Garuda - Garba Rujukan Digital

STRATEGI SISTEM DISTRIBUSI PADA PENGIRIMAN LOGISTIK BEKAL KELAS V TNI ANGKATAN LAUT KE WILAYAH KERJA KOMANDO ARMADA I Hery Sudaryanto; Suhirwan Suhirwan
Strategi Perang Semesta Vol 6, No 2 (2020): Jurnal Strategi Perang Semesta
Publisher : Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (625.55 KB)

Amunisi merupakan salah satu bagian dari bekal kelas V sistem persenjataan TNI Angkatan Laut, sehingga perlu dipersiapkan seoptimal mungkin guna pencapaian tingkat kecepatan yang tepat waktu dalam penyediaan bekal kelas V dan efektifitas operasional. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan bekal kelas V antara lain adalah pelaksanaan penyediaan dan dukungan bekal kelas V kepada unsur atau satuan-satuan pemakai TNI Angkatan laut, dihadapkan pada menyebarnya dislokasi satuan-satuan pemakai TNI Angkatan Laut di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di wilayah kerja Koarmada I. Desain penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data berbentuk informasi dari narasumber yang didapat dari wawancara atau telaahan dokumen dengan pertimbangan bahwa metode ini dapat menjelaskan fenomena dengan lebih mendalam. Analisis data penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pendistribusian logistik Bekal Kelas V untuk pemenuhan bekal ulang bekal kelas V di wilayah kerja Koarmada I, diakibatkan tidak adanya kapal/KRI dan terlalu jauhnya jarak gudang pusat Arsenal batuporon Madura di Surabaya dengan gudang satuan pemakai yang ada di wilayah kerja Koarmada I. Untuk mengatasi kendala tersebut perlu dilaksanakan strategi dan upaya-upaya untuk memenangkan atau kejayaan sebuah perang (winning atau victory of war), yaitu terdiri dari tujuan (ends), sarana atau sumber daya (means), dan cara untuk mencapainya (ways).

ANCAMAN PERANG KOGNITIF PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA (STUDI KASUS: PILKADA DKI JAKARTA 2017) Dede Anggy Reynaldi; Susaningtyas Nefo H. K; Suhirwan Suhirwan
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 6 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v9i6.2022.2195-2208

Ancaman perang kognitif yang terjadi pada penyelenggaraan pilkada DKI Jakarta 2017 telah mengancam sistem demokrasi di Indonesia. Perang kognitif menjadi suatu ancaman yang menempatkan manusia sebagai medan perangnya dengan menyerang opini dan kognisi publik sehingga mengakibatkan polarisasi dan perpecahan di tatanan masyarakat dan berpotensi menjadi sebuah konflik sosial di masa penyelenggaraan pilkada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perang kognitif yang terjadi di Indonesia dengan studi kasus pilkada DKI Jakarta 2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang berfokus pada perang kognitif yang terjadi pada penyelenggaraan pilkada DKI Jakarta 2017 dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan pilkada di indonesia di masa yang akan datang. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perang kognitif terjadi karena adanya upaya memanipulasi pesepsi publik dengan cara mendistribusikan pesan-pesan politik yang dikemas menjadi informasi dan isu publik sehingga dapat mempengaruhi opini dan kognisi publik. Terdapat empat faktor yang mempengaruhi terjadinya perang kognitif yaitu kemampuan siber, informasi, psikologis dan rekayasa sosial. Berdasarkan penelitian ini, faktor perang kognitif yang dapat diterapkan kembali di pilkada mendatang, adalah faktor kemampuan siber, dan persebaran informasinya. Hal itu sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan prediksi pemanfaatan informasinya khususnya di bidang politik di masa mendatang.

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI KOLABORASI PERGURUAN TINGGI, ORGANISASI PROFESI, UNDUSTRI, DAN PEMERINTAH DALAM INDUSTRI PERTAHANAN SEBAGAI BAGIAN PENTING DALAM STRATEGI PERTAHANAN NEGARA Teguh Haryono; Yoedhi Swastanto; Siswo Hadi Sumantri; Suhirwan Suhirwan; Jupriyanto Jupriyanto
Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 12, No 1 (2022): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33172/jpbh.v12i1.1210

Perkembangan Lingkungan Strategis yang sangat dinamis penuh dengan penuh ketidak-pastian, kompleks, dan penuh ketidak-jelasan, telah mendorong setiap negara untuk membuat strategi pertahanannya dalam usaha untuk menjaga eksistensinya. Penguasaan Teknologi dan Industri Pertahanan yang dikelola dan dikembangkan secara baik seperti yang diamanatkan dalam Kebijkan Umum Pertahanan Negara 2020-2024 adalah bagian penting dari Strategi Pertahanan terutama dalam usaha mempunyai kemandirian dalam industri pertahanan Tahun 2045. Pengelolaan dan pengembangan industri pertahanan membutuhkan Sumber Daya Manusia disamping alat peralatan, material, manajemen, modal, metodologi, dan mesin dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang memenuhi kriteria. Belajar dari yang terjadi sejak Perang Dunia I dan perang-perang besar lainnya, pemenang perang adalah fihak yang menguasai teknologi dan industri pertahanan. Dalam usaha untuk mencapai kemandirian industri pertahanan Tahun 2045, Indonesia memerlukan sistem pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terintegrasi mulai dari perguruan tinggi terutama teknik, organisasi profesi semacam Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Industri Pertahanan baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Pemerintah yang salah satunya adalah Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada Teroris Wanita dalam Upaya Pertahanan Negara Terhadap Terorisme Amelia Widya Octa Kuncoro Putri; Pujo Widodo; Suhirwan Suhirwan
Jurnal Community Vol 8, No 2 (2022)
Publisher : Prodi Sosiologi FISIP Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jcpds.v8i2.5865

Women's relationship with terrorism has undergone a considerable paradigm shift. This is because women who were originally associated as victims of terrorism, are now transformed into diverse roles as facilitators, recruiters, nurses, couriers, suicide perpetrators, to militants on the front lines of terrorism. In this paper the method used is a qualitative method with literature study techniques. Qualitative methods is used to be able to describe research topics more explorative. The involvement of women in acts of terror in Indonesia was first identified in 2004 where Detachment 88 captured Munifatun, the wife of terrorist Noordin M. Top. Furthermore, women who are perpetrators of terror that are quite attention-grabbing occurred throughout 2021. When viewed more broadly, in terms of numbers, men still dominate. But the number of women arrested in terrorism cases increased significantly from four cases in 2011-2015 to thirty-two cases in 2016-2020. BNPT has placed women as special objects in the deradicalization program, as the role of women in terrorism changes. BNPT does this not as a form of gender bias, but as a difference in the deradicalization approach between men and women.

Illicit drug trafficking in Indonesia from the perspective of asymmetric warfare Beny Abukhaer Tatara; Suhirwan Suhirwan; Mochammad Afifuddin
The International Journal of Politics and Sociology Research Vol. 10 No. 3 (2022): December: Politic and Sosiology
Publisher : Trigin Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The dynamics of the international strategic environment were influenced by the dynamics of international politics and security which require countries in the world to protect their national interests from a spectrum of threats, both actual and potential, which were increasingly complex and have implications for national defense, one of which was the illicit drug traficking. In several countries, drug trafficking was categorized as part of asymmetric warfare. This research aimed to analyze the illicit drugs trafficking drugs in Indonesia from the perspective of asymmetric warfare. This study used a qualitative method with a literature study approach. The resulted of the study show that the illicit drug trafficking in Indonesia fell into the category of asymmetric warfare that happen between state actors against non-state actors (drug dealers) or vice versa. Drug dealers, especially big dealers, armed themselves with firearms to fight against law enforcement officers. There was an illicit drug traficking in Indonesia that has linkage with terrorists, especially for funding their act. The impact of illicit drug trafficking included demographic, economic, socio-cultural and defense and security aspects.

STRATEGI OPERASI KOLABORASI TNI ANGKATAN LAUT DAN BADAN KEAMANAN LAUT RI DALAM PENGENDALIAN LAUT DI LAUT NATUNA UTARA Bagus Badari Amarullah; Suhirwan Suhirwan; Sutanto Sutanto
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 2 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i2.2023.762-778

Indonesia memiliki kedaulatan dan hak berdaulat di Laut Natuna Utara. Dalam rangka menegakkan kedaulatan dan hak berdaulat di wilayah Laut Natuna Utara terutama pada masa damai, Indonesia melaksanakan upaya pengendalian laut. Namun demikian, pengendalian laut yang dilaksanakan saat ini masih belum optimal karena masih adanya ancaman/kerawanan, belum terbangun unity of effort guna mendukung pengendalian laut secara kolaboratif antara TN AL dan Bakamla RI serta belum efektifnya strategi operasi kolaborasi TNI AL dan Bakamla RI di Laut Natuna Utara.Â Penelitian ini mengkaji kondisi existing ancaman/kerawanan di Laut Natuna Utara dan kolaborasi TNI AL - Bakamla RI serta merumuskan strategi operasi kolaborasi TNI AL - Bakamla RI dalam mendukung pengendalian laut di Laut Natuna Utara. Penelitian ini menggunakan teori ancaman, teori kolaborasi dan teori strategi serta pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan dengan melaksanakan wawancara terhadap 5 Narasumber yang berasal dari TNI AL dan Bakamla RI. Hasil penelitian ini menyatakan ancaman/kerawanan yang ada di Laut Natuna saat ini antara lain kehadiran kapal pemerintah/perang asing berbendera Vietnam dan China, penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing berbendara Vietnam dan anomali pergerakan kapal niaga di Laut Natuna serta potensi ancaman/kerawanan dari kehadiran kapal pemerintah/perang asing berbendera negara NATO dan sekutunya. Selain itu saat ini belum ada operasi kolaborasi TNI AL dan Bakamla RI di Laut Natuna sehingga perlu adanya rumusan strategi operasi kolaborasi TNI AL dan Bakamla RI di wilayah tersebut dalam rangka menghadapi ancaman/kerawanan yang ada

PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERTAHANAN SIBER Ishak Farid; Agus HS Reksoprodjo; Suhirwan Suhirwan
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 2 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i2.2023.779-788

Artificial Intelligence (AI) telah menjadi salah satu teknologi penting dalam pertahanan siber. AI memiliki kemampuan untuk memantau dan menganalisis aktivitas jaringan dan sistem informasi untuk mendeteksi serangan dan ancaman potensial. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemanfaatan AI dalam pertahanan siber melalui metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif difungsikan untuk mengumpulkan dan menganalisa data tentang pemanfaatan AI dalam pertahanan siber. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pertahanan siber dengan memantau dan menganalisis aktivitas jaringan dan sistem informasi untuk mendeteksi serangan dan ancaman potensial. AI juga dapat membantu untuk memprediksi dan mencegah serangan dengan menganalisis pola perilaku dan aktivitas yang tidak normal dalam jaringan dan sistem informasi. Namun, penting untuk diingat bahwa AI juga memiliki kelemahan dan batasan, seperti masalah akurasi dan kesalahan dalam pengenalan pola, yang harus diperhitungkan dalam implementasi AI dalam pertahanan siber. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa AI digunakan sebagai bagian dari strategi pertahanan siber yang holistik dan dalam konteks regulasi yang sesuai untuk memastikan privasi dan keamanan data. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan pertahanan siber, tetapi perlu diimplementasikan dengan bijak dan dalam konteks regulasi yang sesuai untuk memastikan privasi dan keamanan data.

Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Studi Kasus Kompetensi Tenaga Pendidik di Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan Kalijati Dalam Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Pertahanan TNI AU Tahun 2017) Rauf Iskandar Hadi; Suhirwan Suhirwan; Haposan Simatupang
Strategi Pertahanan Udara Vol. 4 No. 3 (2018): Jurnal Strategi Pertahanan Udara
Publisher : Universitas Perrtahanan Indonesia (UNHAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33172/jspu.v4i3.339

Abstrak -- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, memuat tentang profesi guru ataupun dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Lembaga pendidikan dalam institusi TNI memiliki posisi strategis dalam meningkatkan profesionalisme personel. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai kompetensi tenaga pendidik militer di lingkungan Wingdiktekkal Kalijati pada tahun 2017 dalam mempersiapkan SDM pertahanan TNI AU untuk menganalisis proses implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen terkait dengan kompetensi tenaga pendidik militer di Wingdiktekkal dan model implementasi kebijakan kompetensi tenaga pendidik militer di Wingdiktekkal dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia TNI AU. Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif, dimana teori yang digunakan terkait dengan ilmu pertahanan, strategi dalam penyiapan Sumber Daya Manusia dan teori implementasi kebijakan dalam hal ini peneliti menggunakan model teori Goerge C. Edward. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan bahwa tenaga pendidik militer di Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan tersebut belum memiliki tingkat kompetensi yang baik, sarana dan prasarana Skadik masih kurang, dan pembagian tugas untuk tenaga pendidik terutama dalam pengajaran tidak merata. Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen adalah bahwa proses Implementasi berupa faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi masih kurang optimal sedangkan model atau upaya implementasi kebijakan tenaga pendidik militer baik faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik.Kata Kunci: Implementasi, guru militer, kompetensi Abstract -- The Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers, contains the profession of teachers or lecturers must have academic qualifications, competencies, educator certificates, physically and mentally healthy, and have the ability to realize educational goals. Educational institutions within TNI institutions have a strategic position in increasing professionalism of personnel. The purpose of this study was to obtain complete information about the competence of military educators in the Wingdiktekkal Kalijati environment in 2017 in preparing the Human Resource of The Indonesian Air Force to analyze the implementation process of the Republic of Indonesia Law Number 14 of 2005 concerning teachers and lecturers related to the competence of educating staff military in Wingdiktekkal and a model for implementing the competency policy of military educators in the Wingdiktekkal in preparing the Indonesian Air Force Human Resources. The researcher used descriptive analysis method, where the theory used was related to defense science, strategy in preparing Human Resources and policy implementation theory in this case the researcher used the theory of Go C. C. Edward's theory. The results of this study were found that the military educators in the Wingdiktekkal did not yet have a good level of competence, the facilities and infrastructure of the Squad were still lacking, and the division of tasks for educators especially in uneven teaching. Conclusions from the results of research and discussion about the Implementation of the Republic of Indonesia Law Number 14 of 2005 concerning teachers and lecturers is that the implementation process in the form of communication, resources, disposition, and bureaucratic structures is still not optimal while the model or efforts to implement policies of military educators are good factors of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure have gone well.Keywords: Implementation, military teacher, competence

A Study of Indonesian Perspectives on the Future of the South China Sea: Navigating the Dynamics of Asymmetric Warfare M. Ganesh Musyaffa A; Priyanto Suharto; Suhirwan Suhirwan
Journal on Education Vol 6 No 2 (2024): Journal on Education: Volume 6 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : Departement of Mathematics Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joe.v6i2.5087

This article explores the shifting global dynamics, focusing on the rise of East Asia, particularly China, and its impact on the Asia Pacific region. The South China Sea (SCS) emerges as a critical area with territorial disputes, notably China's assertive claims and the U.S.'s involvement, leading to heightened tensions. Indonesia's strategic position becomes pivotal in navigating these geopolitical shifts. The analysis emphasizes Indonesia's role in promoting a peaceful SCS region through its free and active policy and ASEAN membership. The Kantian Triangle, rooted in Liberalism theory, serves as a conceptual framework, highlighting the importance of democracy, economic interdependence, and international organizations in conflict resolution. Indonesia's engagement in regional organizations, especially ASEAN, is crucial for resolving SCS conflicts. The ASEAN Outlook On The Indo-Pacific (AOIP) reflects a commitment to inclusive cooperation, prioritizing shared interests. The article underscores Indonesia's efforts to balance relations with the U.S. and China through economic cooperation, contributing to regional stability. Indonesia's economic ties with both nations, guided by the principles of the Kantian Triangle, aim to foster cooperation and reduce the potential for conflict in the SCS. In conclusion, Indonesia's strategic positioning and active diplomatic role positions it as a key mediator, contributing to lasting peace in the SCS amidst the competition between major powers.

Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Studi Kasus Kompetensi Tenaga Pendidik di Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan Kalijati Dalam Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Pertahanan TNI AU Tahun 2017) Rauf Iskandar Hadi; Suhirwan Suhirwan; Haposan Simatupang
Strategi Pertahanan Udara Vol. 4 No. 3 (2018): Jurnal Strategi Pertahanan Udara
Publisher : Universitas Perrtahanan Indonesia (UNHAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33172/jspu.v4i3.339

Abstrak -- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, memuat tentang profesi guru ataupun dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Lembaga pendidikan dalam institusi TNI memiliki posisi strategis dalam meningkatkan profesionalisme personel. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai kompetensi tenaga pendidik militer di lingkungan Wingdiktekkal Kalijati pada tahun 2017 dalam mempersiapkan SDM pertahanan TNI AU untuk menganalisis proses implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen terkait dengan kompetensi tenaga pendidik militer di Wingdiktekkal dan model implementasi kebijakan kompetensi tenaga pendidik militer di Wingdiktekkal dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia TNI AU. Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif, dimana teori yang digunakan terkait dengan ilmu pertahanan, strategi dalam penyiapan Sumber Daya Manusia dan teori implementasi kebijakan dalam hal ini peneliti menggunakan model teori Goerge C. Edward. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan bahwa tenaga pendidik militer di Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan tersebut belum memiliki tingkat kompetensi yang baik, sarana dan prasarana Skadik masih kurang, dan pembagian tugas untuk tenaga pendidik terutama dalam pengajaran tidak merata. Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen adalah bahwa proses Implementasi berupa faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi masih kurang optimal sedangkan model atau upaya implementasi kebijakan tenaga pendidik militer baik faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik.Kata Kunci: Implementasi, guru militer, kompetensi Abstract -- The Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers, contains the profession of teachers or lecturers must have academic qualifications, competencies, educator certificates, physically and mentally healthy, and have the ability to realize educational goals. Educational institutions within TNI institutions have a strategic position in increasing professionalism of personnel. The purpose of this study was to obtain complete information about the competence of military educators in the Wingdiktekkal Kalijati environment in 2017 in preparing the Human Resource of The Indonesian Air Force to analyze the implementation process of the Republic of Indonesia Law Number 14 of 2005 concerning teachers and lecturers related to the competence of educating staff military in Wingdiktekkal and a model for implementing the competency policy of military educators in the Wingdiktekkal in preparing the Indonesian Air Force Human Resources. The researcher used descriptive analysis method, where the theory used was related to defense science, strategy in preparing Human Resources and policy implementation theory in this case the researcher used the theory of Go C. C. Edward's theory. The results of this study were found that the military educators in the Wingdiktekkal did not yet have a good level of competence, the facilities and infrastructure of the Squad were still lacking, and the division of tasks for educators especially in uneven teaching. Conclusions from the results of research and discussion about the Implementation of the Republic of Indonesia Law Number 14 of 2005 concerning teachers and lecturers is that the implementation process in the form of communication, resources, disposition, and bureaucratic structures is still not optimal while the model or efforts to implement policies of military educators are good factors of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure have gone well.Keywords: Implementation, military teacher, competence

Title

Found 44 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 44 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 44 Documents
Search