, in fact the sanctions imposed when using the Criminal Code are indeed light. In fact, some cases that occur result in large losses that are not commensurate with the consequences. Obstacles in law enforcement against cyber crime include, among other things, a lack of facilities and means, a lack of law enforcement capacity, and the absence of a special unit that handles cyber crime cases. In this regard, a draft concept of the new Criminal Code has been implemented to look at future legal policies in eradicating and enforcing laws relating to cyber crime and revision of the ITE Law is needed to optimize law enforcement against cyber crime in Indonesia.Keywords: Criminal Law ; Crime ; Cyber Crime
OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM PERKARA PIDANA PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN YANG MENGANCAM KEAMANAN, INTEGRASI NKRI SERTA KONSERVASI FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP Iwari, Dian Puspa; Febryani, Evy; Aprita, Serlika
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1386

Abstract

Pertambangan sangat memegang peran penting dalam perekonomian global, maupun nasional. Namun dalam implementasinya, negara sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial.Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif.Penegakan hukum sehubungan dengan adanya kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI) ini yaitu dengan memaksimalkan fungsi dari sistem yang di dalamnya terdapat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yudikatif, Badan Peradilan dibantu oleh Advokat; dan yang Independen adalah Komisi Pemberantasan Korupsi bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.Walaupun istilah ini biasanya mencakup polisi, pengadilan, dan lembaga koreksi masyarakat, tetapi isitilah ini biasanya dipakai juga untuk orang-orang (termasuk mereka yang bukan anggota kepolisian resmi) yang secara langsung terlibat dalam patroli dan pengamatan untuk mencegah atau menggalangi dan menemukan aktivitas kriminal, dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan dan menangkap pelaku kejahatan, baik secara individual atau dalam bentuk organisasi penegakan hukum, baik kepolisian maupun yang lainnya.Sesuai dengan aturan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang yaitu Pasal 158 UU Minerba pihak aparat penegak hukum harus melakukan penegakan hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Polisi dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terdapat kendala dikarenakan akses ke tempat kejadian tindak pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin yang sangat jauh dari pemukiman masyarakat sehingga hasil penyidikan yang tidak maksimal.
Kepailitan Perusahaan Pembiayaan: Hak dan Upaya Hukum Kreditur dalam Proses Kepailitan Zairi Absi, Warmiyana; Cayo, Putri Sari Nilam; Martini, Martini; Aprita, Serlika
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 31 No. 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v31i1.139

Abstract

Bankruptcy of a finance company is a condition in which the company is unable to fulfill its obligations to creditors, resulting in a bankruptcy legal process. In the bankruptcy process, creditors have rights that must be considered, including the right to submit bills, attend creditors' meetings, and obtain payments from the liquidation of the bankrupt company's assets. However, problems often arise regarding payment priorities, objections to asset management, and other legal actions that can affect the position of creditors. Therefore, creditors need to understand the legal remedies that can be taken, such as filing objections to bankruptcy decisions, homologation requests, and other legal steps to protect their interests. This article comprehensively discusses the rights and remedies available to creditors in the face of finance company insolvency proceedings, highlighting relevant legal aspects as well as prevailing practices in Indonesia
Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam Pencegahan Masalah Lingkungan di Kelurahan Tanjung Raja Timur Aprita, Serlika; Syamsul, Syamsul; Utami, Shafa Nabila
Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2024): Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : CV. Dharma Samakta Edukhatulistiwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61142/samakta.v1i2.142

Abstract

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak warga negara Indonesia, yang harus dipenuhi oleh negara. Untuk mendukung peran pemerintah dalam memenuhi hak tersebut dan mencegah permasalahan lingkungan, partisipasi aktif masyarakat sangat penting. Oleh karena itu, dilakukan kegiatan penyuluhan tentang peran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan partisipasi masyarakat dalam mencegah permasalahan lingkungan di Kelurahan Tanjung Raja Timur. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam mencegah permasalahan lingkungan dan menjamin hak partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan dengan tiga tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan, serta evaluasi kegiatan. Hasil dari kegiatan penyuluhan ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memiliki peran penting dalam mencegah permasalahan lingkungan. UU PPLH berfungsi sebagai perangkat hukum lingkungan yang menjadi pedoman agar sumber daya alam dan lingkungan dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan kemampuan dan daya dukung lingkungan. Selain itu, undang-undang ini juga menjamin hak partisipasi masyarakat, seperti yang tercantum dalam Pasal 70 ayat 2, di mana masyarakat dapat berperan melalui pengawasan sosial, memberikan pendapat, saran, usul, pengaduan, dan keberatan, serta menyampaikan informasi atau laporan kepada pemerintah. Simpulan dari kegiatan ini adalah bahwa penyuluhan tentang peran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 berhasil meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mencegah permasalahan lingkungan di Kelurahan Tanjung Raja Timur. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjaga dan melindungi lingkungan hidup.
The Role of Fisheries Courts in Adjudicating Fisheries Crime Cases Aprita, Serlika
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v7i1.35776

Abstract

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus. Salah satunya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan pengelolaan perikanan.
The Role of Fisheries Courts in Adjudicating Fisheries Crime Cases Aprita, Serlika
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v7i1.35776

Abstract

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus. Salah satunya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan pengelolaan perikanan.
OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM PERKARA PIDANA PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN YANG MENGANCAM KEAMANAN, INTEGRASI NKRI SERTA KONSERVASI FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP Iwari, Dian Puspa; Febryani, Evy; Aprita, Serlika
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1386

Abstract

Pertambangan sangat memegang peran penting dalam perekonomian global, maupun nasional. Namun dalam implementasinya, negara sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial.Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif.Penegakan hukum sehubungan dengan adanya kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI) ini yaitu dengan memaksimalkan fungsi dari sistem yang di dalamnya terdapat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yudikatif, Badan Peradilan dibantu oleh Advokat; dan yang Independen adalah Komisi Pemberantasan Korupsi bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.Walaupun istilah ini biasanya mencakup polisi, pengadilan, dan lembaga koreksi masyarakat, tetapi isitilah ini biasanya dipakai juga untuk orang-orang (termasuk mereka yang bukan anggota kepolisian resmi) yang secara langsung terlibat dalam patroli dan pengamatan untuk mencegah atau menggalangi dan menemukan aktivitas kriminal, dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan dan menangkap pelaku kejahatan, baik secara individual atau dalam bentuk organisasi penegakan hukum, baik kepolisian maupun yang lainnya.Sesuai dengan aturan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang yaitu Pasal 158 UU Minerba pihak aparat penegak hukum harus melakukan penegakan hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Polisi dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terdapat kendala dikarenakan akses ke tempat kejadian tindak pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin yang sangat jauh dari pemukiman masyarakat sehingga hasil penyidikan yang tidak maksimal.
Legal Protection of Personal Data Financial Technology Based Online Loans from The Consumer Protection Act Noptabi, Iim Saputra; Aprita, Serlika; Wulandari, Mona
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 4 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2022.4.1.11135

Abstract

This study aims to determine the legal protection of personal data financial technology (Fintech) based on online loans in terms of the Consumer Protection Act and what are the legal consequences of personal data violations by fintech companies based on online loans in terms of the Consumer Protection Act. The type of research used is normative legal research. The conclusion of this study is that the legal protection of consumer personal data has been regulated by the Financial Services Authority (OJK) Circular and the Regulation of the Minister of Communication and Information concerning Confidentiality, Integrity and Security of Consumer Personal Data or Information and the Legal Consequences of Personal Data Violation, which is regulated in Article 47 of the Authority Regulation. Financial Services Number 77/POJK.01/2016 is an administrative sanction, then there is the Personal Data Protection Bill which regulates criminal sanctions. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum data pribadi financial technology berbasis pinjaman online ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan bagaimana akibat hukum pelanggaran data pribadi yang dilakukan perusahaan fintech berbasis pinjaman online ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulan penelitian  ini adalah perlindungan hukum data pribadi konsumen telah diatur oleh Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Kerahasiaan, Keutuhan dan Keamanan Data atau Informasi Pribadi Konsumen dan Akibat Hukum Pelanggaran Data Pribadi yaitu diatur dalam Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 adalah sanksi administratif, lalu terdapat Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur sanksi pidana.
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA SEBAGAI DAMPAK PENUNTUTAN TERHADAP KORPORASI AKIBAT PAILIT Evy Febryani; Dian Puspa Iwari; Aprita, Serlika
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1173

Abstract

In practice, it is very difficult to determine whether there is or is not a fault in a corporation. It turns out that in developments, especially regarding corporate criminal liability, it is known that there is a new view or let's say a slightly different view, that specifically the responsibility of legal entities, the principle of fault does not absolutely apply, so that criminal liability is refers to the doctrine of strict liability (absolute responsibility) and vicarious liability (responsibility imposed on another person) which in principle is a deviation from the principle of fault. This research was created and compiled using a narrative descriptive research method. This research typology is descriptive-narrative, emphasizing the use of secondary data obtained through literature study. In Article 59 of the Criminal Code, corporate criminal liability is borne by its management. Therefore, the subject of corporate criminal law is attached to the actions of the management themselves. The meaning of the claim in this case must be interpreted as a civil prosecution because the corporation loses the right to manage its assets which are entered into bankruptcy. Apart from that, if all of the corporation's assets are entered into bankruptcy, this will have an impact on the liquidation process. As stated in Article 71 POJK Number 28/POJK.05/2014, as well as Article 142 UUPT, it is possible for the liquidation process or the cause of liquidation to occur because of the bankruptcy decision.
Co-Authors Abdul Latif Mahfuz Abdul Roni Absi, Warmiyana Zairi Adhitya, Rio Afaf Afaf Afaf Afaf, Afaf Afriza, Rifky Surya Ahmad Muadzdzib Aldhini, Chindy Anela Intan Putri Anggita, Jeni Anisah, Lilies Ardiana Hidayah Ardiana Hidayah Ariansyah, Diky Arisandy Permana Paza Arisandy Permana Paza Asmara, Bima Sena Putra Atika Ismail Cayo, Putri Sari Nilam Chindy Aldhini Desia Rakhma Banjarani Desni Raspita Devi Sri Astuti Diah Pitaloka Harin Dian Puspa Iwari Dian Puspa Iwari Diky Ariansyah Erisa Ardika Prasada Evi Purnama Wati Evy Febryani Evy Febryani Fatma Meria Febryani, Evy Ferindi Ramadan Pratama Fernando Fernando Fira Rahmawati Fitri Antisa Hambali Yusuf Hanif, Wangmayum Hasanal Mulkan Hasyim, Yonani Helmi Ibrahim Helwan Kasra Hendri Hendri Heni Marlina Heni Marlina Heriyono Tarjono Idris, Martini Idrus, Soleh Iim Saputra Noptabi Ilham Mahar Khuluqi Iwari, Dian Puspa Jeni Anggita Khalisah Hayatuddin Kurniati Kurniati Ledy Wila Yustini Lulu Larasari M. Andres Arta Al Fajri M. Novrianto Novrianto Martini Idris Martini Martini Meirina Nurlani Mohammad Maulana Kusumawardhana Mona Wulandari Muhamad Fakhri Muhammad Syarif Hidayatullah Askolani Mutiara Paramitha Nahla Jamilie Rahmah Mukhtarudin Neisa Angrum Adisti Noptabi, Iim Saputra Nuriah, Syahdila Nurlani, Meirina Octa Vera Perli Prahasta Putra, M. Aidil Reny Okprianti Rillo Waskitha Sandi Wiyata Rio Adhitya Rizadatul Qolbun Robi Alkaromah Robi Alkaromah Roni, Abdul Sanusi, Muhamad Sarah Qosim Serli Margareta Shalihah, Nawatus Siti Mardiyati Siti Mardiyati Siti Sarah Susiana Kifli Syahdila Nuriah Syahriati Fakhriah Syamsul Syamsul Syamsul Syamsul Tiara Puspita Sari Tiara Sahda Utami, Shafa Nabila Wulan Purnama Sari Wulandari, Mona Yonani Hasyim Yonani Yonani Yonani Yonani Yonani, Yonani Yudistira Zainuddin, Cholidi Zairi Absi, Warmiyana