Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.98
P-Index
This Author published in this journals
All Journal POROS TEKNIK Rechtsidee Jurisprudentie Jurnal Daulat Hukum Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Awang Long Law Review Jurnal Yuridis Abdimas Umtas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Veteran Law Review Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTISI SABDAMAS JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Jurnal Suara Hukum Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Law Development Journal Jurnal Interpretasi Hukum International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics Indonesia Law Review (ILREV) Journal of Law, Poliitic and Humanities Journal of Progressive Law and Legal Studies RechtIdee Jurnal KALANDRA Kanun: Jurnal Ilmu Hukum International Journal of Law and Society International Journal of Law, Crime and Justice Jurnal Legislasi Indonesia Green Social: International Journal of Law and Civil Affairs Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum
Heru Sugiyono
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 56 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 56 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Kepastian Hukum Business Judgment Rule Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Direksi Perseroan Lina Husnul Khairiyyah; Heru Sugiyono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.12930

Abstract

This study aims to examine legal certainty and the accountability of directors in making business decisions through the application of the Business Judgment Rule (BJR) doctrine. The background of this research stems from the high risk of criminalization against directors who act in a business capacity, even though they have acted in good faith. The urgency of this research lies in the need for legal certainty that can provide protection for directors so that they remain bold in making strategic decisions without fear of legal threats. This study uses a normative juridical method with a case approach, namely Decision No. 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst related to LNG procurement by Pertamina. The results of the analysis show that the BJR doctrine has the potential to provide legal protection for directors, as long as business decisions are made in good faith, with due care, and without conflicts of interest. However, this protection is conditional because it can still be set aside in the event of a violation of the principles of GCG and fiduciary duty. In Decision No. 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, BJR's defense was rejected due to procedural violations, such as the absence of approval from the Board of Commissioners and the General Meeting of Shareholders, as well as the absence of adequate risk assessment and technical analysis. The novelty of this study lies in its normative analysis of the application of BJR in criminal cases involving state-owned enterprises, which has not been widely studied in Indonesian legal literature. The consistent application of GCG and fiduciary duty principles is key to achieving legal certainty and protecting directors from future legal risks.   Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kepastian hukum dan pertanggungjawaban direksi dalam mengambil keputusan bisnis melalui penerapan doktrin Business Judgment Rule (BJR). Latar belakang penelitian ini berangkat dari tingginya risiko kriminalisasi terhadap direksi yang bertindak dalam kapasitas bisnis meskipun telah beritikad baik. Urgensi penulisan terletak pada kebutuhan akan kepastian hukum yang mampu memberikan perlindungan bagi direksi agar tetap berani mengambil keputusan strategis tanpa rasa takut terhadap ancaman hukum. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan fokus pada pendekatan kasus, khususnya melalui Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst terkait pengadaan LNG oleh Pertamina. Dari analisis yang dilakukan, terlihat bahwa doktrin BJR berpotensi memberikan perlindungan hukum bagi direksi, sepanjang keputusan bisnis dilakukan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tanpa konflik kepentingan. Namun, perlindungan tersebut bersifat kondisional karena tetap dapat dikesampingkan apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip GCG dan fiduciary duty. Dalam Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, pembelaan BJR ditolak karena terdapat pelanggaran prosedural, seperti ketiadaan persetujuan Dewan Komisaris dan RUPS, serta absennya kajian risiko dan analisis teknis yang memadai. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis normatif terhadap penerapan BJR dalam perkara pidana korporasi BUMN, yang sebelumnya belum banyak dikaji dalam literatur hukum Indonesia. Penerapan prinsip GCG dan fiduciary duty secara konsisten menjadi kunci terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan direksi dari risiko hukum di masa mendatang.      
The Company Liability for Violation an ESG Compliance That Affect Environmental Damages Safitri, Zahra Awaliany; Sugiyono, Heru
RechtIdee Vol 20, No 2 (2025): DECEMBER
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v20i2.31957

Abstract

As legal subjects, corporations in Indonesia not only have economic obligations but also have a responsibility to support sustainable development. This paper examines corporate legal liability for violations of compliance with Environmental, Social, and Governance (ESG) principles that result in environmental damage. The purpose of this research is to analyze the role of ESG implementation in strengthening corporate legal compliance and governance, as well as to review corporate accountability mechanisms through a case study of PT Soedali Sejahtera, which polluted the Getih River in Surabaya due to the absence of UKL-UPL environmental documents. The research employs a normative juridical method by examining regulations such as Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH), Government Regulation No. 47 of 2012 concerning Corporate Social and Environmental Responsibility (TJSL), and Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 as a framework for sustainable finance. The results show that the integration of ESG principles strengthens transparency, accountability, and corporate legal compliance, where the integration of ESG can serve as a strategic instrument in realizing sustainable and responsible business practices.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK TERKENAL DI INDONESIA Afif, Muhamad Shafwan; Sugiyono, Heru
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i2.4097

Abstract

Penulisan mengenai perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi merek terkenal berdasarkan hukum positif di Indonesia dengan unsur persamaan pada pokoknya. Merek terkenal memiliki sifat ekslusif, namun masih terdapat banyak pelanggaran yang menimpanya seperti peniruan, pemboncengan dan hal hal yang membuat rugi pemilik merek terkenal. Hal ini perlu dilakukan analisis agar terciptanya persaingan usaha yang sehat dalam dunia industri. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Dalam penelitian ini memiliki kebaharuan yaitu pembahasan lebih mengkhususkan tentang regulasi merek terkenal di Indonesia atas dasar persamaan pada pokoknya dan tanggung jawab lembaga negara yaitu DJKI terhadap merek yang di batalkan oleh pengadilan karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal. Hasil penelitian yaitu untuk perlindungan hukum terhadap merek terkenal saat ini di atur sebatas kriteria merek terkenal, larangan melakukan tindakan yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal dan upaya represif berupa hak melapor kepada pengadilan yang di miliki oleh merek terkenal, hal ini tertuang di dalam UU No. 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi geografis, Permenkumham No. 67 tahun 2016 tentang pendaftaran merek serta Yurispudensi Mahkamahh Agung No. 022/HKI/2012. Bentuk tanggung jawab dari DJKI adalah dengan menjalankan putusan pengadilan, melakukan penyuluhan hukum dan dapat di pidana sesuai ketentuan KUHP.
Consumer Protection Against Quantity and Price Fraud in MinyaKita Distribution Mouna Suez Sianturi; Heru Sugiyono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.13075

Abstract

This study examines the legal liability of business actors and the effectiveness of consumer protection against double fraud practices in the distribution of MinyaKita cooking oil, involving both quantity reduction and pricing above the government-mandated Highest Retail Price (HET). The research employs a normative juridical method using statutory and case approaches, supported by limited institutional data from the Ministry of Trade, BPKN, and YLKI for corroborative purposes. The findings indicate that quantity manipulation and overpricing constitute violations of consumer protection law, legal metrology regulations, and trade policies, giving rise to business actors’ liability based on breach of contract, negligence, and semi-strict liability. Nevertheless, consumer protection remains ineffective due to regulatory overlap, weak distribution supervision, limited enforcement authority of the Consumer Dispute Settlement Board (BPSK), and low consumer legal awareness. The novelty of this study lies in its integrated analysis of consumer protection law, legal metrology, and distribution governance in addressing double fraud within a government-regulated commodity program. This study recommends strengthening BPSK’s authority, harmonizing regulatory frameworks, and enhancing distribution oversight and transparency to ensure effective and equitable consumer protection.
RESPONSIBILITY OF E-COMMERCE BUSINESS OPERATORS FOR SELF-PREFERENCING PRACTICES IN THE ABUSE OF DOMINANT POSITION Hana Humaira Sachmaso; Heru Sugiyono
Awang Long Law Review Vol. 8 No. 2 (2026): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v8i2.2012

Abstract

Self-preferencing practices by dominant e-commerce platforms have distorted business competition by prioritizing internal products through algorithmic manipulation, limiting fair market access for third-party sellers and influencing consumer choice in a misleading way. Such conduct risks constituting an abuse of dominance and underscores the need for stronger transparency and nondiscrimination safeguards. This research aims to analyze the qualification of self-preferencing as a form of abuse of dominant position and the legal liability of business actors in Indonesia. The research method employed is normative juridical with statutory and case comparison approaches, specifically examining the law enforcement against Coupang in South Korea. The results indicate that although not explicitly regulated, self-preferencing fulfills the elements of discrimination under Article 19 letter d and Article 25 of Law No. 5 of 1999. However, the KPPU case study on Shopee demonstrates that law enforcement remains limited to behavioral remedies mechanisms due to challenges in proving algorithmic conduct. Beyond competition law, the non-discrimination principle is also a liability for business actors based on the ITE Law and Government Regulation No. 80 of 2019. This study concludes the necessity for explicit regulation regarding algorithmic transparency and self-preferencing in Indonesia, reflecting on the strict guidelines applied in South Korea, to ensure a fair digital ecosystem.
Transparency Of Information In Upselling Practices In The Modern Retail Industry Aurellia Zerikha Syah; Heru Sugiyono
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v7i2.8386

Abstract

The development of globalization and digital technology has spurred the evolution of selling practices in modern retail and e-commerce, which, lacking information transparency, can harm consumers via dark patterns. This study aims to analyze the role and responsibilities of the National Consumer Protection Agency (BPKN) in addressing upselling in Indonesia and compare its enforcement with the Federal Trade Commission (FTC) in the United States. The methodology employed is normative juridical, complemented by primary empirical data from interviews with BPKN and YLKI, using a comparative approach. Findings indicate that BPKN is passive and reactive, limited to a recommendatory function, which hinders optimal consumer protection. In sharp contrast, the FTC adopts a conduct-based model with strict investigative and punitive authority, imposing substantial sanctions to combat deceptive digital practices. The low transparency in Indonesia is attributed to the general regulatory framework (UUPK) and BPKN's institutional limitations. This study concludes that strengthening technical regulations, promoting proactive monitoring, and increasing BPKN's authority are essential for creating more adaptive and effective consumer protection.
Co-Authors Adyuanas, Affan Afif, Muhamad Shafwan Agus Setiyo Budi Nugroho Agustanti, Rosalia Dika Aji Lukman Ibrahim Ali, Jovansyah Alisya Rahma Saebani Amandha, Rendytha Khansa Amiruddin, Alifiya Mafaza Arazid, Arazid Arofah, Muhammad Nouval Aurellia Zerikha Syah Aurora Jillena Meliala Azzahra, Shalma Berliana Purwono Putri Budiman, Jodhy Farrel Bukit, Liametami Benedicta Chrys Auditya Dewi Clarence, Jennifer Dianrachma, Mitari Dinanti, Dinda Dwi Desi Yayi Tarina Dylan Rajasa Chandra Faidurrahman Faidurrahman Fajar, Rahula Fuad Sholihin Hana Humaira Sachmaso Handoyo Prasetyo Haryanto, Imam Herbawani, Chahya Kharin Heru Suyanto Heru Suyanto Heru Suyanto Ibnu Sholeh Herdidenanto Iwan Erar Joesoef Liansah, Irene Lina Husnul Khairiyyah Lutfi, Khoirur Rizal Malik Ibrahim Martin Batara Tambunan Michael Giovanni Joseph Mouna Suez Sianturi Muhammad Arafah Sinjar Muhammad Farhan Gayo Muhammad Fikri Muhammad Rahadian Hasbi Muthia Sakti Oktalia, Ilvana Pardede, Jeremy Raisha Cantika Mutiara Ramadhani, Dwi Aryanti Ramadhanti Achlina Tri Putri Ricki Rahmad Aulia Nasution Ridha Wahyuni Ridwan, Ridwan Rizal, Sultan Ahmad Rizkianti, Wardani Rochela Amalia Narindra Rohman, Zahrah Farhataeni Safitri, Zahra Awaliany Salwa Noviana Putri Samodro, Dewanto Suci Amalia Tirachim Suherman Suherman Suprima Suyanto, Heru Syaiful, Rivasya Dinda Syakur, Muhammad Zidan Asy Sylvana Murni Deborah Hutabarat Thohari, Ahmad Ahsin Zahra Athirah Zakia Fitri, Anggi Rachma