p-Index From 2021 - 2026
6.956
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Al-'Adalah IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Jurnal Asy-Syari'ah Jurnal Studi Agama dan Masyarakat MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam Jurnal Ilmiah Peuradeun El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Khazanah Hukum Sakina: Journal of Family Studies BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies Jurnal Syntax Fusion : Jurnal Nasional Indonesia SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities Al-Mutsla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin PATTIMURA Legal Journal Innovative: Journal Of Social Science Research Kartika: Jurnal Studi Keislaman Fastabiq: Jurnal Studi Islam Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Jurnal Media Akademik (JMA) Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Al-battar: Jurnal Pamungkas Hukum An-nisa: Journal of Islamic Family Law Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Claim Missing Document
Check
Articles

Application of Progressive Law to Marriage Annulment Cases: Prospects and Development in Indonesia's Religious Court Azmi, Nofan Nurkhafid; Bisri, Hasan; Solehudin, Ending; Saepullah, Usep; Ridwan, Ahmad Hasan
Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol 11 No 1 (2024): Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Publisher : Hukum Keluarga Islam IAIN LANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/qadha.v11i1.9230

Abstract

Progressive law is based on the emergence of a sense of dissatisfaction with the theory that has been developed and used as a guide in legal practice in Indonesia, legal theories that have been developed so far, are unable to respond to problems that occur in the reality of society. This has resulted in a sense of public dissatisfaction with the performance of the law and the courts. The value of justice is the main goal to be achieved in law enforcement efforts. Meanwhile, in the case of marriage annulment, there are parties who are dissatisfied with the decision of the first level judge, so they take legal action to a higher level court to answer their dissatisfaction. This research uses a qualitative method with an empirical juridical approach. Primary data obtained from marriage annulment decisions Number 185/Pdt.G/2023/PTA.Bdg, 84/Pdt.G/2023/PTA.Bdg and 106/Pdt.G/2023/PTA.bdg, secondary data obtained from laws, journals and other legal books that have the same relevance as this research. After the data is collected, data analysis is carried out to get answers to the problems raised. This research resulted in several findings. First, the application of progressive law in polygamy licensing cases uses the hermeneutic method, namely the school of philosophy that studies the nature of something to understand something into a clearer object of interpretation, in the case of forced marriage using the legal interpretation method, namely a conclusion in providing an explanation or understanding of a term that is unclear in meaning. Second, the door for judges to apply progressive law will never be closed, in fact it is a necessity by judges, legal problems will continue to exist and continue to develop.
ANALISA PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN MELALUI LITIGASI Mumtaz JR, Habib; Saepul Uyun, yahya; Rifqi, encep; Syarif, Nurrohman; Saepullah, Usep
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 2 No. 7 (2023): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v2i7.1433

Abstract

Permasalahannya bagaimana penyelesaian sengketa hak bagi perempuan pasca perceraian melalui jalur peradilan, tentu ada pro dan kontra. Sudut pandang yang dikaji adalah KHI (Kumpulan Hukum Islam) Pasal 105 dan 156 serta UU No 1 Tahun 1974 yang mengalami perubahan menjadi UU no 16 tahun 2019 dan UU No 23 Tahun 2002 tentang hak Perempuan dan Anak dengan mengalisa pada Laporan putusan gugatan perceraian per januari tahun 2023 oleh Pengadilan Agama Garut. Metode analisis yang digunakan adalah Empiris dengan pendekatan Kulitatif. Sumber primer dan sekunder juga Observasi digunakan setiap saat. Kesimpulannya, Implementasi dari putusan Pengadilan tidaklah semua terlaksana secara efektif dan sesuai harapan, hal ini dikarenakan tingkat kemampuan ekonomi suami yang tidak menentu bahkan didominasi dari ketidakhadiran dalam menyelesaikan masalah.,sehingga misalnya hakim memutus dengan sesuai permintaan istri dan suami tidak mampu atau tidak hadir maka konsekuensinya akan sama saja,yakni tidak akan terealisasi. Dari penelitian yang diketahui 78% sudah melaksanakan putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan dengan hasil Putusan Verstek ,namun ada sebagian yang tidak melaksanakan sesuai dengan ketetapan Pengadilan, dikarenakan faktor ekonomi dan ditambah keadaan sekarang pasca pandemi. Dan salah satu putusan perkara dengan Nomor. 5034/Pdt.G/2022/PA.Grt dengan hasil putusan pertimbangan hakim yaitu dikabulkan sebagian dan Hak Asuh salah satu anak berada pada Penggugat namun untuk Harta bersama masih dalam putusan sementara atau dalam peninjauan.
Telaah Prinsip Kafa’ah dalam Hadis tentang Kriteria Memilih Calon Pasangan (Pendekatan Kaidah al-‘Adatu Muhakkamah) Maulana, Arif; Saepullah, Usep
Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin Vol. 4 No. 1 (2024): Januari
Publisher : Faculty of Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jpiu.31723

Abstract

This research aims to examine more deeply the principle of Kafa'ah contained in the hadith regarding choosing a prospective partner who is classified according to four criteria, namely in terms of wealth, ancestry, appearance, and religion. These four criteria are then correlated with the rules of al-'Adatu Muhakkamah because it is considered that there is a tendency for each person to have the habit of choosing a potential partner according to their temperament, in other words choosing someone who is equal or equal to themselves. The research method used is a qualitative method with a library research approach. The results of this research can be concluded that understanding the hadith and opinions of ulama in choosing a mate must be based on the principle of Kafa’ah (equality) where this is also influenced by the habits that exist in society.
Maṣlahaḥ Mursalah Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Hidayat, Muh. Adistira Maulidi; Saepullah, Usep
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 5 No. 1 (2024): Januari
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v5i1.2233

Abstract

Maṣlahaḥ mursalah is a legal basis used to regulate new issues that are not explicitly mentioned in the Quran and Sunnah. Every regulation established by naṣh or ijma’ is based on the principle of achieving benefits and preventing harm. Therefore, every legal foundation used stems from the interests and benefits of humanity (al-maṣlahah). Maṣlahah relates to the needs of human life, including aspects such as religion, soul, reason, lineage, dignity, and wealth. Therefore, when clear legal rulings are not found in the Quran or Sunah, Islamic law or fiqh can be established by considering maṣlahaḥ. This writing aims to further elaborate on the concept of maṣlahah mursalah, its legal basis, classification, maṣlahah mursalah as a basis for legal legislation, and its application in family law.
Aplikasi Taklid dan Talfîq dalam Implementasi Hukum Keluarga di Indonesia Dzurriyyatus Sa'adah, Isqi; Saepullah, Usep
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 5 No. 2 (2024): Juli
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v5i2.2234

Abstract

Tulisan bertujuan memaparkan bagaimana konsepsi ijthad dalam kurun waktu yang berkelanjutkan dimulai dari periode Imam Mujtahid sampai dengan ulama kontemporer dan terkodifikasi menjadi hukum Nasional mampu mempengaruhi setiap aspek hukum yang berkaitan langsung baik dalam segi ibadah ataupun muamalat. Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini memiliki pertalian erat sebagai sebuah aktualisasi hukum taklid dan talfîq dalam sistem hukum keluarga Islam yang lebih konkret. Hasil penelitian menunjukan bahwa keadaan zaman yang terus mengalami perkembangan seolah memaksa hukum fikih untuk terus berjalan elastis beriringan dan realistis untuk dipergunakan semua elemen masyarakat. Polemik yang muncul berkaitan dengan keberadaan taklid dan talfîq tidak serta merta dapat dipisahkan berkenaan hukum menyangkut banyak aspek melahirkan dikotomi antara fikih klasik dan modern yang tidak bisa dielakan menyangkut kemampuan penalaran dalam menafsirkan suatu permasalahan dengan menggali hukum syariat yang sama-sama mengejar pada satu tujuan kemaslahatan yang secara aplikatif tertuang dalam setiap butir KHI sebagai pedoman bagi terlaksananya hukum keluarga di Indonesia baik secara personal ataupun rujukan di Pengadilan Agama.
Tinjauan Hukum Pidana Islam dalam Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN NNK Tentang Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: An Overview of Islamic Criminal Law in Decision Number 316/Pid.B/2024/PN NNK Concerning the Sanction for the Crime of Premeditated Murder Mustakim, Merang; Saepullah, Usep; Sumardi, Didi
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 6 No. 3 (2025): BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M), Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36701/bustanul.v6i3.2684

Abstract

This study aims to analyze the judge’s legal considerations in Decision Number 316/Pid.B/2024/PN Nnk regarding the criminal act of premeditated murder and to examine its relevance to Islamic criminal law. The research employs a normative legal approach through a library research method. Data were obtained from primary legal materials such as the Indonesian Penal Code (KUHP) and court decisions, as well as secondary legal materials including Islamic legal literature and fiqh jinayah. The analysis was conducted qualitatively using case, comparative, and conceptual approaches to connect the norms of positive law and Islamic law with the existing legal facts. The results show that the panel of judges found the elements of intent and premeditation in the case of Bahdaniar alias Emi binti Muhammad Idris to be proven, thereby imposing a fourteen-year prison sentence. From the perspective of Islamic criminal law, the act is categorized as qatl al-‘amd (intentional homicide), which carries sanctions of qishas, diyat, or afw, emphasizing both retributive and restorative justice. Substantively, the decision reflects the protection of the human right to life (ḥifẓ al-nafs), although it has not yet fully accommodated the social and spiritual dimensions of justice as outlined in Islamic law.
POSITIVISME HUKUM SEBAGAI DASAR PENJATUHAN PIDANA: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 11/PID.B/2025/PN CKR TENTANG TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA Muhamad Abdul Kholik; Muhammad Hishnul Islam; Usep Saepullah; Ahmad Hasan Ridwan
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 12 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/fh4ch693

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan positivisme hukum dalam penjatuhan pidana melalui studi terhadap Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr tentang tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah norma hukum positif, doktrin filsafat hukum, dan argumentasi hakim dalam putusan tersebut. Penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip-prinsip positivisme seperti validitas formal, supremasi norma tertulis, pemisahan hukum dan moral, serta asas legalitas dioperasionalkan dalam proses pembuktian dan penalaran hakim. Data dianalisis dengan metode analisis isi dan analisis deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menerapkan pendekatan positivistik secara konsisten dengan berfokus pada unsur delik Pasal 340 jo. 55 KUHP dan alat bukti Pasal 184 KUHAP tanpa memperluas pertimbangan pada dimensi etis atau moral. Penafsiran terhadap unsur “rencana terlebih dahulu” dan “turut serta melakukan” dilakukan secara tekstual dan berorientasi pada kepastian hukum. Selain itu, penjatuhan pidana penjara seumur hidup mencerminkan karakter positivisme yang menekankan rasionalitas formal serta hubungan langsung antara pemenuhan unsur delik dan sanksi yang dijatuhkan. Kesimpulannya, Putusan 11/Pid.B/2025/PN Ckr menunjukkan bahwa positivisme hukum masih menjadi paradigma dominan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, terutama dalam perkara serius seperti pembunuhan berencana. Dominasi positivisme tampak melalui pola penalaran mekanis, legalitas ketat, dan orientasi pada kepastian hukum.
Hak Atas Keterlupaan (Right to be Forgotten) dan Paradoks Keabadian Data: Tinjauan Filsafat Hukum Tentang Kedaulatan Individu di Ruang Siber Zulfaidah, Rena; Saepullah, Usep
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1558

Abstract

This article profoundly examines the philosophical conflict between the Right to Be Forgotten (RTBF) and the phenomenon of the Paradox of Data Immortality characterizing the digital age. Employing normative legal research with conceptual and philosophical approaches, this study aims to reconstruct the concept of individual sovereignty threatened by permanent data footprints. Amidst a system ensuring perfect recall, individual sovereignty has transformed from physical autonomy to digital narrative autonomy; the right to control one's self-representation in the cyber public sphere. The RTBF, strengthened by jurisprudence such as the Google Spain ruling and Indonesia’s Law No. 27/2022 on Personal Data Protection, is asserted as an instrument to restore human dignity and the individual's freedom to change. However, its implementation faces serious philosophical challenges: the balancing test between the individual's right and public interest, particularly freedom of expression and collective memory. The analysis reveals that the balancing test must shift from merely assessing data relevance towards considering the magnitude of prejudice suffered by the individual. Prescriptive recommendations include establishing an Independent Digital Ethics Commission to ensure RTBF decisions are grounded in deep ethical considerations, maintaining that forgetting does not entail social amnesia.
Tindak Pidana Peretasan Media Sosial Oleh Anak Dalam Putusan Nomor 53/PID.SUS-ANAK/2019/PN MKS Perspektif Hukum Pidana Islam Nur, M Devin Putra; Saepullah, Usep; Royani, Yayan Muhammad
Kartika: Jurnal Studi Keislaman Vol. 5 No. 3 (2025): Kartika: Jurnal Studi Keislaman (November)
Publisher : Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPT NU) PCNU Kabupaten Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59240/kjsk.v5i3.313

Abstract

This study examines the criminal act of social media hacking by a minor, as addressed in Decision Number 53/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks. The research focuses on how Indonesian positive law and Islamic criminal law respond to hacking committed by a child, and how judges determine appropriate sanctions. Using a normative juridical method, the study analyzes court rulings, the ITE Law, the Juvenile Justice System Law, and Islamic jurisprudence (fiqh jinayah). The findings show that the offender received non-custodial sanctions, namely guidance and vocational training, in line with restorative justice aimed at rehabilitation. In Islamic law, such an act falls under taʿzīr a discretionary crime whose punishment is determined by the judge based on public interest. The study recommends further integration of Islamic principles into Indonesia’s juvenile justice system, particularly in addressing cybercrimes involving minors, in order to protect children's rights and ensure their future reintegration into society
Lembaga Negara Yang Mengatur Hukum Keluarga Dan Berfungsi Sebagai Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga (Peradilan Agama) Muhammad Fahmi Sanusi; Rizki Mustakim; Rita Sukendar; Ruhiyat Kumbara; Tresna Mugni Abdillah; Usep Saepullah; Ade Jamarudin
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 1 (2024): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i1.2830

Abstract

Abstract : state institution that has the authority to regulate family law as well as function as an institution for settling family law disputes in Indonesia, namely the Religious Courts, this is based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which is one of the executors and administrators of judicial power that has an equal position with other courts, then confirmed by the presence of Law No. 14 of 1970 concerning judicial power which was later added and amended by Law N0. 35 of 1999 was later amended by Law no. 48 of 2009 and in its implementation the Religious Courts are under the auspices of the Supreme Court as the Highest Court, of course with the existence of an equalization of the Religious Courts with other courts it gives authority to the Religious Courts to resolve and adjudicate cases under its authority independently. Law No. 7 of 1989 concerning the Religious Courts has explained what is the authority of the Religious Courts to resolve them.Keyword: Religious Courts, disputes and family law Abstrak : Suatu lembaga negara yang memiliki wewenang dalam mengatur hukum keluarga sekaligus berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa hukum keluarga di Indonesia yaitu Peradilan Agama, hal ini berdasarkan Pancasila dan Undan-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang merupakan salah satu pelaksama dan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang mempunyai kedudukan sejajar dengan peradilan-peradilan lainnya, kemudian dipertegas dengan hadirnya UU No.14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang kemudian ditambah dan diubah dengan UU N0. 35 Tahun 1999 kemudian diubah dengan UU No. 48 Tahun 2009 dan dalam pelaksanaannya Peradilan Agama berada di bawah naungan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tertinggi, tentu dengan adanya penyetaraan Peradilan Agama dengan peradilan lainnya memberikan kewenangan bagi Peradilan Agama untuk menyelesaikan dan mengadili perkara yang menjadi kewenangannya secara mandiri. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menjelaskan apa saja yang menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menyelesaikannya.Kata kunci: Peradilan Agama, sengketa dan hukum keluarga
Co-Authors Abdulah Pakarti, Muhammad Husni Abdullah Pakarti, Muhammad Husni Ade Jamarudin Ade Jamarudin Aden Rosadi Ahmad Fathonih Aidah, Yeni Alan Sparingga Alman, Jihan Fatiha Anggraeniko, Litya Surisdani Arif Maulana, Arif Azmi, Nofan Nurkhafid Basri, Jelyna Dede Kania Diana Farid Didi Sumardi, Didi Dzurriyyatus Sa'adah, Isqi Ending Solehudin Eva Novita Restu, Cut Farhi, Eriz Rizqiyatul Farid , Diana Farid, Diana Fu’ad, Asep Gussevi, Sofia H. Hamzah Hasan Bisri Hendriana Hendriana Hendriana Hendriana Hendriana, Hendriana Hidayat, Agi Attaubah Hidayat, Muh. Adistira Maulidi Hopipah, Eva Nur Husain Husain Husain Ikmal Hafifi Ilias, Ibtisam Ilyana Imam Sucipto Iwan Setiawan Jaenudin Jaenudin Jefry Tarantang Juang, Ahmad Syarifudin Khosyi’ah, Siah Kiking Mulyadi Kusmardani, Alex Litya Surisdani Anggraeniko Mahas, Nurul Hudayanti Mahmudah Mahmudah Maulida Zahra Kamila Melinda, Linda Mohamad Rana Muchamad Ikbal Muh. Adistira Maulidi Hidayat Muhamad Abdul Kholik Muhamad Kholid, Muhamad Muhammad Fahmi Sanusi Muhammad Hishnul Islam Muhammad Husni Abdulah Pakarti Mukhlas, Oyo Sunaryo Mumtaz JR, Habib Murni Rossyani Mustakim, Merang Muttaqin, Tajul Nur Hopipah, Eva Nur, M Devin Putra Nurohman Nurohman Nurrohman Nurrohman Syarif, Nurrohman Nuryamin Nuryamin, Nuryamin Ramdani Wahyu Sururie Ridwan, Ahmad Hasan Rifqi, encep Rita Sukendar Rizki Mustakim Royani, Yayan Muhammad Ruhiyat Kumbara Saepul Uyun, Yahya Safei, Abdulah Salsabila, Naila Seilla Nur Amalia Senja, Kinanti Sucipto, Imam Tajul Arifin Titing Oting Supartini Tresna Mugni Abdillah WAHYUDI Wahyudi Wahyudi Wulan Permata Sari Yuniardi, Harry Zulfaidah, Rena