Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : IPSSJ

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPALA DESA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA (STUDI PUTUSAN NOMOR 32/Pid.SusTPK/2021/PN.Bdg) Putri Maharani Rahma Aisah; Syahrul Anwar; Suradi
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 2 No. 06 November (2025): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana Kepala Desa Cibentang dalam tindak pidana korupsi Dana Desa berdasarkan Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian mengkaji bentuk penyalahgunaan kewenangan, modus operandi korupsi, serta pembuktian unsur-unsur tindak pidana korupsi yang diterapkan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa secara sistematis menggunakan jabatannya untuk mencairkan dana desa tanpa prosedur, membuat pertanggungjawaban fiktif, serta menggelapkan pendapatan desa, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp401.014.954,00. Hakim menilai unsur Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terbukti dan menjatuhkan pidana penjara, denda, serta uang pengganti. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan tata kelola keuangan desa, mekanisme pengawasan, dan integritas aparatur desa guna mencegah terjadinya penyimpangan serupa.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 44/PID.SUS-TPK/2025/PN PLG TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DANA HIBAH PANWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (OKI) Novita Ardiyanti Ningrum; Syahrul Anwar; Suradi
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 2 No. 06 November (2025): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara mendalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg yang memutus perkara tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah Panitia Pengawas Pemilihan Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif, menggunakan analisis isi putusan, telaah peraturan perundang-undangan, dan kajian doktrin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majlis hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) secara komprehensif dengan membuktikan unsur penyalahgunaan kewenangan, pengayaan diri, dan kerugian keuangan negara. Namun, penelitian ini menemukan bahwa terdapat aspek administratif dan audit forensik yang belum dieksplorasi secara mendalam dalam putusan, sehingga menyarankan penguatan mekanisme audit internal dan keterbukaan data pengeluaran hibah guna mencegah praktik serupa.
KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN KORUPSI BANSOS COVID-19 DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM Jemmy Satria Nugraha; Syahrul Anwar; Suradi
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 2 No. 07 Desember (2025): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article examines Decision Number 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst concerning the Covid-19 social assistance corruption case using a normative-juridical approach. The analysis focuses on the fulfillment of offense elements, the application of legal certainty, and the assessment of justice in sentencing. The findings show that the elements of corruption were proven through admissible evidence, thus fulfilling formal legal certainty. However, the court’s reasoning has not fully reflected substantive justice, particularly regarding sentence aggravation during the pandemic and the resulting social harm. The deterrent effect of the sentence also remains questionable given the extraordinary nature of corruption. Therefore, while the decision satisfies legal legality, a more proportional and justice-oriented sentencing approach is still required for corruption cases committed during national crises.
DISSENTING OPINION HAKIM DAN POTENSI PELANGGARAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 942 K/PID.SUS/2022 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI Fitri Jihad Aminah; Syahrul Anwar; Suradi
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 2 No. 07 Desember (2025): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis dissenting opinion dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/Pid.Sus/2022 mengenai perkara korupsi Edhy Prabowo yang mendapat pengurangan hukuman dari 9 tahun menjadi 5 tahun penjara. Fokus kajian diarahkan pada ketidaklogisan pertimbangan hukum serta potensi pelanggaran asas equality before the law. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, serta analisis asas dan argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan mayoritas hakim tidak selaras dengan prinsip objektivitas dan konsistensi penalaran hukum, karena mengedepankan prestasi jabatan sebagai faktor meringankan, padahal pejabat publik justru memikul tanggung jawab lebih tinggi dalam perkara korupsi. Pertimbangan tersebut tidak hanya menyimpang dari kerangka normatif, tetapi juga merusak integritas peradilan, mengingat korupsi merupakan extraordinary crime yang menuntut standar penegakan hukum lebih ketat. Dalam konteks ini, dissenting opinion memiliki peran penting sebagai koreksi internal terhadap argumentasi hukum mayoritas sekaligus penegasan asas equality before the law sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, dan instrumen HAM internasional. Penelitian ini diharapkan memperkaya literatur tentang judicial reasoning serta memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas putusan dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia.
KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PEMIDANAAN PEJABAT PUBLIK: STUDI KRITIS TERHADAP PUTUSAN KASUS KORUPSI SYAHRUL YASIN LIMPO (46/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI) Denny Hermanto; Syahrul Anwar; Suradi
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 2 No. 07 Desember (2025): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara terstruktur melalui penyalahgunaan kewenangan jabatan. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SYL memerintahkan pejabat eselon I mengumpulkan dana yang bersumber dari anggaran resmi kementerian untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, sehingga menimbulkan kerugian negara yang signifikan. Putusan pengadilan yang memperberat hukuman menjadi 12 tahun penjara, disertai denda dan uang pengganti, mencerminkan upaya penegakan hukum yang tegas terhadap pejabat publik. Namun, dari perspektif keadilan substantif, hukuman yang dijatuhkan masih dinilai belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan masyarakat mengingat dampak sosial, moral, dan institusional yang ditimbulkan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan integritas pejabat publik, reformasi birokrasi, serta percepatan penerapan regulasi perampasan aset untuk meminimalkan potensi korupsi di tingkat tinggi pemerintahan.