Claim Missing Document
Check
Articles

Urgensi Penerapan Kawasan Ekonomi Khusus Dalam Meminimalisir Konflik Horizontal di Laut China Selatan Muhammad Surya Bhaskara; Panji Suwarno; Agus Adriyanto; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Achmed Sukendro
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4758

Abstract

Abstrak Laut China Selatan (LCS) merupakan wilayah yang penuh potensi namun juga menjadi sumber konflik yang berkepanjangan oleh banyak negara. Dinamika konflik yang terjadi akibat claim sepihak dari China menyebabkan kurang optimalnya pemanfaatan potensi yang begitu besar di Laut China Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis alternatif baru dalam meminimalisir dampak konflik LCS dengan konsep penerapan kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK ). Penelitian ini menggunakan Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang didukung oleh data primer dan sekunder. Selain itu, penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori resolusi konflik yang memiliki beberapa pendekatan untuk menyelesaikan konflik diantaranya pendekatan kolaboratif, keamanan, dan kompromi untuk melihat urgensi Penerapan KEK di Natuna. Kesimpulan dari penelitian ini penerapan KEK dapat menjadi salah satu solusi yang efektif untuk meminimalisir konflik horizontal di Laut China Selatan. KEK dapat membantu menciptakan kondisi yang lebih stabil dan harmonis antar negara dengan mendorong investasi dan Kerjasama ekonomi. Kata Kunci: Laut China Selatan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Konflik Horizontal Abstract The South China Sea (SCS) is a region full of potential but has also been a source of prolonged conflict among many countries. The dynamics of the conflict resulting from China's unilateral claims have led to suboptimal utilization of the enormous potential in the South China Sea. The purpose of this research is to analyze new alternatives for minimizing the impact of SCS conflict with the concept of applying Special Economic Zones (SEZ) policies. This study uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach supported by primary and secondary data. Additionally, this research is analyzed using conflict resolution theory, which has several approaches to resolving conflicts including collaborative, security, and compromise approaches to see the urgency of implementing SEZs in Natuna. The conclusion of this study is that the implementation of SEZs can be an effective solution to minimizing horizontal conflicts in the South China Sea. SEZs can help create more stable and harmonious conditions among countries by encouraging investment and economic cooperation. Keywords: South China Sea, Special Economic Zones (SEZ), Horizontal Conflict
STRATEGI PENANGANAN ANCAMAN BIOTERORISME DI INDONESIA PASCA PANDEMI COVID-19 Naila Ma'aliya; Agus Adriyanto; Triyoga Budi Prasetyo; Rudy Sutanto
International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS) Vol 2 No 5 (2023): IJHESS-APRIL 2023
Publisher : CV. AFDIFAL MAJU BERKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55227/ijhess.v2i5.384

Abstract

The Covid-19 pandemic has revived interest in the impact of using pathogens as weapons. Bioterrorism is the intentional release of viruses, bacteria or other agents used to cause disease or death in humans, animals or plants. There is the potential for state-sponsored terrorism against strategic targets and the potential for the use of biological agents in committing crimes that have no political goals but are committed for extortion or revenge. This study aims to analyze the threat of bioterrorism in Indonesia using a qualitative descriptive method. This study involved collecting data from various sources, such as related documents and reports, as well as interviews with relevant experts and stakeholders. The results of the study show that Indonesia is facing a real threat of bioterrorism which can endanger national defense and security as well as public health. Like Covid-19, even though it has been declared a pandemic, Covid-19 can also be called a bioterrorism threat even though it is not fully realized. Through this study, researchers want to show that threat identification in Indonesia still needs to be improved. This also needs to be accompanied by optimizing efforts to prevent and deal with bioterrorism, especially in the aspect of inter-agency coordination and increasing state intelligence capabilities. In supporting these efforts, regulations, human resources, technology and infrastructure need to be prepared as early as possible in order to deal with the threat of bioterrorism.
Analysis of Conflict Potential in Religious Tourism Area: The Beji Antaboga Banyuwangi Jeihany Anggrilla Safarani; Agus Adriyanto; Herlina Juni Risma Saragih
International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS) Vol 2 No 5 (2023): IJHESS-APRIL 2023
Publisher : CV. AFDIFAL MAJU BERKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55227/ijhess.v2i5.444

Abstract

Beji Antaboga is a religious tourism area located on the slopes of Mount Raung, located in Genteng District, Banyuwangi Regency. This site describes the diversity of cultures and beliefs that are manifested as a form of multiculturalism. Initially, the development of the area was not free from conflict because it was only intended for Hindus. Then, deliberations were held so that the Beji Antaboga site, in an inclusive manner became a place of worship for various religions. This article shows that local people feel marginalized in managing the Beji Antaboga tourist area. Local people feel they are not involved, so they have limited knowledge about the structure of the Beji Antaboga management organization. Furthermore, local Muslim communities mostly carry out land clearing or development activities such as cooperation. Social jealousy over the gap in social structure can lead to open conflict. In conclusion, maintenance of the Beji Antaboga tourism area requires the participation of functional actors, such as the local government to build harmonization between parties and maintain peaceful conditions.
PERAN MAJELIS DZIKIR HUBBUL WATHON DALAM UPAYA BELA NEGARA UNTUK MENDUKUNG KEAMANAN NASIONAL Dody Mulia Harahap; Agus Adriyanto; Achmed Sukendro; Pujo Widodo; Wilopo Wilopo
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i3.2023.1322-1330

Abstract

Perkembangan lingkungan masyarakat global yang mengedepankan pola kehidupan pragmatis dan serba instan membuat gejolak masyarakat yang cenderung berbuat apatis dan menurunkan solidaritas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini tentunya   dapat melemahkan rasa nasionalisme dan patriotisme, sehingga perlu ditangani bersama. Kehadiran organisasi keagamaan yang dapat menyejukkan suasana sebagai garda terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sangat dibutuhkan. Kehadiran Majelis Dzikir Hubbul Wathon sebagai organisasi berciri khas zikir dan amaliah yang selalu mengangkat nilai-nilai nasionalisme, penting diteliti untuk melihat perannya dalam upaya bela negara. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini bertujuan untuk menganalis upaya bela negara yang dilakukan Majelis Dzikir Hubbul Wathon dalam keamanan nasional. Upaya bela negara dilakukan dengan memberikan pembekalan tentang bela negara kepada seluruh anggotanya yang akan diimplementasikan  dalam tugas dan fungsinya. Penelitian ini menemukan bahwa Majelis Dzikir Hubbul Wathon telah berperan sebagai agent of change dalam rangka menyebarkan nilai-nilai bela negara untuk mendukung keamanan nasional dengan cara mengimplementasikan program yang dapat menumbuhkan kesadaran 5 kemampuan dasar bela negara seperti: rasa cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai dasar ideologi, rela berkorban, dan pembinaan awal kemampuan bela negara. Penelitian ini memberikan saran bahwa upaya bela negara dalam bentuk implementasi nilai-nilai spiritual dapat diaplikasikan dalam berbagai program dan kegiatan kemasyarakatan oleh semua pihak dalam mendukung keamanan nasional. Kata Kunci: peran, upaya bela negara, Majelis Dzikir Hubbul Wathon
RESOLUSI KONFLIK SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL DI MALUKU Desta Musthofa Lesmana; Mochammmad Afifuddin; Agus Adriyanto; Rudy Sutanto
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i3.2023.1017-1030

Abstract

Konflik sosial di Maluku timbul akibat adanya perbedaan kepentingan, pola kebudayaan, dan perbedaan individu di antara masyarakat setempat. Konflik ini ditandai dengan adanya perasaan negatif dan merusak, namun kolaborasi dan kompromi dapat menjadi alternatif solusi untuk mengatasi konflik tersebut. Penelitian ini mendeskripsikan salah satu upaya penyelesaian konflik yang dapat diterapkan di Maluku adalah model resolusi konflik Neil Katz dan Kevin McNulty, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Model Neil Katz dan Kevin McNulty melibatkan lima tahap, yaitu pengakuan, persiapan, pembicaraan, penyelesaian, dan tindak lanjut. Tahap-tahap ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi kedua belah pihak untuk berbicara dan mencari solusi yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, upaya lain dalam penyelesaian konflik di Maluku mencakup pendekatan partisipatif dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam konflik dan mempromosikan dialog terbuka serta saling pengertian.
Challenges and Cybersecurity Threats in Digital Economic Transformation Desta Lesmana; Mochammmad Afifuddin; Agus Adriyanto
International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS) Vol 2 No 6 (2023): IJHESS JUNE 2023
Publisher : CV. AFDIFAL MAJU BERKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55227/ijhess.v2i6.515

Abstract

The integration of digital technology in economic transformation can introduce new risks and threats caused by the emergence of new technologies and features in the digital economy. It is crucial for governments, as implementers and overseers of the economy, to identify potential risks and threats in order to ensure the security of the national economy during the digital economic transformation. The efficiency of the measures developed and implemented to minimize risks and eliminate threats to national economic security depends on the quality and precision of the policies implemented. A comprehensive approach to analyzing the risks and threats posed by cyber threats in the digital economy is necessary and should cover all economic processes, particularly the relationships among the actors involved in the economic process.
RESPEK and PROSPEK: Welfare Approach by the Government to Overcome Vertical Conflict in Papua Jeihany Anggrilla Safarani; Agus Adriyanto; Herlina Juni Risma Saragih
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 2, No 2 (2023): July 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v2i2.338

Abstract

The dynamics of separatism in the land of Papua and its threats to Indonesia are important issues that have created complex conflicts. One of the efforts to reduce the escalation of the Papua conflict is through empowerment efforts. Empowerment is one part of the implementation of RESPEK and PROSPEK by the Papua regional government. RESPEK and PROSPEK are efforts to increase public awareness of the threat of separatism and increase their participation in the development process. RESPECT is run by soft power created to balance military power (hard power) in the long term to improve welfare. This study uses a qualitative approach in the type of literature with data processing originating from document sources and library materials. The results of the study show that the welfare approach is directly related to the human dimension. Programs implemented on the basis of RESPEK and PROSPEK directly benefit local communities (OAP) so that there is an equal distribution of human needs. These programs have a budget allocation for special autonomy funds transferred by the central government to the Papua provincial government every year. In addition, they are implemented by prioritizing the involvement of village heads to increase participation and consensus between parties. This strengthens the government's image of OAP perceptions so as to diminish the influence of the roots of separatism in Papua.
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tangerang Dalam Menghadapi Ancaman Kelangkaan Pangan Sumarlin; I Wayan Warka; Agus Adriyanto
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5208

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pertahanan laut dalam menghadapi ancaman kelangkaan pangan di daerah pesisir Tanggerang. Dalam konteks perubahan iklim dan ancaman tenggelam yang dihadapi oleh daerah pesisir Indonesia, Kabupaten Tanggerang memiliki potensi fiskal yang memadai untuk memandirikan daerahnya dan meningkatkan pembangunan ekonomi. Strategi pertahanan laut menjadi krusial dalam menjaga keberlanjutan pasokan pangan di daerah tersebut. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui studi literatur, wawancara dengan para ahli, dan analisis kebijakan terkait pertahanan laut dan kelangkaan pangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi pertahanan laut yang efektif membutuhkan kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga pemerintah terkait, sektor swasta, dan masyarakat setempat. Rekomendasi strategi meliputi pengembangan budidaya perikanan dan akuakultur berkelanjutan, pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, infrastruktur pesisir yang tangguh terhadap perubahan iklim, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis aspek hukum terkait strategi pertahanan laut di Indonesia. Undang-undang seperti Undang-Undang Kelautan dan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjadi dasar hukum dalam pengembangan strategi pertahanan laut. Namun, implementasi dan penegakan hukum yang efektif masih perlu ditingkatkan untuk melindungi sumber daya laut dan menghadapi ancaman kelangkaan pangan. Kesimpulannya, strategi pertahanan laut merupakan pendekatan penting dalam menghadapi ancaman kelangkaan pangan di daerah pesisir Tanggerang. Kerja sama lintas sektor, kebijakan yang tepat, dan peran hukum yang kuat sangat diperlukan dalam mencapai tujuan keberlanjutan pangan. Penelitian ini memberikan wawasan dan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan terkait dalam menghadapi ancaman kelangkaan pangan di daerah pesisir Tanggerang. Kata Kunci: Infrastruktur, Pesisir, Kesadaran Masyarakat, Hukum Kelautan Abstract This study aims to analyze the marine defense strategy in facing the threat of food scarcity in the coastal area of Tangerang. In the context of climate change and the threat of drowning faced by Indonesia's coastal areas, Tangerang Regency has sufficient fiscal potential to make the region self-reliant and promote economic development. The maritime defense strategy is crucial in maintaining the sustainability of the food supply in the area. Using a qualitative approach, this research collects data through literature studies, interviews with experts, and analysis of policies related to maritime defense and food scarcity. The results of the analysis show that an effective sea defense strategy requires cooperation between local governments, relevant government agencies, the private sector, and local communities. Strategy recommendations include the development of sustainable aquaculture and aquaculture, sustainable management of marine resources, climate change resilient coastal infrastructure, and increased public awareness. In addition, this study also analyzes legal aspects related to maritime defense strategy in Indonesia. Laws such as the Maritime Law and Government Regulations concerning the Management of Coastal Zone and Small Islands form the legal basis for the development of a maritime defense strategy. However, effective law implementation and enforcement still needs to be improved to protect marine resources and face the threat of food scarcity. In conclusion, the marine defense strategy is an important approach in dealing with the threat of food scarcity in the coastal area of Tangerang. Cross-sectoral cooperation, appropriate policies, and a strong legal role are needed in achieving the goal of food sustainability. This research provides useful insights and recommendations for policy makers and relevant stakeholders in dealing with the threat of food scarcity in the coastal area of Tangerang. Keywords: Infrastructure, Coast, Citizen's Awarenes, Maritime Law
Efektifitas Upaya Hukum Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Adat Pantai Raja Dengan PTPN V Adityo Santoso; Eri Radityawara Hidayat; Agus Adriyanto; Pujo Widodo; Halomoan Alexandra
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Konflik agraria di Kabupaten Kampar secara umum disebabkan oleh sengketa atas tanah ulayat masyarakat adat dengan perusahaan pemegang HTI dan HGU. Penyelesaian sengketa lahan atau resolusi konflik atas tanah ulayat masyarakat adat di Kabupaten Kampar dapat ditempuh dengan jalan negosiasi, mediasi ataupun upaya hukum. Pada penelitian ini, akan dilihat sejauh mana efektivitas resolusi konflik sengketa lahan tanah ulayat masyarakat adat Pantai Raja dengan PTPN V di Kabupaten Kampar melalui upaya hukum atau peradilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara. Resolusi konflik atas sengketa lahan tanah ulayat masyarakat adat Pantai Raja dengan PTPN V melalui upaya hukum memiliki kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan cara non-peradilan. Upaya hukum atas sengketa tanah ulayat di Kabupaten Kampar dapat digunakan sebagai salah satu alternatif resolusi konflik yang melibatkan masyarakat adat. Kata Kunci: Resolusi Konflik, Sengketa Tanah Ulayat, Upaya Hukum
peran aliansi nelayan natuna dalam menghadapi konflik bhaskara, muhammad surya; Panji Suwarno; Agus Adriyanto; Pujo Widodo
International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS) Vol 3 No 3 (2023): IJHESS DECEMBER 2023
Publisher : CV. AFDIFAL MAJU BERKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55227/ijhess.v3i3.673

Abstract

This research examines the dynamics of conflict between Natuna fishermen, who use traditional fishing gear, and non-local fishermen who tend to use modern fishing equipment in the seas of Natuna. Natuna fishermen often face violations of their fishing grounds by non-local fishermen, leading to tensions in the area. This conflict is also influenced by economic competition, regulatory ambiguity in the fishing industry, and uncertainty regarding fishing territory boundaries. The Natuna Fishermen Alliance (ANNA) plays a crucial role in mediating this conflict through communication, dialogue, and coordination with the government. The research methodology employed is a descriptive qualitative approach.The results of this study indicate social and educational changes that emphasize the importance of sustainable fisheries resource management. Stricter regulations in fisheries management in the region are a key factor in resolving this conflict. Although conflicts still occur, solidarity among fishermen and efforts to find solutions continue to be the primary focus in creating a more harmonious environment in the seas of Natuna.
Co-Authors Achmed Sukendro Adityo Santoso Adityo Santoso Agung Wibowo Agustinus Agustinus Alvina Kusuma Amelia Fatimah Aminuyati Andi Muhammad Ilham Rusali Masdar Andreas N, R. Djoko Anindita Nur Hidayah Apriyanto, I Nengah Putra Azhari Daniela, Nurfaizah BAYU SETIAWAN bhaskara, muhammad surya Budi Purwanto CUT AKHMAD MOEDA DEFRIANDI Dadang Mas Bakar Dangan Waluyo Deddy, M Arif Desta Lesmana Desta Musthofa Lesmana Dody Mulia Harahap Eri Radityawara Hidayat Eri Radityawara Hidayat Erti Fadhilah Putri Fitri Andrianti Indah Gustaman Gustaman, Fitri Andrianti Indah H.D. Arifin Simanjuntak H.D. Arifin Simanjuntak Habib Rahman Nugraha Halomoan Alexandra Halomoan FS Alexandra Hartanto, Dhimas Rudy Hayatul Khairul Rahmat Herlina Juni Risma Saragih Herlina Juni Risma Saragih Herlina Juni Risma Saragih Herlina Juni Risma Saragih Ichsan Malik Irwanto, Bambang Jeihany Anggrilla Safarani Jeihany Anggrilla Safarani Jeihany Anggrilla Safarani Kartika P, Seri Nenni Kukuh Setyo Pambudi Kukuh Setyo Pambudi Lubis, Amany Lucy Warsindah Ma'rufah, Nurbaiti Manesi, Damianus MARIANUS CLAUDIO SAKA MADA Maryanti Maryanti Mayang Agneztia Parasasti Messakh, Jakobis Mirza Apriansyah, Achmad Mochammmad Afifuddin Muhammad Faizal Nasution Muhammad Surya Bhaskara Naila Ma'aliya Naila Ma'aliya Nur Rezki Amalia Nurbaiti Ma'rufah Panji Suwarno Prakoso, Lukman Yudho Priyanto Priyanto Priyanto Priyanto Puguh Santoso Pujo Widodo Pujo Widodo Ramadhani, Rizkia Mutiara Ratna Damayanti Risma Saragih, Herlina Juni Rivaldo Noval Putra Santosa Rizkia Mutiara Ramadhani Rudy Sutanto Rudy Sutanto Rudy Sutanto Rudy Sutanto S. T. M. M S. T. M. M. T Safarani, Jeihany Anggrilla Silitonga, Tatar Bonar Siswo Hadi Sumantri Suhirwan, Suhirwan Sumantri, Siswo Hadi Sumarlin Supriyanto, Taufiq suseto, buddy Susmoro, Harjo Suwarno, Panji Syamsunasir Syamsunasir Taneo, Melkisedek Triyoga Budi Prasetyo Triyoga Budi Prasetyo Warka, I Wayan Widia Aprilia Widodo S Pranowo Wilopo Wilopo Yoga Rosmanto Yohannes Enggar Riyadi Yusuf Ali