p-Index From 2021 - 2026
5.576
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

URGENSI SANKSI PIDANA BAGI MUZAKKI YANG INGKAR MEMBAYAR ZAKAT DALAM RANGKA PENGEMBANGAN UNDANG-UNDANG ZAKAT DI INDONESIA wahyuni, Fitri; Junaidi, Junaidi; Wandi, Wandi
Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Vol. 9 No. 3 (2023): JURNAL SELODANG MAYANG
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47521/selodangmayang.v9i3.350

Abstract

Zakat is one of the pillars of Islam and is one of the main elements for the upholding of Islamic law, whose obligations for Muslims have been stipulated in the Al-Qur'an, the Sunnah of the Prophet, and the consensus of the ulama. However, in reality, there are still many Muslims who are reluctant or refuse to pay zakat. This certainly requires efforts by imposing criminal sanctions so that the Muslim community becomes more aware of paying zakat. This research is normative legal research whose data is sourced from secondary data by collecting primary, secondary, and tertiary legal materials. Meanwhile, the analysis in this research uses qualitative analysis. Conclusions are drawn deductively. The urgency of criminal sanctions for muzakki who refuse to pay zakat in the framework of developing zakat law in Indonesia can be carried out in the following ways: 1. Internally within the Islamic community: First, building religious awareness that zakat is an instrument for alleviating poverty; Second, Unifying the opinion that based on sociological, philosophical, juridical, theological-normative, historical considerations or reasons, and the purpose of punishment, the application of criminal sanctions for muzakki is absolutely necessary; Third, fighting politically because political channels are one of the entry points for the application of Islamic law. 2. Government: First, build awareness that Indonesia's zakat potential is very large, while awareness of zakat is still small. So, the government should be proactive with the pick-up system by changing the zakat system from voluntary to mandatory (compulsory system); Second, the issue of zakat is an issue that applies specifically to the Muslim community. Thus, it would be better for the government to listen more to the aspirations of Muslims. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam yang kewajibannya bagi umat Islam telah ditetapkan dalam Al-Qur’an, Sunnah Nabi, dan ijma’ para ulama. Namun pada kenyataannya masih banyak umat Islam yang enggan atau ingkar dalam membayar zakat. Hal ini tentu perlu upaya dengan memberlakukan sanksi pidana agar ummat islam lebih sadar lagi dalam membayar zakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif yang data-datanya bersumber data sekunder dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan analisa dalam penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif. Urgensi sanksi pidana bagi muzakki yang ingkar membayar zakat dalam rangka pengembangan undang-undang zakat di indonesia dapat dilakukan dengan cara 1. Internal Umat Islam: Pertama, Membangun kesadaran beragama bahwa zakat adalah salah satu instrument untuk mengentaskan kemiskinan; Kedua, Menyatukan pendapat bahwa berdasarkan pertimbangan atau alasan sosiologis, filosofis, yuridis, teologis-normatif, historis, dan tujuan pemidanaan penerapan sanksi pidana bagi muzakki mutlak dilakukan; Ketiga, Berjuang secara politik dikarenaka jalur politik merupakan salah satu pintu masuknya penerapan hukum Islam. 2.Pemerintah: Pertama, Membangun kesadaran bahwa potensi zakat Indonesia sangatlah besar, sedangkan kesadaran berzakat masih kecil. Sehingga, pemerintah seharusnya proaktif dengan sistem jemput bola dengan mengganti sistem zakat dari sukarela (voluntary system) menjadi wajib (compulsory system); Kedua, Persoalan zakat adalah persoalan yang berlaku khusus bagi ummat Islam. Dengan demikian, ada baiknya pemerintah lebih mendengarkan aspirasi umat Islam.
KAJIAN AKADEMIK DARI SUDUT LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DAERAH DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR wahyuni, Fitri; Wandi, Wandi; Muhsin, Muhsin; Syarifuddin, Syarifuddin
Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Vol. 10 No. 1 (2024): JURNAL SELODANG MAYANG
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47521/selodangmayang.v10i1.362

Abstract

One of the Government Affairs which falls under the authority of the Regional Government is to carry out Mandatory Government Affairs which are not related to Basic Services, namely Investment as regulated in Article 12 paragraph (2) point I of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. To encourage community and private sector participation, Regional Government administrators can provide incentives and/or facilities to the community and/or investors as regulated in Regional Regulations (PERDA). Drafting regional regulations must begin with conducting academic studies from philosophical, sociological, and juridical aspects. This research is normative legal research by collecting secondary data which is analyzed using the concept of deductive logic. Academic studies from the philosophical basis of the formation of this Regional Regulation are in order to create a prosperous society as the state's goal in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia through investment instruments. From a sociological point of view, the formation of this Draft Regional Regulation means that there is a lot of regional potential that can be offered to investors or the public if they want to invest their capital or carry out business activities. However, attracting the interest of investors or the public requires extra efforts, such as through providing incentives or providing various business conveniences. From a juridical point of view, the formation of this Draft Regional Regulation is to carry out the mandate as well as freedom from higher regulations such as Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and its amendments, and Government Regulation Number 24 of 2019 concerning Providing Incentives and Facilitation of Investment in the Regions. which gives authority to regions to be creative and provide solutions in attracting investment to their regions to support development and improve community welfare. Salah satu Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yakni Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) butir I UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk mendorong peran sertamasyarakat dan sektor swasta tersebut penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA). Dalam penyusunan rancangan peraturan daerah haruslah dimulai dengan melakukan kajian akademik dari aspek Filosifis, sosiologis dan yuridis. Penelitian ini merupkan penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data-data secara sekunder yang dianlisis dengan konsep logika deduktif. Kajian akademik dari sudut landasan Filosofis pembentukan Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera sebagaimana tujuan negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui instrumen investasi. Dari sudut sosiologis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah bahwa banyak potensi daerah yang dapat ditawarkan kepada Investor atau Masyarakat apabila ingin menanamkan modalnya atau melakukan kegiatan usaha. Namun untuk menggiring minat Investor atau Masyarakat memerlukan upaya ekstra seperti melalui pemberian Insentif atau memberikan berbagai kemudahan berusaha. Dari sudut yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah menjalankan amanat sekaligus keleluasaan dari peraturan-peraturan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah yang memberikan kewenangan bagi daerah untuk berkreasi dan solutif dalam menarik investasi ke daerahnya guna mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
ANALISIS PERAN DAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELESAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF: Jurnal hukum Tata Negara Syarifudin, Syarifudin; Wandi, Wandi; Jamri, Jamri
Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Vol. 10 No. 2 (2024): JURNAL SELODANG MAYANG
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47521/selodangmayang.v10i2.409

Abstract

The core meaning of general elections (elections) in the context of democratic political life is as an institution for changing power which is carried out with standards, regulations, and ethics. In terms of the process, it cannot be separated from the history of the election itself, which began in 1971 as the second election in the history of elections in Indonesia. At that time, there was a crisis of confidence in election organizers due to allegations of widespread manipulation. Since then, the background to the formation of election monitoring institutions has become increasingly clear. The crisis continued in the 1977 election, where more massive fraud and violations occurred. However, it was only in 1982 that an election supervisory institution was formed with the name of the General Election Oversight Committee (Panwaslak Pemilu) as a refinement of the General Election Institution. The role and authority of Bawaslu in handling election administration violations start from the findings of City Panwaslu members, the formation of an examination panel led by the Chair of Bawaslu, an examination hearing, and finally the holding of a final hearing. decision. There are three obstacles at this stage, namely the difficulty of presenting witnesses at the trial, limited authority to execute decisions, and a lack of institutional members to carry out their duties during the trial. Inti makna dari pemilihan umum (pemilu) dalam konteks kehidupan politik yang demokratis adalah sebagai sebuah lembaga untuk pergantian kekuasaan yang dijalankan dengan standar, peraturan, dan etika. Dalam hal proses, tidak dapat dipisahkan dari sejarah pelaksanaan pemilu itu sendiri, yang dimulai pada tahun 1971 sebagai kali kedua dalam sejarah pemilu di Indonesia. Pada waktu itu, muncul krisis kepercayaan terhadap petugas pemilu akibat dugaan manipulasi yang marak dilakukan. Sejak saat itu, latar belakang terbentuknya lembaga pengawas pemilu menjadi semakin jelas. Krisis terus berlanjut pada pemilu 1977, di mana terjadi kecurangan dan pelanggaran yang lebih masif. Namun, baru pada tahun 1982, lembaga pengawas pemilu dibentuk dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) sebagai penyempurnaan dari Lembaga Pemilihan Umum. Peran dan kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran administratif pemilu dimulai dengan temuan dari anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota, pembentukan majelis pemeriksa yang dipimpin oleh Ketua Bawaslu, persidangan untuk pemeriksaan, dan akhirnya pembuatan putusan akhir, terdapat tiga hambatan pada tahap ini, kesulitan dalam mendatangkan saksi dalam persidangan, keterbatasan kewenangan dalam eksekusi putusan, dan kekurangan anggota lembaga untuk menjalankan tugas saat persidangan berlangsung.
Integrasi, Interkoneksi “Keislaman, Kebangsaan dan Nahdlatul Wathan” Perspektif Historis dari Nahdlatul Wathan untuk Indonesia. Wandi, Wandi; Musthofa, M. Arif; Abidin, Zaenal
NUR EL-ISLAM : Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan Vol. 6 No. 2 (2019): (Oktober 2019)
Publisher : Institut Agama Islam Yasni Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51311/nuris.v6i2.124

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah diskursus yang menarik terkait Integrasi, Interkoneksi “Keislaman, Kebangsaan dan Nahdlatul Wathan” Perspektif Historis, karena melihat Organisasi ini termasuk Organisasi yang besar di Indonesia, dari gebrakan-gebrakan Organisasi ini patut juga kiranya untuk dikaji dari segi kontribusinya dibidang pendidikan, sosial keagamaan dan budaya. Jenis penelitian pada studi ini adalah studi pustaka dengan mengumpulkan buku-buku terkait mengenai gerakan organisasi Nahdlatul Wathan, ataupun subjek-subjek penelitian yang terkait dengan Nahdlatul Wathan dilengkapi dengan teori perubahan sosial menurut Max Weber. Hasilnya adalah diantara salah satu penyebab berdirinya Organisasi Nahdlatul Wathan adalah salah satunya adalah untuk mempersatukan umat Islam di wilayah timur Indonesia bahkan umat Islam di Indonesia dalam bingkai semangat ke arah yang lebih baik khususnya dalam bidang pendidikan, dengan gagasan itu lahir sebuah wadah organisasi keagamaan Islam yang memiliki kegiatan utama dalam bidang pendidikan, sosial dan dakwah Islamiah. Organisasi ini didirikan oleh Tuan Guru KH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid pada tanggal 1 Maret 1953. Sejak berdiri tahun 1953 tentunya sudah banyak sekali kontribusi Organisasi Nadhlatul Wathan untuk Islam, bangsa ini. Kata Kunci: Integrasi, Interkoneksi “Keislaman, Kebangsaan dan Nahdlatul Wathan”
Theory and Practice of Conceptual Understanding in Physics Education: A Literature Review and Bibliometric Analysis of the Recent Decades Wandi, Wandi; Mardianti, Fani; Suwarma, Irma Rahma; Liliawati, Winny
Kasuari: Physics Education Journal (KPEJ) Vol 6, No 2 (2023): December 2023
Publisher : Universitas Papua, Jurusan Pendidikan Fisika FKIP Unipa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37891/kpej.v6i2.483

Abstract

This paper aims to map the existing conceptual understanding literature to explore and classify current theory and practice in physics education. This paper systematically reviews research on conceptual understanding in the field of physics education from 2012 to 2023. The PRISMA framework for systematic literature was used, 278 research articles specific to physics education were identified through a structured keyword search in the SCOPUS database. The analysis revealed two important objectives in the conceptual understanding commonly used in physics education research. First, it relates to the distribution of conceptual understanding articles in terms of number per year, country, research discipline, and journal in which they are published. Second, revealing research collaboration between countries which is dominated by developed countries such as the United States, Germany, Chile, Croatia and Mexico. As for the future agenda, it is important to collaborate on research in developing countries.
EVALUASI PENERAPAN APLIKASI ELSIMIL DALAM MENGATASI RISIKO STUNTING PADA KADER TPK DI KELURAHAN KEPANJEN MALANG Anggraeni, Dita Ayu Amelia; Wandi, Wandi; Jupriyono, Jupriyono
Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi (JUKANTI) Vol 7 No 2 (2024): JURNAL PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI (JUKANTI) EDISI NOPEMBER 2024
Publisher : Program Studi Pendidikan Informatika, Universitas Citra Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37792/jukanti.v7i2.1329

Abstract

The National Population and Family Planning Agency has developed a new application called the Electronic Application Ready for Marriage & Ready for Pregnancy to help reduce stunting in Indonesia. The app is aimed at prospective brides, toddlers, Fertile Age Couples, Pregnant Women, and Postpartum Mothers as a screening tool to detect risk factors for stunting. Running the ELSIMIL application requires assistance from Family Assistance Team cadres to screen targets. The purpose of this study was to determine the application of the ELSIMIL application in overcoming the risk of stunting in TPK cadres in Kepanjen Village, Malang Regency. This study used qualitative methods and a case study design to examine the effectiveness of ELSIMIL, a data screening and filling tool, used by TPK cadres. Data collection techniques used interviews, observation, and documentation using domain analysis. The results show that ELSIMIL is effectively used by TPK cadres for screening and filling in target data. ELSIMIL is efficient to use with fast screening results through easy to use functions and features. The ELSIMIL application can be accessed equally by all TPK cadres but there are still many obstacles both personal and from the system. ELSIMIL is responsive displaying the functions of the application features without interruption when responding to TPK cadres when entering sasa ran data. ELSIMIL is precise displaying no interference generated from outside the system and is safe for TPK cadres. Evaluation of the implementation ELSIMIL application will have an impact on reducing stunting rates in Indonesia.
Pengaruh edukasi kesehatan menggunakan board game terhadap pengetahuan dan sikap pemilahan sampah Maulidina, Adhim Fahmarani; Wandi, Wandi; Rachman, Moh Zainol
Journal of Health Research Science Vol. 4 No. 02 (2024): Journal of Health Research Science
Publisher : Lembaga Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34305/jhrs.v4i2.1222

Abstract

Latar Belakang: Pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah dan risiko lingkungan yang ditimbulkan oleh sampah masih sangat minim, terutama di kalangan anak usia sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh edukasi kesehatan menggunakan board game terhadap tingkat pengetahuan dan sikap tentang pemilahan sampah siswa sekolah dasar.Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif berbentuk one group pre-post. Sampel diambil menggunaan teknik total sampling sejumlah 49 responden.Hasil: Sebelum menerapkan kurikulum permainan papan Penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 50% dari mereka yang mengikuti survei kurang memiliki pemahaman yang cukup. Melanjutkan permainan papan setelah sekolah Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua responden memiliki pemahaman yang kuat. Terlihat bahwa sebagian besar peserta memiliki pandangan pesimis sebelum menerapkan instruksi permainan papan. Melanjutkan permainan papan setelah sekolah Menurut temuan, sebagian besar orang yang mengikuti survei memiliki pandangan optimis.Kesimpulan: Permainan board game ular tangga dapat menjadi alternatif media belajar yang tepat untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap tentang pemilahan sampah siswa sekolah dasar
PENGARUH EDUKASI MENGGUNAKAN MEDIA LEMBAR BALIK TENTANG TUBERKULOSIS TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP PADA KELUARGA PASIEN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS NANGKAAN BONDOWOSO Hasanah, Uswatun; Rachman, Moh. Zainol; Wahyuni, Tavip Dwi; Wandi, Wandi
Jurnal Pendidikan Kesehatan (e-Journal) Vol. 13 No. 2 (2024): Jurnal Pendidikan Kesehatan (E-Journal)
Publisher : Poltekkes Kemenkes Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31290/jpk.v13i2.3969

Abstract

Tuberculosis (TB) is an infectious disease that attacks the lung parenchyma caused by Mycobacterium Tuberculosis. The purpose of the study was to determine the effect of the flip sheet media about tuberculosis on the knowledge and attitudes of the patient's family in the working area of the Nangkaan Bondowoso Health Center. This type of research used quantitative research with Pre-experimental research design one group pre test and post test design. The population in this study were patient families from the Nangkaan Health Center work area as many as 30 respondents using total sampling. Data collection techniques during the study were obtained when conducting education, namely by filling out pre-test and post-test questionnaires. Based on the results of hypothesis testing, it is known that there is an influence of the flip sheet education media on efforts to increase knowledge and attitudes in the families of tuberculosis patients, this is seen through the level of significance obtained p-value = 0.000, thus this study rejects Ho, meaning that there is an influence of media in increasing knowledge and attitudes, it is known that there is an increase of 29% in the level of knowledge and it is known that there is an increase of 6% in the attitude of the families of tuberculosis patients who have been given education through the flip sheet media..
Assistance with the Financial and Budget Reports of the East Tanjung Jabung Regency's Food Security Service for the Fiscal Year 2024 Antoni, Amat; Abidin, Zaenal; Wandi, Wandi; Fatimah, Siti
Zabags International Journal of Engagement Vol. 2 No. 2 (2024): Engagement
Publisher : CV. Zabags Qu Publish

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61233/zijen.v2i2.18

Abstract

This research aims to analyze the effectiveness of the assistance program in improving the quality of financial reports of the East Tanjung Jabung Regency Food Security Office, identify the main obstacles in preparing accountable reports, and determine the most effective methods to enhance Human Resource capacity in budget management. The methodology used is a qualitative approach with a case study method, involving in-depth interviews, observations, and document analysis. The research results show that the assistance program successfully improved compliance with accounting standards and report accuracy, although obstacles such as limited human resources, technology, and regulatory understanding remain significant. In conclusion, continuous practice-based training methods, intensive mentoring, and the use of technology are the most effective ways to enhance Human Resource capacity. The recommendation given is the need for continuous training, modernization of technology, and the establishment of a work culture that supports accountability and transparency in the preparation of financial reports
Assisting the Treasurer of Public Works and Public Housing of East Tanjung Jabung to prepare an official travel report Sulastri, Sulastri; Abidin, Zaenal; Wandi, Wandi; Yatima, Khusnul
Zabags International Journal of Engagement Vol. 2 No. 2 (2024): Engagement
Publisher : CV. Zabags Qu Publish

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61233/zijen.v2i2.19

Abstract

This research aims to improve the effectiveness and efficiency of the preparation of official travel reports at the Public Works and Public Housing Office of East Tanjung Jabung Regency, by providing assistance in the form of training and standard templates. The research method used is a qualitative approach with case studies, which involves in-depth interviews, observations, and documentation related to the preparation of official travel reports. Employees involved in reporting undergo training on the use of templates and administrative guidelines designed to make it easier to record and fill in data more accurately. The results showed that the assistance program successfully reduced the time to prepare reports from three days to one to two days, as well as improved the accuracy of reports by reducing administrative errors by up to 50%. Employees also showed an increase in confidence and motivation after the training, which had a positive impact on the quality of financial reporting. This study recommends the implementation of continuous training programs in government agencies to increase financial administration capacity, as well as the need for management support in the provision of administrative tools. These findings can serve as a model for capacity building for other government agencies to overcome similar administrative challenges
Co-Authors Adnan, Indra Muclish Alhabsyi, Firdiansyah Anggraeni, Dita Ayu Amelia Angreni, Husni Antoni, Amat Ari Kusmiwiyati Bahtiar Bahtiar Bin Agil, Idrus Muchsin Christoporus, Christoporus Darmiwati, Darmiwati Daud, Daud Dewi, Azizah Putri Ditthisampanno, Budi Utomo Erwina Kartika Devi Fadli, M Fadli Fiandi, Fiandi Fitri Wahyuni Gusti Gusti, Gusti Haeran, Haeran Halimahtussakdiah, Halimahtussakdiah Handayani, Sri Hasfera, Dian Hasrudin Usman Jamri, Jamri Jayawarsa, A.A. Ketut Junaidi Junaidi Jupriyono, Jupriyono Kalyaniti, Lalita Karim, Mutemainna Karimi, Amir Kurniawan Kurniawan Kuswanto Kuswanto M. Arif Musthofa M.Faishol Mardianti, Fani Marlita Marlita, Marlita Marwendi, Reza Okva Maulidina, Adhim Fahmarani Mitta, Putriana Muannif Ridwan Mufti Perwira Putra, Mufti Perwira Muhsin Muhsin Mun'amah, Anatun Nisa Musayyadah Tis’in Muzfirah, Suci Ningsih, Ovtafia Yulia Nisak, Sayida Khoiratun Nizar Nizar Novianti Bahar, Sri Nur Wening, Nur Nurjali, Nurjali Nyanasuryanadi, Partono Parlindungan Sinaga Prayogi, Wahyu Fatma Setia Purnama, Intan putriani Rachman, Moh Zainol Rachman, Moh. Zainol Rahmat Padyawan, Andhy Ridha, Arif Rifa'i, Ahmad Riski Amelia, Riski Rizky Maharja Rohani, Asri Rosdiana Rosdiana Rosniar Rosniar, Rosniar Rusaini, Rusaini Sagaf S. Pettalongi Sarwono Sarwono Sembiring, Rinawati Siti Fatimah Sri Utami Suhardis, Adnan sukri Sukri, sukri Sulastri Sulastri Sulmi, Sulmi Suparno Suparno Supartono - Syahrianti Syam, Syahrianti Syariffuddin Syariffuddin TARMUJI TARMUJI, TARMUJI Tavip Dwi Wahyuni Tawakkal, M. Iqbal Uswatun Hasanah Wargo, Wargo Winny Liliawati Wira Lisrianti Latief, Ade Wulandari, Triyana Yatima, Khusnul Yulindahwati, Asworoningrum Zaenal Abidin