p-Index From 2021 - 2026
12.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA DiH : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Dinamika Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Akta International Journal of Law Reconstruction Jurnal Bina Mulia Hukum JURNAL PENGABDI Varia Justicia Substantive Justice International Journal of Law Gema Keadilan Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sociological Jurisprudence Journal JURNAL MERCATORIA Jurnal Ilmu Hukum The Juris BINAMULIA HUKUM GERVASI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Hukum Prasada ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat KAIBON ABHINAYA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Jurnal Suara Hukum Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Jurnal Bali Membangun Bali Jurnal Analisis Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Mattawang: Jurnal Pengabdian Masyarakat PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Abdimas Awang Long: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Jurnal Hukum Legalita DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Journal Evidence Of Law PENA ABDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Law, Poliitic and Humanities Inicio Legis : Jurnal Hukum Jurnal Indonesia Sosial Sains JUDGE: Jurnal Hukum Vyavahara Duta Abdimas Mandalika Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Binamulia Hukum Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Legislasi Indonesia Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vidhisastya: Journal for Legalscholars
Claim Missing Document
Check
Articles

Kedudukan dan Perlindungan Hukum terhadap Bendesa Adat sebagai Subjek dalam Operasi Tangkap Tangan Cahyani, Putu Rita; Antari, Putu Eva Ditayani; Darma, I Made Wirya; Gorda, AAA Ngurah Tini Rusmini
Legalita Vol 7 No 2 (2025): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v7i2.1971

Abstract

This study analyzes the position and legal protection of the Bendesa Adat as a subject in a Sting Operation (OTT). As the highest leader in Balinese traditional villages, the Bendesa Adat holds strategic roles in administration, resource management, and traditional ceremonies. Despite this authority, the Bendesa Adat remains bound by national law and may become the subject of law enforcement in cases of suspected abuse of power or criminal acts. The research employs a normative juridical method with a qualitative descriptive approach, using primary legal sources such as Law No. 6 of 2014 on Villages, the Criminal Procedure Code, laws governing the Corruption Eradication Commission, the Police, the Attorney General, regional regulations on traditional villages, and relevant legal literature. The analysis focuses on three aspects: the Bendesa Adat’s legal position, the OTT mechanism, and the protection of human rights. Findings show the Bendesa Adat has a dual position as a strategic traditional leader and a legal subject under national regulations. While OTT is an effective enforcement mechanism, it must respect socio-cultural norms to preserve community stability. Legal safeguards, including the right to counsel and due process, are essential to balance law enforcement with respect for customary law
KEABSAHAN INFORMED CONSENT SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KESEHATAN Ni Wayan Diah Sukmadewi; Darma, I Made Wirya; Budiana, I Nyoman; Antari, Putu Eva Ditayani
The Juris Vol. 9 No. 2 (2025): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v9i2.1816

Abstract

In health crimes, informed consent is often presented as evidence in court. However, the validity of informed consent is often debated, because informed consent is evaluated based on formal aspects, namely the existence of a document signed by the patient or their family. Technically, this is considered sufficient to prove consent to medical treatment. The purpose of this study is to examine and analyze the validity of informed consent as evidence in medical malpractice trials. The research method adopted in this study is normative legal research through a legislative approach, applying Law Number 17 of 2023 concerning Health and the Criminal Procedure Code. This study uses a descriptive analysis technique. The results show that informed consent can be classified as documentary evidence and circumstantial evidence in court. As documentary evidence, informed consent takes the form of a written document containing a signature. On the other hand, as circumstantial evidence, informed consent refers to its relevance to witness testimony and expert testimony related to the criminal act that occurred. Therefore, the validity of informed consent is evaluated not only from a formal aspect but also from a substantive aspect.
Perlindungan Hukum Terhadap Informan Pasif Undercover Buy Narkotika Yang Gagal Widhiadnyani, Pande Ketut Ratih; Darma, I Made Wirya; Budiana, I Nyoman; Rusmini Gorda, A.A.A Ngurah Tini
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December 2025
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.631

Abstract

Peran masyarakat sebagai informan pasif undercover buy narkotika yang gagal terbukti seringkali menimbulkan ancaman kriminalisasi akibat kurang tegasnya implementasi perlindungan hukum dari penegak hukum. Penelitian ini mengkaji norma kabur yang ditimbulkan pasal 106 huruf (e) undang-undang narkotika terhadap kerahasiaan data informan pasif dan penyempurnaan cakupan hak yang semestinya dijamin dengan perlindungan hukum karena menjalankan tanggungjawab berdasarkan amanat undang-undang. Penelitian ini mengaplikasikan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasilnya menunjukan bahwa perlunya pembenahan dan penyempurnaan implementasi perlindungan hukum yang diamanatkan pasal 106 Undang-Undang Narkotika berupa penjaminan kerahasiaan identitas informan pasif, pendampingan hukum, dan pemerataan standar operasional untuk menjamin kepastian hukum formal dan materiil dalam pelaksanaan pemberantasan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Kata Kunci: Undercover Buy Narkotika, Informan Pasif, Perlindungan Hukum.
Efektifitas Penjatuhan Sanksi Tindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kecelakaan Winayaka, I Gede Gana Palguna; Asawati, Ni Nyoman Juwita; Darma, I Made Wirya; Rusmana, I Putu Edi
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December 2025
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.641

Abstract

Peningkatan mobilitas masyarakat seiring perkembangan zaman berdampak pada meningkatnya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, termasuk yang melibatkan anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab pelanggaran lalu lintas serta penerapan sanksi tindakan terhadap pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas dipengaruhi oleh faktor internal, seperti usia, kelelahan, dan rendahnya kesadaran hukum, serta faktor eksternal berupa peran keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial. Penerapan sanksi tindakan terhadap anak dinilai lebih tepat karena bersifat edukatif dan rehabilitatif serta sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Permasalahan Etis dan Batasan Legal: Hak Untuk Hidup dan Medically Assisted in Dying Halim, Ricko Chandra; Krisna Prasada, Dewa; Wirya Darma, I Made; Edi Rusmana, I Putu
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December 2025
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.663

Abstract

Artikel ini mengkaji dilema etis dan batasan hukum Medically Assisted in Dying (MAiD) serta perbedaannya dengan Physician Assisted Suicide (PAS). Analisis menelusuri latar historis MAiD dan menyoroti argumen kemanusiaan bagi pasien penyakit terminal yang mengalami penderitaan tak tertahankan. Meskipun MAiD telah dilegalkan di beberapa yurisdiksi seperti Kanada dan New Jersey, praktik ini masih menimbulkan persoalan etis dan hukum serius, khususnya di Indonesia yang mengkategorikannya sebagai pembunuhan. Melalui penelitian yuridis normatif, artikel ini mengkritisi ketiadaan kerangka hukum internasional yang jelas dan menilai implikasi MAiD terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup dan hak menentukan nasib sendiri. Kajian ini bertujuan memperkaya diskursus MAiD dengan menawarkan perspektif hukum yang menyeimbangkan otonomi individu dan nilai-nilai etis masyarakat.
Pertangungjawaban Pidana atas Penyalahgunaan Profesi Wartawan dalam Tindak Pidana Pemerasan Noviani, Ni Kadek Fitri; Wulandari, Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri; Darma, I Made Wirya; Sukadana, Dewa Ayu Putri
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 6 No. 1 (2026): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v6i1.1709

Abstract

Freedom of the press in Indonesia is constitutionally guaranteed under Article 28F of the 1945 Constitution as a vital pillar of democracy and freedom of expression. However, this freedom is often misused by individuals posing as journalists to commit extortion, thereby undermining the integrity of the press. This study aims to analyze the form of criminal liability imposed on individuals who abuse the journalist profession to conduct extortion accompanied by threats, as regulated in Article 368 of the Indonesian Criminal Code. Using a normative legal research method with a literature-based approach, this study examines legal doctrines, scholarly works, and relevant legislation, including the Press Law and the Criminal Code. The findings indicate that the principle of lex specialis derogat legi generali cannot be applied to such cases because extortion is a general crime, not a press dispute. Therefore, criminal liability falls entirely under the jurisdiction of general criminal law, not the Press Law. The study concludes that the misuse of journalistic attributes as tools for extortion eliminates press privilege and must be prosecuted as an ordinary criminal offense to safeguard press integrity and uphold legal certainty.
Penjatuhan Pidana Atas Penyebaran Konten Pornografi Melalui Platform Digital Onlyfans : Studi Putusan Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023 Komang Anisya Susiladevi; I Putu Edi Rusmana; I Made Wirya Darma; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2498

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2086 K/Pid.Sus/2023 terhadap kasus Dea OnlyFans terkait penyebaran konten pornografi melalui platform digital. Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan unsur kebebasan berekspresi di dunia digital yang berhadapan dengan norma hukum pidana mengenai kesusilaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, di mana sumber data diperoleh melalui kajian terhadap putusan pengadilan, literatur hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan beberapa aspek penting, yaitu niat atau mens rea dari terdakwa, dampak sosial dari perbuatannya, serta tanggung jawab moral sebagai pengguna media digital. Meskipun terdakwa mengakui perbuatannya dilakukan atas dasar motif ekonomi, hakim menilai bahwa tindakan tersebut tetap memenuhi unsur penyebaran konten pornografi yang dilarang oleh hukum positif Indonesia. Putusan yang dijatuhkan berupa pidana penjara dengan masa percobaan menunjukkan adanya keseimbangan antara efek jera dan upaya rehabilitasi sosial terhadap terdakwa. Kesimpulannya, pertimbangan hakim dalam putusan ini menegaskan pentingnya penerapan hukum secara proporsional terhadap pelaku tindak pidana di ruang digital, sekaligus menjadi refleksi atas batas antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran kesusilaan di era media sosial
Penegakkan Hukum Pidana terhadap Tindakan Pemerasan oleh Wartawan Gadungan Melalui Ancaman Publikasi Berita Negatif di Media Online Ni Kadek Fitri Noviani; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari; I Made Wirya Darma; Dewa Ayu Putri Sukadana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2875

Abstract

Kemajuan teknologi secara digital telah memperluas akses terhadap media daring, namun juga memunculkan penyalahgunaan profesi wartawan oleh pihak yang tidak berwenang melalui praktik pemerasan berbasis ancaman publikasi berita negatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakkan hukum pidana dan bentuk pertangungjawaban hukum pidana terhadap pelaku pemerasan yang dilakukan oleh wartawan gadungan dengan meninjau keseimbangan antara perlindungan hukum dan kebebasan pers. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan pemerasan oleh wartawan gadungan tidak termasuk ranah pelanggaran etik pers, melainkan merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP serta Pasal 27B ayat (2) UU ITE. Modus ancaman publikasi berita negatif melalui media eletronik terbukti memenuhi unsur melawan hukum dan kesengajaan. Implikasi yang di perlukan adalah perlunya mekanisme penegakan hukum yang komprehensif dan berkeadilan dalam menghadapi penyalahgunaan profesi di era digital.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Berbasis Digital di Indonesia Robby Alfahrizi; AAA. Ngurah Tini Rusmini Gorda; I Made Wirya Darma; I Gusti Ayu Eviani Yuliantari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2938

Abstract

Penelitian ini membahas pengaturan hukum pidana Indonesia terkait tindak kekerasan seksual berbasis digital serta bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Kekerasan seksual berbasis digital mencakup tindakan seperti penyebaran konten intim tanpa persetujuan, pemerasan seksual melalui teknologi, pelecehan secara elektronik, dan manipulasi data pribadi yang memberikan dampak serius terhadap korban baik psikologis maupun sosial. Kajian normatif dilakukan terhadap undang-undang yang relevan yaitu UU ITE, UU TPKS, dan KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga regulasi tersebut membentuk kerangka hukum yang saling melengkapi dalam penanganan kasus kekerasan seksual digital, dengan UU TPKS sebagai instrumen utama yang berorientasi pada perlindungan korban. Pertanggungjawaban pidana pelaku didasarkan pada unsur kesengajaan dan ketentuan hukum yang berlaku, di mana ancaman pidana disesuaikan dengan karakteristik perbuatan dan status korban, terutama jika korban anak atau rentan. Studi ini menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia telah memiliki landasan normatif yang cukup untuk menjerat pelaku dan memberikan perlindungan secara proporsional terhadap korban kekerasan seksual berbasis digital.
Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana Desersi (Studi Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 06-K/PM.III-14/AD/III/2025 Mai Sila, Patricia Carmila Apriliana; Ni Nyoman Juwita Arsawati; I Made Wirya Darma; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2960

Abstract

Desersi yang dimaksud dalam Pasal 87 KUHPM merupakan suatu tindak pidana militer murni dan bukan merupakan pelanggaran disiplin sehingga untuk penyelesaiannya tidak bisa diselesaikan melalui hukum disiplin militer melainkan harus diselesaikan melalui siding di pengadilan militer. Tujuan dari penulisan ini untuk menggali lebih dalam terkait faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana desersi serta penjatuhan sanksi administrasi yang diterapkan bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi. Dalam penulisan ini penulis menggunakan jenis metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum dan pendekatan kasus. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa dalam proses peradilan pertimbangan hakim sudah sesuai dengan KUHPM dengan mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan serta mempertimbangkan tujuan utama dalam pemeriksaan di pengadilan, yakni menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer.
Co-Authors AAA. Ngurah Tini Rusmini Gorda Adena, Komang Dea Adhiya Garini Putri, Dewa Ayu Adi Kurniawan Adi Putra, Kadek Panji Kumara Adi Putra, Komang Agus Gede Adi, Kadek Panji Kumara Adie Wahyudi Oktavia Gama Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Anggatari, Kadek Ayu Virna Sri Anggraeni Putri, Ni Made Dhea Antari, Putu Eva Ditayani Ari Septi Arum Fatma Citra Dewa Agung Ary Mahadnyani, Tjokorda Mirah Asawati, Ni Nyoman Juwita Astrawan, I Kadek Angga Budi Ayu Mas Tri Wulandari, Ni Gusti Agung Ayu Nike Sanisswari, Putri Bakhouya Driss, Bakhouya Bendesa, Kadek Putri Nadia Indrawati Benyamin Nikijuluw Budiana, I Nyoman Cahyani, Putu Rita Cahyaningrum, Luh Made Ari Cayani, I Gusti Ayu Tiary Chansrakaeo, Ruetaitip Desak Nyoman Oxsi Selina Dewa Ayu Ambarawati Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Ayu Putri Sukadana Dewi Bunga Dewi Bunga Dewi Bunga, Dewi Dewi, Ni Komang Nayati Sukma Dewi, Ni Made Ari Sita Dewi, Ni Putu Silva Purnama Dewi, Ni Putu Silva Purnama Dwi Herman Sucipta Eka Rahmat Andrianto Fauzi, Shellby Sabrina gede angga noriyoshi angga Gede Eka Rusdi Antara Gorda, A.A.A. Ngr Sri Rahayu Gorda, AAA Ngurah Tini Rusmini Gorda, AAA.Ngr. Tini Rusmini Gusi Putu Lestara Permana Halim, Ricko Chandra Harika Putri, Made Ayu Chandra Dewi Huzaif Mail, Syed Muhammad I Gede Agus Kurniawan I Gede Putra Kebayan I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Gusti Ngurah Sedana I Komang Ary Dharma Putra I Made Agastia Wija Prawira I Made Sudiksa I Nyoman Triarta Kurniawan I Putu Edi Rusmana I Wayan Sutama I Wayan Sutama Ida Ayu Sadnyini Iriawan, Gadis Juwita Arsawati, Ni Nyoman Kadek Devi Kalfika Anggria Wardani Ketut Yudiantara Komang Anisya Susiladevi Komang Suartana Komang Yopi Pardita Krisna Prasada, Dewa Lusiana Putri, Putu Metta Mahadnyani, Tjokorda Mirah Ary Mahaputra, I Gede Made Agus Mai Sila, Patricia Carmila Apriliana Martina Nilamsari Martina Nilamsari Martini, I. A. Oka Mas Ari Swari, Ida Ayu Made Mustika, Ni Wayan Eka Nadia Mahaputri, Luh Putu Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari Ni Gusti Agung Mas Triwulandari Ni Kadek Fitri Noviani Ni Komang Tria Ayumi Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Nyoman Sri Wisudawati Ni Putu Bayu Widhi Antari Ni Putu Sawitri Nandari Ni Wayan Diah Sukmadewi Nilamsari, Martina Noviani, Ni Kadek Fitri Nur Khairani Fauzia Nurhadi, Wayan Sandhi Putra Permata Albuquerque, Brian Pragas, Priyanka Prema Vidya Chandra Naidu Putra Basyari, Gettar Anugerah Putri Natalie, Velisia Putu Gede Andre Putra Jadnya Putu Nia Rusmiari Dewi putu suparna, putu Reyhan Jamaluddin Syamsu Robby Alfahrizi Rusmini Gorda, A.A.A Ngurah Tini Sanjaya Putri, Putu Adinda Prameswari Sastra Dewanti, Wayan Ari Sefia Subrata Sofyan, Carollin Ophelia Sri Rahayu Gorda, A.A.A Ngurah Sudarta, Gede Dicky Wahyu Putra Sukadana, Dewa Ayu Putri Sulistiya Zilpana Thapa, Nar Yan Tjokorda Mirah Ary Mahadnyani Triwulandari, I Gusti A A Mas Usrinase, Yulius Utami, Nyoman Indah Sari Waeno, Mahamadaree Wardhana, Metta Devyani Putri Widhiadnyani, Pande Ketut Ratih Widyastuti, Ni Luh Wiweka Wijaya, Made Rada Pradnyadari Winayaka, I Gede Gana Palguna Yasa, I Kadek Dwi Graha Oka Yoga, I Gede K Ananta Yoga, I Gede K. Ananta Zainal Arifin