Claim Missing Document
Check
Articles

Penyitaan Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Proses Penyidikan di Kejaksaan Negeri Toba Samosir Herianto Herianto; Mahmul Siregar; Mahmud Mulyadi; Marlina Marlina
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 6 - June 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i6.189

Abstract

Penyitaan dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara penting diteliti dengan pertimbangan kepastian dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Berkenaan dengan hal tersebut, penelitian ini ditujukan untuk melakukan kajian secara mendalam tentang pengaturan penyitaan terkait pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi pada tingkat penyidikan; dan mengetahui sekaligus menganalisis tentang pelaksanaan penyitaan di Kejaksaan Negeri Toba Samosir. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pengaturan penyitaan dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara perkara korupsi pada tingkat penyidikan mengandung ketidakpastian hukum karena tidak adanya norma pengaturan pengembalian kerugian negara secara sukarela dari tersangka kepada Jaksa Penyidik. .Pelaksanaan penyitaan pada proses penyidikan dalam pengembalian kerugian keuangan negara perkara korupsi di Kejari Tobasa belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan prosedur KUHAP ditunjukkan dengan Jaksa Penyidik hanya membuat Berita Acara Penyitaan (BA-16) terhadap penitipan barang bukti.
Kekuatan Pembuktian Hasil Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Bagi Terdakwa Penyalahguna Narkotika Untuk Direhabilitasi Freddy VZ. Pasaribu; Mahmul Siregar; Mahmud Mulyadi; Marlina Marlina
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 6 - June 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i6.190

Abstract

Rehabilitasi yang diajukan terhadap penyalahguna narkotika harus didasarkan kepada prosedur asesmen terlebih dahulu oleh Badan Narkotika Nasional, barulah dilampirkan dalam berkas perkara oleh penyidik untuk dilimpahkan kepada penuntut umum. Laporan asesmen tersebut juga diajukan sebagai bukti oleh penuntut umum dalam persidangan untuk membuktikan terdakwa adalah benar penyalahguna naroktika. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang kekuatan pembuktian hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN bagi terdakwa penyalahguna narkotika untuk direhabilitasi sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 287/Pid.Sus/2022. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif bersifat deskriptif-analisis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Hasil Rekomendasi TAT-BNN yang dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bukti dipertimbangkan hakim sebagai proses tanya-jawab saja, tidak ada tindakan/observasi yang komprehensif dan waktu yang relatif singkat. Sehingga, membuat hakim tidak yakin dengan keberadaan rekomendasi tersebut. Disarankan kepada BNN untuk melaksanakan observasi secara komprehensif dan mendalam agar dapat menyakinkan hakim dalam menerapkan hukum kepada terdakwa untuk direhabilitasi.
Analisis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Kasus Arisan Online (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai No.375/PID.SUS/2021/PN BNJ) Lidya Ruth Panjaitan; Alvi Syahrin; Edi Yunara; Marlina Marlina
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 1 (2023): Juli - Desember
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Criminal acts of fraud in the management of online arisan (rotating savings) in their handling have caused many polemics or legal issues. Which limitation, it is necessary to have clarity regarding the concept of default which is the realm of civil law and fraud which is the realm of criminal law. To examine more deeply the regulation of criminal acts of online arisan fraud and proof of criminal offence of online arisan fraud according to Indonesian laws and regulations, as well as the judge’s legal considerations in ruling number 375/Pid.Sus/2021/PN Bnj against criminal acts of online arisan fraud. The research uses a normative juridical approach method, namely doctrinal legal research that refers to legal norms, which are statutory laws in Indonesia, so this research emphasizes secondary material sources, both in the form of regulations and theories law. Based on the research results, the regulation of criminal acts of fraud in online gatherings according to Indonesian laws and regulations is regulated in Article 28 paragraph (1) jo. Article 45 A paragraph (1) Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.
Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi di Unit PPA Polrestabes Medan) Dosma Pandapotan; Syafruddin Kalo; Marlina Marlina; Edi Yunara
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 1 No. 2 (2022): Edisi Agustus
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/mah.v1i2.9267

Abstract

English translation. Obscenity against a child is a criminal offense that attacks the honor of the child's decency. The problems and objectives of this study are to find out the form and factors causing the criminal act of child molestation in the PPA Unit of the Medan Police; know the process of handling child molestation crimes by the PPA Unit of the Medan Police: knowing the obstacles and efforts of the PPA Unit in enforcing the law on child molestation crimes in the jurisdiction of the Medan Police. The research method carried out is a normative juridical research method. This study resulted in the conclusion that the form of child molestation in the PPA Unit of the Medan Police is generally an act of copulation by both child abusers and adult perpetrators. Obstacles to law enforcement of criminal acts of child molestation by the PPA Unit in terms of witnesses to criminal acts and finding perpetrators. So efforts were made such as conducting Visum et Revertum to victims and publishing a People Search List (DPO).
A Restorative Justice Approach to The Settlement of The Persecution Crime At Police Central Barumun Chandra Aulia Putra; Madiasa Ablisar; Mahmud Mulyadi; Marlina
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2023): Edisi Februari 2023
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/mah.v2i1.11272

Abstract

It is hoped that the crime of persecution, both severe and light persecution, can be resolved by using approaches that are capable of resolving the criminal act of persecution in the jurisdiction of the Barumun Tengah Police. For example, 3 (three) cases of persecution have been successfully resolved using a restorative justice approach. Currently, the settlement of criminal acts of persecution has prioritized the principle of restorative justice by mediating and paying compensation and medical expenses to victims. The problems in this study, namely: the legal regulation of a restorative justice approach in resolving criminal acts of persecution; the process of settlement with restorative justice against criminal acts of persecution at the Barumun Tengah Police; obstacles and efforts of investigators in resolving criminal acts of persecution through restorative justice at the Barumun Tengah Police. This research is a study of the legal theory of justice which is carried out by applying a scientific analytical process. The data used is secondary data which is supported by empirical data. The data used in legal research is sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials. Secondary data collection was carried out using library research techniques and data collection tools in the form of document studies. Empirical data were collected using field study techniques and data were collected through in-depth interviews. Data analysis used qualitative methods. Conclusions are drawn using the inductive method. The results of the study show that: The legal arrangement of a restorative justice approach in resolving criminal acts of persecution to date, starting from the level of investigation, prosecution, to trial; The process of resolving with restorative justice against criminal acts of persecution at the Barumun Tengah Police, starting from the pre-restorative justice stage, restorative justice stage, and post-restorative justice stage; The most conspicuous obstacle is the legal culture barrier related to requests for compensation by the victim's family which the perpetrators cannot fulfill.
Perbandingan Putusan Hakim Terhadap Penyalahguna Narkotika yang Direhabilitasi dan Dihukum Pidana Penjara: (Studi Pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar) Ester Lauren Putri Harianja; Mahmud Mulyadi; Marlina Marlina; Syarifah Lisa Andriati
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 8 - August 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i8.222

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dengan cara membandingkan putusan hakim tentang penyalahguna narkotika yang direhabilitasi dan dihukum pidana penjara, dengan penelitian hukum-normatif bersifat deskriptif-analisis serta dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus.Hasil penelitian ditemukan bahwa meskipun kategori penyalahguna narkotika telah diatur oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 4 kasus yang telah sesuai menerapkan tujuan pemidanaan, yakni pemidanaan perbaikan (retributif). Sedangkan, 4 kasus lainnya tidak sesuai dalam menerapkan tujuan pemidanaan, berupa pemidanaan pembalasan di yuridiksi Pengadilan Negeri Pematangsiantar. Disarankan perlu segera disusun Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Narkotika, dan agar kiranya hakim-hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar terhadap pelaku tindak pidana narkotika dikategorikan terlebih dahulu sesuai dengan perbuatannya.
Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice di Tingkat Kejaksaan Risnawati Br Ginting; Ediwarman Ediwarman; Edi Yunara; Marlina Marlina
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 10 - October 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i10.233

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis landasan hukum penerapan restorative justice oleh kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana; tindak pidana yang dapat dihentikan penuntut melalui restorative justice; dan kebijakan hukum yang dilakukan jaksa penuntut umumdalam penghentian penuntutan melalui restorative justice. Menggunakan penelitian normatif, bersifat deskriptif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa landasan hukum penerapan restorative justice oleh kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana, secara yuridis yaitu Undang-Undang No 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice, secara sosiologis, meliputi Sistem Peradilan Pidana (konvensional) yang berporos pada retributive justice, dan secara filosofis, merupakan aspek yang berintikan kepada kebenaran dan keadilan. Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan penyelesaian restorative justice berdasarkan Perja No 15 Tahun 2020, Tindak pidana yang ancaman hukumannya pidana denda atau pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun, seperti tindak pidana pencurian biasa, penggelapan, penipuan, penadahan, penganiayaan, lalu lintas dan angkutan darat. Kebijakan hukum yang dilakukan penuntut umum dalam penghentian penuntutan melalui restorative justice studi penetapan Penetapan No. S.TAP-3104/L.2.10.3/Eoh.2/4/202 dan S.TAP-2506/L.2.10.3/Eoh.2/11/2021. Untuk menghentikan penuntutan, jaksa perlu mempertimbangkan sejumlah hal, seperti subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana, latar belakang terjadinya tindak pidana, tingkat ketercelaan, kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, serta cost and benefit penanganan perkara.
Analisis Hukum Mengenai Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Penderita Gangguan Jiwa Kategori Skizofreniaparanoid (Studi Putusan Nomor 288/PID.B/2020/PN PMS) Willyam Siahaan; Ediwarman Ediwarman; Marlina Marlina; M Ekaputra
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 2 (2024): JPB
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to know and analyze about criminal liability of criminals with schizophrenia within Decision of Pematang Siantar District Court Number: 288/PID.B/2020/PN PMS. Next The panel of judges considers is with description defendant and description witnesses as well as tool proof submitted letter  by prosecutor Prosecutor General and with existence goods proof results inspection local , whether defendant could to blame or no . As is known in case this is the judge for rule out tool proof description witness and tool proof description expert . So that defendant Suheri Sihombing declared guilty on act criminal The murder he did to victim Vecky Erwanto Damanik . Writing this use method writing normative based  on approach Constitution and ingredient law other . Conclusion from writing this is a person who has disease or disturbance soul no always said no capable responsible but must conducted inspection more first , with thereby besides Judge role, role a psychiatrist also very required 
Kriminalisasi Kredit Perbankan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1144K/PID 2006) Edy Wijaya Karo Karo; Syafruddin Kalo; Madiasa Madiasa; Marlina Marlina
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 2 (2024): JPB
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus piutang tak tertagih, yang pada dasarnya merupakan persoalan hukum perdata, tidak menutup kemungkinan juga bersinggungan dengan hukum pidana. Aspek pidana suatu kasus kredit macet umumnya terjadi pada saat proses pengajuan kredit dan pada saat pencairan kredit. Ketika permohonan pinjaman diajukan, tidak jarang terjadi tunggakan debitur, baik sendiri maupun bekerjasama dengan pejabat bank, seperti kolusi dan konspirasi korupsi dalam pemberian pinjaman antara debitur dan pejabat bank sepertinya sudah menjadi tradisi dalam pemberian pinjaman, khususnya di pemerintahan. bank. Dalam permohonan kredit yang diajukan, tidak jarang debitur melakukan tunggakan, baik sendiri maupun bekerjasama dengan pejabat bank, seperti kolusi dan konspirasi korupsi dalam pemberian kredit antara debitur dan pejabat bank nampaknya sudah menjadi tradisi dalam pemberian kredit khususnya pada bank pemerintah. Akibat korupsi tersebut banyak terjadi pemberian pinjaman meskipun tidak ada perjanjian kredit sebelumnya atau tanpa agunan yang memadai sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Kajian tersebut mengacu pada norma-norma hukum normatif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang ada dalam masyarakat. Penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka disebut juga data sekunder dan penelitian hukum kepustakaan. Prosedur dan mekanisme pengajuan kredit Perusahaan harus lebih hati-hati dalam menganalisa kepada calon peminjam atas jumlah pinjaman kredit konsumsi dimana kredit tersebut bisa dibilang dalam jumlah yang cukup besar untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga mempunyai tingkat risiko dan potensi keadaan yang tinggi. kerugian finansial. Apabila ditemukan fakta-fakta yang cukup untuk perbuatan melawan hukum yang melanggar aturan untuk mendakwa pelaku kredit macet yang merugikan keuangan Negara maka tidak ada salahnya memasukkan Undang-Undang Tipikor ke dalam UU Perbankan, namun perlu dikaji aspek kesalahannya agar tidak terulang kembali putusan bebas. terdakwa dengan alasan tidak ada bukti kerugian negara
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Nadya Chairani; Madiasa Ablisar; Marlina Marlina; Wessy Trisna
Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol 1 No 4 (2023): Oktober : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/jaksa.v1i4.1396

Abstract

This research examines the use of hazardous chemicals as food additives, such as formalin and borax, which have the potential to endanger consumer safety. The District Court Decision Number 100/Pid.B/2022/PN Lgs. regarding the case of the perpetrator, Miswardi Bin Usman, who was found to have used prohibited substances in food production, raises questions about legal regulations, criminal liability, and the enforcement of criminal law. The research method employed is normative legal research with a focus on literature analysis, particularly the Decision Number 100/Pid.B/2022/PN Lgs. The research results indicate that the decision raises concerns regarding legal justice, particularly concerning the accountability of the defendant under Article 136 of the Food Law. The judge's decision appears to impose sanctions that are considered too lenient. The research concludes that the judge, as a law enforcement officer, does not seem to fully reflect the principles of a rule of law as mandated by the 1945 Constitution. The decision raises doubts about the effectiveness of law enforcement regarding the use of hazardous chemicals in food. Therefore, a reconsideration of the handling of similar cases is necessary to ensure justice and consumer safety in line with the country's goals as a rule of law
Co-Authors Abdi Siregar Abdurrahman Harit’s Ketaren Adil Akhyar Agusmidah Agusmidah Aldyan Teoly Telaumbanua Alfi Syahrin Alvi Syahrin Alvi Syahrin Syahrin Amru Eryandi Siregar Andre Renardi Anggi P. Harahap Anggoro Wicaksono Wicaksono Aras Firdaus Arbin Rambe Arie Kartika Arif Sahlepi Astopan Siregar Ayu Anisa Bismar Nasution Brian Christian Telaumbanua Budiman Ginting Ginting Chairul Bariah Chandra Aulia Putra Choirun Parapat Chris Agave Valentin Berutu Dahlan, Muhammad Damai Syukur Waruwu Danial Syah Daniel Marunduri Demonstar Hasibuan Denny Reynold Octavianus Dewi Ervina Suryani Dodi Zulkarnain Hasibuan Dosma Pandapotan Edi Suranta Sinulingga Edi Yunara Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Edy Ihkhsan Edy Ikhsan Edy Wijaya Karo Karo Ekaputra, Mohammad Eko Hartanto Elyna Simanjuntak Elysa Sani Merynda Simaremare Eryco Syanli Putra Ester Lauren Putri Harianja Esther Wita Simanjuntak Eva Santa R Sitepu Faisal Salim Putra Ritonga Faiz Ahmed Illovi Faomasi Laia Fazizullah Fazizullah Freddy VZ. Pasaribu Hade Brata Hady Saputra Siagian Happy Margowati Suyono Hendri Nauli Rambe Heni Pujiastuti Heni Widiyani Herianto Herianto Hermoko Febriyanto Hidayat Bastanta Sitepu Ibnu Afan Ibnu Affan Ica Karina Imanuel Sembiring Irzan Hafiandy Isnaini Isnaini Jamaluddin Jamaluddin Jefrianto Sembiring Jelly Leviza Jimmy Carter A. Jogi Septian Bangun Panjaitan Juliyani Juliyani Junjungan, Mara Jusmadi Sikumbang Khairul Anwar Hasibuan Khairul Imam Kharisma S Ginting Khusmaidi Arianto Kurniati Siregar Lani Sujiagnes Panjaitan Liantha Adam Nasution Lidya Rahmadani Hasibuan Lidya Ruth Panjaitan Ludy Himawan M Citra Ramadhan M Ekaputra M. Adityo Andri Cahyo Prabowo M. Citra Ramadhan M. Ekaputra M. Ekaputra M. Hamdan Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Madiasa Mahdian Siregar Mahmud Mulyadi Mahmud Siregar MAHMUL SIREGAR Mangasitua Simanjuntak Mara Junjungan Megawati Megawati Mhd. Idrus Tanjung Moh. Basori Muhammad Arif Sahlepi Muhammad Arif Sahlepi Muhammad Dahlan Muhammad Eka Putra Muhammad Ekaputra Muhammad Hamdan Muhammad Hasballah Thaib Muhammad Rizal Aulia Lubis Mujita Sekedang Mukidi, Mukidi Mustamam Mustamam Mustamam Nadya Chairani Nanang Tomi Sitorus Naziha Fitri Lubis Nelson Syah Habibi S. Nelvita Purba Nia Khairunnisya Nilma Lubis NINGRUM NATASYA SIRAIT Ocktresia. M. Sihite Paian Tua Dolok Matio Sinaga Pantun Marojahan Simbolon Polin Pangaribuan Pranggi Siagian Purba, Nelvitia Rahmat Anshar Hasibuan Rahmat Syaputra Ramboo Loly Sinurat Ramces Pandiangan Randy Anugrah Putranto Regi Putra Manda Renhard Harve Rio Reza Parindra Risna Oktaviyanti Utami Risnawati Br Ginting Rizkan Zulyadi Rohmad Rohmad Rohmad, Rohmad Roland Tampubolon Ronni Bonic Ronny Nicolas Sidabutar Rosalyna Damayanti Gultom Rosmalinda Saddam Yafizham Lubis Sahputra, Irvan Salman Paris Harahap Sarah Hasibuan Sari Kartika Sembiring Sarimonang B Sinaga Sifeva Galasime Sinulingga Sisworo Sitompul, Tomita Juniarta Sonya Airini Batubara Soritua Agung Tampubolon Sri Wahyuni Suandi Fernando Pasaribu Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Sukarja, Detania Sunarmi, Sunarmi Sutiarnoto Sutiarnoto Syafruddin Kalo Syafrudin Kalo Syaiful Asmi Hasibuan, Syaiful Asmi Syamsuir Syamsuir Syamsul Adhar Syarifah Lisa Andriati Tan Kamello Tomita Juniarta Sitompul Triono Eddy Utari Maharany Barus Utary Maharani Barus Vinamya Audina Marpaung Wessy Trisna Willyam Siahaan Yati Sharfina Desiandri Yusuf Hanafi Pasaribu Zamzam Mubarok Zulfikar Lubis Zulkifli Zulkifli