Garuda - Garba Rujukan Digital

Peran Syahbandar Dalam Pengawasan Pengangkutan Barang Khusus Atau Berbahaya: (Studi Di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Lembar) Sahabudin Alfarisi; Haerani; Irma Istihara Zain
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran Syahbandar di Kantor KSOP Kelas III Lembar dalam pelaksanaan pengawasan pengangkutan barang khusus atau berbahaya dan bagaimana tanggung jawab Syahbandar terhadap pengangkutan barang berbahaya melalui laut.Untuk menjawab permasalahan ini digunakan pendekatan hukum empiris melalui data primer yang diperoleh secara langsung dengan cara studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan topik penelitian ini serta dengan cara survei di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Syahbandar di Kantor KSOP Kelas III Lembar dalam pelaksanaan pengawasan pengangkutan barang khusus atau berbahaya yaitu memiliki peran dalam memegang komando untuk mengkoordinasikan dengan instansi terkait dan Pelabuhan Lembar. Tanggung jawab Syahbandar dalam pengangkutan barang berbahaya melalui laut adalah Pihak Operator Kapal wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Syahbandar dan wajib mencarter kapal untuk memuat barang khusus atau berbahaya tersebut (tidak boleh memuat penumpang atau kendaraan lain).

Eksistensi hukum adat dalam pelaksanaan perkawinan Dibawah Umur (Studi Kasus Di Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Lombok Barat) M. Abdul Ajis; Haerani; Novi Afif Mauludin
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 4 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem perkawinan nyentana menurut hukum adat Bali dalam perkawinan di bawah umur menurut hukum adat di desa Dasan Tereng, Kecamatan, Narmada Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian Dalam perkawinan di bawah umur di desa Dasan Tereng kecamatan Narmada kabupaten Lombok Barat, hukum adat tetap berperan sebagai hukum yang hidup dan dilaksanakan sesuai dengan aturan perkawinan hukum adat, meskipun dilakukan oleh orang yang melaksanakan perkawinan dibawah umur. Pelaksanaan hukum adat terhadap perkawinan di bawah umur di desa Dasan Tereng kecamatan Narmada kabupaten Lombok Barat, tetap dilaksanakan perkawinan sesuai dengan urutan-urutan sebagaimana hukum formal akan tetapi dilakukan juga beberapa hukum adat yang memang di anggap tidak bisa ditinggalkan seperti Sejati, Selabar, Nyongkolan bahkan samapai Sorong serah kemudian hingga bejango, sampai pelaksanaan perkawinan selesai.

Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Pendidikan Inklusif Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Rois Hadianto; Haerani; Fathur Rauzi
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam memenuhi hak pendidikan inklusif yang ditinjau dari undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Normatif, yang merupakan suatu metode penelitian yang mengkaji berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokus pada membaca dan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini di lakukan untuk mngetahui mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam memenuhi hak pendidikan inklusif yang ditinjau dari undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas?. Dengan menggunakan pendekatan Undang-undang (statute approach) dan pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian adalah 1) Bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam memenuhi hak pendidikan inklusif dapat dikategorikan menjadi dua bentuk perlindungan, pertama perlindungan hukum dalam konsep berbagai peraturan yakni mulai dari Undang-undang Dasar Tahun 1945 beserta aturan turunanya dan Kedua perlindungan hukum dalam bentuk atau konsep Hak Asasi Manusia yang merupakan konsep yang mencerminkan bahwa manusia adalah seorang makhluk sosial yang didalamnya ada hak-hak yang harus dihormati, dilindungi serta dijunjung tinggi, yang bersifat mendasar (Fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat kerana hakikat dan kodratnya sebagai manusia. 2) Dukungan dari dalam diri anak penyandang disabilitas merupakan faktor pendukung yang berperan besar terhadap keberhasilan dalam pemenuhan pendidikan anak penyandang disabilitas yakni dengan kemampuan penyesuaian sosial. Kata Kunci: Penyandang Disabilitas; Pendidikan Inklusif; dan Hak Asasi Manusia.

Tinjauan Yuridis Hak Waris Anak Sebagai Ahli Waris Pengganti Orang Tua Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Kuhperdata Irwansyah, Yuhani; Haerani; Aswadi, Khairul
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 4 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi terkait kejelasan dan jaminan kepastian dalam penerapan hak waris anak sebagai ahli waris pengganti orang tua ditinjau dari KHI dan KUHPerdata serta perbandingan dalam penerapan hak waris anak sebagai ahli waris pengganti orang tua ditinjau dari KHI dan KUHPerdata. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach),pendekatan konpseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan dan kepastian dalam penerapan hak waris anak sebagai ahli waris pengganti disebabkan meninggalnya orang tua terlebih berdasarkan Pasal 841-848 KUHPerdata lebih terjamin. Sedangkan di dalam Pasal 185 KHI ketentuan mengenai penerapan Ahli Waris Pengganti sampai dengan saat ini masih bersifat kasuistik dan/atau tentatif. Adapun persamaannya bahwa Ahli Waris Pengganti (pengganti tempat) hanya dapat terjadi setelah adanya kematian. Perbedaannya, yakni ketentuan dalam Pasal 185 KHI pada pokoknya hanya memandang ahli waris pengganti adalah keturunan dari ahli waris yang digantikan kedudukannya. Sedangkan, di dalam KUHPerdata yang berhak menggantikan tersebut ada dalam garis lurus ke bawah yang sah berlangsung terus tanpa ada akhir. Sebagaimana yang terkandung pada Pasal 842 KUHPerdata. Kemudian, pada sistem kewarisan KHI, besarnya bagian yang harus diterima ahli waris yang digantikan, dan membedakan ahli waris pengganti perempuan. Ahli waris pengganti laki-laki mendapat bagian yang lebih besar dibandingkan dengan ahli waris pengganti perempuan. Sedangkan, dalam hukum kewarisan KUHPerdata, besarnya bagian ahli waris pengganti yang harus diterimanya adalah sama dengan besarnya bagian yang akan diterima oleh ahli waris yang digantikan, dan dalam kewarisan KUHPerdata tidak membedakan ahli waris pengganti perempuan semua berhak dengan kedudukan yang sama besar.

Peran Syahbandar Dalam Pengawasan Pengangkutan Barang Khusus Atau Berbahaya: (Studi Di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Lembar) Sahabudin Alfarisi; Haerani; Irma Istihara Zain
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i1.151

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran Syahbandar di Kantor KSOP Kelas III Lembar dalam pelaksanaan pengawasan pengangkutan barang khusus atau berbahaya dan bagaimana tanggung jawab Syahbandar terhadap pengangkutan barang berbahaya melalui laut.Untuk menjawab permasalahan ini digunakan pendekatan hukum empiris melalui data primer yang diperoleh secara langsung dengan cara studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan topik penelitian ini serta dengan cara survei di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Syahbandar di Kantor KSOP Kelas III Lembar dalam pelaksanaan pengawasan pengangkutan barang khusus atau berbahaya yaitu memiliki peran dalam memegang komando untuk mengkoordinasikan dengan instansi terkait dan Pelabuhan Lembar. Tanggung jawab Syahbandar dalam pengangkutan barang berbahaya melalui laut adalah Pihak Operator Kapal wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Syahbandar dan wajib mencarter kapal untuk memuat barang khusus atau berbahaya tersebut (tidak boleh memuat penumpang atau kendaraan lain).

Eksistensi hukum adat dalam pelaksanaan perkawinan Dibawah Umur (Studi Kasus Di Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Lombok Barat) M. Abdul Ajis; Haerani; Novi Afif Mauludin
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 4 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i4.160

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem perkawinan nyentana menurut hukum adat Bali dalam perkawinan di bawah umur menurut hukum adat di desa Dasan Tereng, Kecamatan, Narmada Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian Dalam perkawinan di bawah umur di desa Dasan Tereng kecamatan Narmada kabupaten Lombok Barat, hukum adat tetap berperan sebagai hukum yang hidup dan dilaksanakan sesuai dengan aturan perkawinan hukum adat, meskipun dilakukan oleh orang yang melaksanakan perkawinan dibawah umur. Pelaksanaan hukum adat terhadap perkawinan di bawah umur di desa Dasan Tereng kecamatan Narmada kabupaten Lombok Barat, tetap dilaksanakan perkawinan sesuai dengan urutan-urutan sebagaimana hukum formal akan tetapi dilakukan juga beberapa hukum adat yang memang di anggap tidak bisa ditinggalkan seperti Sejati, Selabar, Nyongkolan bahkan samapai Sorong serah kemudian hingga bejango, sampai pelaksanaan perkawinan selesai.

Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Pendidikan Inklusif Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Rois Hadianto; Haerani; Fathur Rauzi
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i3.212

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam memenuhi hak pendidikan inklusif yang ditinjau dari undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Normatif, yang merupakan suatu metode penelitian yang mengkaji berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokus pada membaca dan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini di lakukan untuk mngetahui mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam memenuhi hak pendidikan inklusif yang ditinjau dari undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas?. Dengan menggunakan pendekatan Undang-undang (statute approach) dan pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian adalah 1) Bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam memenuhi hak pendidikan inklusif dapat dikategorikan menjadi dua bentuk perlindungan, pertama perlindungan hukum dalam konsep berbagai peraturan yakni mulai dari Undang-undang Dasar Tahun 1945 beserta aturan turunanya dan Kedua perlindungan hukum dalam bentuk atau konsep Hak Asasi Manusia yang merupakan konsep yang mencerminkan bahwa manusia adalah seorang makhluk sosial yang didalamnya ada hak-hak yang harus dihormati, dilindungi serta dijunjung tinggi, yang bersifat mendasar (Fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat kerana hakikat dan kodratnya sebagai manusia. 2) Dukungan dari dalam diri anak penyandang disabilitas merupakan faktor pendukung yang berperan besar terhadap keberhasilan dalam pemenuhan pendidikan anak penyandang disabilitas yakni dengan kemampuan penyesuaian sosial. Kata Kunci: Penyandang Disabilitas; Pendidikan Inklusif; dan Hak Asasi Manusia.

Tinjauan Yuridis Hak Waris Anak Sebagai Ahli Waris Pengganti Orang Tua Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Kuhperdata Irwansyah, Yuhani; Haerani; Aswadi, Khairul
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 4 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i4.214

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi terkait kejelasan dan jaminan kepastian dalam penerapan hak waris anak sebagai ahli waris pengganti orang tua ditinjau dari KHI dan KUHPerdata serta perbandingan dalam penerapan hak waris anak sebagai ahli waris pengganti orang tua ditinjau dari KHI dan KUHPerdata. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach),pendekatan konpseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan dan kepastian dalam penerapan hak waris anak sebagai ahli waris pengganti disebabkan meninggalnya orang tua terlebih berdasarkan Pasal 841-848 KUHPerdata lebih terjamin. Sedangkan di dalam Pasal 185 KHI ketentuan mengenai penerapan Ahli Waris Pengganti sampai dengan saat ini masih bersifat kasuistik dan/atau tentatif. Adapun persamaannya bahwa Ahli Waris Pengganti (pengganti tempat) hanya dapat terjadi setelah adanya kematian. Perbedaannya, yakni ketentuan dalam Pasal 185 KHI pada pokoknya hanya memandang ahli waris pengganti adalah keturunan dari ahli waris yang digantikan kedudukannya. Sedangkan, di dalam KUHPerdata yang berhak menggantikan tersebut ada dalam garis lurus ke bawah yang sah berlangsung terus tanpa ada akhir. Sebagaimana yang terkandung pada Pasal 842 KUHPerdata. Kemudian, pada sistem kewarisan KHI, besarnya bagian yang harus diterima ahli waris yang digantikan, dan membedakan ahli waris pengganti perempuan. Ahli waris pengganti laki-laki mendapat bagian yang lebih besar dibandingkan dengan ahli waris pengganti perempuan. Sedangkan, dalam hukum kewarisan KUHPerdata, besarnya bagian ahli waris pengganti yang harus diterimanya adalah sama dengan besarnya bagian yang akan diterima oleh ahli waris yang digantikan, dan dalam kewarisan KUHPerdata tidak membedakan ahli waris pengganti perempuan semua berhak dengan kedudukan yang sama besar.

Peran Bale Mediasi Provinsi NTB Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Luar Pengadilan (Studi Di Bale Mediasi Provinsi NTB) Risyantyo, Muhammad Ghaffari Risyantyo; Haerani; Irma Istihara Zain
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 1 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i1.243

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peranan Bale Mediasi Provinsi NTB sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan. Proses litigasi di pengadilan sering kali memakan waktu yang lama, biaya tinggi, serta berpotensi memperburuk hubungan antara para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi yang dilakukan oleh Bale Mediasi menjadi solusi yang lebih efektif dan efisien. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan mediator dan pihak terkait, serta studi dokumen terhadap peraturan dan kasus-kasus yang telah diselesaikan melalui Bale Mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bale Mediasi Provinsi NTB berperan penting dalam penyelesaian sengketa perdata dengan memberikan solusi yang lebih cepat, murah, dan mengutamakan prinsip perdamaian. Peranan Bale Mediasi Provinsi NTB tidak hanya melakukan mediasi tentang sengketa saja tetapi Bale Mediasi Provinsi NTB juga melakukan pembinaan kepada desa maupun daerah Kabupaten/Kota untuk mendorong adanya Perbup/Perwalkot di daerah tersebut, dan juga memberikan pemahaman tentang mediasi kepada masyarakat terutama kepada masyarakat di daerah.Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Bale Mediasi Provinsi NTB. Mekanisme yang pertama adalah alur mediasi. Alur mediasi merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di antaranya pengajuan permohonan mediasi,penunjukan mediator dan sebagainya. Berikutnya proses mediasi dimana para pihak memulai proses mediasi di bantu oleh pihak ke3 yang bernama mediator.

Upaya Penerapan Hukum Pasal 378 Kuhp Terkait Penipuan Dalam Industri Pariwisata : (Studi Di Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Kota Mataram) Muhammad Irfan Maulana; Muhammad Ikhsan Kamil; Haerani
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 2 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i2.251

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis Bagaimana Bentuk Bentuk modus operandi penipuan yang terjadi dalam industri pariwisata dikawasan Taman Nasional Gunung Rinjani dan bagaimana Upaya penerapan Pasal 378 KUHP oleh penegak hukum untuk menanggulangi kasus penipuan di Taman Nasional Gunung Rinjani. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian empiris. Hasil penelitian ini ialah ditemukan bahwa Modus operandi penipuan di Taman Nasional Gunung Rinjani mencakup berbagai cara yang dapat merugikan wisatawan, seperti penyediaan paket wisata palsu, penyalahgunaan identitas pemandu, penawaran akomodasi yang tidak sesuai, biaya tersembunyi, dan informasi menyesatkan. Cara-cara ini tidak hanya merugikan wisatawan secara finansial, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi wisatawan untuk meningkatkan kewaspadaan, melakukan verifikasi terhadap agen perjalanan, serta memanfaatkan sumber informasi yang terpercaya untuk memastikan pengalaman berwisata yang aman dan menyenangkan.Penerapan Pasal 378 KUHP oleh penegak hukum merupakan langkah krusial dalam menanggulangi kasus penipuan di Taman Nasional Gunung Rinjani. Dengan menindak tegas pelaku penipuan, penegak hukum dapat mencegah praktik-praktik yang merugikan wisatawan dan menjaga integritas industri pariwisata. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya memberikan perlindungan kepada wisatawan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap destinasi wisata tersebut. Oleh karena itu, kolaborasi antara penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan pariwisata yang aman dan berkelanjutan.

Title

Found 11 Documents
Search
Journal : Unizar Recht Journal

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search Journal : Unizar Recht Journal

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search
Journal : Unizar Recht Journal