Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.496
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Rechtsidee NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Awang Long Law Review Unes Law Review Journal of Humanities and Social Studies JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Jurnal Hukum Adigama Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Jurnal JURISTIC (JuJUR) JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi SUPREMASI Jurnal Hukum Jurnal Yustitia Jurnal Konstitusi Jurnal Risalah Kenotariatan Journal of Social Research International Journal of Multidisciplinary Research and Literature (IJOMRAL) Jurnal Al-Hakim : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Journal of Law, Poliitic and Humanities Semarang Law Review Jurnal Ilmu Multidisplin QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Journal of Business, Management and Social Studies Tasyri' RechtIdee Jurnal Global Ilmiah Bhinneka Multidisiplin Journal Rechtsvinding Jurnal Ilmu Multidisiplin
Djaja, Benny
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 51 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PENERAPAN KLAUSUL BAKU DALAM PEMBAYARAN DIGITAL: KONSEP DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA Samuel, Yoel; Djaja, Benny; Sudirman, Maman
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 11 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i11.2024.4806-4814

Abstract

Zaman sekarang terjadi perubahan sistem alat pembayaran dari konvensional ke digital. Saat ini orang banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, inovasi yang terus meningkat telah menyebabkan banyak kemudahan, dan sekarang sistem pembayaran telah berubah gaya. Gaya hidup Cashless Society semakin banyak di masyarakat Indonesia, khususnya generasi milenial. Dalam hal menggunakan uang elektronik, setiap orang harus terlebih dahulu menyatakan persetujuannya untuk tunduk dan terikat pada syarat dan ketentuan yang terkandung dalam perjanjian baku. Perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha biasanya mengandung klausula yang menguntungkan pihak-pihak pelaku usaha. Negara Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum yang memiliki peraturan perundang-undangan yang melindungi masyarakatnya sebagai konsumen dari pelaku usaha yang curang. Salah satu undang-undang yang dimaksudkan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dengan adanya UUPK dapat memberi tahu masyarakat Indonesia tentang hak dan kewajibannya sebagai konsumen atas pelaku usaha barang dan/atau jasa. Dengan mengetahui hak dan kewajiban tersebut, masyarakat Indonesia diharapkan dapat melindungi dirinya sendiri sebagai konsumen.
NOTARIS DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK: SUATU KAJIAN TENTANG IMPLEMENTASI CYBER NOTARY Lukita, Hans; Sudirman, Maman; Djaja, Benny
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 12 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i12.2024.4977-4986

Abstract

Dalam era transformasi industri 4.0 yang kini berkembang menjadi Society 5.0, profesi notaris telah mengalami banyak perubahan signifikan yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Salah satu wujud dari perkembangan tersebut adalah munculnya konsep cyber notary. Sebagai fenomena baru, cyber notary menarik perhatian untuk dibahas lebih lanjut, mulai dari proses perkembangan dan kemunculannya, hingga potensi manfaat, tantangan dalam penerapannya, serta risiko yang mungkin dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan studi literatur yang melibatkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, hingga saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur penerapan cyber notary ataupun aplikasi yang mendukungnya. Meskipun demikian, Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan "kewenangan lain" yang dapat menjadi dasar hukum bagi implementasi profesi cyber notary. Cyber notary memungkinkan proses pembuatan akta dan dokumen hukum dilakukan secara online, memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan notaris. Namun, penerapan cyber notary juga menghadirkan tantangan besar, terutama terkait serangan siber yang dapat mengancam keamanan data dan integritas dokumen yang dikeluarkan. Risiko lain yang timbul adalah penggunaan artificial intelligence, yang meskipun dapat meningkatkan produktivitas, juga menimbulkan kekhawatiran akan keamanan data dan potensi penyalahgunaan. Oleh karena itu, diperlukan adanya mekanisme perlindungan dan strategi penanggulangan lanjutan untuk memastikan keamanan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penandatanganan akta notariil secara elektronik.
Protection of The Notary Position in Monitoring Beneficial Ownership to Prevent The Misuse of Issued Documents Puspita, Lidya; Sudirman, Maman; Djaja, Benny
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 8 No 3 (2024): Jurnal Hukum dan Kenotariatan
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v8i3.22618

Abstract

A notary is a public official authorized to create authentic deeds and perform other actions in accordance with the law. Given the significant responsibilities they bear, notaries require legal protection while performing their duties, particularly in applying the Principle of Identifying the Ultimate Beneficial Owner of a legal entity. This protection is crucial for reducing legal risks and supporting the implementation of Presidential Regulation Number 13 of 2018, which aims to combat Money Laundering and Terrorism Financing. This paper analyzes issues related to the application of the Principle of Identifying the Ultimate Beneficial Owner by notaries, including the importance of applying this principle and how the Beneficial Ownership Declaration can protect notaries from legal claims. The study uses a normative juridical method with a comparative approach, concluding that the application of this principle is important for notaries. Position of Notary Act as gatekeepers who can help prevent or mitigate undesired risks by obtaining accurate information about the parties involved. However, the legal protection provided by the Beneficial Ownership Declaration is not entirely effective.
Pertanggung Jawaban Notaris Atas Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Dokumen Palsu Oleh Para Pihak Julianti, Lili; Djaja, Benny; Sudirman, Maman
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v1.i1.5

Abstract

Notary is a public official authorized to make authentic deeds and has other authorities as referred to in Article 1 point 1 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position. If there is a denial and/or denial related to the deed made by the Notary regarding the documents and/or information obtained during the making of the deed turns out to be false, then this is the responsibility of the party who submitted the documents or provided the false identity. This is because the deed that has been made by the notary contains written statements from the confrontants. there is no reason whatsoever for the Notary not to apply the precautionary principle in carrying out his/her position because the Notary is obliged to uphold the precautionary principle. This implies that all actions made in the context of making authentic deeds must be in accordance with the applicable laws and regulations so that they can be legally accountable. In making an authentic deed, the Notary must be held responsible if the deed he/she makes contains errors or violations that are intentionally committed by the Notary. Conversely, if the element of error or violation occurs from the confronting party, then as long as the Notary exercises his authority in accordance with the regulations, the Notary concerned cannot be held liable because the Notary only pours into the deed the matters submitted by the client or the parties.
TANGGUNG JAWAB PPAT TERHADAP PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANPA PERSETUJUAN DARI PEMILIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 3/PDT.G/2023/PN.BAN) Rafliansyah, Rafliansyah; Djaja, Benny; Sudirman, Maman
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i2.10548

Abstract

This research aims to investigate the roles that Land Deed Making Officials (PPAT) play in the purchase and sale of land, particularly in cases where the legal owner is not present. Normative Legal Research is the research method employed to analyse the case of Decision Number 3/Pdt.G/2023/PN. Tyres are used as case studies to show the legal implications of actions that violate the landowner's consent in a sale and purchase transaction. The results showed that Decision Number 3/Pdt.G/2023/PN. Ban, PPAT has a big responsibility in ensuring legal land sale and purchase transactions. The sale and purchase deed was executed without the landowner's consent, so because PPAT neglected to carefully fulfil its obligations, it is void. PPAT responsibilities include civil, criminal, and administrative aspects. PPAT can be punished if you make a false deed, and can be subject to administrative sanctions. This ruling confirms the importance of PPAT compliance with legal procedures to maintain legal certainty in property transactions. The legal consequences of this ruling emphasize the importance of valid consent in property transactions to prevent unlawful acts.AbstrakStudi ini bertujuan untuk mempelajari tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam proses transaksi jual beli tanah, terutama dalam kasus di mana transaksi terjadi tanpa persetujuan pemilik yang sah. Fokus penelitian ini adalah kasus putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN.Ban. Metode penelitian hukum normatif digunakan. Ban yang digunakan sebagai studi kasus untuk menunjukkan implikasi hukum dari tindakan yang melanggar persetujuan pemilik tanah dalam transaksi jual beli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN.Ban, PPAT memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan transaksi jual beli tanah legal. Tanggung jawab PPAT mencakup aspek perdata, pidana, dan administratif; namun, jika PPAT tidak melakukan tugasnya dengan benar, akta jual beli tersebut menjadi batal secara hukum karena tidak adanya persetujuan dari pemilik tanah. Jika PPAT membuat akta palsu, mereka juga dapat dikenai sanksi pidana dan administratif. Putusan ini menegaskan pentingnya kepatuhan PPAT terhadap prosedur hukum untuk menjaga kepastian hukum dalam transaksi properti. Akibat hukum dari putusan ini menekankan pentingnya persetujuan sah dalam transaksi properti untuk mencegah perbuatan melawan hukum.
Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui Sah dalam Pembagian Waris Vianka, Maria Ibella; Sudirman, Maman; Djaja, Benny
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 7 No 1 (2024): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2024
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v7i1.2542

Abstract

Tidak adanya bukti pencatatan pernikahan menimbulkan sejumlah dampak, tidak hanya kepada pasangan suami dan istri, tetapi berdampak kepada anak-anak hasil perkawinan tersebut. Sebagaimana kewajiban warga negara Indonesia yang baik setiap peristiwa penting di dalam kehidupannya wajib untuk dilaporkan dan dicatat kepada dinas penduduk dan pencatat sipil. Pernikahan yang tidak tercatat akan mempengaruhi kedudukan status hukum seseorang dan berdampak pula pada pembagian warisan ketika salah satu pihak meninggal dunia. Akta perkawinan memberikan perlindungan kepada ahli waris jika sewaktu waktu terjadi gugatan. Sehingga dalam penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya peristiwa pernikahan untuk dicatat oleh negara dan mengetahui negara melindungi hak pembagian waris bagi anak luar kawin yang diakui sah oleh orangtuanya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan nomor 44/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, buku, artikel dari website serta jurnal. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa anak luar kawin yang diakui sah tetap mendapatkan bagian haknya sesuai hukum waris golongan I atau pertama yang berhak mewaris secara penuh sebelum turunnya waris kepada golongan II, dimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah mengubah ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap status keperdataan anak luar kawin juga mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya sepanjang dapat dibuktikan 
Perlindungan Hukum bagi Anak Angkat yang Memiliki Kelainan Jiwa Terhadap Warisan dari Orang Tua Angkat Sophian, Romy Prameswara; Sudirman, M; Djaja, Benny
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i1.6570

Abstract

Pengangkatan anak (adopsi) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 menjamin hak anak angkat, termasuk hak atas pendidikan, perlindungan, dan warisan. Secara hukum, anak angkat memiliki kedudukan yang setara dengan anak kandung. Penelitian ini bertujuan mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi anak angkat yang memiliki kelainan jiwa terhadap warisan dari orang tua angkat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis berdasarkan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak angkat yang memiliki kelainan jiwa terhadap warisan dari orang tua angkat dalam kasus Thomas Santoso (TS) belum mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berupa hak untuk dipenuhinya kebutuhan hidup dan perawatan medis anak tersebut menggunakan warisan yang diberikan oleh orang tua angkatnya.
EFFECTIVENESS OF LEGAL PROTECTION FOR LAND RIGHTS CERTIFICATE HOLDERS AGAINST UNLAWFUL THIRD-PARTY CLAIMS Mohamad, Alwi Rany; Djaja, Benny
Awang Long Law Review Vol. 7 No. 2 (2025): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v7i2.1564

Abstract

Legal protection for land rights certificate holders is a crucial aspect in realizing legal certainty in the agrarian sector. Land certificates, which are supposed to be the strongest evidence of ownership, still often face challenges in the form of claims from third parties that do not have a legal basis, such as oral inheritance claims, physical possession without certificates, or unrecorded customary recognition. This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for land certificate holders in dealing with these claims. The method used is normative juridical with a case study approach, which examines national regulations such as the Law no. 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles (UUPA) and Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration as well as a number of court decisions, including cases involving unilateral cancellation of certificates. The results of the study show that although legal norms have provided strong protection through the principle of legality and the principle of legal certainty, in practice there are still gaps such as weak integration of land data, administrative inconsistency, and low public legal literacy. In addition, judicial practices are also not completely consistent in deciding land cases. Therefore, legal protection for land certificate holders has not been fully effective. It is necessary to strengthen the administrative system, strict law enforcement against claims without legal basis, and increase public understanding of the importance of formal legality in land transactions and ownership. With this step, it is hoped that Indonesia's land system will be able to provide substantive protection and prevent future agrarian disputes.
Validity of the Deed of the General Meeting of Shareholders regarding the Dismissal of Directors Without Notice and Absence Izzah , Nurul; Djaja, Benny
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 4 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (May-June 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i4.384

Abstract

This article is entitled the validity of the deed of the general meeting of shareholders regarding the dismissal of directors without notice and absenteeism, legal research methods with normative research types, using the statute approach and conceptual research approaches . The secondary data sources use primary legal materials in the form of regulations that are relevant to legal issues, and secondary legal materials which are opinions and legal theories that are relevant to the legal issues in this writing. So with this analysis, it can be concluded that the validity of the deed of the general meeting of shareholders regarding the dismissal of directors without notification and absence from the agenda of the GMS meeting that is, it is invalid, because according to the Company Law the decision cannot be taken by the GMS, if the director who will be dismissed is not present because he has not been notified of the meeting regarding his dismissal. However, the GMS deed becomes valid upon the dismissal of a director who is not present at the GMS meeting, if the director has been notified regarding his dismissal at the GMS meeting and he refuses not to attend.
Legal Regulations and Implications of Building Use Rights on Land Management Rights for Public Assets Calista , Jessica; Djaja, Benny
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 4 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (May-June 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i4.385

Abstract

This article is entitled the regulation and legal implications of building use rights over land management rights for public assets. Using legal research methods with normative research types, using statute research approaches and conceptual approaches . With the results of the analysis, the regulation regarding HGB above HPL has undergone changes which were previously regulated in PP No. 40 of 1996 concerning Cultivation Rights, Building Use Rights and Use Rights are now regulated in PP No. 18 of 2021 concerning Management Rights, Land Rights, Flats and Land Registration . Conformity of HGB above HPL regulations in PP No. 18 of 2021 with the UUPA it can be said that there is no synchronization and harmonization, where in the UUPA the procedures for extending and renewing HGB must be carried out in stages and according to requirements, the land is still used and utilized properly according to the circumstances, nature and the purpose of granting rights and must obtain approval from the HPL holder. Even though in the provisions of PP no. 18 of 2021 also determines the same thing, but the provisions of Article 41 paragraph (3), especially for HGB, allow that after being granted SLF, rights can be extended and renewed.
Co-Authors Aisya, Alyaziza Alifa, Alifa Allister, Davin Aprilia, Indah Siti Calista , Jessica Calista, Jessica Chaterina, Carren Christine Christine Darman Darman Devi Nurjayanti, Florencia Dwi Yusakawati, Ni Made Arya Dzakirah, Vania Elrika, Elrika Esa Prameswari, Rr. Ayu Gayatri FamdaIe, Grace NataIia H Farma Rahayu, Mella Ismelia Haryanto, Steven Galileo Hasim, Fitri Hibono, Michelle Immanuel Rich, Johannes Izzah , Nurul IZZAH, NURUL Jane, Fara Julianti, Lili Klenten, Bred Koswara, Nur Salsabila Kurniawan Kurniawan Leriana, Helda Lukita, Hans M Sudirman, M Mohamad, Alwi Rany Nabima, Muhammad Pitaloka, Diah Marla Prianto, Yuwono Puspita, Lidya Qorib, Syarif Facthul Rachmah, Andriana Rafliansyah, Rafliansyah Rania, Rania Samuel, Yoel Silalahi, Wilma Soewito, Rizal Iskandar Sophian, Romy Prameswara Sudirman Sudirman, M. Sudirman, M. Sudirman Sudirman, Maman Toruan, Daniel Natanael Lumban Traa, I Komang Krisma Bima Vianka, Maria Ibella Widjaja, Viona Winarsih Winarsih Yapferonica, Yapferonica Yohanes, Joshua