Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.561
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Daulat Hukum Unram Law Review JURNAL CENDEKIA HUKUM Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Jurnal Yuridis Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Veteran Law Review Sarwahita : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTISI Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik JURNAL USM LAW REVIEW Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Multicience Jurnal hukum IUS PUBLICUM Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Law Development Journal Journal of Law, Poliitic and Humanities SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Socius: Social Sciences Research Journal IIJSE Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Media Hukum Indonesia (MHI) Asian Journal of Social and Humanities Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi IPSSJ Pamulang Law Review
Andriyanto Adhi Nugroho
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 67 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 67 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP PRODUK MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA (Studi Kasus Masyarakat Adat Baduy) Julia Elfany Shavira; Andriyanto Adhi Nugroho
Jurnal Education and Development Vol 9 No 1 (2021): Vol.9.No.1.2021
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (497.267 KB) | DOI: 10.37081/ed.v9i1.2305

Abstract

Indikasi Geografis merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dan juga merupakan hal penting yang dapat menaikkan reputasi terhadap suatu wilayah. Masyarakat Adat sendiri merupakan masyarakat yang hidup secara teratur yang menempati suatu wilayah yang memiliki tradisi serta keunikan tersendiri yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Indikasi Geografis dan Masyrakat Adat sendiri sangat berkaitan erat satu sama lain, dimana terdapat suatu persamaan diantara kedua hal tersebut yaitu sama-sama berkaitan dengan karakteristik dalam suatu wilayah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami oleh Masyarakat Adat Baduy dalam mendaftarkan produk khasnya menjadi produk berindikasi geografis, serta upaya atau solusi apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir hambatan tersebut. Terkait dengan penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan dalam proses pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan serta metode analisis data menggunakan metode deskriptif analitis. Hasilnya menunjukan bahwa Masyarakat Adat sendiri belum menjadikan perlindungan hukum terhadap produk yang dihasilkannya menjadi suatu kebutuhan maupun urgensi yang harus segera mendapatkan perlindungan.
NON-PERFORMING LOAN SETTLEMENT FOR RESIDENTIAL PROPERTY DEVELOPERS AMID THE COVID-19 PANDEMIC Lambok Suprianto; Andriyanto Adhi Nugroho
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 7, No 1 (2021): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v7i1.326

Abstract

This research discusses the issue of Non-performing loan settlement for residential property developers amid the Covid-19 pandemic. The legal research used is a normative juridical method with a statutory approach. This research was conducted by making an inventory of primary and secondary materials to assess published legal issues. This research examines that the settlement of property developers' bad credit can be done by means of credit rescue and credit settlement. Credit rescue is carried out by providing easy conditions for debtors so that they are expected to complete their credit, which can be done by restructuring credit both inside and outside the court. Meanwhile, credit settlement is carried out by executing the collateral object made by the creditor, such as taking collateral, cessie, subrogation, execution of mortgage rights, lawsuit for default and bankruptcy. In the event of bad credit, creditors will generally choose the bankruptcy route to resolve bad credit by the developer. The bankruptcy of property developers will certainly be very detrimental to property consumers because the position of property consumers is only as concurrent creditors, which means that consumers will get the final payment after preferred creditors and separatists.
Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Aplikasi E-Commerce Terhadap Kasus Penyalahgunaan Akun dalam Konstruksi Hukum ITE Swanasti Djatu Dianti; Andriyanto Adhi Nugroho
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No 2 : Al Qalam (Maret 2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v17i2.1978

Abstract

Perkembangan teknologi yang semakin maju menimbulkan perubahan terhadap pola hidup masyarakat dalam banyak aspek, Salah satunya adalah munculnya aplikasi jual beli berbasis online atau e-commerce. Dengan adanya kemudahan tersebut ternyata terdapat permasalahan baru yang muncul, yaitu penyalahgunaan akun. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan akun dan perlindungan hokum konsumen pengguna e-commerce terhadap kasus penyalahgunaan akun dalam konstruksi Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis-Normative. Hasil Penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan akun dibagi menjadi 2 (dua), yakni factor internal dan factor internal. Konsumen pengguna e-commerce berhak mendapatkan perlindungan hokum menurut Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Bekaitan dengan hal tersebut, peneliti berpendapat bahwa diperlukan peran aktif dari konsumen, perusahaan penyedia platform aplikasi e-commerce, serta aparat penegak hokum untuk mencegah dan mengurangi angka jumlah korban penyalahgunaan akun di Indonesia.
Perlindungan Konsumen Terhadap Kerugian Akibat Kepailitan Perusahaan Properti Karina Hasiyanni Manurung; Pramudita Antasia; Syifa Nurfajriana; Zainab Cahya Rosuli; Silvia Rosiana; Andriyanto Adhi Nugroho
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 4 (2023): November
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10198322

Abstract

Kasus kepailitan yang diputus oleh pengadilan Niaga menyatakan perusahaan pengembangan properti pailit karena tidak mampu melunasi hutangnya hal tersebut berpotensi merugikan konsumen yang tengah terlibat dalam transaksi jual beli maka dari itu Perlindungan Konsumen sangatlah penting salah satunya upaya menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan bagi konsumen. Bertujuan untuk memperingatkan konsumen agar lebih berhati-hati dalam memutuskan untuk membeli properti. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu yuridis normatif yang memfokuskan pada penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif. Kepailitan dijelaskan dalam undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban Pembayaran utang. Dalam melindungi konsumen sesuai pasal 19 ayat 1 undang-undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran atau kerugian konsumen yang terjadi pada konsumen. Dalam kasus ini perlu pembaharuan undang-undang tentang perlindungan konsumen serta konsumen yang ingin melakukan perjanjian agar lebih teliti.
Analisis Yuridis Tanggung Jawab Perusahan Pailit Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Studi Kasus Bayu Suryadi Manggala; Irene Liansah; Eliska Vioni; Chairunnisa Yumna Risti; Azizah A; Andriyanto Adhi Nugroho
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 10 (2023): November
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10115370

Abstract

Companiels, elspelcially Statel-Owneld Elntelrprisels (BUMN), ofteln elxpelrielncel problelms in thelir opelrations, such as going bankrupt. In this relselarch wel elxaminel and analyzel selvelral casels rellateld to Statel-Owneld Elntelrprisels (BUMN) that elxpelrielnceld bankruptcy, such as PT. Istaka Karya and PT. Melrpati Nusantara Airlinels. Thel urgelncy of this relselarch is to deltelrminel thel accountability elfforts of Statel-Owneld Elntelrprisels (BUMN) companiels elxpelrielncing bankruptcy towards thelir crelditors. This relselarch implelmelnts a typel of qualitativel relselarch with a normativel-elmpirical juridical melthod that appliels a casel approach and a statutory approach. So, in accordancel with thel relselarch melthod implelmelnteld, this relselarch will elxaminel thel chronology of bankruptcy casels elxpelrielnceld by Statel-Owneld Elntelrprisels (BUMN), namelly PT. Istaka Karya and PT. Melrpati Nusantara Airlinels as welll as lelgal analysis baseld on thel Bankruptcy Law and othelr lelgal basels relgarding thel relsponsibility of Statel-Owneld Elntelrprisels (BUMN) companiels aftelr elxpelrielncing bankruptcy towards crelditors or rellateld partiels. Thel relsults of this relselarch includel various forms of accountability baseld on selttlelmelnts agreleld with crelditors from Statel-Owneld Elntelrprisels (BUMN), namelly PT. Istaka Karya and PT. Melrpati Nusantara Airlinels welnt bankrupt.
Urgensi Penerapan Tes Insolvensi Atas Perusahaan Yang Akan Diputus Pailit Andriyanto Adhi Nugroho; Guna Gerhat Sinaga; Muhammad Fikri; Azareel Sulistiyanto Jusuf; Natasya Fhadyah Azzahra; Adira Mutiara Jasmine
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2023): Desember : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v1i4.1810

Abstract

In the law embodied in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, there isn't a requirement stipulating that a debtor must be declared unable (insolvent) to pay their debts through an insolvency test as a condition to determine their bankruptcy status or not. Instead, the debtor's bankruptcy status is established by proving that the debtor has a minimum of 2 (two) creditors, has failed to pay at least 1 (one) due and collectible debt. The absence of insolvency testing as a bankruptcy criterion in Indonesia could lead to companies that are actually capable of fulfilling their obligations being considered bankrupt because they meet the bankruptcy requirements in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations regulates the requirements for bankruptcy. This has the potential for significant impact, even reducing the confidence of foreign investors to invest in Indonesia. This research employs a normative legal approach. The data source utilized in this study comprises secondary data obtained through the analysis of existing literature or documents. The results of insolvency testing, determining whether a company is categorized as insolvent or not, provide an opportunity for solvent debtors to prove that they have sufficient assets to settle debts to multiple creditors. This gives debtors the chance to rebuild their businesses. Therefore, the implementation of insolvency test in a company plays a role in saving solvent debtors from bankruptcy petitions filed by creditors.
Keabsahan Permohonan Pailit Yang Diajukan Buruh Terhadap Perusahaan Terkait Pemenuhan Haknya Rebecca Purba; Safina Nabila Fikrie; Diva Salsabila Ferdiansyah; Angelia Carla; Nafisa Verlee Ameeralia; Andriyanto Adhi Nugroho
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2023): Desember : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v1i4.1814

Abstract

In the second quarter of 2020, Commercial Courts in Indonesia handled 132 bankruptcy cases. In the first semester of 2020, the number of bankruptcy cases handled by the Commercial Court in Indonesia increased to 233 cases, including 43 cases handled by the Central Jakarta Commercial Court. The aim of bankruptcy is basically to provide a solution to the parties if the Debtor stops paying/is unable to pay his debts. Bankruptcy prevents/avoids unfair actions that can harm all parties, namely: avoiding execution by creditors and preventing fraud by the debtor himself. Bankruptcy is a legal institution that has an important function, namely as the realization of two important articles in the Civil Code regarding the debtor's responsibility for the obligations carried out, namely Articles 1131 and 1132. This research aims to determine the validity of the bankruptcy petition submitted by workers to the compliance company. his rights. This research uses normative juridical legal research methods. In this research, what is emphasized is the aspect of law application which is carried out integrally with morality. The research results show that a worker's bankruptcy petition is a petition submitted by workers or labor unions to the commercial court to declare the company where they work bankrupt. A worker's bankruptcy application can be filed if the company does not pay wages, allowances and other rights that should be paid to workers.
Tinjauan Yuridis Pinjaman Online Dalam Layanan Financial Technology di Indonesia Nurrachma Maharani; Anatasia Lamminar; Pujia Khoirunisa; Andriyanto Adhi Nugroho
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 2 No. 3 (2024): September : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v2i3.3825

Abstract

Peer to peer lending or online loans are online money lending services commonly known as financial technology, which currently generally take the form of applications. Online loans really help people who need fast and easy funds for both consumptive and productive purposes. This service is increasingly mushrooming in Indonesia due to interest from the community itself, resulting in the emergence of illegal online loan apllications which have a detrimental impact on consumers. The normative juridical method used in this research is conducting a literature study on secondary data. The research results show legal protection and the level of effectiveness of supervision for consumers who are harmed by illegal online loan applications.
ANALYSIS OF THE ROLE OF LAW IN REGULATING ELECTRONIC TRANSACTIONS IN E-COMMERCE DARRYL ANNE LANITA SIMANUNGKALIT; SITI NUR AMALIAH; ADINDA ZAHRA ANDRIYANI; ANDRIYANTO ADHI NUGROHO
INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTI SCIENCE Vol. 4 No. 02 (2024): INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTISCIENCE - MAY -AUGUST 2024
Publisher : CV KULTURA DIGITAL MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research analyzes the role of law in regulating electronic transactions in e-commerce. Along with the rapid development of information technology, e-commerce has become an important pillar in the global economy. However, the complexity and dynamics of electronic transactions pose significant legal challenges. This study aims to identify and surface the existing legal framework, including the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE) in Indonesia, as well as international regulations related to e-commerce. This research also examines consumer protection, data security, privacy, and settlement mechanisms relevant to electronic transactions. Through normative juridical analysis and a comparative approach, this research found that even though there is a fairly comprehensive legal framework, there are still weaknesses in the implementation and enforcement of the law that need to be addressed. In conclusion, to create a safe and trustworthy e-commerce environment, more adaptive regulatory improvements and more effective law enforcement are needed.
PENGATURAN HUKUM KEPAILITAN DALAM MENYELESAIKAN KASUS TERKAIT PENGURUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DI INDONESIA Jihan Shaumy; Ghina Rhoudotul; Indriani Rieda Astuti; Tantri Nur Aditya S; Najwa Latisha; Andriyanto Adhi Nugroho
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i3.753

Abstract

Perusahaan dalam menjalankan usahanya selain diharapkan memudahkan dan mendukung perkembangan ekonomi di dalam masyarakat juga diharapkan bisa memberikan keuntungan bagi pada krediturnya. Sayangnya, pada kenyataannya justru tidak sedikit perusahaan yang mengalami kerugian besar yang merugikan para krediturnya bahkan hingga dituntut untuk memenuhi kewajiban membayar utang-utangnya melalui permohonan kepailitan. Dengan demikian maka perusahaan akan sangat dirugikan, salah satu cara yang dapat dilakukan debitur agar tidak pailit yaitu dengan melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Untuk itu artikel ini akan membahas permasalahan mengenai: 1. Bagaimana aturan hukum kepailitan terkait pengurusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia, 2. Bagaimana analisa kasus terkait pengurusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) beserta penyelesaiannya?. Artikel ini ditulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Berdasarkan hasil dan pembahasan penulis, dapat disimpulkan bahwa sebelum perusahaan dinyatakan pailit, terdapat upaya perdamaian yang dapat ditempuh debitur yaitu melalui PKPU. PKPU sendiri menawarkan mekanisme yang melibatkan negosiasi perdamaian, termasuk penawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada pemberi pinjaman, sehingga peminjam tidak perlu mengajukan kebangkrutan.
Co-Authors Achmad Hanif Avicenna Setiady ADINDA ZAHRA ANDRIYANI Adira Mutiara Jasmine Agustanti, Rosalia Dika Akbar, Masyhur Al Fitriyani Alvito, Haykal Rizki Anatasia Lamminar Andriyan Rahardi Angelia Carla Angga Sandhika Raharjo Anindya, Salma Elsa Anisah, Aura Artanti Zahra Adisa Aryaputri, Aqila Shafiqa Atik Winanti Azalia, Zatira Rahma Azareel Sulistiyanto Jusuf Azizah A Azkia An Nida Fasya Bayu Suryadi Manggala Cahaya Grace Roulina Centia Sabrina Nuriskia Chairunnisa Yumna Risti Christiansen, Nicholas Daniel Dara Puspita Riyawan DARRYL ANNE LANITA SIMANUNGKALIT Devy Fitri Syahrani Dhitania Annisa Diah Ayu Wulandari, Diah Ayu Diani Sadiawati Dieka Qaulam Nabilla Diva Salsabila Ferdiansyah Djie, Bryan Storm Feryan Dorinda S, Gabriel Eliska Vioni Faizal Erick Lingga Wisnu FANDY GULTOM Farbadi, Mayla Putri Farizh Maulana Yusuf Feby, Amanda Ferdiansyah, Reza Feryan Djie, Bryan Storm Fitria Syahwa Fawdhisa Gabriella Angelina Permatasari Gabriella Ivana Ghina Rhoudotul Gracy, Clony Christy Guna Gerhat Sinaga Gunawan, Rafy Akmal Hasna Nurul Zahida Hendra Parulian Hermawati, Mutiara Heru Suyanto Hilyah Az Zahra Human Santoso Hutabarat, Josefid Keitharo Indriani Rieda Astuti Insani, Gema Mutiara Irene Liansah Jihan Shaumy Julia Elfany Shavira K, Kefianto Karina Hasiyanni Manurung Khalda Fadilah Kinanti Puput Septiana Kusuma, Nanda Putri Ananda Lambok Suprianto Lamminar, Anatasia Lestari, Marcella Agustia Logan Al Ghozi Maharani, Nurrachma Mahendra, Rayhan Syahbana Manggala, Bayu Suryadi Manogu Sitompul, Theodore Daniel Sebastian Marpaung, Velani Christina Marsya Arviela Maharani Matondang, Togar Ibrahim Maylinda, Prisca Dwi Muhammad Athaya Primananda muhammad fikri Muhammad Rifqi Murti, Terra Whisnu Mustafid Milanto Achmad Muthia Sakti Nadila Devita Nafisa Verlee Ameeralia Najwa Latisha Natalia, Imelda Hera Natasya Fhadyah Azzahra Negara, Revolusi Shandi Nicholas Pratama Budi Eryono Nirwana, Rena Putri Nirwasita Zada Paramesti Noviani, Laila Nurchasanah Nurfajriana, Syifa Nurrachma Maharani Nurrachman, Azzahra Ongkowiguno, Cheryl Michaeli Parlagutan, Dodi Pramudita Antasia Priyambodo, Muhammad Bagus Pujia Khoirunisa Rachim, Muhammad Hafidz Rafidah, Annisa Rahma Rafli, Muhammad Raihan Fadhilah Putra Raka Wicaksono Ramadhan, Niko Rafael Ramadhandiko, Difqa Alvi Rebecca Purba Respati, Adnasohn Aqilla Rifa Nasya Shafwa Rofi Ayyasy Sadiqa, Hafsa Syahrain Safina Nabila Fikrie Sandiah, Rara Siti Seraf, Yudea Maruli Setyarini, Astri Dewi Sheila, Eirene Eva Marta Shiddiq Gymnastiar, Abdur Rahman Silvia Fernanda Silvia Rosiana Siregar, Tiara Rebecca Kezia SITI NUR AMALIAH Sitorus, Yosua Audric Matthew Subakdi Suci, Indah Meisyana Suherman Sulthoni Ajie Sahidin Surahmad Suyanto, Heru Suzeeta, Nala Syandhira Swanasti Djatu Dianti Syahrani, Devy Fitri Syifa Nurfajriana Tambunan, Yesaya Geraldo Tantri Nur Aditya S Tazkia Asshiva Maryam Thoriq Umam Farisy Tigor Akhmad Fahrezi Utami, Safira Maharani Putri Wahyo Santoso Winati, Atik Yearta Kurnia Zalifah Yuliana Yuli Yuliana Yuli Wahyuningsih Yuliana, Adelia Zahra Auliana Noor Alfatah Zainab Cahya Rosuli Zalfa, Nabila