Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.905
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL Pembaharuan Hukum JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH JURNAL MERCATORIA Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Ilmu Hukum Prima Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa JURNAL ILMIAH ADVOKASI Jurnal Ilmiah METADATA Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Jurnal Al-Hikmah Law_Jurnal Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Pencerah Bangsa Jurnal Sosial dan Sains Recht Studiosum Law Review Mahadi : Indonesia Journal of Law Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik INSPIRING LAW JOURNAL International Conference on Social Science
Marlina, Marlina
Universitas Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 145 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 145 Documents
Search

 11   12   13   14   15 
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Nadya Chairani; Madiasa Ablisar; Marlina Marlina; Wessy Trisna
Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol 1 No 4 (2023): Oktober : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/jaksa.v1i4.1396

Abstract

This research examines the use of hazardous chemicals as food additives, such as formalin and borax, which have the potential to endanger consumer safety. The District Court Decision Number 100/Pid.B/2022/PN Lgs. regarding the case of the perpetrator, Miswardi Bin Usman, who was found to have used prohibited substances in food production, raises questions about legal regulations, criminal liability, and the enforcement of criminal law. The research method employed is normative legal research with a focus on literature analysis, particularly the Decision Number 100/Pid.B/2022/PN Lgs. The research results indicate that the decision raises concerns regarding legal justice, particularly concerning the accountability of the defendant under Article 136 of the Food Law. The judge's decision appears to impose sanctions that are considered too lenient. The research concludes that the judge, as a law enforcement officer, does not seem to fully reflect the principles of a rule of law as mandated by the 1945 Constitution. The decision raises doubts about the effectiveness of law enforcement regarding the use of hazardous chemicals in food. Therefore, a reconsideration of the handling of similar cases is necessary to ensure justice and consumer safety in line with the country's goals as a rule of law
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui customer due diligence dan enhanced due diligence Pada Koperasi Simpan Pinjam (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Medan) Sunarmi Sunarmi; Marlina Marlina; Detania Sukarja; Rahmat Anshar Hasibuan
Inspiring Law Journal Vol 2, No 1: Januari - Juni
Publisher : Inspiring Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan oleh berbagai Perusahaan Jasa Keuangan. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penjegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan perusahaan- perusahaan yang terlibat melakukan TPPU, salah satu yang menjadi perusahaan penyedia jasa di pasal 17 tersebut ialah koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pengaturan pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui koperasi simpan pinjam, bagaimanakah pertanggungjawaban koperasi simpan pinjam yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, kemudian bagaimanakah implementasi prinsip customer due diligence dan enhanced due diligence dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di koperasi simpan pinjam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Pendekatan penelitian dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) atau pendekatan yuridis, materi pada tesis ini diambil dari data sekunder, Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti laksanakan dengan wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil analisis dan penelitian dalam tesis ini adalah ntuk menganalisis dan mengetahui segala pengaturan pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui koperasi simpan pinjam, menganilisis pertanggungjawaban koperasi simpan pinjam yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, agar diketahui serta menganalisis mengenai implementasi prinsip customer due diligence dan enhanced due diligence di koperasi simpan pinjam. Pengaturan Pencegahan TPPU Melalui KSP melalui Pasal 18 UU PPTPPU, Pasal 13 POJK No 12/POJK.01/2017, peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai diatur dalam Pasal 8 PerMenKop dan UKM, Pertanggungjawaban KSP yang terlibat dalam TPPU akan diberikan sanksi administratif, pemidanaan yang dapat digunakan kepada korperasi yaitu dengan pidana pokok dan pidana tambahan, mmplementasi prinsip customer due diligence dan enhanced due diligence di KSP sudah diterapkan dalam Koperasi Simpan Pinjam dengan mengedepankan penilaian-penilaian terhadap nasabah yang hendak melakukan pengajuan pinjamam maupun penyimpanan uang
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENGGUNAAN GANJA MEDIS DI TINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL (STUDI PUTUSAN 111/PID.SUS/2017/PN SANGGAU) Brian Christian Telaumbanua; Mahmud Mulyadi; Jelly Leviza; Marlina Marlina
Inspiring Law Journal Vol 2, No 1: Januari - Juni
Publisher : Inspiring Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ganja yang termasuk dalam kategori Narkotika golongan I  mempunyai permasalahan tentang legalitas penggunaan dalam bidang medis. Narkotika ini sering mendapat hambatan oleh regulasi, kebijakan negara, dan lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan dan peredaran. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kebijakan hukum nasional dan internasional dalam penggunaan  ganja medis untuk pelayanan kesehatan.  Tujuan kebijakan hukum narkotika dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I terhadap orang lain untuk kesehatan dan analisa hukum terhadap seorang pegawai negeri dalam Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN. Sanggau.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka dan dianalisis dengan metode analisis data kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas penggunaan ganja di bidang medis tidak memiliki persamaan yang pasti akibat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika melarang penggunaan ganja di bidang kesehatan akan tetapi Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan memberi ruang dengan rekomendasi dan pengawasan dan mengakibatkan tidak diberikan nya izin penggunaan ganja dalam putusan Nomor 111/Pid.sus/2017/PN. Sanggau. Kebijakan hukum internasional dalam Single Convention on Narcotic Drugs tahun 1961memberi peluang bagi terciptanya penggunaan ganja dibidang medis dengan penelitian yang jelas
URGENSI ATURAN PENGGUNAAN HAK IMUNITAS ANGGOTA DPRD DALAM PENYAMPAIAN PENDAPAT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI NOMOR 33/PID.B/2020/PN.SML) Muhammad Hanafie Arrasyid; Marlina Marlina; Suria Ningsih
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v13i2.18899

Abstract

Dalam praktiknya, beberapa anggota DPRD menggunakan hak imunitas sebagai "tameng" untuk melontarkan kritik atau pernyataan yang melampaui batas kewajaran dan etika, dengan berdalih sedang menjalankan fungsi pengawasan. Padahal, fungsi pengawasan seharusnya dilakukan dengan cara-cara yang konstruktif dan tetap mengedepankan etika serta profesionalisme. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana pengaturan hak imunitas anggota DPRD dalam sistem hukum bernegara atau hirarki di Indonesia, 2) Bagaimana kriteria hukum Indonesia menentukan batas antara kritik dengan penghinaan terhadap kepala daerah (berdasarkan delik penghinaan), serta 3) Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menilai penggunaan hak imunitas anggota DPRD terkait kritik terhadap perjalanan dinas kepala daerah dalam Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 33/Pid.B/2020/PN Sml. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang mengacu pada norma-norma hukum yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini memiliki sifat deskriptif, serta data yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa Hak imunitas anggota DPRD dalam sistem hukum Indonesia memiliki batasan yang jelas, yakni hanya berlaku ketika anggota dewan menyampaikan pendapat terkait pelaksanaan kinerja dewan dalam forum resmi seperti sidang pleno, paripurna atau hearing, dan tidak melanggar tata tertib serta kode etik. Dalam konteks kritik dan penghinaan, KUHP membedakan keduanya dimana penghinaan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang secara langsung (objektif dan subjektif), sedangkan kritik merupakan koreksi atau ekspresi perbedaan pendapat terhadap kebijakan atau tindakan. Kasus Sony Hendra Ratissa dalam Putusan PN Saumlaki Nomor 33/Pid.B/2020/PN Sml mempertegas bahwa hak imunitas tidak berlaku untuk masalah di luar tugas keparlemenan, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana.
Termination of Prosecution Based on Restorative Justice in Indonesia it is Associated with the Renewal Criminal Law Fajar Rudi Manurung; Topo Santoso; M. Eka Putra; Marlina Marlina
Proceedings of the 1st International Conference on Social Science (ICSS) Vol. 3 No. 2 (2024): Proceedings of the 5th International Conference on Social Science (ICSS)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/icss.v3i2.225

Abstract

Criminal acts arise from various aspects of human activity, including the political, social and economic spheres. The success of law enforcement is traditionally measured by the ability to bring criminals to justice and impose appropriate penalties. However, in certain minor cases, such as theft, embezzlement, and fraud with minimal losses, the public questions the need for prosecution, as they believe that prosecution does not match the seriousness of the offense.  The purpose of this study is to analyze the implications and effectiveness of prosecution discontinuation based on restorative justice in the Indonesian legal framework. Using a qualitative research approach, this study examines the regulatory structure and practical application of restorative justice in Indonesia. Data was collected through document analysis and interviews with legal practitioners to explore alignment of regulations with legal principles and community expectations. The research findings show that, although restorative justice offers a viable avenue to achieve peace between offenders and victims, its implementation in Indonesia is still limited, as it is not yet embedded in the broader criminal law system. Currently, peace agreements between the parties are only considered as a mitigating factor in the sentencing process. This research suggests that stronger legal legitimacy for restorative justice, such as the inclusion of restorative justice into the Draft Criminal Procedure Code is essential to adapt to the evolving legal culture and public expectations. The implications of this research highlight the need for comprehensive criminal law reform to ensure justice that aligns with societal values and contemporary legal standards.
Criminal Liability for Asset Forfeiture in Indonesia Concerning Drug Traffickers Jhoni Fernando Sinaga; Mahmud Mulyadi; Marlina Marlina; Darmawan Darmawan
Proceedings of the 1st International Conference on Social Science (ICSS) Vol. 4 No. 1 (2025): Proceedings of the 6th International Conference on Social Science (ICSS)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/icss.v4i1.234

Abstract

The concept of criminal responsibility, involving both mens rea (mental state) and actus reus (physical act), is essential in determining liability for criminal acts in Indonesia. In narcotics trafficking cases, the application of these elements plays a crucial role in establishing accountability, especially when it comes to asset forfeiture. However, there are challenges in effectively applying these principles, particularly the concept of strict liability, which remains unclear in certain legal provisions regarding asset seizure. The research aims to analyze how mens rea and actus reus are applied in narcotics-related crimes in Indonesia and their implications for asset confiscation. Using case studies and legal analysis, the research identifies gaps in the application of strict liability and highlights inconsistencies in the law. The results show that although the principle of strict liability is implicitly applied in the Narcotics Law, there is a lack of clarity in its implementation, which leads to inconsistencies in the legal process. This research highlights the need for clearer legal frameworks and more consistent application of strict liability to enhance the effectiveness of narcotics crime deterrence. The implications of this research suggest that legal reforms are necessary to improve asset seizure processes and overall law enforcement effectiveness in Indonesia, providing a foundation for future research on the integration of criminal and civil aspects in narcotics cases.
THE EFFORTS TO PREVENT CHILD KHALWAT VIOLATION BY WILAYATUL HISBAH IN LANGSA CITY Marlina Marlina
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 11, No 2 (2024): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v11i2.36638

Abstract

The hildren are the nation's next generation who must be protected by the state and society so that children grow and develop. Normative juridical and empirical juridical research methods using in-depth interviews with WH, Islamic Sharia services, Sharia courts, the community and children. Research shows that Qanuns regarding the role of WH in preventing khalwat violations by children in Langsa include Qanun No. 6 of 2014 concerning Jinayat Law, Qanun No. 7 of 2013 concerning Jinayat Procedural Law, Qanun No. 11 of 2002 concerning Implementation of Islamic Sharia in the Sector of Aqidah, Worship and Sharia of Islam, Qanun 14 of 2003 concerning Khalwat, Law No. 11 of 2006 concerning Aceh Government Law, Law No. 5 of 2007 concerning Organizational Structure and Work Procedures of Services, Technical Institutions. Aceh Governor's Decree No. 1 of 2004 concerning the Organization and Work Procedures of Wilayatul Hisbah. The role of Wilayatul Hisbah in preventing khalwat violations is by providing guidance, supervision, implementation of Islamic law as well as raids and arrests through collaboration with the police, which are then submitted to the customary law. Obstacles faced by Wilayatul Hisbah in implementing the prevention of khalwat violations against children in Langsa include limited time to carry out supervision, lack of professionalism in carrying out tasks, limited budget, lack of public understanding about khalwat and lack of public legal awareness about the importance of Wilayatul Hisbah.
PENERAPAN HUKUMAN MAKSIMAL PELAKU PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA PENDIDIK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 79/Pid.Sus/2025/PN.Srh Jo Putusan PT Medan No. 1699/Pid.sus/2025/PT.MDN. Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 11927K/PID.SUS/2025) Mery Christina Sinaga; Marlina Marlina; Wessy Trisna
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9695

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik merupakan kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hak anak, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana mengenai persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik sebagai alasan pemberat pemidanaan, kedudukan dan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut pidana berat, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN.Srh jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1699/Pid.Sus/2025/PT.MDN. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung data empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas mengatur pemberatan pidana bagi pelaku yang berstatus pendidik atau tenaga kependidikan. Jaksa Penuntut Umum telah menjalankan kewenangannya secara optimal dengan menuntut pidana 17 tahun penjara berdasarkan status terdakwa sebagai tenaga pendidik. Putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana 17 tahun dinilai telah sesuai dengan tujuan perlindungan anak dan teori pemidanaan, sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi yang mengurangi pidana menjadi 10 tahun menimbulkan ketidakpastian hukum karena mendasarkan pertimbangannya pada konsep “mendekati dewasa” yang tidak dikenal dalam hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi penegakan hukum untuk menjamin perlindungan maksimal terhadap anak korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.
Analisis Hukum Praktik Human Trafficking Dengan Modus Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan : (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 398/Pid.Sus/2017/PN.Sim) Farid Arby Harefa; Syafruddin Kalo; Marlina; Chairul Bariah
Recht Studiosum Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Volume 2 Nomor 1 (Mei-2023)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v2i1.11730

Abstract

Secara prosedural hukum yang berlaku, pengangkatan anak perlu melalui prosedur permohonan penetapan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri setempat. Apabila, penetapan pengadilan belum didapatkan, ternyata dapat dilaporkan kepada Kepolisian setempat. Anak yang diperjualbelikan orang tua kandungnya kepada orang lain, tentunya melibatkan berbagai pihak. Untuk itu, perlu mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku tersebut, dan apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim menjatuhkan pemidanaan terhadap terdakwa dalam perkara pengangkatan anak yang mengakibatkan child trafficking sebagaimana dimaksud Putusan P.N.Sim. No. 398/Pid.Sus/2017 An. Terdakwa “G.M”. Permasalahan yang diangkat, yaitu: Pertama, pengaturan tindak pidana human trafficking di Indonesia; dan kedua, analisis hukum praktik tindak pidana human trafficking dengan modus pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan studi kasus Putusan P.N.Simalungun No. 398/Pid.Sus/2017. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif bersifat deskriptif-analisis. Hasil analisis tersebut, menunjukkan bahwa: Pertama, Ketentuan sanksi pidana dalam UU PTPPO tidak dapat digunakan untuk mendakwa pelaku pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan; Kedua, Berdasarkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa “GM”, mampu bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukannya. Direkomendasikan kepada Pemerintah RI agar membuat kebijakan dengan meringkas prosedur pengangkatan anak melalui pengadilan.
Criminal Sanctions Model For Children Aged 15-18 Years As A Form Of Criminal Law Reform Rahul Singh; Alvi Syahrin; Marlina Marlina
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 8 No. 2 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v8i2.7400

Abstract

The tabulation of case data collected by the Indonesian Child Protection Commission (KPAI), the Directorate General of Corrections of the Ministry of Law and Human Rights, and the National Police's National Police Center (Pusiknas Polri) explicitly shows the high number of cases of children in conflict with the law and the high number of children in conflict with the law as perpetrators with very serious crimes. The data is also still collected data, which means that data in the field can be much larger than the data that has been recorded, so it requires special and serious attention. Several problem formulations were drawn for the research study, namely how the regulation of criminal sanctions for children and the urgency of formulating a model of criminal sanctions for children aged 15-18 years as perpetrators of crimes in Indonesia, how the concept of updating the model of criminal sanctions for children aged 15-18 years in Indonesia, and how the formulation of the model of criminal sanctions for children aged 15-18 years is appropriate to the ethics of national legal development in Indonesia. This research uses a normative juridical method with a conceptual approach and qualitative analysis of primary and secondary legal materials. The research results show that the provisions on criminal sanctions for children in the Child Protection and Child Protection Law are still rehabilitative and not fully proportional for children aged 15–18 who commit serious crimes. Therefore, it is necessary to formulate a new sanction model that is fairer, more educational, and has a deterrent effect. The proposed reform concept includes optimizing the principal penalty to two-thirds of the adult penalty, accompanied by additional community service and out-of-institutional guidance, and increasing the maximum sentence to 12 years for crimes punishable by death or life imprisonment.
Co-Authors Abdi Siregar Abdurrahman Harit’s Ketaren Adil Akhyar Agusmidah Agusmidah Aldyan Teoly Telaumbanua Alfi Syahrin Alvi Syahrin Alvi Syahrin Alvi Syahrin Syahrin Amru Eryandi Siregar Andre Renardi Anggi P. Harahap Anggoro Wicaksono Wicaksono Aras Firdaus Arbin Rambe Arie Kartika Arif Sahlepi Astopan Siregar Ayu Anisa Beby Fitria Ramawinda Bismar Nasution Brian Christian Telaumbanua Budiman Ginting Ginting Chairul Bariah Chairul Bariah Chandra Aulia Putra Choirun Parapat Chris Agave Valentin Berutu Dahlan, Muhammad Damai Syukur Waruwu Danial Syah Daniel Marunduri Darmawan Darmawan Demonstar Hasibuan Denny Reynold Octavianus Dewi Ervina Suryani Dodi Zulkarnain Hasibuan Dosma Pandapotan Edi Suranta Sinulingga Edi Yunara Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Edy Ihkhsan Edy Ikhsan Edy Wijaya Karo Karo Ekaputra, Mohammad Eko Hartanto Elyna Simanjuntak Elysa Sani Merynda Simaremare Eryco Syanli Putra Ester Lauren Putri Harianja Esther Wita Simanjuntak Eva Santa R Sitepu Faisal Salim Putra Ritonga Faiz Ahmed Illovi Fajar Rudi Manurung Faomasi Laia Farid Arby Harefa Fazizullah Fazizullah Freddy VZ. Pasaribu Habibullah Harahap Hade Brata Hady Saputra Siagian Halawa, Firman Happy Margowati Suyono Hendri Nauli Rambe Heni Pujiastuti Heni Widiyani Herianto Herianto Hermoko Febriyanto Hidayat Bastanta Sitepu Ibnu Afan Ibnu Affan Ica Karina Imanuel Sembiring Irfansyah Munthe Irzan Hafiandy Isnaini Jackson Apriyanto Pandiangan Jamaluddin Jamaluddin Jefrianto Sembiring Jelly Leviza Jhoni Fernando Sinaga Jimmy Carter A. Jogi Septian Bangun Panjaitan Juliyani Juliyani Junjungan, Mara Jusmadi Sikumbang Khairul Anwar Hasibuan Khairul Imam Kharisma S Ginting Khusmaidi Arianto Kurniati Siregar Lani Sujiagnes Panjaitan Lidya Rahmadani Hasibuan Lidya Ruth Panjaitan Ludy Himawan M Ekaputra M. Adityo Andri Cahyo Prabowo M. Eka Putra M. Ekaputra M. Ekaputra M. Hamdan Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Madiasa Mahdian Siregar Mahmud Mulyadi Mahmud Siregar MAHMUL SIREGAR Mangasitua Simanjuntak Mara Junjungan Megawati Megawati Mery Christina Sinaga Mhd. Idrus Tanjung Mitasari Febyanti Marpaung Moh. Basori Muhammad Arif Sahlepi Muhammad Citra Ramadhan Muhammad Dahlan Muhammad Eka Putra Muhammad Ekaputra Muhammad Hamdan Muhammad Hanafie Arrasyid Muhammad Hasballah Thaib Muhammad Rizal Aulia Lubis Mujita Sekedang Mukidi, Mukidi Mustamam Mustamam Mustamam Nadya Chairani Nanang Tomi Sitorus Nasution, Liantha Adam Naziha Fitri Lubis Nelson Syah Habibi S. Nelvita Purba Nia Khairunnisya Nilma Lubis NINGRUM NATASYA SIRAIT Ocktresia. M. Sihite Paian Tua Dolok Matio Sinaga Pantun Marojahan Simbolon Polin Pangaribuan Pranggi Siagian Purba, Nelvitia Rahmat Anshar Hasibuan Rahmat Syaputra Rahul Singh Ramboo Loly Sinurat Ramces Pandiangan Randy Anugrah Putranto Regi Putra Manda Renhard Harve Rio Reza Parindra Risna Oktaviyanti Utami Risnawati Br Ginting Rizkan Zulyadi Rizky, Fajar Khaify Rohmad Rohmad Rohmad, Rohmad Roland Tampubolon Ronni Bonic Ronny Nicolas Sidabutar Rosalyna Damayanti Gultom Rosmalinda Saddam Yafizham Lubis Sahputra, Irvan Salman Paris Harahap Sarah Hasibuan Sari Kartika Sembiring Sarimonang B Sinaga Sifeva Galasime Sinulingga Sisworo Sitompul, Tomita Juniarta Sonya Airini Batubara Soritua Agung Tampubolon Sri Wahyuni Suandi Fernando Pasaribu Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Sukarja, Detania Sunarmi, Sunarmi Suria Ningsih Sutiarnoto Sutiarnoto Syafruddin Kalo Syafruddin Kalo Syafrudin Kalo Syaiful Asmi Hasibuan, Syaiful Asmi Syamsuir Syamsuir Syamsul Adhar Syarifah Lisa Andriati Tan Kamello Tomita Juniarta Sitompul Topo Santoso Triono Eddy Utari Maharany Barus Utary Maharani Barus Vinamya Audina Marpaung Wessy Trisna Willyam Siahaan Yati Sharfina Desiandri Yusuf Hanafi Pasaribu Zamzam Mubarok Zulfikar Lubis Zulkifli Zulkifli