Claim Missing Document
Check
Articles

Komparasi Peraturan Standar Mutu Tabir Surya yang Diperjualbelikan Antara Korea Selatan dan Indonesia Gabriella Angelina Permatasari; Andriyanto Adhi Nugroho
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.3.8223.496-508

Abstract

Adanya globalisasi membawa tren kecantikan menjadi memiliki glass skin yang berarti kulit halus dan mulus bak kaca. Pada umumnya, konsumen membeli produk dengan memperhatikan komposisi dan produk yang sedang ramai di perbincangkan oleh masyarakat yang mengarah pada Korea Selatan atas pengaruh dari K-Wave. Sebagai negara tropis, masyarakat Indonesia membutuhkan tabir surya sebagai proteksi kulit atas UV dan Inframerah guna mengurangi potensi terkena kanker kulit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan perbedaan regulasi antara Korea Selatan terkait tabir surya dan menemukan regulasi yang seharusnya diterapkan di Indonesia. Penelitian ini berjenis yuridis-normatif dengan pendekatan komparatif, perundang-undangan, dan konseptual yang membandingkan regulasi standar mutu tabir surya di Korea Selatan dan Indonesia, serta menemukan ketentuan yang seharusnya diterapkan. Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat perbedaan komposisi bahan yang digunakan dalam produk tabir surya. Dari 32 nama bahan yang digunakan diizinkan di Indonesia, terdapat 6 bahan yang memiliki perbedaan kadar maksimum atau tidak diterapkan di Korea. Tidak hanya itu, terdapat 6 bahan yang belum diterapkan kadar maksimumnya di Indonesia. Terlepas dari hal tersebut, regulasi antara Korea Selatan dan Indonesia terkait uji coba hewan untuk produk kosmetik juga memiliki perbedaan. Di Indonesia, hanya mengatur mengenai prinsip kesejahteraan hewan, sedangkan di Korea menerapkan larangan distribusi dan uji coba pada hewan. Diperlukan suatu pembaharuan terkait regulasi standar mutu produk tabir surya dan regulasi uji coba pada hewan di Indonesia agar dapat melindungi hak konsumen dan mengembangkan potensi yang dimiliki Indonesia dalam hal produksi atau pemasaran kosmetik khususnya tabir surya
Efektivitas Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta atas Pembajakan Film pada Situs Online di Indonesia Rifa Nasya Shafwa; Andriyanto Adhi Nugroho
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.3.8233.524-535

Abstract

Hak ekonomi yang pemegang hak cipta miliki, memungkinkannya mengeksploitasi hasil karya ciptanya dengan tujuan memperoleh hasil berupa manfaat ekonomi. Hal tersebutlah yang menjadi dasar perlunya perlindungan yang memadai terhadap pemegang hak cipta atas karya ciptanya. Upaya perlindungan harus diberikan oleh pemerintah melalui upaya preventif dan represif secara efektif. Realitanya, masih terdapat banyak kasus pembajakan film khususnya pada situs online di Indonesia. Permasalahan tersebut mengakibatkan royalty yang didapatkan oleh pemegang hak cipta tidak didapatkan dengan sebagaimana mestinya, sehingga memerlukan legal problem solving. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab banyaknya film Indonesia menjadi korban dalam pembajakan film pada situs online serta efektivitas UUHC dan Permen Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas pembajakan film pada situs online di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan UU. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak faktor yang menyebabkan film Indonesia menjadi korban dalam pembajakan film pada situs online yang sebagian besar berasal dari masyarakatnya. Selain itu, perlindungan hukum yang diberikan melalui UUHC dan Permen Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo hingga saat ini belum dapat dikatakan efektif. Melalui UUHC, peneliti berpendapat bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas film pada situs online adalah dengan merumuskan pelanggaran hak cipta sebagai delik biasa. Melalui Permen Bersama, peneliti berpendapat pemerintah juga perlu hadir ke masyarakat secara langsung untuk membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dalam bentuk langkah-langkah persuasif seperti sosialisasi mengenai UUHC dan ajakan untuk melakukan kampanye anti pembajakan
Pelindungan Investor Usai Suspensi Akibat Perubahan Harga Saham yang Diperkenankan Beraktivitas Kembali Zahra Auliana Noor Alfatah; Andriyanto Adhi Nugroho
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.3.8254.556-562

Abstract

Banyak emiten yang mengalami suspensi dikarenakan perubahan harga saham. Suspensi merupakan hukuman yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) kepada emiten yang melanggar peraturan dengan cara melakukan penghentian perdagangan saham sementara. Banyak gen z sebagai investor yang kurang memahami kerugian berinvestasi, salah satunya seperti suspensi. Setelah unsuspend, sebuah perusahaan masih saja akan mengalami kerugian khususnya dialami oleh investor dengan menurunnya harga saham. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penyebab sebuah perusahaan dapat mengalami peningkatan dan penurunan harga saham kumulatif yang signifikan dan pelindungan investor usai suspensi yang diperkenankan beraktivitas kembali oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, POJK RI Nomor 6/POJK.07/2022, UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. Penelitian menyimpukan hasil bahwa terdapat faktor internal dan eksternal penyebab harga saham perusahaan naik dan turun. Selain itu, investor dapat melakukan gugatan terhadap emiten dengan tetap melalui pertimbangan dari penilaian OJK tidak hanya sekedar permohonan konsumen sebagai bentuk pelindungan
Implementasi Jaminan Keselamatan Dan Kesehatan (K3) Pada Pekerja Work From Anywhere (WFA) Hasna Nurul Zahida; Andriyanto Adhi Nugroho
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.5.1.8345.870-875

Abstract

The Work From Anywhere (WFA) work system implemented by some companies allows workers to work from various places, which can become workplaces for them. In reality, each location has various potential risks of work accidents, especially if the place is not suitable for work, and often workers are not aware of the risks that may exist. The purpose of this research is to analyze the application of Occupational Safety and Health (OHS) Guarantees for Work From Anywhere (WFA) workers. This research uses an empirical juridical method with a focus on statutory analysis using a conceptual approach, because all data collected through interviews. Data is obtained through interviews with workers who undergo the WFA work system in various companies in Indonesia. The results show that there is currently no expansion of the regulations that have been adopted by the Ministry of Manpower that cover all types of work, including those undergoing WFA. In addition, companies that implement WFA only provide personal insurance to their workers, without clear provisions regarding the application of work in situations where workers experience work accidents while undergoing WFA.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN DALAM BERLANGGANAN KARTU PROVIDER PASCABAYAR Sadiqa, Hafsa Syahrain; Nugroho, Andriyanto Adhi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 10 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i10.p02

Abstract

Studi ini berupaya untuk menyelidiki perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen yang mengalami kerugian finansial saat berlangganan kartu penyedia pascabayar. Selain itu, juga mengeksplorasi kewajiban badan usaha atau penyelenggara yang bertindak sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif, dengan menggunakan prosedur berbasis hukum dan pendekatan berbasis kasus, yang bersumber pada sumber hukum primer dan sekunder. Berdasarkan temuan penelitian, perlindungan hukum bagi konsumen pengguna kartu pascabayar dituangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang hak-hak konsumen. Fokus utama dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada hak atas informasi. Selain itu, pelanggan yang merasa dirugikan mempunyai pilihan untuk mengajukan pengaduan baik kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Non Pemerintah (LPKSM) maupun Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Adapun pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh PT Telkomsel selaku pihak provider adalah memberikan kompensasi atau ganti rugi berupa pengurangan nilai tagihan pada bulan berikutnya
REFORMULASI PENGATURAN PERLINDUNGAN TERHADAP KEPUTUSAN DIREKSI MELALUI DOKTRIN BUSINESS JUDGEMENT RULE Shiddiq Gymnastiar, Abdur Rahman; Nugroho, Andriyanto Adhi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 8 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i08.p20

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji reformulasi pengaturan perlindungan terhadap keputusan direksi melalui doktrin business judgement rule dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan empat pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Hasil dari penelitian ini adalah reformulasi pengaturan perlindungan terhadap keputusan direksi melalui doktrin business judgement rule harus dilakukan dikarenakan penjelasan mengenai doktrin ini dalam undang-undang masih belum menjelaskan secara rinci dan khusus sehingga masih sulit untuk implementasinya dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan doktrin business judgement rule. Oleh karena itu, reformulasi ini harus dilakukan agar dapat menciptakan kepastian hukum serta menjadi lebih mudah dalam implementasinya dikarenakan sudah ada aturan yang mengatur secara jelas dan rinci. Selain itu, penelitian ini juga memberikan acuan agar doktrin business judgement rule dapat diterapkan secara maksimal yaitu dari undang-undang serta praktek peradilan di beberapa negara. Dengan direformulasinya pengaturan perlindungan terhadap keputusan direksi melalui doktrin business judgement rule, maka akan tercipta kepastian hukum sehingga memiliki potensi besar untuk memajukan perekonomian negara dikarenakan direksi tidak lagi takut untuk mengambil keputusan bisnis bagi perseroannya. This research aims to examine the reformulation of protective regulations for directors decisions through the business judgement rule’s doctrine in Limited Liability Companies Law. The research method used is normative juridical using four approaches, namely the statutory approach, conceptual approach, case approach and comparative approach. The result of this research is a reformulation of protective regulations for directors decisions through the business judgement rule’s doctrine must be done because the explanation regarding this doctrine in the law still does not explain it in detail and specifically, so that it is still difficult to implement it in cases related to the business judgement rule’s doctrine. Therefore, this reformulation must be carried out in order to create legal certainty and make it easier to implement because there are clear and detailed regulations that regulate it. Apart from that, this research also provides a reference to the business judgement rule’s doctrine can be implemented optimally, namely from the laws and judicial practices in several countries. With the reformulation of protection regulations for director decisions through the business judgement rule’s doctrine, then legal certainty will be created so that it has great potential to advance the country's economy because directors will no longer be afraid to make business decisions for their company.
ANALYSIS OF THE ROLE OF LAW IN REGULATING ELECTRONIC TRANSACTIONS IN E-COMMERCE DARRYL ANNE LANITA SIMANUNGKALIT; SITI NUR AMALIAH; ADINDA ZAHRA ANDRIYANI; ANDRIYANTO ADHI NUGROHO
INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTI SCIENCE Vol. 4 No. 02 (2024): INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTISCIENCE - MAY -AUGUST 2024
Publisher : CV KULTURA DIGITAL MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research analyzes the role of law in regulating electronic transactions in e-commerce. Along with the rapid development of information technology, e-commerce has become an important pillar in the global economy. However, the complexity and dynamics of electronic transactions pose significant legal challenges. This study aims to identify and surface the existing legal framework, including the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE) in Indonesia, as well as international regulations related to e-commerce. This research also examines consumer protection, data security, privacy, and settlement mechanisms relevant to electronic transactions. Through normative juridical analysis and a comparative approach, this research found that even though there is a fairly comprehensive legal framework, there are still weaknesses in the implementation and enforcement of the law that need to be addressed. In conclusion, to create a safe and trustworthy e-commerce environment, more adaptive regulatory improvements and more effective law enforcement are needed.
PENGATURAN HUKUM KEPAILITAN DALAM MENYELESAIKAN KASUS TERKAIT PENGURUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DI INDONESIA Jihan Shaumy; Ghina Rhoudotul; Indriani Rieda Astuti; Tantri Nur Aditya S; Najwa Latisha; Andriyanto Adhi Nugroho
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i3.753

Abstract

Perusahaan dalam menjalankan usahanya selain diharapkan memudahkan dan mendukung perkembangan ekonomi di dalam masyarakat juga diharapkan bisa memberikan keuntungan bagi pada krediturnya. Sayangnya, pada kenyataannya justru tidak sedikit perusahaan yang mengalami kerugian besar yang merugikan para krediturnya bahkan hingga dituntut untuk memenuhi kewajiban membayar utang-utangnya melalui permohonan kepailitan. Dengan demikian maka perusahaan akan sangat dirugikan, salah satu cara yang dapat dilakukan debitur agar tidak pailit yaitu dengan melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Untuk itu artikel ini akan membahas permasalahan mengenai: 1. Bagaimana aturan hukum kepailitan terkait pengurusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia, 2. Bagaimana analisa kasus terkait pengurusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) beserta penyelesaiannya?. Artikel ini ditulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Berdasarkan hasil dan pembahasan penulis, dapat disimpulkan bahwa sebelum perusahaan dinyatakan pailit, terdapat upaya perdamaian yang dapat ditempuh debitur yaitu melalui PKPU. PKPU sendiri menawarkan mekanisme yang melibatkan negosiasi perdamaian, termasuk penawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada pemberi pinjaman, sehingga peminjam tidak perlu mengajukan kebangkrutan.
Implikasi Hukum Terhadap Keamanan dan Perlindungan Nasabah atau Konsumen dalam Layanan Bank Digital Daniel; Negara, Revolusi Shandi; Ongkowiguno, Cheryl Michaeli; Rachim, Muhammad Hafidz; Nugroho, Andriyanto Adhi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 4 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i4.819

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum yang berkaitan dengan keamanan transaksi dan perlindungan konsumen dalam layanan bank digital. Fokus utama adalah menganalisis kerangka regulasi yang ada, menyoroti kelemahan dalam perlindungan konsumen, dan menawarkan solusi untuk memperkuat aspek keamanan dan perlindungan konsumen dalam konteks bank digital. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dimana pengambilan data dilakukan dengan menganalisis literatur terkait regulasi keuangan dan hukum perlindungan konsumen. Hasil analisis menunjukan bahwa meskipun ada kerangka regulasi yang ada, masih ada celah yang perlu diatasi terkait keamanan transaksi dan perlindungan konsumen dalam bank digital. Tantangan utama termasuk kerentanan terhadap keamanan data dan kurangnya keseragaman dalam regulasi perlindungan nasabah atau konsumen di berbagai platform bank digital.
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI DALAM KASUS GAGAL BAYAR DAN KEPAILITAN PADA PERUSAHAAN ASURANSI Kinanti Puput Septiana; Fitria Syahwa Fawdhisa; Al Fitriyani; Andriyanto Adhi Nugroho
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 5 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i5.847

Abstract

Resiko dapat saja terjadi saat melakukan suatu hal, sehingga masyarakat di Indonesia melalukan pengalihan resiko tersebut melalui asuransi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum di Indonesia terhadap pemegang polis yang mengalami gagal bayar dan kepailitan perusahaan asuransi. Jenis metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif dengan menggunakan studi pustaka untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam rumusan masalah. Hasil penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini adalah penulis mengetahui kedudukan hukum pemegang polis asuransi dalam hal perusahaan asuransi mengalami gagal bayar, serta mengetahui akibat hukum putusan pailit perusahaan asuransi terhadap pemegang polis asuransi.
Co-Authors ADINDA ZAHRA ANDRIYANI Adira Mutiara Jasmine Agustanti, Rosalia Dika Akbar, Masyhur Al Fitriyani Alvito, Haykal Rizki Anatasia Lamminar Angelia Carla Artanti Zahra Adisa Aryaputri, Aqila Shafiqa Atik Winanti Azalia, Zatira Rahma Azareel Sulistiyanto Jusuf Azizah A Bayu Suryadi Manggala Chairunnisa Yumna Risti Christiansen, Nicholas Daniel Dara Puspita Riyawan DARRYL ANNE LANITA SIMANUNGKALIT Dhitania Annisa Diah Ayu Wulandari, Diah Ayu Dieka Qaulam Nabilla Diva Salsabila Ferdiansyah Djie, Bryan Storm Feryan Dorinda S, Gabriel Eliska Vioni Faizal Erick Lingga Wisnu Farbadi, Mayla Putri Farizh Maulana Yusuf Fasya, Azkia An Nida Feby, Amanda Ferdiansyah, Reza Fernanda, Silvia Feryan Djie, Bryan Storm Fitria Syahwa Fawdhisa Gabriella Angelina Permatasari Ghina Rhoudotul Gracy, Clony Christy Guna Gerhat Sinaga Gunawan, Rafy Akmal Hasna Nurul Zahida Hermawati, Mutiara Heru Suyanto Human Santoso Hutabarat, Josefid Keitharo Indriani Rieda Astuti Insani, Gema Mutiara Irene Liansah Ivana, Gabriella Jihan Shaumy Julia Elfany Shavira K, Kefianto Karina Hasiyanni Manurung Khalda Fadilah Kinanti Puput Septiana Kusuma, Nanda Putri Ananda Lambok Suprianto Lamminar, Anatasia Lestari, Marcella Agustia Logan Al Ghozi Maharani, Nurrachma Mahendra, Rayhan Syahbana Manggala, Bayu Suryadi Marpaung, Velani Christina Marsya Arviela Maharani Matondang, Togar Ibrahim Maylinda, Prisca Dwi muhammad fikri Muhammad Rifqi Murti, Terra Whisnu Nadila Devita Nafisa Verlee Ameeralia Najwa Latisha Natalia, Imelda Hera Natasya Fhadyah Azzahra Negara, Revolusi Shandi Nicholas Pratama Budi Eryono Nurfajriana, Syifa Nuriskia, Centia Sabrina Nurrachma Maharani Nurrachman, Azzahra Ongkowiguno, Cheryl Michaeli Parlagutan, Dodi Pramudita Antasia Priyambodo, Muhammad Bagus Pujia Khoirunisa Putri, Amelia Rachim, Muhammad Hafidz Rafidah, Annisa Rahma Rafli, Muhammad Raihan Fadhilah Putra Raka Wicaksono Ramadhan, Niko Rafael Ramadhandiko, Difqa Alvi Rebecca Purba Respati, Adnasohn Aqilla Rifa Nasya Shafwa Roulina, Cahaya Grace Sadiqa, Hafsa Syahrain Safina Nabila Fikrie Sandiah, Rara Siti Seraf, Yudea Maruli Setyarini, Astri Dewi Sheila, Eirene Eva Marta Shiddiq Gymnastiar, Abdur Rahman Silvia Rosiana Siregar, Tiara Rebecca Kezia SITI NUR AMALIAH Sitorus, Yosua Audric Matthew Subakdi Suherman Surahmad Suyanto, Heru Suzeeta, Nala Syandhira Swanasti Djatu Dianti Syahrani, Devy Fitri Syifa Nurfajriana Tambunan, Yesaya Geraldo Tantri Nur Aditya S Tazkia Asshiva Maryam Thoriq Umam Farisy Tigor Akhmad Fahrezi Utami, Safira Maharani Putri Wahyo Santoso Winati, Atik Yuliana Yuli Yuliana Yuli Wahyuningsih Yuliana, Adelia Zahra Auliana Noor Alfatah Zainab Cahya Rosuli Zalfa, Nabila