p-Index From 2021 - 2026
14.396
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum Jurnal Panorama Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI YUSTISI WAJAH HUKUM Jurnal Suara Keadilan Pagaruyuang Law Journal PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JURNAL ILMIAH ADVOKASI UNTAG Law Review Progressive Law Review BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Amsir Law Jurnal (ALJ) PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Keadilan Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan RIO LAW JURNAL Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum MAQASIDI Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab IBLAM Law Review Case Law Jurnal Gagasan Hukum Smart: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia LEX SUPERIOR Journal of Constitutional Law Society (JCLS) Jurnal Pro Justitia (JPJ) Journal of Law, Education and Business JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian UMKM Journal of Accounting Law Communication and Technology Keadilan International Journal of Education, Vocational and Social Science SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial Journal of Health Education Law Information and Humanities Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara Smash: Journal of Social Management Sains and Health Unizar Law Review Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Journal of Law and Nation
Claim Missing Document
Check
Articles

Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Permohonanan Peninjauan Kembali Atas Tanah Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Hutan Dalam Proyek Pembangunan Nasional: Studi Putusan Nomor : 362 PK/PDT/2025 Mahardika, Ananda Putra; Erlina Bachri; Anggalana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4430

Abstract

Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum yang diajukan terhadap putusan pengadilan sebelumnya, dengan tujuan untuk memperbaiki putusan yang mengandung kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung. Penelitian ini mengkaji tentang Peninjauan Kembali Atas Tanah Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Hutan Dalam Proyek Pembangunan Nasional Berdasarkan Putusan Nomor: 362 PK/PDT/2025. Tujuan penelitian pada kasus ini ialah untuk mengetahui apakah Faktor Penyebab Terjadinya Peninjauan Kembali Atas Tanah Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Hutan Dalam Proyek Pembangunan Nasional dan Bagaimakah Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Permohonan Peninjauan Kembali Atas Tanah Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Hutan Dalam Proyek Pembangunan Nasional Berdasarkan Putusan Nomor : 362 PK/PDT/2025. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Dengan menggunakan pengumpulan data melalui penelitian kepustakan (Library Research) dan penelitian lapangan (Filed Research). Sumber data diperoleh dari putusan pengadilan dengan menggunakan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tahap wawancara untuk mendapatkan keterangan dan juga jawaban atas pokok permasalahan yang diteliti oleh penulis.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM(Studi Putusan Nomor: 58/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk) Paten Nuri; Anggalana; Risti Dwi Ramasari
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 4 No. 3 (2026): Journal of Law and Nation
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze law enforcement regarding the causal factors and considerations of judges in criminal cases against children perpetrator possession of sharp weapons. The sources and types of data used are primary and secondary data. Data collection through library research and field research. The causal factors for criminal acts against children for possession of sharp weapons are social factors that contribute to juvenile delinquency, including inadequate supervision and easy access to weapons, which exacerbate the risk of violence among young people. Then the judge not only considers the applicable legal provisions, but also the principle of the best interests of the child and rehabilitative efforts, in order to prevent recidivism and support the social reintegration of children.
Pertimbangan Hakim dalam Gugatan Wanprestasi Atas Uang Jaminan Deposito Ibadah Umrah: Studi Putusan Nomor : 5/Pdt.G/2025/PN. Tjk Siti Rusdiana; Erlina Bachri; Anggalana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6690

Abstract

Penelitian ini dimotivasi oleh meningkatnya tuntutan hukum dalam pelaksanaan ibadah umrah, khususnya terkait pengelolaan dana jaminan berupa deposito yang berujung pada tindakan wanprestasi. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis kasus dalam Keputusan Nomor: 5/Pdt.G/2025/PN.Tjk. di mana Tergugat gagal mengembalikan uang jaminan deposito untuk ibadah Umrah Penggugat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan bentuk wanprestasi yang terjadi dan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bentuk wanprestasi apa yang terjadi dalam perkara gugatan atas uang jaminan deposito untuk ibadah Umrah dan juga dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wanprestasi atas uang jaminan deposito untuk ibadah Umrah berdasarkan Keputusan Nomor: 5/Pdt.G/2025/PN.Tjk. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan praktisi hukum terkait. Data primer diperoleh dari bukti konferensi dan wawancara, sedangkan data sekunder berasal dari studi dokumen hukum.
PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA TERHADAP PENGGELAPAN DALAM JABATAN (Studi Putusan Nomor 658/Pid.B/2024/PN.Tjk) Ahmad Qunaifi; Anggalana; Risti Dwi Ramasari
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i2.4090

Abstract

Article 297 paragraph (2) of Law Number 17 of 2023 concerning Health explains that every patient has the right to access the information contained in medical record documents. The regulation of patient access rights to medical records in Indonesia has given rise to various interpretations. The public has interpreted the meaning of the patient's right of access to information in medical record documents for themselves. This is where the problem arises, hospitals often face patients for some reason requiring medical records. With access rights, patients can freely use the contents of medical records as they wish. Seeing these conditions, the author wants to compare Malaysia's approach to regulating patient access rights to medical records. Objective: to examine the legal position and gaps using a comparative analysis of patient access to medical records in Indonesia and Malaysia. The research method uses normative juridical data with secondary data and is analyzed using descriptive analysis.
CRIMINAL RESPONSIBILITY PERSECUTION OF PERPETRATORS OF MOTOR VEHICLE THEFT Anggalana Anggalana; Okta Ainita; Balgis Muhammad
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 12, No 3 (2024): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v12i3.5548

Abstract

This research explores the accountability of criminal acts of assault against motor vehicle theft offenders (Curanmor). Using both normative legal and empirical approaches, the study reveals that the causes of assault are linked to emotions, particularly after motor vehicle theft incidents. The factors contributing to criminality are categorized as internal and external. Criminological analysis indicates the roles of emotions, age, misunderstandings, and the surrounding environment in assault cases. The verdict from the Mount Sugih District Court reflects legal considerations based on the Theory of Criminal Responsibility. The judge recommends a heavier prison sentence and a larger fine as a repressive measure to deter future offenses. The government is advised to raise public awareness through legal education to prevent acts of assault. Keywords: Responsibility; Theft; Motor Vehicles
Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pelaku Penipuan Melalui Penggunaan Cek Kosong dalam Transaksi Jual Beli Tepung Tapioka (Studi Putusan Nomor: 1159/PID.B/2025/PN TJK): Penelitian Erlina Bachri; Anggalana; Aldi Wiratama
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.475

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kecurangan dalam transaksi jual beli tepung tapioka melalui penggunaan cek kosong, serta untuk mengkaji proses pengambilan keputusan hakim dalam menentukan vonis sesuai dengan Keputusan Nomor 1159/Pid.B/2025/PN TJK. Penelitian ini menerapkan metodologi yuridis empiris dan normatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan penyidik ​​dari Kepolisian Bandar Lampung. Studi pustaka juga dilakukan. Metode deskriptif digunakan untuk menganalisis data secara kualitatif. Beberapa faktor, termasuk kondisi ekonomi pelaku, penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan bisnis, niat, penggunaan cek sebagai alat untuk memperoleh keuntungan haram, serangkaian kebohongan, penipuan, dan tidak adanya itikad baik dalam memenuhi kewajiban pembayaran, mempengaruhi efektivitas kecurangan melalui penggunaan cek kosong, menurut temuan penelitian. Keputusan hakim untuk memberikan vonis dipengaruhi oleh faktor filosofis, sosiologis, dan hukum. Seluruh unsur tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah terbukti secara sah melalui bukti yang valid. Pertimbangan sosiologis dan filosofis difokuskan pada perlindungan korban, kepastian hukum transaksi bisnis, dan tujuan hukuman pidana yang memprioritaskan keadilan, efisiensi, dan efek jera. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi hukuman tiga tahun penjara.
Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan Untuk Keuntungan Diri Sendiri (Studi Putusan Nomor : 642/PID.B/2025/PN TJK): Penelitian Anggalana; Muhammad Husain Heryulizar
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.477

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana penipuan untuk keuntungan pribadi dan untuk mengevaluasi rasionalitas hakim dalam mengeluarkan putusan pada Putusan Nomor 642/Pid.B/2025/PN Tjk. Penelitian ini menerapkan metodologi yuridis empiris dan normatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan penyidik dari Kepolisian Bandar Lampung, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, serta melalui studi pustaka dan penelitian lapangan menggunakan teknik observasi. Informasi tersebut dianalisis dari perspektif kualitatif dan hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor internal dan eksternal memengaruhi tindak pidana penipuan. Niat untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, tindakan yang disengaja, kesadaran hukum yang rendah, dan lemahnya pengendalian diri merupakan faktor internal. Sementara itu, pelaku dapat memanfaatkan peluang, memanfaatkan kepercayaan korban, atau memanfaatkan kondisi sosial ekonomi. Keputusan hakim untuk mengeluarkan putusan didasarkan pada pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Pertimbangan sosiologis dan filosofis didasarkan pada dampak kejahatan, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta tujuan hukuman untuk mencapai kepastian hukum, keadilan, dan manfaat, sedangkan pertimbangan yudisial didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur Pasal 378 KUHP dan bukti yang sah. Hukuman penjara 2 (dua) tahun dianggap sesuai dengan fakta hukum dan prinsip-prinsip hukuman yang relevan.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI: (Studi Putusan nomor:76/Pid.Sus anak/2025/PN Gdt) Anggalana; Wina Aprillia
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2256

Abstract

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh anggota keluarga merupakan bentuk kekerasan seksual yang menimbulkan dampak serius terhadap korban serta menjadi tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab ayah tiri melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak tirinya serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gdt. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Populasi penelitian adalah aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut, sedangkan sampel penelitian terdiri atas tiga narasumber, yaitu satu penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Pesawaran, satu jaksa pada Kejaksaan Negeri Pesawaran, dan satu hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara terbuka dan studi kepustakaan, sedangkan data dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana dipengaruhi oleh faktor internal pelaku berupa lemahnya pengendalian diri, moral, dan pendidikan, serta faktor kesempatan akibat relasi kuasa dalam keluarga. Putusan hakim didasarkan pada alat bukti yang sah, fakta persidangan, serta pertimbangan yang memberatkan dan meringankan sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 18 tahun. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana telah diterapkan sesuai Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan terhadap anak sebagai korban.
AGRARIAN DISPUTE RESOLUTION RELATING TO COMMON LAND USE NON-LITIGATION CHANNELS TO REGISTER AREA 45 IN MESUJI: PENYELESAIAN SENGKETA AGRARIA TERKAIT PENGGUNAAN LAHAN BERSAMA MELALUI SALURAN NON-LITIGASI UNTUK MENDAFTARKAN AREA 45 DI MESUJI Anggalana; Irvan Ramli; Zainab Ompu Jainah
Constitutional Law Society Vol. 5 No. 1 (2026): March
Publisher : Pusat Studi Konstitusi dan Perundang-undangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jcls.v5i1.149

Abstract

The agrarian dispute over customary land in the Register 45 Mesuji Forest Area is a structural conflict involving the state, corporations, and local communities. The verification of production forest areas and the issuance of management permits to private entities without taking into account the rights and existence of the communities that have long managed and used the land are the main causes of this dispute. The current settlement strategy, which has involved coercive measures and litigation, has not worked and has even prolonged the war and exacerbated human rights abuses. The objectives of this study are to evaluate the efficacy of non-litigation dispute settlement, analyze the features of agricultural conflicts in Register 45 Mesuji, and investigate how customary land disputes are resolved in other nations. Statutory, conceptual, and comparative legal techniques are all part of the normative juridical research methodology. The research results of the study demonstrate that agricultural conflicts in Register 45 are complex and cannot be adequately settled by a formal court system alone. Since non-litigation dispute resolution techniques like discussion and mediation promote inclusive discourse, lessen conflict escalation, and uphold community rights, they have a higher chance of achieving substantive justice. Studies comparing South Africa, Brazil, and the Philippines demonstrate that the state's active mediation role and acknowledgement of indigenous peoples' collective rights are essential to the long-term settlement of agricultural disputes. This study suggests a Register 45 conflict resolution approach that uses multi-party mediation focused on restorative justice and human rights protection, temporary acknowledgment of community management rights, and participatory inventory.
Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Informasi Publik Kepada Pejabat Pengelola Informasi Publik (Ppid) Pemerintah Daerah (Studi Putusan Nomor : 18/G/KI/2025/PTUN.BL) Anggalana Anggalana; Erika Armadona
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 7.D (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Public information disclosure is an essential principle in ensuring transparent and accountable governance. Law Number 14 of 2008 on Public Information Disclosure guarantees the public’s right to access information and regulates the obligations of public bodies. This study aims to analyze the legal force of the decisions of the Lampung Provincial Information Commission and the legal considerations of judges of the State Administrative Court in Case Number: 18/G/KI/2025/PTUN.BL. This research employs normative legal of research with statutory, conceptual, and case approaches. Data were collected through literature study and interviews. The results indicate that decisions of the Information Commission have binding legal force as long as they are not annulled by a court decision. The Information Commission has exercised its authority in accordance with Law Number 14 of 2008, particularly in applying the consequence test. Furthermore, the judges of the State Administrative Court focused their review on the legality of the Information Commission’s decision and concluded that it was consistent with the law and the principles of good governance.
Co-Authors adik, Annafi Akbar Agung Saputra Ahmad Badawi Ahmad Qunaifi Aldi Wiratama Aldo Chanigia Aldri Frinaldi Alfonsus Demitrio Jehanu Amalia Oktarina Amalia, Annisha Anabila, Keilla andri akasi akasi Angga Alfian Appin Purisky Redaputri Aprinisa Aquila A M, Jericho Arya Anasta Adam S Baharuddin Baharuddin Baharuddin Baharudin Baharudin Baharudin, Baharudin Bahrudin Bahrudin Balgis Muhammad Bambang Hartono Bambang Hartono Budhi Waskito Chandra Reformasi Dery Putra Desta Fani Acbel Dicky Janu Prasetyo Difa Tamara Putri Dimas Bahtera Setyohadi Edy, Tri Purnama Eky Sepriza Elyvia, Vinka Erika Armadona Erlina B Erlina B Fathul Aziz Febriyanti, Atika Haliza, Siti Nur Hellenia, Shalsabila Hifiya, Ratu Diba Yolanda I Ketut Seregig I Ketut Siregig I Wayan Nanda D Indah Satria Inggit Setya Ningrum Irawan, Wayan Riki Irfan Maulana, Irfan Irvan Ramli Ivan Dwi Anggara Jivara , Cinta Juliansa, Muhammad Raies Kabul Rahmat Taufik Kadafi, Ahmad Ali kadek dela HS Kaneishia Rahmadika Putri karima, Nur kholan Lintje Anna Marpaung Lukmanul Hakim Lukmanul Hakim Luthfi Gama Albarik M. Ardiansyah M. Dheo Fortunarenza Putra Mahardika, Ananda Putra Masir, Shahira Fatiha Melisa Safitri Meliyana, Dina Muhamad Fadhilah Muhammad Affandi Muhammad Ardiansyah Muhammad Husain Heryulizar Muhammad Zuhri Nabila, Ajeng Surya Niki Agus Santoso Ningrum, Inggit Setya Octanelsha, Berlian Cikka Okta Ainita Oktarina, Amalia ongky Saputra Dewa Pasaribu, Adhisti Syifani Paten Nuri Ponco Febri Saputra Pratiwi, Ayang Widi Putri, Tiara Susilo Rachmad Kurniawan Refly Setiawan Rinaldy, Dion Rinanda, Diandra Risti Dwi Ramasari S. Endang Prasetyawati Sadhana, Putu Sedyadi, Reza Sigit Pamungkas Simarmata, Ocniel Juandi Siregig, I Ketut Siti Rusdiana Siti Rusdiana Sultan Ali Sabana Susilowati, Susilowati Sutedja, Herlizza Regina Tami Rusli Tobing, Alvarian L Valen Nababan Vonny Tiara Narundana Wahyu Abdul Jafar Wardhana, Yogie Kusuma Wayguna, Candra Wijaya, Aldy Avicena Wijaya, Zullya Wina Aprillia Winda Sari Wiryadi Wiryadi Yazhalina, Shefa Rindya Yoga Saputra Alam Yuda, Arya Dwi Yulia Hesti Yustika, Putri Meira Zainab Ompu Jainah Zhifa, Ersha Nadhia