p-Index From 2021 - 2026
12.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA DiH : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Dinamika Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Akta International Journal of Law Reconstruction Jurnal Bina Mulia Hukum JURNAL PENGABDI Varia Justicia Substantive Justice International Journal of Law Gema Keadilan Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sociological Jurisprudence Journal JURNAL MERCATORIA Jurnal Ilmu Hukum The Juris BINAMULIA HUKUM GERVASI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Hukum Prasada ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat KAIBON ABHINAYA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Jurnal Suara Hukum Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Jurnal Bali Membangun Bali Jurnal Analisis Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Mattawang: Jurnal Pengabdian Masyarakat PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Abdimas Awang Long: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Jurnal Hukum Legalita DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Journal Evidence Of Law PENA ABDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Law, Poliitic and Humanities Inicio Legis : Jurnal Hukum Jurnal Indonesia Sosial Sains JUDGE: Jurnal Hukum Vyavahara Duta Abdimas Mandalika Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Binamulia Hukum Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Legislasi Indonesia Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vidhisastya: Journal for Legalscholars
Claim Missing Document
Check
Articles

Pidana Alternatif Sebagai Instrumen Perlindungan Anak Yang Berperan Sebagai Manus Ministra Dalam Kejahatan Narkotika Anggraeni Putri, Ni Made Dhea; Juwita Arsawati, Ni Nyoman; Wirya Darma, I Made; Ayu Mas Tri Wulandari, Ni Gusti Agung
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3136

Abstract

Anak-anak yang bekerja sebagai manus ministra (orang yang diperalat atau kurir) dalam tindak pidana narkoba di Indonesia sering menjadi korban eksploitasi jaringan kriminal. Oleh karena itu, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar penjatuhan pidana alternatif yang konsisten dan mengkaji perlindungan hukum yang paling efektif bagi mereka, khususnya di bawah kerangka KUHP Nasional yang baru dibuat. Permasalahan utama yang diangkat terletak pada penemuan dasar hukum yang konsisten untuk sanksi alternatif dan mengevaluasi seberapa efektif perlindungan hukum yang mencegah pemenjaraan.  Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (perspektif undang-undang), konseptual, dan komparatif, dan analisis deskriptif kualitatif.  Menurut pembahasan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertindak sebagai lex specialis untuk menghilangkan sanksi minimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Narkotika. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengutamakan variasi dan prinsip keadilan restoratif, pidana penjara dianggap sebagai solusi terakhir dan dibatasi hingga setengah dari ancaman pidana dewasa.  Rehabilitasi medis dan sosial, pelatihan, dan pelatihan kerja adalah sanksi alternatif yang paling relevan.  KUHP Nasional Nomor 1 Tahun 2023 memperkuat paradigma ini dengan mendukung tujuan pemidanaan korektif dan rehabilitatif, menganggap anak manus ministra lebih sebagai korban yang membutuhkan perlindungan daripada pelaku murni yang harus dihukum berat.
Perlindungan Hukum Terhadap Lansia Korban Tindak Pidana Penelantaran Oleh Keluarga Lusiana Putri, Putu Metta; I Made Wirya Darma; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari; Ni Nyoman Juwita Arsawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3422

Abstract

Penelitian ini mengkaji urgensi perlindungan hukum dan sosial bagi lansia yang menjadi korban pengabaian kriminal oleh keluarga mereka di Indonesia. Peningkatan signifikan populasi lansia, ditambah dengan ironi pengabaian oleh keluarga—yang seharusnya menjadi pilar perlindungan—menyoroti kegagalan sistemik dalam menjamin kesejahteraan kelompok rentan ini. Perubahan struktur sosial, modernisasi, dan individualisme telah mengikis nilai-nilai tradisional, yang menyebabkan pengabaian tanggung jawab untuk merawat orang tua yang lanjut usia. Pengabaian terhadap lansia merupakan tindak pidana berdasarkan Pasal 304 KUHP dan Pasal 49 huruf b UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang melanggar hak asasi manusia lansia untuk hidup layak dan aman. Namun, implementasi UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia dan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial belum optimal. Hambatan utama meliputi sistem pelaporan yang lemah, kesadaran hukum yang rendah, dan kurangnya kepekaan dari aparat penegak hukum. Studi ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana sistem peradilan pidana Indonesia dapat memberikan efek jera dan memastikan rehabilitasi serta perlindungan korban. Dengan menggunakan pendekatan hukum pidana dan perlindungan sosial, penelitian ini berupaya menawarkan rekomendasi konstruktif untuk mewujudkan sistem hukum yang responsif, terintegrasi, dan holistik yang tidak hanya bergantung pada sanksi pidana, tetapi juga didukung oleh mekanisme pencegahan dan penyembuhan untuk menjunjung tinggi martabat lansia.
Analisis Yuridis Tanggung Jawab Kewenangan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Putra Basyari, Gettar Anugerah; Juwita Arsawati, Ni Nyoman; Wirya Darma, I Made; Sri Rahayu Gorda, A.A.A Ngurah
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1815

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bentuk tanggung jawab dan ruang lingkup kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi dasar hukum yang mengatur fungsi PPATK, mengevaluasi efektivitas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), serta menilai sejauh mana PPATK mampu menjalankan perannya sebagai lembaga intelijen keuangan yang independen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual, dan analisis komparatif terhadap regulasi yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Data dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum terhadap ketentuan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPATK memiliki kewenangan strategis dalam menerima, mengolah, menganalisis, serta menyampaikan hasil analisis transaksi keuangan mencurigakan kepada aparat penegak hukum. Namun demikian, efektivitas kewenangan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya keterbatasan akses terhadap data tertentu, koordinasi antarlembaga yang belum optimal, serta tantangan peningkatan kualitas pelaporan dari pihak pelapor. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga, dan optimalisasi kerja sama nasional serta internasional diperlukan untuk memaksimalkan peran PPATK dalam mencegah tindak pidana pencucian uang.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP LEMBAGA PEMERINTAH Yoga, I Gede K. Ananta; Darma, I Made Wirya
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 6, No 2 (2025): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v6i2.31608

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan terhadap lembaga pemerintah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan KUHP 2023, serta membandingkan sistem pemidanaannya dalam kedua regulasi tersebut. Permasalahan utama yang dikaji meliputi unsur-unsur delik penghinaan, bentuk kesalahan pelaku, syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, serta jenis pidana, ancaman hukuman, dan asas-asas yang digunakan dalam penjatuhan pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum, serta dianalisis secara kualitatif melalui studi literatur dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik KUHP lama maupun KUHP 2023 belum menunjukkan perbedaan substantif dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penghinaan terhadap lembaga pemerintah. Struktur unsur delik, bentuk kesalahan, dan syarat pertanggungjawaban pidana masih bersifat serupa, dengan orientasi hukum yang tetap menekankan pendekatan represif. Meskipun KUHP 2023 memperkenalkan klasifikasi delik aduan serta asas-asas pemidanaan seperti proporsionalitas dan keadilan, bentuk sanksi dan ancaman hukuman masih mempertahankan model retributif yang digunakan dalam KUHP lama. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa reformulasi KUHP belum secara signifikan mengubah pendekatan hukum terhadap kebebasan berekspresi dalam konteks penghinaan terhadap lembaga pemerintah
Justice Beyond Rights: A Philosophical Inquiry into Intellectual Property Through Derrida’s Deconstruction Darma, I Made Wirya; Kurniawan, I Gede Agus; Mahadnyani, Tjokorda Mirah Ary; Thapa, Nar Yan
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 19 No. 2 (2025): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v19i2.40020

Abstract

Intellectual property law, which aims to protect creators of intellectual works, faces significant jus-tice-related challenges in the context of globalisation and access inequality. These issues can be criti-cally examined through Jacques Derrida’s deconstruction approach, which reveals contradictions and limitations in the pursuit of substantive justice. This study aims to critique the legal conception of justice within intellectual property law (IPL) through Derrida’s philosophical framework of decon-struction and to examine the implications of applying this theory to the interpretation and imple-mentation of justice in IPL. This research employs a normative legal methodology with a conceptual approach, analysing primary, secondary, and tertiary legal materials through a literature study and applying qualitative data analysis techniques to assess the notion of justice in IPL through the lens of Derrida. The findings reveal normative contradictions and conceptual instabilities within the IPL system, particularly concerning foundational principles such as originality, exclusive rights, and intellectual ownership. By deconstructing the binary oppositions underlying IPL, the study reveals that exclusionary and biased legal structures frequently influence the application of justice principles in IPL. This study contributes to legal scholarship by advocating for a more inclusive and equitable legal framework that ensures access to knowledge, thereby opening up new interpretive possibilities in the discourse on justice within intellectual property law.
The Restorative Justice Based Health Criminal Law Policy: Orientation and Formulation Darma, I Made Wirya; Arifin, Zainal; ary Mahadnyani, Tjokorda Mirah
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i2.3463

Abstract

Health criminal law policies are important in maintaining community welfare. Complex issues involve law enforcement against illegal drugs, alcohol, smoking, and mental health problems, with ethical considerations regarding the use of punishment versus rehabilitation. The aim of this research is to analyze the integration of a restorative justice orientation in health criminal law policy and evaluate its impact on the effectiveness of law enforcement in protecting public health, as well as identifying obstacles and challenges in its implementation in Indonesia. This research uses a document analysis approach to examine legislation related to health criminal law and the concept of restorative justice, as well as a qualitative approach in data analysis to formulate health criminal law policies based on restorative justice from various legal documents and relevant literature. The research results show that the Restorative Justice Orientation can be integrated into health criminal law policies with various positive impacts, including recovery in dealing with public health violations, rehabilitation without unnecessary criminalization, community involvement, victim recovery, community safety, public education, and cross-border cooperation. sector. Evaluation and revision of policies is important to create a fairer and more sustainable legal system. However, the implementation of this policy in Indonesia has complex challenges such as low public awareness of the concept of restorative justice, limited resources, unequal access to health services, changes in legal culture, injustice, and the role of legal institutions that must be changed
LEGAL CERTAINTY OF GROSS NEGLIGENCE AS AN ELEMENT OF CRIMINAL LIABILITY FOR MEDICAL PROFESSIONALS: PROBLEMS AND IMPLICATIONS Darma, I Made Wirya
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4520

Abstract

The legal certainty regarding the requirement of gross negligence as one of the elements of criminalization for medical personnel has become a debated issue due to the absence of clear boundaries in the laws and regulations, resulting in difficulties for judges in determining the criteria for gross negligence and potentially leading to legal uncertainty and injustice. This research aims to analyze the legal certainty regarding the requirement of gross negligence as one of the elements of criminalization for medical personnel in the applicable laws and regulations in Indonesia, as well as to examine the implications of this legal uncertainty on law enforcement and public trust in the medical profession. This research utilizes a normative legal research method with a statutory and conceptual approach, and collects data through library research on relevant primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis is carried out using content analysis techniques and legal interpretation. The research results reveal that the legal certainty regarding the requirement of gross negligence as one of the elements of criminalization for medical personnel is still unclear in the applicable laws and regulations in Indonesia. The lack of a clear definition and criteria regarding gross negligence in the Criminal Code and the Health Law leads to legal uncertainty and difficulties for judges in determining whether a case can be categorized as gross negligence, which has the potential to cause disparities in court decisions. This condition has significant implications for fair and consistent law enforcement, public trust in the medical profession, and the evidentiary process, which becomes more difficult. Therefore, efforts are needed to clarify the legal certainty regarding the requirement of gross negligence to ensure justice and legal certainty for all parties.
THE PROBLEMATICS OF CRIMINAL SANCTIONS RELATED TO PLASTIC SURGERY: ETHICAL AND LEGAL ISSUES Widyastuti, Ni Luh Wiweka; Darma, I Made Wirya
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5225

Abstract

Plastic surgery presents complex challenges in terms of ethics and law, including conflicts between medical principles and patients' aesthetic desires, enforcement of regulations against illegal practices, appropriate application of criminal sanctions, and the need to balance increasing demand with adequate safety standards and patient protection. This study aims to analyze the application of criminal sanctions for malpractice in plastic surgery from the perspective of medical ethics and criminal law in Indonesia, as well as to identify the challenges in formulating regulations that balance patient protection and medical freedom in the context of plastic surgery. The study employs a normative legal method with a legislative and conceptual approach, analyzing primary and secondary legal materials through a literature review, and applies descriptive qualitative analysis to understand the problems of criminal sanctions and ethical aspects in plastic surgery in Indonesia. The results indicate that the application of criminal sanctions for malpractice in plastic surgery in Indonesia involves complex considerations from the perspectives of medical ethics and criminal law. Key challenges include protecting patients from surgical risks, especially elective procedures, while respecting doctors' medical autonomy; ensuring informed consent without restricting clinical decision-making; addressing ethical dilemmas related to patient requests; integrating technological advancements without compromising safety; strengthening oversight and law enforcement against illegal practices; and protecting consumers from misleading advertisements. The application of criminal sanctions faces challenges in proving negligence, particularly due to the subjective nature of aesthetic plastic surgery. There is a need for synergy between law enforcement and ethical regulation to balance patient protection and medical freedom, ensuring justice for both patients and responsible medical practitioners
Considering Health Criminal Law: The Intersection Between Medical Ethics and Social Morality Cahyaningrum, Luh Made Ari; Darma, I Made Wirya
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5421

Abstract

Health criminal law in Indonesia is part of the legal system which aims to protect the public from medical practices that violate the law or endanger health, as well as an effort to maintain professionalism in health.  Several examples of cases that violate health criminal law in Indonesia often occur, such as medical malpractice, illegal abortion, and illegal organ and drug trafficking. Therefore, medical personnel are expected to act in accordance with professional ethical standards and respect patient rights, as well as be responsible for medical decision making. Overall, health criminal law in Indonesia has an important role in ensuring protection for patients and maintaining professional standards for medical personnel. However, regulatory challenges and the intersection between medical ethics and social morality often become obstacles to its implementation, requiring policies that are more responsive and balanced to the needs of society and medical personnel.
The Business Law and Realist Legal Theory: The Practical Impact of Islamic Legal Philosophy on Economic Practice Mahaputra, I Gede Made Agus; Darma, I Made Wirya
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.5438

Abstract

The convergence of legal realist theory and Islamic legal philosophy offers opportunities to harmonize substantive justice principles with ethical values in modern business law, addressing the challenges of globalization and the complexity of contemporary economic practices. This study aims to analyze the application of legal realist theory and Islamic legal philosophy in modern business law practices. It employs normative legal methods with a conceptual approach, examining the application of legal realist theory and Islamic legal philosophy in modern business law through the analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as descriptive and normative analytical techniques to produce comprehensive practical recommendations. The findings reveal that the application of legal realist theory in value-based Islamic business law emphasizes adaptation to social realities while upholding Sharia principles such as justice, transparency, and balance, implemented in Islamic financial systems through contracts like mudharabah and murabahah. This is regulated under laws such as Law No. 21 of 2008 and supported by DSN-MUI fatwas. Furthermore, Islamic legal philosophy significantly impacts modern economic practices by integrating principles of justice and sustainability through wealth redistribution using zakat, waqf, and infaq, and promoting green economics based on the concept of al-‘imarah. With its ethics-based and socially responsible approach, Islamic legal philosophy supports long-term economic stability and the relevance of business law in a global context.
Co-Authors AAA. Ngurah Tini Rusmini Gorda Adena, Komang Dea Adhiya Garini Putri, Dewa Ayu Adi Kurniawan Adi Putra, Kadek Panji Kumara Adi Putra, Komang Agus Gede Adi, Kadek Panji Kumara Adie Wahyudi Oktavia Gama Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Anggatari, Kadek Ayu Virna Sri Anggraeni Putri, Ni Made Dhea Antari, Putu Eva Ditayani Ari Septi Arum Fatma Citra Dewa Agung Ary Mahadnyani, Tjokorda Mirah Asawati, Ni Nyoman Juwita Astrawan, I Kadek Angga Budi Ayu Mas Tri Wulandari, Ni Gusti Agung Ayu Nike Sanisswari, Putri Bakhouya Driss, Bakhouya Bendesa, Kadek Putri Nadia Indrawati Benyamin Nikijuluw Budiana, I Nyoman Cahyani, Putu Rita Cahyaningrum, Luh Made Ari Cayani, I Gusti Ayu Tiary Chansrakaeo, Ruetaitip Desak Nyoman Oxsi Selina Dewa Ayu Ambarawati Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Ayu Putri Sukadana Dewi Bunga Dewi Bunga Dewi Bunga, Dewi Dewi, Ni Komang Nayati Sukma Dewi, Ni Made Ari Sita Dewi, Ni Putu Silva Purnama Dewi, Ni Putu Silva Purnama Dwi Herman Sucipta Eka Rahmat Andrianto Fauzi, Shellby Sabrina gede angga noriyoshi angga Gede Eka Rusdi Antara Gorda, A.A.A. Ngr Sri Rahayu Gorda, AAA Ngurah Tini Rusmini Gorda, AAA.Ngr. Tini Rusmini Gusi Putu Lestara Permana Halim, Ricko Chandra Harika Putri, Made Ayu Chandra Dewi Huzaif Mail, Syed Muhammad I Gede Agus Kurniawan I Gede Putra Kebayan I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Gusti Ngurah Sedana I Komang Ary Dharma Putra I Made Agastia Wija Prawira I Made Sudiksa I Nyoman Triarta Kurniawan I Putu Edi Rusmana I Wayan Sutama I Wayan Sutama Ida Ayu Sadnyini Iriawan, Gadis Juwita Arsawati, Ni Nyoman Kadek Devi Kalfika Anggria Wardani Ketut Yudiantara Komang Anisya Susiladevi Komang Suartana Komang Yopi Pardita Krisna Prasada, Dewa Lusiana Putri, Putu Metta Mahadnyani, Tjokorda Mirah Ary Mahaputra, I Gede Made Agus Mai Sila, Patricia Carmila Apriliana Martina Nilamsari Martina Nilamsari Martini, I. A. Oka Mas Ari Swari, Ida Ayu Made Mustika, Ni Wayan Eka Nadia Mahaputri, Luh Putu Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari Ni Gusti Agung Mas Triwulandari Ni Kadek Fitri Noviani Ni Komang Tria Ayumi Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Nyoman Sri Wisudawati Ni Putu Bayu Widhi Antari Ni Putu Sawitri Nandari Ni Wayan Diah Sukmadewi Nilamsari, Martina Noviani, Ni Kadek Fitri Nur Khairani Fauzia Nurhadi, Wayan Sandhi Putra Permata Albuquerque, Brian Pragas, Priyanka Prema Vidya Chandra Naidu Putra Basyari, Gettar Anugerah Putri Natalie, Velisia Putu Gede Andre Putra Jadnya Putu Nia Rusmiari Dewi putu suparna, putu Reyhan Jamaluddin Syamsu Robby Alfahrizi Rusmini Gorda, A.A.A Ngurah Tini Sanjaya Putri, Putu Adinda Prameswari Sastra Dewanti, Wayan Ari Sefia Subrata Sofyan, Carollin Ophelia Sri Rahayu Gorda, A.A.A Ngurah Sudarta, Gede Dicky Wahyu Putra Sukadana, Dewa Ayu Putri Sulistiya Zilpana Thapa, Nar Yan Tjokorda Mirah Ary Mahadnyani Triwulandari, I Gusti A A Mas Usrinase, Yulius Utami, Nyoman Indah Sari Waeno, Mahamadaree Wardhana, Metta Devyani Putri Widhiadnyani, Pande Ketut Ratih Widyastuti, Ni Luh Wiweka Wijaya, Made Rada Pradnyadari Winayaka, I Gede Gana Palguna Yasa, I Kadek Dwi Graha Oka Yoga, I Gede K Ananta Yoga, I Gede K. Ananta Zainal Arifin