Claim Missing Document
Check
Articles

Kualitas Pelayanan di Biro Pelayanan Umum Universitas Djuanda Lisnawati; Purnamasari, Irma
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 11 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i11.15368

Abstract

Kualitas pelayanan di Biro Pelayanan Umum Universitas Djuanda, menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian kinerja perguruan tinggi. Berdasarkan Pasal 5 UU No. 25 tahun 2009 menjelaskan bahwa ruang lingkup pelayanan publik mencakup layanan jasa dan barang publik serta pelayanan administratif, dengan kualitas pelayanan menjadi faktor utama yang harus diperhatikan. Dalam konteks ini, kualitas pelayanan yang baik tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP), tetapi juga oleh sikap dan perilaku aparatur dalam memberikan pelayanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Data dikumpulkan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan di Biro Pelayanan Umum Universitas Djuanda, khususnya dalam hal peminjaman sarana dan prasarana. Penilaian kualitas pelayanan didasarkan pada lima dimensi utama: bukti fisik (tangibles), kehandalan (reliability),empati (empathy), jaminan (assurance), dan daya tanggap (responsiveness), dan jaminan (assurance). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, kualitas pelayanan di Biro Pelayanan Umum cukup baik. Bukti fisik menunjukkan bahwa staf biro pelayanan umum berpenampilan rapi dan ramah, sehingga mahasiswa dan unit lain pun merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Dalam dimensi empati, biro pelayanan umum menunjukkan perhatian yang mendalam terhadap kebutuhan dan kekhawatiran pengguna layanan. Staf biro tidak hanya memberikan informasi dengan cepat, tetapi juga menunjukkan sikap peduli dan siap mendengarkan masukan serta keluhan. Kehandalan pelayanan juga dinilai tinggi, dengan mahasiswa merasa puas terhadap kecepatan dan ketepatan dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Namun, ada kelemahan pada dimensi daya tanggap, terutama ketika permintaan membludak dan membutuhkan disposisi dari pimpinan, yang seringkali menyebabkan keterlambatan. Sementara itu, jaminan dalam pelayanan, seperti pengelolaan kartu tanda mahasiswa (KTM) sebagai jaminan peminjaman, juga sudah berjalan dengan baik. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa masih ada masalah signifikan terkait ketidakpatuhan terhadap SOP dalam peminjaman sarana dan prasarana. Banyak unit yang melakukan peminjaman secara mendadak tanpa mengikuti prosedur yang ada, mengakibatkan ketidakpastian dalam pengelolaan pelayanan dan gangguan dalam proses administratif. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan perlunya penegakan SOP yang lebih ketat serta sosialisasi dan pelatihan berkala kepada seluruh unit terkait pentingnya mengikuti prosedur yang ditetapkan. Meskipun kualitas pelayanan di Biro Pelayanan Umum Universitas Djuanda dinilai cukup baik dalam beberapa aspek, masih ada ruang untuk perbaikan, khususnya dalam hal daya tanggap dan kepatuhan terhadap SOP. Peningkatan ini penting untuk memastikan bahwa pelayanan dapat berjalan lebih efisien dan efektif, serta memenuhi standar pelayanan yang diharapkan.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BOGOR Afifah, Nurul; Rahmawati, Rita; Purnamasari, Irma
Administratie: Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 1 (2019): Administratie: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The number of street vendors in the city of Bogor continues to increase every year, namely 4.129 in year 2018. Its existence causes problems including security, comfort, cleanliness, beauty and order. For this reason, the need for structuring by implementing the Bogor city regulation number 13 in 2005. This study aims to determine the implementation of Bogor City regulation number 13 in 2005 concerning the arrangement of street vendors in the city of Bogor. The policy implementation theory used is theory according  to edward III there are four dimensions of policy implementation, namely communication (communication), resources (resources), attitude (disposition or attitude), and bureaucratic structure ( bureaucratic structure). The methode used is qualitative. The analysis use used is descriptive  using the weight mean scorefomula (WMS). The sampling technique is by purposive sampling. Those who are in zonning30 street vendors and outside zonning 10 street vendors, beside that, the saturated sampling technique is used for sample employees in the cooperatives and SME offices of Bogor city. The results of the study obtained a value of 3.671 with GOOD interpretation criteria. However, the facility indicator scored 3.40 with a GOOD ENOUGH interpretation. So the authors give advice, structuring street vendors is increased especially in terms of facilities and also the budget. So that from an adequate budget an increase in facilities, both electricity, water and extensiveand is created to sell.
KUALITAS PELAYANAN SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) RUMAH TEMPAT TINGGAL resmala, vilia; Hernawan, Denny; Purnamasari, Irma
Administratie: Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 2 (2019): Administratie: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Service is one of the government's main tasks, which is to provide services as a manifestation of the general duty of government to realize public welfare. However, in reality, in this service, there are still problems that occur in building permits, such as the industrial land used island that is not suitable for building construction. This study aimed to determine the quality of service for Building Construction Permits (IMB) of residential houses in the One-Stop Service and Integrated Services in Bogor city in West Java. This study uses the theory of service quality from Zeithaml, Parasuraman & Berry, which consists of 5 dimensions, namely tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The research method uses descriptive methods using Quantitative. Observation, interviews, and questionnaires do data collection. The sample in this study was 63 respondents consisting of the community and service officers. The results obtained an average number of 4.27 with outstanding ratings. It means that overall service quality has been excellent. However, there are still some indicators and dimensions whose value is still lacking, namely the responsiveness dimension of service speed indicators and indicators of the accuracy of the issuance of both. Finally, the researcher suggested that there should be improvements in the speed of service and the accuracy of the letters.
KUALITAS PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR BERKALA ANGKUTAN KOTA DI KOTA BOGOR rahmawati, evi; Purnamasari, irma; Goris Seran, Gotfridus
Administratie: Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 2 (2019): Administratie: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Testing of Motor vehicle transportation is a form of public service that aims to inspect roadworthy vehicles. This public service is vital because it determines road safety. This study aims to find the quality of periodic testing services in city transportation. This research uses a descriptive method with a quantitative approach. The population in this study was 377 vehicle owners who received testing services. Determination of the sample using the formula Yamane. The result was 79 respondents. Also, the sample of this study was 18 testing staff. Data collection techniques used literature study, observation, interviews, and questionnaires. Data analysis uses Weight Mean Score (WMS) calculations. This study produces an average data score of 3.93 (out of the highest score of 5) for assessing the quality of public services testing motor vehicles, which it showed proper criteria. It means that the quality of service already done well. However, there are still complaints from the public regarding parking areas and waiting rooms, which the community assesses as still lacking, so the facilities need to be improved.
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) DI POLRES BOGOR Nuraini, Nadia Putri; Maksudi, Beddy Iriawan; Purnamasari, Irma
Administratie: Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 1 (2019): Administratie: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan sudut pandang pelanggan kualitas bermakna pemenuhan kebutuhan pelanggan untuk bisa membahagiakan pelanggan dalam hal pelayanan. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas terus meningkat. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah surat yang dikeluarkan oleh kepolisian yang menerangkan bahwa pemohon tidak pernah mempunyai kesalahan hukum sebagai syarat melamar kerja. Masih terdapat keluhan pemohon dan aspek yang perlu diperbaiki dalam pelayanan pembuatan SKCK di Satuan Intelkam Polres Bogor. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan kualitas pelayanan pembuatan SKCK di polres Bogor, mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan tersebut dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki faktor-faktor kualitas pelayanannya. Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas pelayanan peserta pembuatan SKCK di Polres Bogor sudah tergolong ‘baik’ (3,90). Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan, Realibity/keandalan, responsiviness/daya tanggap, dan assurance/jaminan sudah mempunyai kualitas yang baik, sementara dua faktor lainnya Tangible/bukti fisik dan Empaty/empati masih perlu ditingkatkan dan masih mendapat keluhan-keluhan dari pemohon. Upaya yang bisa dilakukan diantaranya perlu disediakan petugas untuk mendampingi pemohon yang mengisi formulir daftar online terutama bagi orang tua, data pemohon yang sudah diinput ke sistem sebaiknya memudahkan pemohon yang ingin memperpanjang SKCK, dan perlu diadakannya pelatihan untuk melatih sikap para petugas dalam melayani pemohon.
TATA KELOLA KOLABORATIF ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILU, DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2024 Elfito, Fidya Arzita; Rahmawati, Rita; Apriliyani, Neng Virly; Wahyudin, Cecep; Purnamasari, Irma; Saprudin; Apriliani, Afmi; Ramdani, Faisal Tri; Hernawan, Denny
Jurnal Governansi Vol 12 No 1 (2026): Jurnal Governansi Volume 12 Nomor 1, April 2026
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jgs.v12i1.19651

Abstract

The 2024 Simultaneous Regional Elections serve as a crucial momentum for the consolidation of democracy at the local level, including in Bogor Regency, one of the regions with the highest number of voters in West Java. Additionally, Bogor Regency is categorized as a medium-risk area in the Election Vulnerability Index according to Bawaslu reports, thus posing potential risks of horizontal conflict and technical challenges in the election process. This complexity requires collaborative governance across institutions to ensure a democratic, inclusive, and peaceful electoral process. This study aims to examine the forms, challenges, and efforts of collaboration among key actors such as the General Elections Commission (KPU), the Election Supervisory Board (Bawaslu), the National Unity and Politics Agency, the police, the media, and the community in organizing the Pilkada in Bogor Regency. A descriptive quantitative approach was employed, involving 145 respondents from institutions and the public using disproportionate stratified random sampling and simple random sampling techniques. Data were collected through observation, interviews, documentation, and Likert-scale questionnaires, and analyzed using the Weight Mean Score (WMS) method. The findings indicate that inter-agency collaboration has been running well, with an average score of 4.13 (institutional respondents) and 3.80 (community respondents). The dimensions of facilitative leadership and institutional design demonstrated the strongest performance, while the starting condition dimension was the weakest. These findings underscore the importance of strengthening initial capacity and developing clear collaborative Standard Operating Procedures (SOPs). The novelty of this research lies in the empirical application of the Collaborative Governance approach (Ansell & Gash, 2008) in the context of regional elections in a conflict-prone area, along with a structured analysis based on four main dimensions. This study implies the need for a sustainable collaboration system at every stage of the electoral process to establish a participatory, secure, and accountable government.
Stakeholders' Perceptions of Inclusive Education Policy: A Sociological Review of Government Strategies and Efforts in Achieving Equitable Education Services Irmawati; Rita Rahmawati; Rusliandy; Irma Purnamasari; Novel Anak Lyndon
Jurnal Sosial Humaniora Vol. 17 No. 1 (2026): Jurnal Sosial Humaniora
Publisher : Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jsh.v17i1.22312

Abstract

This study aimed to analyze the role of local government and stakeholder perceptions of inclusive education policies from a sociological perspective. This study used qualitative research methods, including observation, interviews, literature reviews, and FGDs. The research informants were local government employees responsible for education, school principals, teachers, and parents of students. The sample comprised 20 informants, selected purposively. Data analysis was conducted through thematic analysis. The study's results indicated three main themes: readiness to implement inclusive education policies, stakeholder perceptions, and government efforts to realize equitable education. Inclusive education policies have been implemented, but not optimally, especially regarding schools' readiness to implement them. From the perspective of stakeholder perceptions of inclusive education, there was a good understanding, which has an impact on the emergence of solidarity and stakeholder participation in supporting the implementation of inclusive education policies. Government efforts have been made to assist schools in implementing inclusive education. However, the budget policy for inclusive schools has not been institutionalized. In addition to successful implementation, some factors that could strengthen policy implementation but have not been fully addressed include local cultural characteristics that have not been incorporated into inclusive education policies. Recognizing these cultural factors is crucial for fostering equitable education and ensuring policies resonate with local communities.
Techno-Economic Analysis of Production Ecobrick from Plastic Waste to Support Sustainable Development Goals (SDGS) Dede Syahrudin; Martin Roestamy; R. Siti Pupu Fauziah; Rita Rahmawati; Ginung Pratidina; Irma Purnamasari; Saepudin Muhtar; Euis Salbiah
ASEAN Journal for Science and Engineering in Materials Vol 5, No 1 (2026): AJSEM: Volume 5, Issue 1, March 2026
Publisher : Bumi Publikasi Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to analyze the techno-economics of plastic waste into ecobrick products from a Collaborative Governance perspective. The research method used is to carry out an economic feasibility analysis of ecobrick production from plastic waste over 20 years, by carrying out an analysis from various points of view. The research results show that the production of ecobricks from plastic waste is economically feasible if it is produced for 20 years. This is proven by the technical analysis of the conversion of 135 tons of plastic waste per year to produce 90,000 ecobricks with a total production cost per bottle of USD 0.308 at a selling price of 0.617. However, when production started, there were quite large losses due to equipment and raw materials, reaching negative values of -1000. Even so, in the third year, there was a relatively stable increase until it reached an increase in cumulative net profit every year. Thus, analytical calculations show the potential for significant profits by achieving the break-even point (BEP). However, fluctuations in raw material prices and operational costs can affect profitability, so there is a need for collaborative governance involvement from the government sector in policies on the use of plastic waste and providing financial assistance to the community as waste producers and the private sector as producers. Therefore, this research will have an impact on the government's goal of achieving environmental cleanliness by creating ecobricks and creating profit opportunities for the community and entrepreneurs/private parties. This study also supports current issues in the Sustainable Development Goals (SDGs).
Assessing the Implementation of Kampus Mengajar Policy in Islamic Educational Institutions Rita Rahmawati; Berry Sastrawan; Abraham Yazdi Martin; Martin Roestamy; Irma Purnamasari; Muhamad Husein Maruapey; Muhammad Rendi Ramdhani; Mahmud Danil
Jurnal Pendidikan Islam Vol 10 No 2 (2024): Jurnal Pendidikan Islam
Publisher : The Faculty of Tarbiyah and Teacher Training associated with PSPII

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jpi.v10i2.38976

Abstract

This research investigates the implementation of Kampus Mengajar policies from the perspective of Islamic religious values. The study aims to analyze how these policies align with Islamic teachings, particularly in fostering social responsibility and educational development. Using descriptive analysis methods, the research involved 17 students participating in the Kampus Mengajar program, with data collected through questionnaires, in-depth interviews, participatory observation, and literature review. The findings reveal that the overall implementation of Kampus Mengajar policies is rated at 3.84, categorized as Good, with the highest score in the Disposition dimension (4.08) and the lowest in the Resources dimension (3.55). Notably, the facility indicator in the Resources dimension received a lower score (2.65) due to limited infrastructure. Despite these challenges, the program positively impacts schools with insufficient teaching staff, fostering creativity and innovation in the learning process. The study concludes that Kampus Mengajar is significantly aligned with Islamic principles, particularly in terms of social justice and responsibility, and enhances students' knowledge and contributions to educational quality, reflecting devotion to God and service to humanity. This research highlights the importance of integrating Islamic values in policy implementation to improve education.
Dynamics of Madrasah Aliyah in Indonesia: Insights from Schools, Educators, and Student Cecep Wahyudin; R. Siti Pupu Fauziah; Afmi Apriliani; Faisal Tri Ramdani; Irma Purnamasari; Agustina Multipurnomo; Herli Andani; Endang Sri Murni; Bayu Sang Aji Pangestu
Jurnal Pendidikan Islam Vol 10 No 2 (2024): Jurnal Pendidikan Islam
Publisher : The Faculty of Tarbiyah and Teacher Training associated with PSPII

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jpi.v10i2.39153

Abstract

The growth and development of Islamic religious education are critical for strengthening educational quality in Indonesia. This study aims to analyze the growth dynamics of Islamic education through the increase in the number of schools, teachers, and madrasah aliyah students, providing insights for educational improvement. Using a descriptive approach, data were collected through Google Scholar using Publish or Perish software, covering 947 articles from 2018 to 2023, supplemented by secondary data via literature reviews. Data analysis utilized Microsoft Excel and VOSviewer software, with confirmability testing ensuring data validity. Findings indicate a steady increase in madrasah aliyah schools, with an additional 311 schools in 2022 and 372 in 2023. Teacher numbers also grew significantly, with an increase of 3,747 teachers in 2022 and 18,573 in 2023. Despite a decline in student numbers by 17,259 in 2022, student enrollment rebounded with an increase of 40,408 in 2023. This dynamic growth in schools and teachers reflects a rising demand for educational resources, driven by higher enrollment opportunities. The study suggests that harnessing Indonesia’s demographic bonus through targeted strategies could optimize educational outcomes, supporting the vision of "Indonesia Emas"
Co-Authors Abdul Kholik Abraham Yazdi Martin Abubakar Iskandar Adinda Ayu Utami Agus Mantri Agus Suarman Sudarsa Agus Suradika Agustin, Siti Dwi Agustina M. Purnomo Agustina Multi Purnomo Agustina Multipurnomo Agustini Ahmad Maulana Fajar Aisy, Dalia Syareatul Alfian, Muhamad Ali Alamsyah Kusuma Dinata Ali Alamsyah Kusumadinata Alifa Nasywa Sahila Ananda Putri Aisyah Andani, Herli Angeli Saraswati Apriliani, Afmi Apriliani, Neng Virly Aulia, Annisa Nurul Bani Jafar, Firdaus Bayu Sang Aji Pangestu Beddy Iriawan Maksudi Bintari, Suciani Cahya Chaerunnisa Zoe Susanto Chatarina Umbul Wahyuni Danil, Mahmud Dede Syahrudin Dehani, Maya Della Arumnitas Sudrajat Denny Hernawan Denny Hernawan Denny Hernawan Denny Hernawan Denny Hernawan Denny Hernawan, Denny Desi Fitriyana, Desi Devira, Nabila Fitri Elfito, Fidya Arzita Endang Sri Murni Euis Salbiah Evi Rahmawati Faisal Tri Ramdani Falah, Muhammad Misbahul Fauziah, Firna Nur Feranny Juliefte Fidya Arzita Elfito Firmansyah, Rafiek Firna G Goris Seran G. Goris Seran Ginung Pratidina Ginung Pratidina Goris Seran, Gotfridus Gotfridus Goris Seran Hariani, Fitri Hatriadi, Muhaemin Helmi, Tedi Herdiansyah Ananda Pratama Heri Wansyah Laia Herli Andani Hilmy Aliy Andra Putra Ike A Ratnamulyani Indradewa, Rhian Irmawati Isma Kusmiati Jaelani, Anisa Jaelani, Annisa Juliefte, Feranny Khoerudin Udin Kismytiadara Kurnia, Tuti Kusmiati, Isma Lasmini Lena Ratna Sari Lisnawati M. Rafi Mahmud Danil Mantri, Agus Maria Fitriah Maria Fitriah Marsha brata, Gladys Maruapey, M. Husein Maya Dehani Ma’shum Abdul Jabbar Merdekawati, Jayanti Muchtar, Aep Saepudin Mufidatul Oktiani Muh Jamil Fitriansyah Muhamad Alfian Muhamad Fikri Muhamad Tengku Muhammad Afif Muhammad Encep Muhammad Husein Maruapey muhammad luthfie Muhammad Prayoga septiana Muhammad Rendi Ramdhani Mulyono, Imam Edy Munawwarah, Zahra Murni, Endang Sri Nandang S Zenju Nandang S.Zenju Nandang Saefudin Zenju Neng Virly Apriliyani Nouval, Muhammad Novel Anak Lyndon Nuraini, Nadia Putri Nurhazizah, Refina Nurilah, Siti Oktovianus Degei Olisah Olisah Pamungkas, Tri Bagus Pangestu, Bayu Sang Aji Pratama, Herdiansyah Ananda Pratami, Mirna Pratidina , Ginung R. Akhmad Munjin R. Oetje Subagdja R. Siti Pupu Fauziah R. Siti Pupu Fauziah Rafiek Firmansyah Rahma, Nova Dwi Raihan Salman Dermawan Ranbilal, Rio Raswono, Yudi Mandega Renggani, Fira Putri resmala, vilia Respati, Muhamad Bintang Risa Rita Rahmawati Rita Rahmawati Roestamy, Martin Rusliandy, Rusliandy Ryan Aditya Pudjaswara S Zenju, Nandang S.Zenju, Nandang Saepudin Saepudin Muhtar Sahila, Alifa Nasywa Salopah Samudera, Azhari Azis Saprudin saraswati, angeli Sari, Lena Ratna Sastrawan, Berry Septiany, Siti Rahayu Seran, G Goris Seran, Gotfridaus Goris Seran, M. Yusuf GG Sifa, Siti Khoiriyah Silpiya, Devi Silvia, Firanti Sitepu, Monica Meylin Siti Murti Dewi Siti Nurul Hikmah Siti Rahayu Septiany Siti Shopiatul Islami Sri Hastuti Sri Meiylani Rejeki Suciani Cahya Bintari Sudrajat, Della Arumnitas suryaningsih Tedi Helmi Tirta Yasa, Muhammad Tirtayasa Tobing, Riski Johanes Lumban Ubaidilah, Asep Udin, Khoerudin Waeno, Mahamadaree Wahyudin, Cecep Winaldi, Ihwan Winawirawan, Giri Wulan Sari Yati, Siti Murni Yofri Haryadi Yuni Wulandari Yuni Wulandari Zenju, Nandang Saefudin Zulfa, Agra Alfin