Claim Missing Document
Check
Articles

ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PUTUSAN PIDANA NARKOTIKA PADA JUDEX JURIST DAN JUDEX FACTIE (Studi Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN.Trg., Nomor 207/Pid.Sus/2020/PNTrg dan 389/Pid.Sus/2021/PN Trg ) Sunariyo, Sunariyo
JOURNAL EQUITABLE Vol 9 No 3 (2024)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v9i3.8006

Abstract

Disparity in criminal decisions is the imposition of different criminal sanctions at each stage of legal action, both Judex Factie and Judex Jurist, so the aim of this research is to find out the judge's considerations in imposing a crime in each decision and to find out the causes of disparities in the decisions of Judex Factie judges and judges. Judex Jurist. This research method is juridical-normative with a statutory regulation approach and a case approach. The data collection technique is by analyzing laws and judge's decisions related to this research. The results of this research show that the judge's considerations in the Judex Factie decision were based on: a. Fulfillment of the elements of intentionally or without any legal right to offer for sale, selling, purchasing, receiving, being an intermediary in buying and selling, exchanging or handing over Category I Narcotics. In the Judex Juris judge's decision, it was based on the fulfillment of the more subsidiary elements of the indictment, namely each drug abuser and himself. And the cause of the disparity in the Judex Facti and Judex Juris decisions is caused by the judge himself because of the existence of freedom and independence of the judge as well as from the law itself, namely the absence of guidelines in sentencing so that the Judex Factie and Judex Jurist decisions are different, namely in Judex Jurist with a lighter decision
Pengembangan Aplikasi Identifikasi Lagu Berbasis Kognitif Menggunakan Model Prototype Subarkah, Asep; Laksono, Agung Rizal Suryo; Syahrulloh, Syahrulloh; Sunariyo, Sunariyo; Yulianti, Yulianti
Jurnal Teknologi Sistem Informasi dan Aplikasi Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Teknologi Sistem Informasi dan Aplikasi
Publisher : Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Now with the application of Snap videos or short videos, both those obtained from social media such as Instagram, Twitter, and Facebook, there are many pieces of audio and video files of short duration which contain songs that have meaning. When we are interested in knowing a song, we have a hard time finding out the title of the song or the source. We designed an application to identify cognitive-based songs using a prototype method to overcome these problems. The method we use is a prototype model, this method is a paradigm in software creation and development, we chose this method because the process is relatively faster because it uses mock ups in its application. From the test results, the song identification application that we made is very effective for identifying the types of songs with slow genres such as jazz, blues, and acoustic but less effective for hard rock and RnB songs.
Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Kekerasan Seksual oleh Pelaku Anak Ali, Nurul Fatwa; Sunariyo, Sunariyo; Alhadi, Muhammad Nurcholis
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 4 (2025): Legal Standing
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i4.11418

Abstract

Crimes against children are increasingly occurring, especially sexual violence that does not only recognize place and time, but also does not recognize who will be the perpetrator and victim. For example, the child perpetrator in Decision Number 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr and Decision Number 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr. The difference in punishment (criminal disparity) seen in both decisions can create a bad stigma in the eyes of the victim and the community, especially since both perpetrators committed crimes with a similar level of seriousness. This study aims to analyze the disparity that occurs between the two verdicts and analyze the judge's consideration in sentencing child offenders. This research uses a normative juridical method with qualitative analysis, and relates the theory of justice and juvenile punishment. The results of this study indicate that the disparity in punishment given is due to differences in the legal basis used so that the final punishment given in the two decisions is also different. This can be influenced by the different views of judges who, in making their decisions, are not only derived from juridical considerations but also non-juridical considerations.
Model Contract Farming Bi-Partit: Studi Kasus Usaha Ayam Broiler Mitra Di Palangka Raya: Yusup, Syamsuri; Sunariyo, Sunariyo; Melky, Andrio
J-SEA (Journal Socio Economic Agricultural) Vol. 20 No. 2 (2025): Agustus 2025 (Journal Socio Economic Agricultural)
Publisher : Program Studi Agribisnis Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/j-sea.v20i2.20607

Abstract

Sektor peternakan ayam broiler memainkan peran penting dalam ketahanan pangan nasional dan peningkatan pendapatan rumah tangga, namun peternak skala kecil sering menghadapi keterbatasan akses terhadap modal, input produksi, dan teknologi. Skema kemitraan, khususnya melalui model contract farming, menjadi strategi untuk mengatasi kendala tersebut dengan menawarkan jaminan produksi dan kepastian pasar. Penelitian ini merupakan studi kasus yang bertujuan mengevaluasi implementasi dan kelayakan finansial sistem kemitraan contract farming bi-partit pada usaha peternakan ayam broiler milik Ibu Harikka di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-kuantitatif dengan pengumpulan data primer dan sekunder melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi selama satu siklus produksi (35 hari). Hasil penelitian menunjukkan bahwa model bi-partit, yang hanya melibatkan perusahaan inti dan peternak, diimplementasikan secara efektif dengan pembagian kewajiban kontrak yang jelas. Perusahaan menyediakan input dan pendampingan teknis, sedangkan peternak mengelola kandang serta operasional harian. Analisis finansial mencatat pendapatan bersih sebesar Rp43.685.206 dengan rasio R/C sebesar 1,06, menandakan kelayakan ekonomi pada konteks studi kasus ini. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan kontrak, komunikasi terbuka, serta adaptasi terhadap kondisi lokal. Temuan dari studi kasus ini diharapkan dapat menjadi referensi awal bagi pengembangan dan replikasi sistem contract farming yang inklusif di wilayah lain.
Sosialisasi Dasar Hukum Siber dengan Tema “Perlindungan Hukum dan Pencegahan Kejahatan Siber di era Digital dalam Sistem Hukum di Indonesia” Pada Anak Kelas X SMK Negri 1 Samarinda Anggoro, Wylldan; R, Citra Dewi Angraeni; Hakim, Erza Ahnaf; Zakin, Kevin Okta; Effendie , Rizzal; Finly, Shella; Fauzan, Abdurrahman; Sunariyo, Sunariyo
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada siswa/i di SMK Negeri 1 Samarinda ini merupakan implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai perlindungan hukum dan pencegahan kejahatan siber di era digital. Permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah masih rendahnya literasi digital di kalangan pelajar, sehingga banyak dari mereka belum memahami bentuk-bentuk kejahatan siber seperti penipuan online, pencurian data pribadi, dan penyebaran konten ilegal. Padahal, aktivitas digital telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menjawab permasalahan tersebut, kegiatan sosialisasi dilaksanakan di SMK Negeri 1 Samarinda dengan melibatkan 27 siswa/i sebagai peserta melalui metode ceramah normatif-yuridis dan diskusi interaktif. Kegiatan ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU ITE, yang mengatur tanggung jawab hukum bagi pengguna internet serta perlindungan terhadap korban kejahatan siber. Dalam konteks ini, negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar bahwa setiap warga negara memiliki hak atas perlindungan hukum dan kewajiban untuk menaati ketentuan hukum dalam ruang digital. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mulai memahami pentingnya menjaga keamanan digital pribadi, mengenali bentuk- bentuk kejahatan siber, serta mengetahui prosedur hukum dalam melaporkan tindak pidana siber. Diskusi juga menekankan perlunya kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan aparat penegak hukum untuk memperkuat literasi hukum digital, agar generasi muda tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang cerdas, tetapi juga warga negara yang patuh hukum dan berperan aktif dalam menciptakan ruang digital yang aman dan bertanggung jawab.
Akibat Hukum Terhadap Tuntutan Tanpa Kehadiran Terdakwa In Absentia (Studi Putusan Nomor 587/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst) Rosilda, Audy; Sunariyo, Sunariyo
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 31 No. 2 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v31i2.1168

Abstract

Indonesia, as a state of law based on Pancasila and the 1945 Constitution, is committed to upholding human rights and social justice for all its citizens. One of the major problems that threatens social order and public health is human organ trafficking. This research aims to explain the application of trial in absentia in the case of human organ trafficking in verdict No. 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST and its implications for criminal law enforcement. A normative juridical approach is used to reveal the fact that despite regulations prohibiting organ trafficking, this illegal practice continues to occur and is increasingly widespread.  The conclusion of this research is that although the trial in absentia in Decision Number 587/Pid.B/PN.JKT.PST provides a solution to the absence of the defendant, Ali Suryadi, who is undergoing palliative care due to cancer. The judge's decision to continue the trial despite the absence of one defendant reflects efficiency and commitment to law enforcement. However, this decision must be balanced with further evaluation of the sentence imposed, which needs to better reflect the deterrent effect and justice for victims. The implications of Decision Number 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST in criminal law enforcement related to human organ trafficking include humanitarian considerations that risk reducing the deterrent effect for perpetrators. The lenient sentence given to the defendant, albeit on health grounds, invites criticism because it does not reflect justice for victims. The sentence imposed must reflect justice for victims and provide a deterrent effect.
Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Kegiatan Pengangkutan Hasil Tambang Berdasarkan Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2012 Dhea Shaberina Dila; Yulianingrum, Aullia Vivi; Sunariyo, Sunariyo
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/consensus.v4i2.1580

Abstract

This study discusses the legal analysis of unlawful acts in the transportation of mining products based on East Kalimantan Regional Regulation No. 10 of 2012 concerning the Management of Public Roads and Special Roads for the Transportation of Coal and Palm Oil. The research focuses on identifying elements of unlawful acts, the implementation of regulations by local governments, and criminal provisions imposed on corporations that violate mining transportation regulations. The research uses a normative legal method by examining legislation, legal literature, and field data as supporting evidence. The results of the study show that violations of the obligation to build special roads, the use of public roads without permission, and non-compliance with technical provisions constitute unlawful acts both formally and materially. The implementation of local regulations faces challenges such as weak supervision and compensation practices that are not in accordance with the law, but it still provides a strong normative basis for local governments through administrative and criminal sanctions. The criminal provisions in the local regulation play a significant role as an instrument of deterrence against corporations, while also supporting the application of the principle of good mining practice and the protection of public safety and interests. Thus, this study emphasizes the importance of local law enforcement in maintaining order, public safety, and the sustainability of mining governance in East Kalimantan.
Pemenuhan Hak Beragama dan Penolakan Gereja Toraja di Sungai Keledang Samarinda Rizky Amelia; Nuralifah Tasya; Nurhikma Resky Rahmadani; Rosnila Nur Ramadhannia; Maharani Galuh Pratiwi; Reno Mandala Putra; Sunariyo, Sunariyo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2575

Abstract

Penelitian ini mengkaji penolakan terhadap pembangunan Gereja Toraja di Kelurahan Sungai Keledang, Kota Samarinda, sebagai bentuk pembatasan terhadap hak beragama yang dijamin oleh konstitusi. Meskipun seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi oleh jemaat, pembangunan gereja tetap tertunda akibat penolakan dari sebagian masyarakat sekitar. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara jaminan hukum yang ideal dengan kenyataan di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, dengan sumber utama berupa peraturan perundang-undangan, laporan investigatif, dan dokumen resmi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa negara belum menjalankan perannya secara optimal dalam menjamin hak beragama kelompok minoritas. Penolakan yang tidak didasarkan pada hukum justru dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang adil. Penelitian ini menekankan pentingnya peninjauan ulang terhadap regulasi yang mengatur pendirian rumah ibadah agar tidak menjadi alat pembatas, melainkan sarana perlindungan. Kajian ini menawarkan sudut pandang hukum yang menempatkan keadilan dan kesetaraan sebagai dasar utama dalam menjawab persoalan kebebasan beragama di tengah masyarakat yang majemuk
Edukasi Pencegahan Kekerasan dan Perundungan pada Anak melalui Metode Ceramah Interaktif dan Permainan Edukatif di Panti Asuhan Khoirul Amal Samarinda Gabriella Shalisha Mualim; Nur Rahmayani Mukhlis; Imro’atul Azizah; Ayu Wulandari Ahmad; Syahira Oktiva; Nila Maulida; Jeane Shania Putri W; Sunariyo, Sunariyo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2606

Abstract

Kekerasan dan Perundungan (bullying) kepada anak adalah suatu peristiwa sosial yang masih kerap terjadi di berbagai lingkungan, baik dirumah, disekolah bahkan dilingkungan masyarakat. Tindakan ini bukan hanya melanggar norma sosial dan moral tetapi hal ini juga merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Anak yang diatur sebagaimana mestinya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait tentang Perlindungan Anak. Pengabdian ini bertujuan untuk mengkaji dan meningkatkan pemahaman pada anak-anak mengenai bentuk, dampak, serta cara mencegah kekerasan serta perundungan melalui kegiatan menggunakan metode ceramah interaktif, permainan edukatif, dan diskusi kelompok kecil. sosialisasi dan kegiatan interaktif. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Kelurahan Sidodadi, Samarinda, diikuti oleh 13 siswa dan 9 orang dari anggota kelompok kami dengan metode pendekatan partisipatif, melibatkan anak-anak sekolah sebagai peserta melalui kegiatan penyampaian materi dan berdiskusi kelompok. Hasil kegiatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya saling menghormati, menolak kekerasan serta berani melapor jika menjadi korban atau menyaksikan perundungan. Harapannya kegiatan ini dapat membuat anak-anak memahami pentingnya menghargai sesama, serta menolak aksi perundungan dilingkungan mereka. Hal ini dapat menjadikan langkah awal untuk dapat menciptakan lingkungan yang ramah bagi anak dan masyarakat serta lingkungan yang bebas dari kekerasan. Secara hukum, kegiatan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan lingkungan sosial yang ramah anak serta mendorong terbentuknya generasi yang peduli, empatik, dan bebas dari kekerasan maupun perundungan.
Analisis Hukum Manipulasi Identitas Visual oleh Gemini AI di TikTok: Etika dan Regulasi Siber Tasya, Nuralifah; Sunariyo, Sunariyo
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i1.13611

Abstract

Perkembangan kecerdasan buatan generatif telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan identitas visual di ruang digital. Salah satu fitur yang banyak digunakan adalah Gemini AI, yang memungkinkan penggabungan wajah pengguna dengan tokoh publik dalam satu gambar, sering kali dalam pose sugestif dan tanpa persetujuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dimensi hukum dan etika dari manipulasi identitas visual tersebut dengan menyoroti kasus-kasus yang muncul di platform TikTok. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan studi literatur. Analisis didasarkan pada teori contextual integrity Helen Nissenbaum dan konsep representational privacy dari Daniel J. Solove, yang menekankan pentingnya kontrol atas representasi visual sebagai bagian dari hak personal dan martabat manusia. Hasil kajian menunjukkan bahwa wajah idealnya harus diperlakukan sebagai data pribadi sensitif, namun tidak terdapat norma hukum eksplisit di Indonesia yang melarang manipulasi visual berbasis AI tanpa persetujuan. Kesenjangan antara ekspektasi perlindungan hukum dan realitas regulasi ini menunjukkan perlunya reformasi hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis hukum dan etika visual untuk mendorong perlindungan identitas digital yang lebih komprehensif di lingkungan daring.
Co-Authors A, Clerine Clarisa Abdul Mukti Adzana, Ananda Syukria Ali, Nurul Fatwa Andini, Delpi Yasmine Anggoro, Wylldan Anggreini, Trisna Apriliyanti, Reva Aprilyani Ikra, Putri Ariiqoh, Rofi Adhiatul Asiaka, Fandi K.P Ayu Wulandari Ahmad Ayu, Asri Azizah, Arum Bayu Prasetyo, Bayu Br Sembiring, Sintia Klara Choirunnisa, Illa Danny Sumardi Danuarta, Surya Indra Dhea Shaberina Dila Diana Safitri Effendie , Rizzal Elviandri, Elviandri Fajar, Ira Fadia Falasifah, Nihlatul Fauzan, Abdurrahman Fazilla, Della Finly, Shella Firdausi, Rizal Zubad Gabriella Shalisha Mualim Gunawan, Muhammad Ridho Hakim, Erza Ahnaf Hamid, Muhammad Qodri Haryanto Haryanto Hidayati, Niswatin Nurul Ikhwanul Muslim Imro’atul Azizah Isrofil, Muhammad Jeane Shania Putri W Julpano, Andre Khoiriah, Nur Laksono, Agung Rizal Suryo Lesi, Kristisia Maharani Galuh Pratiwi Maharani, Miranda Maharani, Puan Melky, Andrio Muhammad Nurcholis Alhadi Nabihah, Evita Zuhnun Nila Maulida Ni’mah, Alfiyatun Nur Aida, Nur Nur Azizah Nur Rahmayani Mukhlis Nuralifah Tasya Nurhikma Resky Rahmadani Pordamantra, Pordamantra Pradiza, Daffin Ramadhan Qasmah, Noor Ismiyati Al R, Citra Dewi Angraeni Rafli, Jhonatan Rahayuningsih, Uut Ramadhan, Akhmad Qadar Reno Mandala Putra Riduan Riduan, Riduan Rizky Amelia Rosilda, Audy Rosnila Nur Ramadhannia Rosyda, Fatya Nur Salmadan, Erika Khairunnisa Subarkah, Asep Sukmawati, Olivia Syahira Oktiva Syahrulloh, Syahrulloh Syaroh, Nisaatu Umay Tasya, Nuralifah Thahirah, Berliana Ath Yamani, Ahmad Zaki Yulianingrum, Aullia Vivi Yulianti Yulianti Yuprin, Yuprin Yusup, Syamsuri Zakin, Kevin Okta