Articles
Sosialisasi Penanaman Pohon Mangrove di Kawasan Tempat Wisata Pantai Cermin
Samah, Eri;
Misdawati, Misdawati;
Esther, July;
Manullang, Herlina;
Rinanda, Teja;
Ismayani, Ismayani
Journal Liaison Academia and Society Vol 2, No 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1205.598 KB)
|
DOI: 10.58939/j-las.v2i1.210
Terletak sebagai kawasan pesisir di provinsi Sumatera Utara tepatnya di Kabupaten Serdang Bedagai, Pantai Cermin merupakan lokasi yang menarik untuk dijadikan kegiatan pengabdian masyarakat karena lokasi ini menyimpan segenap potensi. Masyarakat bisa mengembangkan potensi wilayahnya dengan melakukan konservasi , salah satunya konservasi mangrove . Hutan mangrove dapat dimanfaatkan sebagai budidaya, sebagai upaya mencegah banjir dan rob, dan juga sebagai tempat konservasi dan tempat wisata. Penanaman pohon mangrove sebagai rehabilitasi pantai dilakukan dengan langsung ditanam di tanah dengan melibatkan segenap pihak. Kolaborasi antara sektor wisata, pemerintah daerah dan masyarakat dalam konservasi mangrove harus diintegrasikan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove disamping agar terjaga konservasi mangrove juga akan meningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini dikhususkan pada penguatan potensi wilayah, dengan sasaran warga di kawasan Pantai Cermin. Tempat kegiatan mengambil lokasi penyelenggaraan di Kawasan Mangrove Pantai Cermin.Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini terbagi dalam 3 kegiatan utama yaitu pemberian materi (workshop), pendampingan kelompok dan sharing antar kelompok.Kata Kunci: Mangrove, wisata, Pantai Cermin
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR
Sembiring, Putra Ferbi Satria;
July Esther
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 1 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37090/keadilan.v23i1.2346
Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan bentuk kejahatan yang sangatmeresahkan masyarakat. Terlebih kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotorroda dua semakin mengalami peningkatan, hal tersebut belum dapat diikuti denganpenegakan hukum yang optimal. Fenomena tersebut menyebabkan masih terjadinyakasus pencurian kendaraan bermotor. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahuiLangkah-langkah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraanbermotor . Metode penelitian dalam penelitian ini ialah yuridis empiris. Data primer dandata sekunder didapatkan dengan melakukan kepustakaan dan metode analisa deskriptifkualitatif. Hasil dari penelitian ini ialah Langkah-langkah penegakan hukum terhadaptindak pidana pencurian motor belum berjalan dengan optimal disebabkan karena dalamproses pelaksanaanya ditemukan kendala seperti keterbatasan sarana prasarana,keterlambatan respon. Jaringan informan yang terputus dan minimnya kesadaran akanhukum terhadap kejahatan pencurian kendaraan bermotor dan juga pelaku dibawahumur, korban meninggal pun menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukumnya.Kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan melakukan upaya-upaya yang adasemaksimal mungkin.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU MENGHIMPUN DANA DARI MASYARAKAT DALAM BENTUK SIMPANAN TANPA IZIN USAHA DARI PEMIMPIN BANK INDONESIA (Studi Putusan Nomor 2896/K/Pid.Sus/2022/PN Tng)
Br.Ginting, Vini Keysa Florentina Br.Ginting;
July Esther;
Herlina Manullang
Nommensen Journal of Legal Opinion Vol. 5 No. 2 Juli 2024
Publisher : Magister Hukum Universitas HKBP Nommensen
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51622/njlo.v5i2.2363
The explanation of Article 16 of the Banking Law is that anyone who carries out activities to collect funds from the public is basically an activity that needs to be monitored. This is in line with the many establishments of banks or cooperatives that do not have official permits from Bank Indonesia. This is a criminal charge for the implementation of the scope of business licensing in Indonesia which in Article 46 paragraph (1) of the Banking Law has been explained. Such as the case of decision No. 2896/K/Pid.Sus/2022/PN Tng. This research uses normative juridical research methods. By qualitatively processing primary legal and secondary legal materials. The formulation of the problem that the author raises, namely What is the form of legal protection for victims that can be provided due to collecting funds in the form of deposits without permission according to positive law and What is the basis for judges' considerations in imposing criminal penalties against perpetrators who collect funds from the public in the form of deposits without a business license from the Chairman of Bank Indonesia. The results of the study concluded that the defendant's actions violated the provisions of positive law in Indonesia related to banking and business licensing in line with the judge's consideration to try and decide the defendant's sentence both in Juridical and Non-Juridical terms.
The Role of Advocates in Handling Divorce Cases When the Plaintiff Is Not Present at The Decision Hearing
Mayca, Ofelica Ruth;
Esther, July
Golden Ratio of Data in Summary Vol. 5 No. 1 (2025): November - January
Publisher : Manunggal Halim Jaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52970/grdis.v5i1.837
In the context of family law, the presence of a competent advocate is essential to represent and protect the interests of the plaintiff. The advocate serves as the legal representative in court and ensures that the entire legal process runs smoothly and fairly even in the absence of the plaintiff. The advocate's duties consist of attending the judgment hearing, recording the contents of the judgment, communicating the result to the plaintiff and providing legal advice regarding the next steps to be taken including the filing of an appeal. Not only does this involve aspects of legal representation, but also the management of communication between the plaintiff and the court and the preparation of relevant documents. The results show that the role of advocates is essential in the legal process, providing certainty and protection of rights for plaintiffs and ensuring a fair and transparent legal process.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KREDITUR AKIBAT RISIKO KREDIT DALAM TRANSAKSI FINTECHT BERBASIS P2P LENDING
Leonard, Tommy;
Sitompul, Natasia;
Tanjaya, Willy;
Esther, July
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.533
The type of fintech peer-to-peer lending that has experienced the most growth in Indonesia is a type of financial technology that allows customers to get loans with simple, easy and fast procedures and does not require them to have collateral. But in reality, this fintech presents a very high credit risk. This is due to the efforts of fintech companies. as a coordinator when other financial institutions' standards are not met when evaluating buyers. Consequently, there is a need for preventive legal prescriptions and protection, especially for lenders. This is managed in the Financial Services Authority regulation Number.77.01.2016 regarding the implementation of information technology-based money lending and the Financial Services Authority regulation Number.1.07.2013 regarding Consumer Protection in the Financial Services Sector. Both of these regulations can be found on the official website of the Financial Services Authority (OJK). Lenders have sufficient legal protection thanks to these two POJKs, but additional legal protection is needed, particularly in the area of credit risk reduction.
LEGITIME PORTIE DAN AKTA PERDAMAIAN: ANALISIS PERAN DAN KONSEKUENSINYA DALAM PEMBAGIAN WARIS
Tamba, Devi Christina Octaviani;
Esther, July
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 4 (2024): Special Issue Vol. 7 No. 4 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jrpp.v7i4.38156
Legitime portie merupakan bagian minimum harta warisan yang harus diterima oleh ahli waris sah sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga hak tersebut tidak dapat diabaikan oleh pewaris. Di sisi lain, akta perdamaian adalah dokumen hukum yang dibuat oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa warisan secara damai tanpa melalui jalur litigasi. Melalui analisis hukum normatif, penelitian ini menyoroti bagaimana legitime portie membatasi kebebasan pewaris dalam mendistribusikan hartanya, sekaligus menjaga hak-hak ahli waris tertentu (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerdata], Pasal 915). Di samping itu, akta perdamaian berperan dalam menciptakan stabilitas dan kepastian hukum dalam pembagian warisan dengan memberikan solusi damai atas sengketa. Namun, pelaksanaan kedua instrumen ini juga memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Misalnya, tidak dipenuhinya legitime portie dapat memicu gugatan dari ahli waris, sementara akta perdamaian menutup kemungkinan bagi pihak yang bersengketa untuk mengajukan tuntutan lebih lanjut. Oleh karena itu, penggunaan kedua instrumen ini memerlukan pemahaman mendalam tentang aspek-aspek hukumnya agar proses pembagian waris dapat berlangsung secara adil dan damai.
Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Proses Peradilan Pidana Melalui Peran Advokat
Butar-butar, Benny Nuovandi;
Esther, July
Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial Vol. 4 No. 4 (2026): Januari
Publisher : CV Putra Publisher
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58540/jipsi.v4i4.1107
Proses peradilan pidana adalah area penting di mana hak-hak individu dihadapkan pada kekuasaan negara. Hak Asasi Manusia (HAM) seperti mendapatkan proses hukum yang adil dan bantuan hukum sering kali terancam dari penangkapan hingga persidangan. Peran advokat sangat penting sebagai pihak ketiga yang independen untuk memastikan kekuasaan negara bekerja sesuai hukum, melindungi warga dari pelanggaran HAM. Tujuan utama penulisan ini adalah untuk mengkaji peran advokat dalam melindungi HAM tersangka atau terdakwa di semua tahap peradilan pidana, dari penyidikan hingga pengadilan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan peran advokat dalam mengontrol tindakan aparat penegak hukum dan untuk mendokumentasikan tantangan yang dihadapi advokat dalam melindungi HAM. Selain itu, penulisan ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat peran advokat dalam peradilan yang adil. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan berbagai jurnal dan publikasi lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran advokat sangat berpengaruh terhadap perlindungan HAM dalam peradilan pidana. Advokat menjamin hak terdakwa, tetapi juga mengidentifikasi berbagai hambatan, seperti akses hukum yang minim untuk masyarakat miskin dan upaya intimidasi yang mengancam independensi mereka. Kesimpulannya, perlindungan HAM akan lebih optimal jika peran advokat dihormati, dengan langkah-langkah penguatan sistem bantuan hukum dan pelatihan untuk penegak hukum. Peran advokat menjadi indikator kesehatan sistem peradilan suatu negara
Analisis Yuridis Terhadap Peranan Advokat Dalam Memberikan Pendampingan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dan Penipuan
Girsang, Fitri Santa;
July Esther
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54209/judge.v6i04.1814
Penelitian ini menganalisis secara yuridis peranan advokat dalam pendampingan hukum dan bagaimana hambatan yang dihadapi advokat dalam memberikan pendampingan hukum terhadap klien dalam tindak pidana penggelapan dan penipuan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang mengacu kepada undang-undang advokat, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP). Peran advokat meliputi: memberikan pendapat hukum, melakukan pembelaan terhadap klien dan melakukan pendampingan hukum untuk menjamin hak-hak kliennya. Namun, faktanya di lapangan advokat sering kali menghadapi berbagai hambatan dalam mendampingi klien, seperti: keterbatasan alat bukti untuk membuat argumen pembelaan terhadap klien dan klien terkadang tidak bersikap terbuka dan jujur kepada advokat. Kesimpulan menegaskan akan pentingnya peran advokat dalam mewujudkan due process of law, namun diperlukan penguatan integritas, kemandirian, dan kesetaraan kewenangan advokat dengan penegak hukum lainnya untuk mengatasi hambatan tersebut dan mencapai keadilan prosedural yang maksimal.
AMBIGUITAS DALAM PENENTUAN TITIK BERAT KERUGIAN SERTA IMPLIKASI TERHADAP PROSES ALIH PERKARA OLEH PERADILAN YANG BERWENANG PADA PERADILAN KONEKSITAS
Berutu, Alex Denischael;
July Esther
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54209/judge.v6i04.1842
Peradilan koneksitas di Indonesia diatur secara eksplisit dalam Pasal 89-94 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 198-203 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai mekanisme penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku dari lingkungan umum dan militer secara bersama-sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme pelaksanaan eksekusi koneksitas serta permasalahan ambiguitas kewenangan yang muncul dalam praktik penegakan hukumnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif disertai dimensi empiris melalui analisis peraturan, studi kasus, dan wawancara dengan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menemukan bahwa penentuan lembaga yang berwenang merujuk pada penelitian titik berat kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana, namun praktiknya masih mencatat ketidakjelasan standar pengukuran kerugian dan kategori tindak pidana yang dapat ditangani. Hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta kendala dalam koordinasi antar lembaga penegak hukum. Rekomendasi pembaruan regulasi dalam RUU KUHAP diusulkan untuk menetapkan batas nominal kerugian, memperkuat asas dominus litis dengan sistem pemrosesan tunggal, serta mengatur komposisi hakim gabungan demi menjamin keadilan dan efisiensi pengujian koneksitas. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam melindungi sistem pidana nasional yang bersifat integratif antara pelanggaran sipil dan militer di Indonesia.
Tinjauan Yuridis Terhadap Hambatan Perceraian Akibat Ketidakharmonisan Kekerasan Verbal Dalam Rumah Tangga
Tommi Remana Tarigan;
July Esther
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 15 No. 2 (2025): November
Publisher : Universitas Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v15i2.13092
Penelitian ini membahas tentang tentang peran advokat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pria sebagai korban kekerasan verbal dalam rumah tangga. Walaupun KDRT sering dikaitkan dengan wanita sebagai korban, realita menunjukan bahwasannya pria juga mengalami bentuk kekerasan secara verbal yang berdampak pada psikologis dan sosialnya. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dan membahas tentang tinjauan yuridis terhadap hambatan perceraian akibat ketidakharmonisan yang disebabkan oleh kekerasan verbal dalam rumah tangga terhadap pria sebagai korban. Pelaksanaan peran advokat dalam menghadapi kendala adalah stigma sosial dan minimnya kesadaran aparat penegak hukum lainnya terhadap korban pria dan kurangnya mekanisme layanan hukum yang inklusif gender. Diperlukan adanya peningkatan kapasitas advokat dalam bekerja sama melalui bantuan lembaga hukum dan penguatan kebijakan perlindungan yang lebih responsif terhadap korban pria.