Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.881
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Daulat Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Hukum Samudra Keadilan Awang Long Law Review Unes Law Review Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Law, Development and Justice Review Jurnal Akta Yudisia Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF SUPREMASI Jurnal Hukum Keadilan Jurnal Visi Eksakta Nommensen Journal of Legal Opinion Jurnal Hukum PATIK Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat Bulletin of Community Engagement Jurnal Gagasan Hukum Formosa Journal of Science and Technology (FJST) Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial Golden Ratio of Data in Summary Journal Liaison Academia and Society JUDGE: Jurnal Hukum Indonesian Journal of Law and Justice Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Keadilan International Journal of Law and Society Greenation International Journal of Law and Social Sciences
Esther, July
Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 80 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 80 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
The Role of Correctional Institutions In Empowering Prisoners For The Character of Prisoners Batubara, Falan; Manullang, Herlina; Esther, July
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 2 (2024): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i2.3449

Abstract

The purpose of this study is to explore the role of correctional institutions in shaping the character of prisoners. The concept of inmate development in correctional institutions is analyzed and a normative juridical approach is used to review and analyze laws and regulations related to the concept of inmate development in shaping their character. The results showed that there are still various obstacles to the successful implementation of an activity, the large number of prisoners makes the correctional institution over capacity where the capacity as of December 2023 should only be 1,200 people but there are 1,280 people in it so that there is an overcapacity of 6% things like this are the obstacles most often encountered against the success of empowerment in correctional institutions, besides that several obstacles are encountered to maximize coaching. The lack of budget in the process of fostering Wargabinaan often hinders the implementation of the coaching program, which causes prison officers to prepare funding efforts that can help the implementation by forming cooperatives among fellow prison officers, however, even that has not been able to meet the financing to the maximum so that the purpose of coaching is not maximally achieved. In an effort to empower prisoners, prison officers maximize prison officers in fostering prison officers with the aim that after the prisoner comes out / finishes serving his sentence, he can re-interact with the community.
Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Insubordinasi Oleh Oditur Militer Sembiring, Dhiana Resta Aprilia; Esther, July
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 7, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v7i1.2498

Abstract

Tindak pidana Insubordinasi merupakan salah satu dari tindak pidana murni militer yang dapat diartikan sebagai kejahatan terhadap pengabdian yang sehubungan dengan suatu kedinasan, yang dengan sengaja untuk tidak taat terhadap perintah atasan yang dilakukan oleh anggota militer. Artikel ini bertujuan untuk membahas faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana insubordinasi serta Prosedur penyelesaian perkara pidana insubordinasi yang di sidangkan oleh Oditur Militer I-02 Medan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana insubordinasi yang di sidangkan oleh Oditur Militer I-02 Medan disebabkan karena harga diri, disiplin dan masalah pribadi. Sedangkan proses serta tahapan penyelesaian tindak pidana insubordinasi yang di sidangkan oleh Oditur Militer I-02 Medan mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1219/XII/2021, serta Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1219.a/XII/2021. Adapun tahapan penyelesaian tindak pidana insubordinasi yang di sidangkan oleh Oditur Militer yaitu dimulai dengan tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran.Kata kunci : Insubordinasi, Oditur Militer, Proses Penyelesaian.
Perspektif Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Oleh Oknum TNI Berdasarkan Keadilan Restoratif Ndruru, Donius; Esther, July
Law, Development and Justice Review Vol 7, No 2 (2024): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.7.2024.158-174

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perspektif hukum pidana terkait tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta pendekatan keadilan restoratif dalam konteks tersebut. Sistem peradilan pidana di Indonesia mengedepankan keadilan dan supremasi hukum, namun terdapat tantangan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang melibatkan aparat negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, dengan fokus pada analisis dokumen dan sumber-sumber perpustakaan. Data dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup bahan hukum primer, seperti teks hukum dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder dari berbagai referensi, termasuk buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Analisis dilakukan untuk memahami keterkaitan antara kebijakan hukum pidana, tindakan penipuan oleh oknum TNI, dan penerapan keadilan restoratif yang diatur dalam peraturan terbaru. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas kebijakan hukum pidana dalam menghadapi tindak pidana yang melibatkan pelanggaran oleh aparat, serta kontribusi keadilan restoratif dalam memperbaiki hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat.
Analisis Yuridis Penggunaan Somasi dalam Penuntutan Hak Jawab pada Kasus Pemberitaan Keliru di Media Gea, Jevon Noitolo; Esther, July
Law, Development and Justice Review Vol 7, No 3 (2024): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.7.2024.270-283

Abstract

Kebebasan pers merupakan pilar demokrasi yang penting, diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Meskipun kebebasan ini dijamin, terdapat tantangan dalam praktik pemberitaan yang sering kali mengandung ketidakakuratan, yang dapat merugikan individu atau organisasi. Hak jawab muncul sebagai instrumen hukum yang memberikan kesempatan bagi pihak yang dirugikan untuk mengoreksi informasi yang salah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan somasi sebagai mekanisme untuk menuntut hak jawab dalam kasus pemberitaan keliru. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan fokus pada aturan hukum dan prinsip terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak jawab diatur secara jelas, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk penolakan media dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur somasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan mekanisme hukum yang lebih efektif untuk melindungi hak individu terhadap pemberitaan yang tidak akurat dan memperkuat peran pers dalam masyarakat demokratis.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU “PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”. (Studi Putusan Nomor 681/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt) Siahaan, Andronius Basado; July Esther; Nainggolan , Ojak
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i8.7028

Abstract

Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa pembunuhan berencana ialah barang siapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, tetapi dalam kenyatannya masih terdapat kasus pembunuhan berencana yang dilakukan akibat dari dendam yang mengakibatkan meninggal atau hilangnya nyawa orang lain. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut karena dendam, hubungan asmara, serta lemahnya pemahaman hukum. Proses hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama proses hukumnya meliputi dari laporan korban, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penuntutan, dan sidang pengadilan. Hambatan yang dialami oleh penyidik dalam menangani tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama adalah para pelaku yang melarikan diri ke tempat terpencil yang membuat pihak Kepolisian sulit menjangkau tempat persembunyian tersebut, proses pencarian alat bukti yang telah dibuang oleh pelaku. Disarankan kepada masyarakat apabila terdapat permasalahan dalam keluarga atau dengan orang lain agar segera diselesaikan dengan cara bermusyawarah sehingga tidak menimbulkan dendam satu sama lain yang bisa membuat seseorang yang dendam tersebut melakukan hal yang nekat seperti pembunuhan serta Diharapkan kepada pihak Kepolisian untuk menindak dengan hukuman yang tegas kepada para pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama tersebut.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA MILITER TERHADAP PRAJURIT TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA THTI (KETIDAKHADIRAN TANPA IJIN) DI PENGADILAN MILITER I02 MEDAN Silalahi, Joel; Esther, July
JURNAL AKTA YUDISIA Vol 9, No 2 (2024): VOL 9 NO 2 DESEMBER 2024
Publisher : Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/ay.v9i2.6205

Abstract

This research discusses the crime of unauthorized absence (THTI) within the Indonesian National Armed Forces (TNI), focusing on 40 cases that occurred at the Military Court I-02 Medan between 2021 and 2024. The purpose of this research is to identify the factors underlying the occurrence of unauthorized absence (THTI) and the methods used by law enforcement to prove such violations. The method used is normative legal research, which includes in-depth interviews with Lieutenant Colonel Ziky Suryadi, S.H., MH., a judge at the court, as well as a literature review from various legal sources. The research results show that the main factors causing TNI soldiers to commit THTI include financial pressure due to debts, involvement in gambling, domestic disputes, and dissatisfaction with their military careers. Additionally, some soldiers engaged in illegal activities to earn extra income, which led to the decision to be absent without leave as a form of escape from the problems they faced. Law enforcement proved these violations through investigation procedures and evidence collection in accordance with military law provisions. The conclusion of this study emphasizes the importance of a deep understanding of the factors causing THTI and the need for more effective prevention and handling efforts to maintain discipline among TNI soldiers, in order to improve the performance and image of the military institution as a whole.Keywords: Law enforcement, Military criminal Law, THTI (absent without leave)
Analisis Pengajuan Rencana Tuntutan Oleh Oditur Militer Terhadap Perkara Pidana Prajurut TNI Habeahan, Gebi Vani; July Esther
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 6 No. 02 (2024): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/jgh.v6i02.24375

Abstract

Dalam sistem peradilan militer, peranan oditur militer sangat krusial, terutama dalam tahap penuntutan. Salah satu aspek penting dalam proses penuntutan adalah pengajuan rencana tuntutan. Rencana tuntutan diajukan Oditur Militer kepada Oditur Jenderal TNI melalui Kepala Oditurat. Penelitian ini bertujuan untuk mengurai secara mendalam proses pengajuan rencana tuntutan oleh Oditur Militer kepada Oditur Jenderal TNI serta mengidentifikasi faktor- faktor yang dapat mempengaruhi penyusunan rencana tuntutan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analitik dengan menggunakan data primer dan sekunder, diperoleh kesimpulan bahwa proses pengajuan rencana tuntutan dimulai dari oditur melakukan pemeriksaan di persidangan, pembuatan rencana tuntutan oleh Oditur Militer, pelaporan rencana tuntutan kepada Kepala Oditurat, hingga pengajuan kepada Oditur Jenderal TNI. Selain itu, ditemukan dua faktor yang secara signifikan mempengaruhi oditur dalam merumuskan tuntutan, yaitu jenis tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan fakta-fakta persidangan.
Asset Recovery in Eradication Illicit Enrichment : Indonesia with the United States and South Korea Nainggolan, Jesella Ramayanti; Esther, July; Debora, Debora
Formosa Journal of Science and Technology Vol. 3 No. 12 (2024): December 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjst.v3i12.13068

Abstract

This research discusses the importance of asset recovery in combating illicit enrichment in Indonesia, with a comparison to the United States and South Korea. Where the level of illicit enrichment has become crucial in this country. The study's goal is to examine asset recovery laws and practices and pinpoint ways that Indonesia might improve. The method used is a literature study with comparative analysis of regulations and practices in the three countries. The results show that Indonesia faces significant challenges in asset recovery, while the United States and South Korea have more comprehensive legal frameworks. The conclusion of this study recommends strengthening the legal system and passing an asset forfeiture bill to increase the effectiveness of corruption eradication in Indonesia.
Judicial Analysis of Law Enforcement Against Corruption In The Procurement of Goods and Services For Government Interest Siahaan, Yanti Tiara Br; Esther, July; Debora, Debora
Formosa Journal of Science and Technology Vol. 3 No. 12 (2024): December 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjst.v3i12.13122

Abstract

This study aims to Corruption in the procurement of goods and services is one of the most common corruption offences, ranking second only to gratuities/bribes. This is based on the World Bank (World Bank), every year more than 10 billion US dollars or around 85 trillion rupiah of the central government budget, both for routine expenditure and development projects, are spent through the procurement of goods and services. The purpose of this study is to find out the effectiveness of legal regulation of corruption offences in the procurement of goods and services for the benefit of the government and to find out to Overcome Obstacles in Law Enforcement of Corruption in the Procurement of Goods and Services for Government Interests so that Corruption Cases Can Decrease. The method used is a qualitative research method with descriptive analysis through legislative, case and conceptual approaches. The result of this research is that the formulation of minimum criminal punishment in Law Number 20 Year 2021 has shortcomings, namely not formulating sentencing guidelines to apply this minimum criminal punishment and efforts to overcome obstacles in law enforcement of corruption in the Procurement of Goods and Services so that the number of cases of Procurement of Goods and Services in the following year can decrease, including The principle of procurement must be carried out in tandem with enforcing integrity and increasing the professionalism of procurement human resources
Domestic Violence by a Husband Against His Wife (Case Study of Decision Number 270/Pid.Sus/2022/PN Bnj) Karolus Kanefo Lafau; July Esther; Hisar Siregar
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 2 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i2.1319

Abstract

Currently, women are the main victims of domestic violence throughout Indonesia. Domestic violence generally refers to acts such as verbal abuse, physical violence, coercion, and threats. Domestic violence has always been a concern in various sectors. Although considered very dangerous by the government, this crime continues to be committed in the general public. Domestic violence, especially the brutality of men against their wives, not only causes real torture, but also mental suffering. Therefore, victims of domestic violence must receive maximum legal protection. Basically, marriage is something sacred in society. Because of the bond of marriage between a man and a woman, the marriage is legally binding in the form of the rights and responsibilities of the husband towards his wife, and the obligations of the wife towards her husband. According to Law Number 1 of 1974 Article 1 concerning Marriage, marriage is a physical and spiritual union between a man and a woman as husband and wife with the aim of realizing a happy and eternal family based on faith in God Almighty. Domestic violence is any act that causes misfortune or physical, sexual, or mental suffering to a person, especially women. The regulation of domestic violence is regulated in Law Number 23 concerning the Elimination of Domestic Violence.
Co-Authors Adirman Adirman andreas simanjuntak Angelina Kristin Laoly, Grace Arismani Aritonang, May Pranita August Silaen Aventif Harapan Hulu Batubara, Falan Berutu, Alex Denischael Besty Habeahan Bintang Christine Bintang ME Naibaho Br.Ginting, Vini Keysa Florentina Br.Ginting Butar-butar, Benny Nuovandi Chandra Habeahan Debora Debora Debora Debora Debora Debora, Debora Eka Kristina Sinaga Elsita Lumban Gaol erfandi sinurat Erni Juniria Harefa Erwin Hamonangan Pane Fajar sitorus Gea, Jevon Noitolo Gebi Vani Habeahan Gelora Butar-butar Girsang, Fitri Santa Habeahan, Gebi Vani Herlina Manullang Herlinq Manullang Hertati Gultom, Meli Hisar Siregar imelda hutapea Iona Febrina Simanjuntak Ira Sarawaty Sirait Ismayani Ismayani ISMAYANI ISMAYANI Jeffenri Lumban Batu Jinner Sidauruk Jinner Sidauruk johan silalahi Johan Silalahi Jusnizar Juznizar Sinaga Karolus Kanefo Lafau Kartina Pakpahan Leonard, Tommy Lesson Sihotang Lumbanbatu, Indri Rovelia Manurung, Gydeon Irmawan marco teddy sitio Mare, Chandra P Simare Martono Anggusti Mayca, Ofelica Ruth Misdawati, Misdawati Nababan, Roida Nainggolan , Ojak Nainggolan, Jesella Nainggolan, Jesella Ramayanti Nainggolan, Yolanda Nanang Natasia Sitompul Ndruru, Donius Nelly Kapitarani Panggabean Nikolas F Sagala Nola Putra E. C Simanungkalit Ofelica Ruth Mayca Ojak Nainggolan Padang, Melisa Junita Pasaribu, Roy Ronaldo M. Pondang Hasibuan Putri Melani Tampubolon Raja Luhut Gandamana Ria Juliana Siregar Risky Sukoy Sitindaon Robiyanti, Dewi Roida Nababan Sagala, Sudarsono Sahat Benny Risman Girsang Samah, Eri Samuel Sianipar Sembiring, Dhiana Resta Aprilia Sembiring, Putra Ferbi Satria Siahaan, Andronius Basado Siahaan, Eko Siahaan, Yanti Siahaan, Yanti Tiara Br Sibarani, Andrew Sidauruk, Jinner Sihotang, Lesson Silalahi, Joel Silitonga, Hartati Simare Mare, Chandra P Sinaga, Jusnizar Siregar, Imanuddin Siregar, Nyesti Sitindaon, Risky Sukoy Sitompul, Natasia Stevi Inria Sagal, Febritisia Sumangat Salomo Sidauruk Syabri Syabri Tamba, Devi Christina Octaviani Tamba, Handika Syahputra Teja Rinanda togu oktavianus simbolon Tommi Remana Tarigan Tommy Leonard Willy Tanjaya Yulkarnaini Siregar Yusuf Hanafi Pasaribu