Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.345
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum POROS TEKNIK Rechtsidee Jurisprudentie Jurnal Daulat Hukum Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Awang Long Law Review Jurnal Yuridis Abdimas Umtas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Veteran Law Review Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTISI SABDAMAS JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Jurnal Suara Hukum Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Law Development Journal International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics Indonesia Law Review (ILREV) Journal of Law, Poliitic and Humanities Journal of Progressive Law and Legal Studies RechtIdee Jurnal KALANDRA Kanun: Jurnal Ilmu Hukum International Journal of Law and Society International Journal of Law, Crime and Justice Jurnal Legislasi Indonesia Green Social: International Journal of Law and Civil Affairs Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum
Heru Sugiyono
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 54 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 54 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Outsourcing Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja Sugiyono, Heru; Pardede, Jeremy
Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 19 No. 2 (2021): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah (LP3M) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur Indonesia bekerjasama dengan Kopertais Wilayah 4 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53515/al qodiri.v19i2.4388

Abstract

Pelaksanaan outsourcing ini pada awalnya bertujuan untuk menciptakan efisiensi bagi perusahaan melalui fokus pada usaha inti, dan mengurangi biaya pekerja (cost labor). Namun dalam pelaksanaan, kedudukan bagi pekerja secara outsourcing tidak menentu dikarenakan hampir secara keseluruhan. pekerja outsourcing bekerja dengan dasar perjanjian kerja waktu tertentu(PKWT).Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Outsourcing dalam pemenuhan hak-hak pekerja oleh perusahaan penyedia pekerja dan perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing atas tindakan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan penyedia pekerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketengakerjaan Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu metode Hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka, berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Pelaksanaan sistem pemborongan pekerjaan (sistem outsourcing)di Indonesia belum dapat memberikan kesejahteraan pada pekerja upah lebih rendah,jaminan sosial yang minim,tidak ada jaminan job (job security) serta tidak adanya jaminan pengembangan karier. Disamping itu dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak mengatur uang pesangon atau tunjangan lainnya sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing. Kata kunci: Tenaga Kerja; Perlindungan Hukum; Outsourcing
Program UPNVJ Mengajar: Mewujudkan Akses Pendidikan Berkualitas Bagi Anak di Sekolah Masjid Terminal Indonesia Agustanti, Rosalia Dika; Sugiyono, Heru; Ridwan, Ridwan; Adyuanas, Affan; Syakur, Muhammad Zidan Asy; Arofah, Muhammad Nouval; Azzahra, Shalma; Budiman, Jodhy Farrel
Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 5 No. 6 (2025): November 2025 - Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Indonesian Scientific Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59395/altifani.v5i6.931

Abstract

Program UPNVJ Mengajar merupakan inisiatif Pengabdian kepada Masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak di Sekolah Masjid Terminal Indonesia. Melalui pendekatan pembelajaran yang interaktif dan kontekstual, program ini menghadirkan mahasiswa sebagai pengajar dan fasilitator dalam menyampaikan materi pendidikan dasar, pembentukan karakter, serta pengenalan nilai-nilai kebangsaan. Kegiatan ini dirancang untuk menjawab tantangan keterbatasan akses pendidikan formal yang dihadapi oleh anak-anak marginal di kawasan terminal. Antusiasme peserta didik serta keterlibatan aktif para relawan menjadi indikator keberhasilan awal program dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan inspiratif. Program ini diharapkan dapat menjadi model kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan. Sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan dampak program UPNVJ Mengajar, penting untuk mengembangkan program pendampingan jangka panjang, seperti bimbingan belajar yang dilaksanakan secara mingguan atau bulanan. Kegiatan ini dapat menjadi wadah bagi peserta didik untuk terus mendapatkan akses pendidikan secara konsisten, sekaligus memperkuat pemahaman terhadap materi-materi dasar yang telah diajarkan. Selain itu, keberadaan program pendampingan ini juga berperan penting dalam membangun hubungan yang lebih erat antara mahasiswa relawan dan anak-anak, sehingga tercipta lingkungan belajar yang suportif, berkelanjutan, dan bermakna. Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi aktif dari peserta didik, serta menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan minat belajar dan interaksi yang lebih hangat antara relawan dan anak-anak. Upaya ini sejalan dengan komitmen terhadap Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 4 tentang penyediaan pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi semua
Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Masa Pandemi Covid-19 Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Amiruddin, Alifiya Mafaza; Sugiyono, Heru
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 1 (2023): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v10i1.244

Abstract

Abstract This study was conducted to determine the legal arrangements for termination of employment by employers who experienced the impact of Covid-19 on workers according to labor laws and legal protection of workers who experienced termination of employment by employers who were affected by Covid-19. This study uses normative juridical research methods. Legal protection for workers experiencing termination of employment during the Covid-19 pandemic until now there is still a lack of explicit efforts to heed workers' rights from employers to implement the provisions of the law. Since the issuance of Presidential Decree (Keppres) No.12 of 2020 concerning Determination of Non-Natural Disasters Spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) As National Disasters employers certainly have reason to terminate employment in the face of this pandemic in terms of the state of the company. Legal provisions for termination of employment are regulated in Act Number 13 of 2003 concerning Manpower. The impact of employment due to this pandemic on employment relations that led to termination of employment due to the closure of the company, the Work From Home work system, causing unemployment. Keywords: Legal Protection, Work Termination, Employment, Covid-19
Tinjauan Yuridis Pemberian Hak Kepemilikan Atas Tanah Negara Rohman, Zahrah Farhataeni; Sugiyono, Heru
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 1 (2022): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v9i1.352

Abstract

Abstrak Tanah Negara merupakan tanah yang tidak dilekati suatu hak atas tanah dan bukan merupakan barang milik Negara/Daerah dan atau Badan Usaha Milik Negara / Daerah. Tanah yang berstatus tanah negara dapat dimintakan suatu hak untuk kepentingan tertentu dan prosedur tertentu. Kendatipun terhadap tanah negara dapat dimintakan suatu hak, namun dalam prakteknya baik perorangan maupun Badan Hukum masih kesulitan untuk mendapatkan hak atas tanah negara. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, bagaimana pengaturan pemberian hak kepemilikan atas tanah negara kepada perorangan atau Badan Hukum menurut sistem hukum di Indonesia dan kepastian hukum untuk mendapatkan hak atas tanah negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yakni melalui studi pustaka dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pemberian hak kepemilikan atas tanah negara belum dapat memberikan kepastian hukum atas diterimanya permohonan hak atas tanah negara yang diajukan oleh perorangan atau Badan Hukum. Tidak semua tanah negara bisa dimintakan mejadi hak milik, sehingga perlu ada sosialisasi mengenai jenis tanah negara yang dapat dimintakan menjadi hak milik, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi perorangan ataupun badan hukum dalam mengajukan permohonan hak milik atas atas tanah negara. Kata kunci: Tanah Negara, Perorangan, Badan hukum Abstract State land is land that is not attached to a land right and is not property of the State/Regional and/or State/Regional-Owned Enterprises. Land with the status of state land may be asked for a right for certain interests and certain procedures. Even though a right to state land can be requested, in practice both individuals and legal entities are still having difficulty obtaining rights to state land. The formulation of the problem raised in this study, how to regulate the granting of ownership rights to state land to individuals or legal entities according to the legal system in Indonesia and legal certainty to obtain state land rights. The research method used is normative juridical, namely through library research using a statutory and case approach. The results of the study indicate that the arrangement for granting ownership rights to state land has not been able to provide legal certainty on the receipt of applications for state land rights submitted by individuals or legal entities. Not all state land can be requested as property rights, so there needs to be socialization regarding the types of state land that can be requested as property rights, so as to provide legal certainty for individuals or legal entities in applying for property rights on state land.
Sanctions Against Working Groups for the Selection of Goods/Services Providers in Cases of Tender Collusion (Study: Comparison between Indonesia and Malaysia) Bukit, Liametami Benedicta; Sugiyono, Heru
Rechtsidee Vol. 13 No. 2 (2025): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jihr.v13i2.1093

Abstract

The general background of this study is the persistent dominance of tender collusion in Indonesia’s procurement sector, which undermines fair competition and public welfare. The specific background focuses on KPPU Decision No. 15/KPPU-L/2023, where the Working Group (POKJA) was proven negligent but exempted from sanctions due to its unclear legal status under Law No. 5/1999. The knowledge gap lies in the absence of explicit regulatory authority to sanction POKJA, creating ambiguity in defining “other parties” within tender collusion provisions. The aim of this research is to compare Indonesia’s regulatory framework with Malaysia’s system, which empowers MYCC to impose administrative sanctions directly on public officials involved in bid rigging. The results show that Malaysia’s Competition Act 2010 provides broader investigative and enforcement powers, enabling more effective deterrence, while Indonesia relies on fragmented administrative mechanisms that weaken accountability. The novelty of this study is its comparative legal analysis demonstrating how dual-authority competition bodies enhance integrity in public procurement. The implications highlight the urgency to revise Law No. 5/1999, clarify POKJA’s legal standing, and establish expert data-analysis bodies to strengthen preventive measures against future tender collusion. Highlights: Indonesia’s weak sanctioning framework leaves POKJA’s accountability unclear in tender collusion cases. Malaysia’s MYCC demonstrates stronger enforcement through integrated administrative and public powers. Reform of Law No. 5/1999 is essential to strengthen oversight and prevent future bid-rigging practices. Keywords: Tender Collusion, POKJA, Competition Law, MYCC , Procurement Governance
The Law Enforcement Against The Abuse Of Dominant Position By The E-Commerce Platform Shopee Rochela Amalia Narindra; Heru Sugiyono
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 12 No 2 (2025): Volume 12 Nomor 2 Desember 2025
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v12i2.62281

Abstract

This study examines the enforcement of competition law against the alleged abuse of dominant position by Shopee in the delivery service sector, as reflected in Case Number 04/KPPU-I/2024. Shopee is suspected of prioritizing its affiliated service, Shopee Express, leading to discriminatory practices that disadvantage independent delivery service providers. Using a normative juridical method with a statutory and case approach, the study finds that such practices potentially violate Article 19(d) and Article 25(1) of Law Number 5 of 1999. Legal protection for independent businesses can be provided preventively through regulations prohibiting discriminatory practices and repressively through law enforcement mechanisms by KPPU or civil lawsuits. The findings highlight the importance of strengthening regulations, consistent law enforcement, and legal education to ensure fair competition and safeguard consumer interests
Kepastian Hukum Business Judgment Rule Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Direksi Perseroan Lina Husnul Khairiyyah; Heru Sugiyono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.12930

Abstract

This study aims to examine legal certainty and the accountability of directors in making business decisions through the application of the Business Judgment Rule (BJR) doctrine. The background of this research stems from the high risk of criminalization against directors who act in a business capacity, even though they have acted in good faith. The urgency of this research lies in the need for legal certainty that can provide protection for directors so that they remain bold in making strategic decisions without fear of legal threats. This study uses a normative juridical method with a case approach, namely Decision No. 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst related to LNG procurement by Pertamina. The results of the analysis show that the BJR doctrine has the potential to provide legal protection for directors, as long as business decisions are made in good faith, with due care, and without conflicts of interest. However, this protection is conditional because it can still be set aside in the event of a violation of the principles of GCG and fiduciary duty. In Decision No. 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, BJR's defense was rejected due to procedural violations, such as the absence of approval from the Board of Commissioners and the General Meeting of Shareholders, as well as the absence of adequate risk assessment and technical analysis. The novelty of this study lies in its normative analysis of the application of BJR in criminal cases involving state-owned enterprises, which has not been widely studied in Indonesian legal literature. The consistent application of GCG and fiduciary duty principles is key to achieving legal certainty and protecting directors from future legal risks.   Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kepastian hukum dan pertanggungjawaban direksi dalam mengambil keputusan bisnis melalui penerapan doktrin Business Judgment Rule (BJR). Latar belakang penelitian ini berangkat dari tingginya risiko kriminalisasi terhadap direksi yang bertindak dalam kapasitas bisnis meskipun telah beritikad baik. Urgensi penulisan terletak pada kebutuhan akan kepastian hukum yang mampu memberikan perlindungan bagi direksi agar tetap berani mengambil keputusan strategis tanpa rasa takut terhadap ancaman hukum. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan fokus pada pendekatan kasus, khususnya melalui Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst terkait pengadaan LNG oleh Pertamina. Dari analisis yang dilakukan, terlihat bahwa doktrin BJR berpotensi memberikan perlindungan hukum bagi direksi, sepanjang keputusan bisnis dilakukan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tanpa konflik kepentingan. Namun, perlindungan tersebut bersifat kondisional karena tetap dapat dikesampingkan apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip GCG dan fiduciary duty. Dalam Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, pembelaan BJR ditolak karena terdapat pelanggaran prosedural, seperti ketiadaan persetujuan Dewan Komisaris dan RUPS, serta absennya kajian risiko dan analisis teknis yang memadai. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis normatif terhadap penerapan BJR dalam perkara pidana korporasi BUMN, yang sebelumnya belum banyak dikaji dalam literatur hukum Indonesia. Penerapan prinsip GCG dan fiduciary duty secara konsisten menjadi kunci terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan direksi dari risiko hukum di masa mendatang.      
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK TERKENAL DI INDONESIA Afif, Muhamad Shafwan; Sugiyono, Heru
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i2.4097

Abstract

Penulisan mengenai perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi merek terkenal berdasarkan hukum positif di Indonesia dengan unsur persamaan pada pokoknya. Merek terkenal memiliki sifat ekslusif, namun masih terdapat banyak pelanggaran yang menimpanya seperti peniruan, pemboncengan dan hal hal yang membuat rugi pemilik merek terkenal. Hal ini perlu dilakukan analisis agar terciptanya persaingan usaha yang sehat dalam dunia industri. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Dalam penelitian ini memiliki kebaharuan yaitu pembahasan lebih mengkhususkan tentang regulasi merek terkenal di Indonesia atas dasar persamaan pada pokoknya dan tanggung jawab lembaga negara yaitu DJKI terhadap merek yang di batalkan oleh pengadilan karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal. Hasil penelitian yaitu untuk perlindungan hukum terhadap merek terkenal saat ini di atur sebatas kriteria merek terkenal, larangan melakukan tindakan yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal dan upaya represif berupa hak melapor kepada pengadilan yang di miliki oleh merek terkenal, hal ini tertuang di dalam UU No. 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi geografis, Permenkumham No. 67 tahun 2016 tentang pendaftaran merek serta Yurispudensi Mahkamahh Agung No. 022/HKI/2012. Bentuk tanggung jawab dari DJKI adalah dengan menjalankan putusan pengadilan, melakukan penyuluhan hukum dan dapat di pidana sesuai ketentuan KUHP.
Consumer Protection Against Quantity and Price Fraud in MinyaKita Distribution Mouna Suez Sianturi; Heru Sugiyono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.13075

Abstract

This study examines the legal liability of business actors and the effectiveness of consumer protection against double fraud practices in the distribution of MinyaKita cooking oil, involving both quantity reduction and pricing above the government-mandated Highest Retail Price (HET). The research employs a normative juridical method using statutory and case approaches, supported by limited institutional data from the Ministry of Trade, BPKN, and YLKI for corroborative purposes. The findings indicate that quantity manipulation and overpricing constitute violations of consumer protection law, legal metrology regulations, and trade policies, giving rise to business actors’ liability based on breach of contract, negligence, and semi-strict liability. Nevertheless, consumer protection remains ineffective due to regulatory overlap, weak distribution supervision, limited enforcement authority of the Consumer Dispute Settlement Board (BPSK), and low consumer legal awareness. The novelty of this study lies in its integrated analysis of consumer protection law, legal metrology, and distribution governance in addressing double fraud within a government-regulated commodity program. This study recommends strengthening BPSK’s authority, harmonizing regulatory frameworks, and enhancing distribution oversight and transparency to ensure effective and equitable consumer protection.
RESPONSIBILITY OF E-COMMERCE BUSINESS OPERATORS FOR SELF-PREFERENCING PRACTICES IN THE ABUSE OF DOMINANT POSITION Hana Humaira Sachmaso; Heru Sugiyono
Awang Long Law Review Vol. 8 No. 2 (2026): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v8i2.2012

Abstract

Self-preferencing practices by dominant e-commerce platforms have distorted business competition by prioritizing internal products through algorithmic manipulation, limiting fair market access for third-party sellers and influencing consumer choice in a misleading way. Such conduct risks constituting an abuse of dominance and underscores the need for stronger transparency and nondiscrimination safeguards. This research aims to analyze the qualification of self-preferencing as a form of abuse of dominant position and the legal liability of business actors in Indonesia. The research method employed is normative juridical with statutory and case comparison approaches, specifically examining the law enforcement against Coupang in South Korea. The results indicate that although not explicitly regulated, self-preferencing fulfills the elements of discrimination under Article 19 letter d and Article 25 of Law No. 5 of 1999. However, the KPPU case study on Shopee demonstrates that law enforcement remains limited to behavioral remedies mechanisms due to challenges in proving algorithmic conduct. Beyond competition law, the non-discrimination principle is also a liability for business actors based on the ITE Law and Government Regulation No. 80 of 2019. This study concludes the necessity for explicit regulation regarding algorithmic transparency and self-preferencing in Indonesia, reflecting on the strict guidelines applied in South Korea, to ensure a fair digital ecosystem.
Co-Authors Adyuanas, Affan Afif, Muhamad Shafwan Agus Setiyo Budi Nugroho Agustanti, Rosalia Dika Aji Lukman Ibrahim Ali, Jovansyah Alisya Rahma Saebani Amandha, Rendytha Khansa Amiruddin, Alifiya Mafaza Arazid, Arazid Arofah, Muhammad Nouval Aulia, Fara Aurellia Zerikha Syah Aurora Jillena Meliala Azzahra, Shalma Berliana Purwono Putri Budiman, Jodhy Farrel Bukit, Liametami Benedicta Chrys Auditya Dewi Clarence, Jennifer Dianrachma, Mitari Dinanti, Dinda Dwi Desi Yayi Tarina Dylan Rajasa Chandra Faidurrahman Faidurrahman Fajar, Rahula Fuad Sholihin Hana Humaira Sachmaso Handoyo Prasetyo Haryanto, Imam Herbawani, Chahya Kharin Heru Suyanto Heru Suyanto Heru Suyanto Ibnu Sholeh Herdidenanto Iwan Erar Joesoef Laksana, Ajie Agung Liansah, Irene Lina Husnul Khairiyyah Lutfi, Khoirur Rizal Malik Ibrahim Martin Batara Tambunan Michael Giovanni Joseph Mouna Suez Sianturi Muhammad Arafah Sinjar Muhammad Farhan Gayo Muhammad Fikri Muhammad Rahadian Hasbi Muthia Sakti Oktalia, Ilvana Pardede, Jeremy Raisha Cantika Mutiara Ramadhani, Dwi Aryanti Ramadhanti Achlina Tri Putri Ricki Rahmad Aulia Nasution Ridha Wahyuni Ridwan, Ridwan Rizal, Sultan Ahmad Rizkianti, Wardani Rochela Amalia Narindra Rohman, Zahrah Farhataeni Salwa Noviana Putri Samodro, Dewanto Suci Amalia Tirachim Suherman Suherman Suprima Suyanto, Heru Syaiful, Rivasya Dinda Syakur, Muhammad Zidan Asy Sylvana Murni Deborah Hutabarat Thohari, Ahmad Ahsin Zahra Athirah Zahra Awaliany Safitri Zakia Fitri, Anggi Rachma