Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.559
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Daulat Hukum Unram Law Review JURNAL CENDEKIA HUKUM Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Jurnal Yuridis Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Veteran Law Review Sarwahita : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTISI Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Pamulang Law Review JURNAL USM LAW REVIEW Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Multicience Jurnal hukum IUS PUBLICUM Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Law Development Journal Jurnal Interpretasi Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Socius: Social Sciences Research Journal IIJSE Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Media Hukum Indonesia (MHI) Asian Journal of Social and Humanities Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi IPSSJ
Andriyanto Adhi Nugroho
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 64 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 64 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Komparasi Peraturan Standar Mutu Tabir Surya yang Diperjualbelikan Antara Korea Selatan dan Indonesia Gabriella Angelina Permatasari; Andriyanto Adhi Nugroho
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.3.8223.496-508

Abstract

Adanya globalisasi membawa tren kecantikan menjadi memiliki glass skin yang berarti kulit halus dan mulus bak kaca. Pada umumnya, konsumen membeli produk dengan memperhatikan komposisi dan produk yang sedang ramai di perbincangkan oleh masyarakat yang mengarah pada Korea Selatan atas pengaruh dari K-Wave. Sebagai negara tropis, masyarakat Indonesia membutuhkan tabir surya sebagai proteksi kulit atas UV dan Inframerah guna mengurangi potensi terkena kanker kulit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan perbedaan regulasi antara Korea Selatan terkait tabir surya dan menemukan regulasi yang seharusnya diterapkan di Indonesia. Penelitian ini berjenis yuridis-normatif dengan pendekatan komparatif, perundang-undangan, dan konseptual yang membandingkan regulasi standar mutu tabir surya di Korea Selatan dan Indonesia, serta menemukan ketentuan yang seharusnya diterapkan. Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat perbedaan komposisi bahan yang digunakan dalam produk tabir surya. Dari 32 nama bahan yang digunakan diizinkan di Indonesia, terdapat 6 bahan yang memiliki perbedaan kadar maksimum atau tidak diterapkan di Korea. Tidak hanya itu, terdapat 6 bahan yang belum diterapkan kadar maksimumnya di Indonesia. Terlepas dari hal tersebut, regulasi antara Korea Selatan dan Indonesia terkait uji coba hewan untuk produk kosmetik juga memiliki perbedaan. Di Indonesia, hanya mengatur mengenai prinsip kesejahteraan hewan, sedangkan di Korea menerapkan larangan distribusi dan uji coba pada hewan. Diperlukan suatu pembaharuan terkait regulasi standar mutu produk tabir surya dan regulasi uji coba pada hewan di Indonesia agar dapat melindungi hak konsumen dan mengembangkan potensi yang dimiliki Indonesia dalam hal produksi atau pemasaran kosmetik khususnya tabir surya
Efektivitas Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta atas Pembajakan Film pada Situs Online di Indonesia Rifa Nasya Shafwa; Andriyanto Adhi Nugroho
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.3.8233.524-535

Abstract

Hak ekonomi yang pemegang hak cipta miliki, memungkinkannya mengeksploitasi hasil karya ciptanya dengan tujuan memperoleh hasil berupa manfaat ekonomi. Hal tersebutlah yang menjadi dasar perlunya perlindungan yang memadai terhadap pemegang hak cipta atas karya ciptanya. Upaya perlindungan harus diberikan oleh pemerintah melalui upaya preventif dan represif secara efektif. Realitanya, masih terdapat banyak kasus pembajakan film khususnya pada situs online di Indonesia. Permasalahan tersebut mengakibatkan royalty yang didapatkan oleh pemegang hak cipta tidak didapatkan dengan sebagaimana mestinya, sehingga memerlukan legal problem solving. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab banyaknya film Indonesia menjadi korban dalam pembajakan film pada situs online serta efektivitas UUHC dan Permen Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas pembajakan film pada situs online di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan UU. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak faktor yang menyebabkan film Indonesia menjadi korban dalam pembajakan film pada situs online yang sebagian besar berasal dari masyarakatnya. Selain itu, perlindungan hukum yang diberikan melalui UUHC dan Permen Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo hingga saat ini belum dapat dikatakan efektif. Melalui UUHC, peneliti berpendapat bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas film pada situs online adalah dengan merumuskan pelanggaran hak cipta sebagai delik biasa. Melalui Permen Bersama, peneliti berpendapat pemerintah juga perlu hadir ke masyarakat secara langsung untuk membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dalam bentuk langkah-langkah persuasif seperti sosialisasi mengenai UUHC dan ajakan untuk melakukan kampanye anti pembajakan
Pelindungan Investor Usai Suspensi Akibat Perubahan Harga Saham yang Diperkenankan Beraktivitas Kembali Zahra Auliana Noor Alfatah; Andriyanto Adhi Nugroho
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.3.8254.556-562

Abstract

Banyak emiten yang mengalami suspensi dikarenakan perubahan harga saham. Suspensi merupakan hukuman yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) kepada emiten yang melanggar peraturan dengan cara melakukan penghentian perdagangan saham sementara. Banyak gen z sebagai investor yang kurang memahami kerugian berinvestasi, salah satunya seperti suspensi. Setelah unsuspend, sebuah perusahaan masih saja akan mengalami kerugian khususnya dialami oleh investor dengan menurunnya harga saham. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penyebab sebuah perusahaan dapat mengalami peningkatan dan penurunan harga saham kumulatif yang signifikan dan pelindungan investor usai suspensi yang diperkenankan beraktivitas kembali oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, POJK RI Nomor 6/POJK.07/2022, UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. Penelitian menyimpukan hasil bahwa terdapat faktor internal dan eksternal penyebab harga saham perusahaan naik dan turun. Selain itu, investor dapat melakukan gugatan terhadap emiten dengan tetap melalui pertimbangan dari penilaian OJK tidak hanya sekedar permohonan konsumen sebagai bentuk pelindungan
Implementasi Jaminan Keselamatan Dan Kesehatan (K3) Pada Pekerja Work From Anywhere (WFA) Hasna Nurul Zahida; Andriyanto Adhi Nugroho
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.5.1.8345.870-875

Abstract

The Work From Anywhere (WFA) work system implemented by some companies allows workers to work from various places, which can become workplaces for them. In reality, each location has various potential risks of work accidents, especially if the place is not suitable for work, and often workers are not aware of the risks that may exist. The purpose of this research is to analyze the application of Occupational Safety and Health (OHS) Guarantees for Work From Anywhere (WFA) workers. This research uses an empirical juridical method with a focus on statutory analysis using a conceptual approach, because all data collected through interviews. Data is obtained through interviews with workers who undergo the WFA work system in various companies in Indonesia. The results show that there is currently no expansion of the regulations that have been adopted by the Ministry of Manpower that cover all types of work, including those undergoing WFA. In addition, companies that implement WFA only provide personal insurance to their workers, without clear provisions regarding the application of work in situations where workers experience work accidents while undergoing WFA.
ANALYSIS OF THE ROLE OF LAW IN REGULATING ELECTRONIC TRANSACTIONS IN E-COMMERCE DARRYL ANNE LANITA SIMANUNGKALIT; SITI NUR AMALIAH; ADINDA ZAHRA ANDRIYANI; ANDRIYANTO ADHI NUGROHO
INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTI SCIENCE Vol. 4 No. 02 (2024): INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTISCIENCE - MAY -AUGUST 2024
Publisher : CV KULTURA DIGITAL MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research analyzes the role of law in regulating electronic transactions in e-commerce. Along with the rapid development of information technology, e-commerce has become an important pillar in the global economy. However, the complexity and dynamics of electronic transactions pose significant legal challenges. This study aims to identify and surface the existing legal framework, including the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE) in Indonesia, as well as international regulations related to e-commerce. This research also examines consumer protection, data security, privacy, and settlement mechanisms relevant to electronic transactions. Through normative juridical analysis and a comparative approach, this research found that even though there is a fairly comprehensive legal framework, there are still weaknesses in the implementation and enforcement of the law that need to be addressed. In conclusion, to create a safe and trustworthy e-commerce environment, more adaptive regulatory improvements and more effective law enforcement are needed.
PENGATURAN HUKUM KEPAILITAN DALAM MENYELESAIKAN KASUS TERKAIT PENGURUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DI INDONESIA Jihan Shaumy; Ghina Rhoudotul; Indriani Rieda Astuti; Tantri Nur Aditya S; Najwa Latisha; Andriyanto Adhi Nugroho
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i3.753

Abstract

Perusahaan dalam menjalankan usahanya selain diharapkan memudahkan dan mendukung perkembangan ekonomi di dalam masyarakat juga diharapkan bisa memberikan keuntungan bagi pada krediturnya. Sayangnya, pada kenyataannya justru tidak sedikit perusahaan yang mengalami kerugian besar yang merugikan para krediturnya bahkan hingga dituntut untuk memenuhi kewajiban membayar utang-utangnya melalui permohonan kepailitan. Dengan demikian maka perusahaan akan sangat dirugikan, salah satu cara yang dapat dilakukan debitur agar tidak pailit yaitu dengan melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Untuk itu artikel ini akan membahas permasalahan mengenai: 1. Bagaimana aturan hukum kepailitan terkait pengurusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia, 2. Bagaimana analisa kasus terkait pengurusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) beserta penyelesaiannya?. Artikel ini ditulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Berdasarkan hasil dan pembahasan penulis, dapat disimpulkan bahwa sebelum perusahaan dinyatakan pailit, terdapat upaya perdamaian yang dapat ditempuh debitur yaitu melalui PKPU. PKPU sendiri menawarkan mekanisme yang melibatkan negosiasi perdamaian, termasuk penawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada pemberi pinjaman, sehingga peminjam tidak perlu mengajukan kebangkrutan.
Implikasi Hukum Terhadap Keamanan dan Perlindungan Nasabah atau Konsumen dalam Layanan Bank Digital Daniel; Negara, Revolusi Shandi; Ongkowiguno, Cheryl Michaeli; Rachim, Muhammad Hafidz; Nugroho, Andriyanto Adhi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 4 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i4.819

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum yang berkaitan dengan keamanan transaksi dan perlindungan konsumen dalam layanan bank digital. Fokus utama adalah menganalisis kerangka regulasi yang ada, menyoroti kelemahan dalam perlindungan konsumen, dan menawarkan solusi untuk memperkuat aspek keamanan dan perlindungan konsumen dalam konteks bank digital. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dimana pengambilan data dilakukan dengan menganalisis literatur terkait regulasi keuangan dan hukum perlindungan konsumen. Hasil analisis menunjukan bahwa meskipun ada kerangka regulasi yang ada, masih ada celah yang perlu diatasi terkait keamanan transaksi dan perlindungan konsumen dalam bank digital. Tantangan utama termasuk kerentanan terhadap keamanan data dan kurangnya keseragaman dalam regulasi perlindungan nasabah atau konsumen di berbagai platform bank digital.
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI DALAM KASUS GAGAL BAYAR DAN KEPAILITAN PADA PERUSAHAAN ASURANSI Kinanti Puput Septiana; Fitria Syahwa Fawdhisa; Al Fitriyani; Andriyanto Adhi Nugroho
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 5 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i5.847

Abstract

Resiko dapat saja terjadi saat melakukan suatu hal, sehingga masyarakat di Indonesia melalukan pengalihan resiko tersebut melalui asuransi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum di Indonesia terhadap pemegang polis yang mengalami gagal bayar dan kepailitan perusahaan asuransi. Jenis metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif dengan menggunakan studi pustaka untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam rumusan masalah. Hasil penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini adalah penulis mengetahui kedudukan hukum pemegang polis asuransi dalam hal perusahaan asuransi mengalami gagal bayar, serta mengetahui akibat hukum putusan pailit perusahaan asuransi terhadap pemegang polis asuransi.
ANALISIS YURIDIS MENGENAI AKIBAT HUKUM SERTA PENYELESAIAN SUATU PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT Dara Puspita Riyawan; Dieka Qaulam Nabilla; Faizal Erick Lingga Wisnu; Farizh Maulana Yusuf; Logan Al Ghozi; Andriyanto Adhi Nugroho
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 6 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i6.933

Abstract

Istilah kepailitan sering kali masih terasa awam bagi sebagian orang, walau istilah ini sering digunakan dalam dunia bisnis dan usaha. Kepailitan merupakan suatu proses penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi yaitu melalui pengadilan niaga. Penelitian ini dibuat dengan tujuan menganalisa terkait akibat hukum dan pertanggungjawaban serta penyelesaian yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan yang dinyatakan pailit. Hasil penelitian menunjukan bahwa Proses penyelesaian kewajiban dilakukan dengan menjual aset-aset perusahaan. Berdasarkan hasil rapat pengadilan pada 4 Agustus 2023, PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) dan kreditur separatis sepakat membagi sebagian hasil penjualan kepada para kreditur konkuren dengan mengedepankan asas keadilan dan kemanusiaan sesuai UU Kepailitan. Dengan demikian, peneliti dapat memberi kesimpulan bahwa kepailitan suatu perusahaan membawa konsekuensi hukum yang kompleks, termasuk pembekuan hak perusahaan atas kekayaan dan hak debitur untuk mengurus asetnya. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis menyarankan agar perusahaan perlu menerapkan praktik manajemen keuangan yang hati-hati, termasuk pemantauan secara rutin terhadap kesehatan keuangan dan restrukturisasi yang proaktif jika diperlukan.
Implementasi Undang-Undang ITE Dalam Menjamin Kebebasan Berpendapat di Dunia Maya Nugroho, Andriyanto Adhi; Hermawati, Mutiara; Sandiah, Rara Siti; Aryaputri, Aqila Shafiqa; Feby, Amanda; Siregar, Tiara Rebecca Kezia
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 11 (2024): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.11508390

Abstract

In the current era of digitalization, freedom of speech can not only be exercised through direct demonstrations but can also be exercised by voicing opinions freely in cyberspace through social media platforms. However, since the enactment of the ITE Law, which regulates various aspects related to electronic information and transactions, this freedom has begun to be strictly limited, followed by sanctions. However, the article does not clearly regulate what specific violations can be sanctioned so that the articles regulated in the ITE Law related to freedom of expression are dubbed rubber articles by the public. With this in mind, this research aims to find out how the implementation of the ITE Law guarantees the right to freedom of expression and what impact the implementation has. The method used by the author is normative juridical with data collection techniques using library methods that use secondary data sources.  The result of the research found is that in its implementation in guaranteeing the right to freedom of expression, ITE Law often causes debates among the public due to misunderstandings in the interpretation of articles related to the right to freedom of expression.  So that the research hopes that the principles of freedom of expression guaranteed by the ITE Law can be applied fairly and not lopsidedly. 
Co-Authors ADINDA ZAHRA ANDRIYANI Adira Mutiara Jasmine Agustanti, Rosalia Dika Akbar, Masyhur Al Fitriyani Alvito, Haykal Rizki Anatasia Lamminar Angelia Carla Anindya, Salma Elsa Anisah, Aura Artanti Zahra Adisa Aryaputri, Aqila Shafiqa Atik Winanti Azalia, Zatira Rahma Azareel Sulistiyanto Jusuf Azizah A Bayu Suryadi Manggala Chairunnisa Yumna Risti Christiansen, Nicholas Daniel Dara Puspita Riyawan DARRYL ANNE LANITA SIMANUNGKALIT Dhitania Annisa Diah Ayu Wulandari, Diah Ayu Dieka Qaulam Nabilla Diva Salsabila Ferdiansyah Djie, Bryan Storm Feryan Dorinda S, Gabriel Eliska Vioni Faizal Erick Lingga Wisnu FANDY GULTOM Farbadi, Mayla Putri Farizh Maulana Yusuf Fasya, Azkia An Nida Feby, Amanda Ferdiansyah, Reza Fernanda, Silvia Feryan Djie, Bryan Storm Fitria Syahwa Fawdhisa Gabriella Angelina Permatasari Ghina Rhoudotul Gracy, Clony Christy Guna Gerhat Sinaga Gunawan, Rafy Akmal Hasna Nurul Zahida Hendra Parulian Hermawati, Mutiara Heru Suyanto Human Santoso Hutabarat, Josefid Keitharo Indriani Rieda Astuti Insani, Gema Mutiara Irene Liansah Ivana, Gabriella Jihan Shaumy Julia Elfany Shavira K, Kefianto Karina Hasiyanni Manurung Khalda Fadilah Kinanti Puput Septiana Kusuma, Nanda Putri Ananda Lambok Suprianto Lamminar, Anatasia Lestari, Marcella Agustia Logan Al Ghozi Maharani, Nurrachma Mahendra, Rayhan Syahbana Manggala, Bayu Suryadi Manogu Sitompul, Theodore Daniel Sebastian Marpaung, Velani Christina Marsya Arviela Maharani Matondang, Togar Ibrahim Maylinda, Prisca Dwi muhammad fikri Muhammad Rifqi Murti, Terra Whisnu Mustafid Milanto Achmad Muthia Sakti Nadila Devita Nafisa Verlee Ameeralia Najwa Latisha Natalia, Imelda Hera Natasya Fhadyah Azzahra Negara, Revolusi Shandi Nicholas Pratama Budi Eryono Nirwana, Rena Putri Noviani, Laila Nurchasanah Nurfajriana, Syifa Nuriskia, Centia Sabrina Nurrachma Maharani Nurrachman, Azzahra Ongkowiguno, Cheryl Michaeli Paramesti, Nirwasita Zada Parlagutan, Dodi Pramudita Antasia Primananda, Muhammad Athaya Priyambodo, Muhammad Bagus Pujia Khoirunisa Putri, Amelia Rachim, Muhammad Hafidz Rafidah, Annisa Rahma Rafli, Muhammad Raharjo, Angga Sandhika Raihan Fadhilah Putra Raka Wicaksono Ramadhan, Niko Rafael Ramadhandiko, Difqa Alvi Rebecca Purba Respati, Adnasohn Aqilla Rifa Nasya Shafwa Rofi Ayyasy Roulina, Cahaya Grace Sadiqa, Hafsa Syahrain Safina Nabila Fikrie Sandiah, Rara Siti Seraf, Yudea Maruli Setyarini, Astri Dewi Sheila, Eirene Eva Marta Shiddiq Gymnastiar, Abdur Rahman Silvia Rosiana Siregar, Tiara Rebecca Kezia SITI NUR AMALIAH Sitorus, Yosua Audric Matthew Subakdi Suci, Indah Meisyana Suherman Sulthoni Ajie Sahidin Surahmad Suyanto, Heru Suzeeta, Nala Syandhira Swanasti Djatu Dianti Syahrani, Devy Fitri Syifa Nurfajriana Tambunan, Yesaya Geraldo Tantri Nur Aditya S Tazkia Asshiva Maryam Thoriq Umam Farisy Tigor Akhmad Fahrezi Utami, Safira Maharani Putri Wahyo Santoso Winati, Atik Yuliana Yuli Yuliana Yuli Wahyuningsih Yuliana, Adelia Zahra Auliana Noor Alfatah Zainab Cahya Rosuli Zalfa, Nabila Zalifah, Yearta Kurnia