p-Index From 2021 - 2026
11.504
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

LARANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT MAHKAMAH AGUNG DALAM SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 Pitaloka, Diah Marla; Djaja, Benny; Sudirman, Maman
Jurnal Yustitia Vol 18 No 1 (2024): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v18i1.1195

Abstract

Interfaith marriages are not something new for multicultural Indonesian society. Interfaith marriages are common in society and have been going on for a long time. However, this does not mean that interfaith marriages are not problematic by society. In fact, the Marriage Law in Article 2 paragraph (1) determines that marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religion and belief. From the Indonesian Conference on Religion and Peace, it was recorded that 1,425 couples of different religions were married in Indonesia in the period from 2005 to early March 2022, this made the Supreme Court finally issue a decree prohibiting interfaith marriages with Circular Letter (SEMA) Number 2 of 2023. The purpose of this writing is to 1) analyze the legality of interfaith marriages according to positive law in Indonesia and 2) analyze the effectiveness of the Supreme Court's decision in SEMA Number 2 of 2023. The conclusion obtained from this writing is that even though Article 8 of Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislative Regulations states that the existence of regulations stipulated by the Supreme Court (SEMA) is recognized and has binding legal force, however, many people think that SEMA is in conflict with the Population Administration Law which does not prohibit the registration of interfaith marriages. SEMA Number 2 of 2023 does not necessarily eliminate interfaith marriages, because if we review their effectiveness, this will return to the awareness of each community.
Legal Consequences For A Notary In Making An Authentic Deed Based On A Forged Letter Christine, Christine; Djaja, Benny
JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES) Vol 6, No 3 (2022): JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jhss.v8i1.8245

Abstract

This study aims to analyze the legal consequences for a notary in making an authentic deed based on a forged letter. This study used the literature study method and normative analysis to collect data from relevant literature sources. The results indicated that a notary involved in making an authentic deed based on a forged letter could face disciplinary sanctions, revocation of a notary's license, and criminal charges. In addition, they also face adverse social and reputational damage. A notary must maintain integrity, professionalism, and vigilance in every task carried out to prevent abuse or violations in making an authentic deed
Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui Sah dalam Pembagian Waris Vianka, Maria Ibella; Sudirman, Maman; Djaja, Benny
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 7, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v7i1.2542

Abstract

Tidak adanya bukti pencatatan pernikahan menimbulkan sejumlah dampak, tidak hanya kepada pasangan suami dan istri, tetapi berdampak kepada anak-anak hasil perkawinan tersebut. Sebagaimana kewajiban warga negara Indonesia yang baik setiap peristiwa penting di dalam kehidupannya wajib untuk dilaporkan dan dicatat kepada dinas penduduk dan pencatat sipil. Pernikahan yang tidak tercatat akan mempengaruhi kedudukan status hukum seseorang dan berdampak pula pada pembagian warisan ketika salah satu pihak meninggal dunia. Akta perkawinan memberikan perlindungan kepada ahli waris jika sewaktu waktu terjadi gugatan. Sehingga dalam penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya peristiwa pernikahan untuk dicatat oleh negara dan mengetahui negara melindungi hak pembagian waris bagi anak luar kawin yang diakui sah oleh orangtuanya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan nomor 44/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, buku, artikel dari website serta jurnal. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa anak luar kawin yang diakui sah tetap mendapatkan bagian haknya sesuai hukum waris golongan I atau pertama yang berhak mewaris secara penuh sebelum turunnya waris kepada golongan II, dimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah mengubah ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap status keperdataan anak luar kawin juga mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya sepanjang dapat dibuktikan 
Analysis of Regulations Regarding Interfaith Marriages According to a Religious Perspective, Marriage Law and Decision No. 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby Elrika, Elrika; Sudirman, Maman; Djaja, Benny
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 6, No 4 (2024): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v6i4.7583

Abstract

Marriage in Indonesia is carried out by obtaining legal recognition from religion and the state. The Marriage Law stipulates that a legal marriage must follow the religious beliefs that are believed in. In Indonesia, the practice of interfaith marriage that is not allowed is Islam and Hinduism, while Catholicism and Protestantism, Buddhism and Confucianism are four religions that allow marriage with different religions. The Compilation of Islamic Law and SEMA dated January 30, 2019 number 231/ PAN/HK.0  1/2019 also regulates not recognizing interfaith marriages so that such marriages cannot be registered. However, Court Decision No. 916/Pdt.P 2022 /PN.Sby granted the applicants' request to legalize and register and record the marriage of the parties. Thus, for the parties who are married of different religions in the case. Have a valid marriage before the law and the state for interfaith marriages. However, in 2023, SEMA Number 2 of 2023 was issued on July 17, 2023 concerning Instructions for Judges in Adjudicating Cases of Applications for Marriage between People of Different Religions and Beliefs, which are prohibited from being granted by the court.
PENERAPAN KLAUSUL BAKU DALAM PEMBAYARAN DIGITAL: KONSEP DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA Samuel, Yoel; Djaja, Benny; Sudirman, Maman
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 11 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i11.2024.4806-4814

Abstract

Zaman sekarang terjadi perubahan sistem alat pembayaran dari konvensional ke digital. Saat ini orang banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, inovasi yang terus meningkat telah menyebabkan banyak kemudahan, dan sekarang sistem pembayaran telah berubah gaya. Gaya hidup Cashless Society semakin banyak di masyarakat Indonesia, khususnya generasi milenial. Dalam hal menggunakan uang elektronik, setiap orang harus terlebih dahulu menyatakan persetujuannya untuk tunduk dan terikat pada syarat dan ketentuan yang terkandung dalam perjanjian baku. Perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha biasanya mengandung klausula yang menguntungkan pihak-pihak pelaku usaha. Negara Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum yang memiliki peraturan perundang-undangan yang melindungi masyarakatnya sebagai konsumen dari pelaku usaha yang curang. Salah satu undang-undang yang dimaksudkan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dengan adanya UUPK dapat memberi tahu masyarakat Indonesia tentang hak dan kewajibannya sebagai konsumen atas pelaku usaha barang dan/atau jasa. Dengan mengetahui hak dan kewajiban tersebut, masyarakat Indonesia diharapkan dapat melindungi dirinya sendiri sebagai konsumen.
NOTARIS DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK: SUATU KAJIAN TENTANG IMPLEMENTASI CYBER NOTARY Lukita, Hans; Sudirman, Maman; Djaja, Benny
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 12 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i12.2024.4977-4986

Abstract

Dalam era transformasi industri 4.0 yang kini berkembang menjadi Society 5.0, profesi notaris telah mengalami banyak perubahan signifikan yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Salah satu wujud dari perkembangan tersebut adalah munculnya konsep cyber notary. Sebagai fenomena baru, cyber notary menarik perhatian untuk dibahas lebih lanjut, mulai dari proses perkembangan dan kemunculannya, hingga potensi manfaat, tantangan dalam penerapannya, serta risiko yang mungkin dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan studi literatur yang melibatkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, hingga saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur penerapan cyber notary ataupun aplikasi yang mendukungnya. Meskipun demikian, Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan "kewenangan lain" yang dapat menjadi dasar hukum bagi implementasi profesi cyber notary. Cyber notary memungkinkan proses pembuatan akta dan dokumen hukum dilakukan secara online, memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan notaris. Namun, penerapan cyber notary juga menghadirkan tantangan besar, terutama terkait serangan siber yang dapat mengancam keamanan data dan integritas dokumen yang dikeluarkan. Risiko lain yang timbul adalah penggunaan artificial intelligence, yang meskipun dapat meningkatkan produktivitas, juga menimbulkan kekhawatiran akan keamanan data dan potensi penyalahgunaan. Oleh karena itu, diperlukan adanya mekanisme perlindungan dan strategi penanggulangan lanjutan untuk memastikan keamanan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penandatanganan akta notariil secara elektronik.
Protection of The Notary Position in Monitoring Beneficial Ownership to Prevent The Misuse of Issued Documents Puspita, Lidya; Sudirman, Maman; Djaja, Benny
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 8 No 3 (2024): Jurnal Hukum dan Kenotariatan
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v8i3.22618

Abstract

A notary is a public official authorized to create authentic deeds and perform other actions in accordance with the law. Given the significant responsibilities they bear, notaries require legal protection while performing their duties, particularly in applying the Principle of Identifying the Ultimate Beneficial Owner of a legal entity. This protection is crucial for reducing legal risks and supporting the implementation of Presidential Regulation Number 13 of 2018, which aims to combat Money Laundering and Terrorism Financing. This paper analyzes issues related to the application of the Principle of Identifying the Ultimate Beneficial Owner by notaries, including the importance of applying this principle and how the Beneficial Ownership Declaration can protect notaries from legal claims. The study uses a normative juridical method with a comparative approach, concluding that the application of this principle is important for notaries. Position of Notary Act as gatekeepers who can help prevent or mitigate undesired risks by obtaining accurate information about the parties involved. However, the legal protection provided by the Beneficial Ownership Declaration is not entirely effective.
Pertanggung Jawaban Notaris Atas Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Dokumen Palsu Oleh Para Pihak Julianti, Lili; Djaja, Benny; Sudirman, Maman
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v1.i1.5

Abstract

Notary is a public official authorized to make authentic deeds and has other authorities as referred to in Article 1 point 1 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position. If there is a denial and/or denial related to the deed made by the Notary regarding the documents and/or information obtained during the making of the deed turns out to be false, then this is the responsibility of the party who submitted the documents or provided the false identity. This is because the deed that has been made by the notary contains written statements from the confrontants. there is no reason whatsoever for the Notary not to apply the precautionary principle in carrying out his/her position because the Notary is obliged to uphold the precautionary principle. This implies that all actions made in the context of making authentic deeds must be in accordance with the applicable laws and regulations so that they can be legally accountable. In making an authentic deed, the Notary must be held responsible if the deed he/she makes contains errors or violations that are intentionally committed by the Notary. Conversely, if the element of error or violation occurs from the confronting party, then as long as the Notary exercises his authority in accordance with the regulations, the Notary concerned cannot be held liable because the Notary only pours into the deed the matters submitted by the client or the parties.
Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui Sah dalam Pembagian Waris Vianka, Maria Ibella; Sudirman, Maman; Djaja, Benny
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 7 No 1 (2024): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2024
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v7i1.2542

Abstract

Tidak adanya bukti pencatatan pernikahan menimbulkan sejumlah dampak, tidak hanya kepada pasangan suami dan istri, tetapi berdampak kepada anak-anak hasil perkawinan tersebut. Sebagaimana kewajiban warga negara Indonesia yang baik setiap peristiwa penting di dalam kehidupannya wajib untuk dilaporkan dan dicatat kepada dinas penduduk dan pencatat sipil. Pernikahan yang tidak tercatat akan mempengaruhi kedudukan status hukum seseorang dan berdampak pula pada pembagian warisan ketika salah satu pihak meninggal dunia. Akta perkawinan memberikan perlindungan kepada ahli waris jika sewaktu waktu terjadi gugatan. Sehingga dalam penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya peristiwa pernikahan untuk dicatat oleh negara dan mengetahui negara melindungi hak pembagian waris bagi anak luar kawin yang diakui sah oleh orangtuanya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan nomor 44/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, buku, artikel dari website serta jurnal. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa anak luar kawin yang diakui sah tetap mendapatkan bagian haknya sesuai hukum waris golongan I atau pertama yang berhak mewaris secara penuh sebelum turunnya waris kepada golongan II, dimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah mengubah ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap status keperdataan anak luar kawin juga mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya sepanjang dapat dibuktikan 
Perlindungan Hukum bagi Anak Angkat yang Memiliki Kelainan Jiwa Terhadap Warisan dari Orang Tua Angkat Sophian, Romy Prameswara; Sudirman, M; Djaja, Benny
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i1.6570

Abstract

Pengangkatan anak (adopsi) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 menjamin hak anak angkat, termasuk hak atas pendidikan, perlindungan, dan warisan. Secara hukum, anak angkat memiliki kedudukan yang setara dengan anak kandung. Penelitian ini bertujuan mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi anak angkat yang memiliki kelainan jiwa terhadap warisan dari orang tua angkat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis berdasarkan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak angkat yang memiliki kelainan jiwa terhadap warisan dari orang tua angkat dalam kasus Thomas Santoso (TS) belum mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berupa hak untuk dipenuhinya kebutuhan hidup dan perawatan medis anak tersebut menggunakan warisan yang diberikan oleh orang tua angkatnya.
Co-Authors ., Yetmiaty Adam, Chistopher Kendrick Aisya, Alyaziza Alifa, Alifa Allister, Davin Aprilia, Indah Siti Arifin, Melissa Aryadewangga, Muhammad Alam Brigays, Chintia Ayala Calista , Jessica Cardova, Erico Chaterina, Carren Christhopher, Michael Christine Christine Darmansyah, Adimas Gusti Devi Nurjayanti, Florencia Dewi Rositasari, Noviarasta Dwi Yusakawati, Ni Made Arya Dzakirah, Vania Earlene, Felishella Elrika, Elrika Estera, Sanny Fahrani, Ahzaza Faisal Wirawan, Amaltha FamdaIe, Grace NataIia H Farma Rahayu, Mella Ismelia Febrina, Dwi Tiara Fitria, Sindi Gazali, Narumi Bungas Hasanah, Himma Hendry, Hillary Hertanto, Sandrarina Hussy, Maharani Millenia Immanuel Rich, Johannes Izzah , Nurul Jane, Fara Julianti, Lili Klenten, Bred Koswara, Nur Salsabila Kurniawan Kurniawan Kurniawan, Stanley Leriana, Helda Lukita, Hans M Sudirman, M M Sudirman, M Sudirman Mahendra, Martins Izha Maman Sudirman Matara, Opa Jermias Mohamad, Alwi Rany Nabilla, Tasya Nabima, Muhammad Nathanael, Moses Nathawira, Emerentia Oktavia, Ketut Ria Wahyudani Panglima, Rubby Aditya Pitaloka, Diah Marla Pramita, Helen Prathiwi, Della Hadyanti Prayogo, Radius Puspita, Lidya Qorib, Syarif Facthul Rahmawan, Evita Nuraini Ramdhan, Daddy Rasji, Rasji Samuel, Yoel Siahaan, Debby Flora Siarill, Jonathan Hervine Silalahi, Wilma Simanungkalit, Rosalina Sirait, Gladys Natalie Aurielle Soewito, Rizal Iskandar Sophian, Romy Prameswara Sudirman Sudirman , Maman Sudirman, M. Sudirman, M. Sudirman Susy Tanzil, Ko Tjajaindra, Phinawati Tonny Nurmala Putra Toruan, Daniel Natanael Lumban Traa, I Komang Krisma Bima Vianka, Maria Ibella Widjaja, Viona Wijaya, Niko Winarsih Winarsih Yapferonica, Yapferonica Yohanes, Joshua Yudha, Refans Jaka Pratama Yulian, Fransisca Chatharina Yuliska, Nanda Yuwono Prianto