Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.496
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Rechtsidee NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Awang Long Law Review Unes Law Review Journal of Humanities and Social Studies JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Jurnal Hukum Adigama Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Jurnal JURISTIC (JuJUR) JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi SUPREMASI Jurnal Hukum Jurnal Yustitia Jurnal Konstitusi Jurnal Risalah Kenotariatan Journal of Social Research International Journal of Multidisciplinary Research and Literature (IJOMRAL) Jurnal Al-Hakim : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Journal of Law, Poliitic and Humanities Semarang Law Review Jurnal Ilmu Multidisplin QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Journal of Business, Management and Social Studies Tasyri' RechtIdee Jurnal Global Ilmiah Bhinneka Multidisiplin Journal Rechtsvinding Jurnal Ilmu Multidisiplin
Djaja, Benny
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 51 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Yang Hilang Akibat Abrasi Koswara, Nur Salsabila; Djaja, Benny; Sudirman, M
Jurnal JURISTIC Vol 6, No 01 (2025): Jurnal JURISTIC
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jrs.v6i01.5991

Abstract

A natural phenomenon known as abrasion can eliminate or reduce land area, especially in coastal areas. The purpose of this research is to find out the legal protection of land ownership rights lost due to abrasion. This article will discuss the legal protection of property rights to land lost due to abrasion, both from the point of view of agrarian law and the practice of Notaries. Legislation, cases, and concepts are used in normative juridical research. The results of the study show that there is a need for more specific and clear arrangements regarding soil abrasion in Indonesian agrarian law, given the uncertainty faced by landowners. Legal protections should be clearly formulated to determine the status of land ownership lost to abrasion and the appropriate mechanism for filing claims or obtaining compensation.  Likewise, the role of Notaries cannot be denied, considering that notaries function as a liaison in legal processes related to land. By providing legal certainty through authentic documents, notaries can help reduce disputes that arise due to loss of property rights.
Implementasi Prosedur Peralihan Lahan Pertanian menjadi Permukiman di Kawasan Penyangga Ibu Kota oleh BPN Dzakirah, Vania; Djaja, Benny; Sudirman, M.
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peralihan lahan pertanian menjadi permukiman di kawasan penyangga ibu kota merupakan fenomena yang kompleks dan berdampak luas baik secara administratif, sosial, maupun ekonomi. Implementasi prosedur oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) menghadapi berbagai kendala seperti birokrasi yang rumit, koordinasi antar instansi yang kurang efektif, serta keterlibatan masyarakat yang minim. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami pelaksanaan prosedur peralihan lahan, mengidentifikasi hambatan yang ada, dan merumuskan rekomendasi penguatan kebijakan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam dengan lima responden dari berbagai pemangku kepentingan, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur administrasi berjalan, namun sering terhambat oleh birokrasi dan tumpang tindih regulasi, sementara partisipasi masyarakat masih rendah dan pengawasan belum optimal. Dampak sosial-ekonomi berupa perubahan mata pencaharian dan ketimpangan akses lahan juga menjadi isu penting. Rekomendasi meliputi penyederhanaan birokrasi, penguatan koordinasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pengawasan yang ketat untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam proses peralihan lahan.
Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Lokal Yang Menolak Hak Tanahnya di Ambil Alih Untuk Pembangunan Ibu Kota Nusantara Darman, Darman; Sudirman, Maman; Djaja, Benny
Jurnal Global Ilmiah Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Global Ilmiah
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/jgi.v2i2.141

Abstract

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai prioritas nasional menimbulkan dampak signifikan bagi masyarakat lokal, khususnya terkait penguasaan hak atas tanah. Penolakan dari masyarakat terhadap pengalihan hak tanah untuk kepentingan umum sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, sehingga menyebabkan perasaan terdiskriminasi dan tersingkir dari tanah leluhur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi perlindungan hukum bagi masyarakat lokal yang menolak penguasaan tanahnya serta untuk mengkaji mekanisme yang ada dalam proses tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-deskriptif dengan analisis terhadap regulasi dan kasus-kasus penolakan yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penguasaan tanah yang diterapkan oleh Kepala Otorita IKN seringkali tidak berpihak kepada masyarakat lokal, dan proses pengambilalihan hak tanah dilakukan secara tidak transparan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perlu adanya kebijakan yang lebih adil dan perlindungan hukum yang kuat untuk memastikan hak-hak masyarakat lokal diakui dan dilindungi, sehingga mereka tidak terpinggirkan dalam proses pembangunan IKN.
Analisis Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 1473/PDT.G/2023/PA.BPP Menurut Kewarisan Hukum Islam dan Hukum Positif Hasim, Fitri; Sudirman, Maman; Djaja, Benny
Jurnal Global Ilmiah Vol. 2 No. 3 (2024): Jurnal Global Ilmiah
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/jgi.v2i3.145

Abstract

Perkembangan zaman yang pesat telah menyebabkan banyak individu terlibat dalam perkawinan siri dan melahirkan anak luar kawin, yang menimbulkan implikasi hukum dalam kewarisan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Nomor 1473/PDT.G/2023/PA.BPP terkait hak waris anak luar kawin dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis normatif dengan pendekatan studi literatur, yang melibatkan sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak luar kawin, menurut hukum Islam, tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya kecuali diakui secara resmi. Sebaliknya, hukum positif memberikan hak waris kepada anak luar kawin yang telah mendapatkan pengakuan dari orang tua, meskipun hak tersebut tetap terbatas dibandingkan dengan anak sah. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan bahwa putusan pengadilan mencerminkan pertimbangan antara kedua sistem hukum, yang masing-masing memiliki pendekatan berbeda dalam mengatur hak waris. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara dalam pelaksanaan kewarisan, serta perlunya sosialisasi mengenai status hukum anak luar kawin untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum kewarisan yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan serta kebutuhan masyarakat saat ini.
Implementation and Issues of Land Procurement for Customary Rights in the Development of Plasma Oil Palm Plantations in Kampung Lama Pakis Pakobuk Nabima, Muhammad; Djaja, Benny
RechtIdee Vol 20, No 1 (2025): JUNE
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v20i1.30283

Abstract

The absence of a legal mechanism regarding the release of customary land for private interests has weakened legal protection for the rights of indigenous peoples. Furthermore, the land acquisition process is often carried out without implementing the principle of Free, Prior and Informed Consent (FPIC). This research is normative legal research with a qualitative approach, supported by a case study of the High Court Decision Number 175/PDT/2022/PT PRB. Data was obtained through literature review, legal analysis of related laws and regulations, and documentation of court decisions related to customary land disputes. The results of the study show that the implementation of land acquisition in Kampung Lama Pakis Pakobuk does not reflect agrarian justice. The imbalance in bargaining position between corporations and indigenous peoples, weak supervision of local governments, and minimal formal legal recognition of customary areas are the main problems identified. Therefore, it is necessary to reconstruct agrarian law that operationally accommodates customary rights in the national legal system. The government also needs to form a special institution to monitor and mediate land acquisition conflicts based on community participation, so that future customary land acquisition can be carried out fairly and sustainably.
Appointment of Notaries under Indonesian and Singaporean Law Widjaja, Viona; Djaja, Benny
Rechtsidee Vol 13 No 2 (2025): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jihr.v13i2.1067

Abstract

General Background: Notaries play a vital role in society by providing legal certainty through authentic deeds. Specific Background: However, their status and appointment processes vary significantly depending on the legal system of a country. Knowledge Gap: There is limited comparative analysis regarding the appointment of notaries in civil law countries like Indonesia and common law countries like Singapore. Aims: This study aims to analyze and compare the legal frameworks governing the appointment of notaries in Indonesia and Singapore, highlighting their differences, similarities, strengths, and weaknesses. Results: The findings reveal significant differences in the appointment process, requirements, and supervisory authority. In Indonesia, notaries are appointed by the Minister of Law and Human Rights based on Law No. 2 of 2014, while in Singapore, the appointment is conducted by the Senate of the Singapore Academy of Law under the Notaries Public Act Chapter 208. Novelty: This study offers a focused comparative analysis of notarial appointment processes within two distinct legal traditions—civil law and common law—which is rarely addressed in previous literature. Implications: The results provide practical insights for legal practitioners and policymakers in Indonesia and offer considerations for improving the notarial appointment system in line with global best practices. Highlights: Highlights the structural differences in notary appointments between Indonesia and Singapore. Reveals the impact of legal traditions (civil vs. common law) on notarial authority. Provides insights to improve Indonesia’s notarial appointment process. Keywords: Notary Appointment, Comparative Law, Civil Law, Common Law, Legal System
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Kewenangan Notaris dalam Mengesahkan Perjanjian Pasca Nikah Jane, Fara; Djaja, Benny; Sudirman, M. Sudirman
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5334

Abstract

Perjanjian perkawinan adalah instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami istri selama perkawinan. Dalam hukum Indonesia, perjanjian ini awalnya hanya dapat dibuat sebelum atau saat pernikahan, sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan praktik notaris. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 menghapus batas waktu tersebut, memungkinkan pembuatan atau perubahan perjanjian selama masa perkawinan, dikenal sebagai perjanjian pasca nikah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan dan analisis peraturan serta putusan MK. Fokusnya adalah implikasi hukum terhadap kewenangan notaris dalam membuat dan mengesahkan perjanjian pasca nikah. Hasil menunjukkan perubahan paradigma hukum signifikan, dengan kewenangan notaris yang lebih luas dan strategis. Notaris semakin memperkuat perannya sebagai pejabat umum yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak dalam perjanjian. Kesimpulannya, Putusan MK ini memperluas fleksibilitas pembuatan perjanjian perkawinan dan memperkuat peran notaris dalam hukum keluarga.
KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DALAM PROSES BALIK NAMA SERTIPIKAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 635/PDT.G/2020/PN DPS) Yapferonica, Yapferonica; Djaja, Benny; Sudirman, M.
Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 2 (2025): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v23i2.6595

Abstract

ABSTRACT; The Sale and Purchase Agreement Binding (Perjanjian Pengikatan Jual Beli/PPJB) is a preliminary agreement entered into between a prospective seller and a prospective buyer, containing mutual promises and stipulations that serve as a precondition for the execution of a definitive sale and purchase agreement. The main issues examined in this research are: (1) the legal force of the Sale and Purchase Agreement Binding, and (2) the legal protection afforded to the land buyer against the actions of the notary and the sixth defendant. This research adopts a normative legal research methodology with a descriptive approach. The data utilized in the study consist of secondary data, including primary and secondary legal materials, collected through literature review. The analysis is conducted using qualitative methods and conclusions are drawn deductively. The Sale and Purchase Agreement Binding dated February 1, 2013, possesses evidentiary value equivalent to that of an authentic deed and has been accepted as valid evidence in court proceedings. The buyer in this case is a bona fide purchaser who is entitled to legal protection through repressive legal measures. Kristian, as the seller, is deemed to have complied with the prevailing laws and regulations.
Implikasi Hukum Terhadap Kewenangan Notaris Atas Penerapan Penerima Manfaat Perseroan Terbatas Devi Nurjayanti, Florencia; Djaja, Benny; Sudirman, M.
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.285-293

Abstract

Penelitian yuridis normatif ini menganalisis tanggung jawab Notaris dalam pengungkapan pemilik manfaat (Beneficial Owner) Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia, terutama jika di kemudian hari subjek yang dilaporkan bukanlah pemilik manfaat sebenarnya. Penelitian ini mengkaji Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 jo. UU Cipta Kerja, Perpres No. 13 Tahun 2018, dan Permenkumham No. 15 Tahun 2019. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun Notaris memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi pemilik manfaat dalam SABH, tanggung jawab mutlak atas kebenaran informasi tersebut berada pada pendiri PT atau pihak yang memberikan pernyataan. Notaris bertanggung jawab pada keabsahan akta, termasuk pencantuman informasi berdasarkan keterangan penghadap. Keterangan palsu dapat dikenakan Pasal 266 KUHPerdata dan mengakibatkan degradasi akta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sepenuhnya atas ketidakbenaran informasi pemilik manfaat yang diberikan oleh penghadap. 
Rekonstruksi Pengaturan Akta Kuasa Menjual Sebelum Wanprestasi Debitur dalam Kredit Bank Swasta Dwi Yusakawati, Ni Made Arya; Sudirman, M.; Djaja, Benny
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.245-258

Abstract

Penyaluran kredit oleh bank umum merupakan aktivitas inti yang wajib dilakukan secara hati-hati dan melalui perjanjian tertulis. Beberapa bank umum swasta juga menerbitkan Akta Kuasa Menjual (AKM) bersamaan dengan perjanjian kredit dan jaminan, bahkan sebelum debitur wanprestasi. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan yuridis normatif melalui teknik analisis terhadap dokumen hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, pustaka ilmiah, serta hasil wawancara dengan notaris sebagai informan ahli. Berdasarkan hasil penelitian, AKM yang dibuat sebelum debitur dinyatakan melakukan wanprestasi dan sebelum kredit dikategorikan sebagai bermasalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau batal demi hukum. Hal ini disebabkan oleh tidak terpenuhinya unsur-unsur sah perjanjian yang diatur Pasal 1320 dan Pasal 1868 KUHPerdata, serta adanya pertentangan dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU Hak Tanggungan. Ditemukan kekosongan hukum dalam penggunaan AKM untuk eksekusi jaminan fidusia. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi hukum dengan menambahkan definisi SKM dalam Pasal 1 dan memperjelas peran AKM dalam Pasal 6 dan 20 ayat (2) UU Hak Tanggungan.
Co-Authors Aisya, Alyaziza Alifa, Alifa Allister, Davin Aprilia, Indah Siti Calista , Jessica Calista, Jessica Chaterina, Carren Christine Christine Darman Darman Devi Nurjayanti, Florencia Dwi Yusakawati, Ni Made Arya Dzakirah, Vania Elrika, Elrika Esa Prameswari, Rr. Ayu Gayatri FamdaIe, Grace NataIia H Farma Rahayu, Mella Ismelia Haryanto, Steven Galileo Hasim, Fitri Hibono, Michelle Immanuel Rich, Johannes Izzah , Nurul IZZAH, NURUL Jane, Fara Julianti, Lili Klenten, Bred Koswara, Nur Salsabila Kurniawan Kurniawan Leriana, Helda Lukita, Hans M Sudirman, M Mohamad, Alwi Rany Nabima, Muhammad Pitaloka, Diah Marla Prianto, Yuwono Puspita, Lidya Qorib, Syarif Facthul Rachmah, Andriana Rafliansyah, Rafliansyah Rania, Rania Samuel, Yoel Silalahi, Wilma Soewito, Rizal Iskandar Sophian, Romy Prameswara Sudirman Sudirman, M. Sudirman, M. Sudirman Sudirman, Maman Toruan, Daniel Natanael Lumban Traa, I Komang Krisma Bima Vianka, Maria Ibella Widjaja, Viona Winarsih Winarsih Yapferonica, Yapferonica Yohanes, Joshua