Claim Missing Document
Check
Articles

Analisa Hukum Pemisahan Peran Social Commerce terhadap Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Rangga Aufar Rizan; Wiwik Sri Widiarty; Binoto Nadapdap
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 6 No. 4 (2026): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v6i4.32794

Abstract

The development of globalization and the industrial revolution 4.0 has encouraged trade to switch to the digital realm through Social Commerce. However, this has a negative impact on offline MSMEs, so the government issued Trade Minister Regulation No. 31 of 2023 to limit Social Commerce as a promotional medium. However, this policy has not been effective because business actors such as TikTok Shop are still operating through partnerships with other e-commerce, so the goal of protecting MSMEs is not optimal. This research aims to discuss the alignment of the legal function of the issuance of the Minister of Trade Regulation in separating the role of Social Commerce with the objective of protecting Micro, Small, and Medium Enterprises, as well as to examine the efforts of the Government in providing protection to Micro, Small, and Medium Enterprises in the era of digital trade. The method of analysis is conducted in a normative juridical manner which involves the study of relevant regulations, by using the theory of legal protection, welfare state theory and people’s economy theory. Researcher finds that the regulation of role separation of Social Commerce has not been effective in protecting Micro, Small, and Medium Enterprises, because there are still loopholes that allow the practice of integrated Social Commerce to continue to operate through partnership schemes, so that the objective of the regulation is only formal and has not reflected the actual practice.
Analisis Implementasi Pajak Minimum Global dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global berdasarkan Kesepakatan Internasional terhadap Potensi Konflik Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Febrian; Wiwik Sri Widiarty; Serirama Butar Butar
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 6 No. 5 (2026): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v6i5.32817

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi Pajak Minimum Global dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 serta potensi konflik normatifnya dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Fokus utama penelitian diarahkan pada kualifikasi hukum pemungutan pajak tambahan (top-up tax) dan kedudukan hierarkis PMK dibandingkan dengan P3B dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa top-up tax dalam kerangka Global Anti-Base Erosion Rules memiliki karakter sui generis karena berbasis laba akuntansi global, bersifat formulaik, dan dapat menimbulkan efek ekstra-teritorial. Implementasi melalui PMK berpotensi menimbulkan konflik dengan prinsip alokasi hak pemajakan dalam P3B, khususnya terkait syarat Bentuk Usaha Tetap, prinsip kewajaran transaksi afiliasi, dan larangan treaty override. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi melalui instrumen hukum yang lebih tinggi agar implementasi Pajak Minimum Global tetap memberikan kepastian hukum, melindungi penerimaan negara, dan tidak bertentangan dengan kewajiban internasional Indonesia.
Perlindungan Hukum Bagi Penerima Manfaat Pensiun yang Mengalami Keterlambatan Pembayaran Sehubungan dengan Likuidasi dan Pembubaran Dana Pensiun Pemberi Kerja Sinar Kasih Anthon Sijabat; Wiwik Sri Widiarty; Binoto Nadapdap
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 6 No. 5 (2026): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v6i5.32831

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi penerima manfaat pensiun yang mengalami keterlambatan pembayaran akibat likuidasi dan pembubaran Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Sinar Kasih. Permasalahan utama penelitian ini berkaitan dengan penyebab terjadinya likuidasi, tanggung jawab pendiri dan/atau pemberi kerja, serta bentuk perlindungan hukum bagi peserta, pensiunan, dan pihak yang berhak atas manfaat pensiun. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguraikan bentuk perlindungan hukum serta hak-hak peserta DPPK Sinar Kasih sehubungan dengan dilakukannya likuidasi dan pembubaran, serta untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk tanggung jawab pendiri dan/atau pemberi kerja ketika terjadi keterlambatan pembayaran manfaat pensiun sebagai akibat dari proses likuidasi dan pembubaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran manfaat pensiun terjadi karena kondisi pendanaan yang memburuk, ketidakmampuan pemberi kerja memenuhi kewajiban iuran, serta proses likuidasi yang membutuhkan inventarisasi aset, verifikasi kewajiban, audit, dan perhitungan aktuaria. Kondisi tersebut berdampak pada kepastian hukum, stabilitas ekonomi peserta, dan efektivitas perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap penerima manfaat pensiun harus diperkuat melalui pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, transparansi proses likuidasi, akuntabilitas tim likuidasi, serta penegasan tanggung jawab pendiri dan pemberi kerja dalam memenuhi hak peserta.
Perlindungan Aset Digital Dalam Dunia Metaverse Berdasarkan Hukum Nasional Thomas Dragono; Wiwik Sri Widiarty; Bernard Nainggolan
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4901

Abstract

Abstrak Perkembangan teknologi digital yang pesat telah memunculkan fenomena baru dalam bentuk aset digital NFT (Non-Fungible Token) dan masifnya pengembangan Metaverse. NFT adalah sertifikat digital yang menunjukkan kepemilikan suatu objek virtual dan tercatat dalam blockchain. Metaverse memungkinkan pengguna untuk berbagi pengalaman dalam bentuk realitas virtual 3D sekaligus evolusi teknologi sosial yang membuka babak baru dalam interaksi manusia. Berbagai aspek bisnis dapat dilakukan melalui Metaverse, termasuk investasi saham, penggunaan blockchain, dan kepemilikan aset. Meskipun Metaverse memuahkan dan membuka peluang bisnis yang luas, masih belum ada regulasi komprehensif yang mengatur aspek hukum Metaverse di Indonesia. Ketidakteraturan regulasi ini dapat mengakibatkan ketidakjelasan dalam perlindungan hukum bagi pengguna Metaverse, terutama terkait hak cipta, keamanan transaksi elektronik, dan hak kebendaan aset digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan perlunya pengembangan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dunia virtual untuk memastikan perlindungan hukum yang memadai di Metaverse. Kata Kunci: NFT, Metaverse, Transaksi Elektronik Abstract The rapid development of digital technology has given rise to a new phenomenon in the form of NFTs (Non-Fungible Tokens) and the extensive growth of the Metaverse. NFTs serve as digital certificates that demonstrate ownership of virtual objects and are recorded on the blockchain. The Metaverse allows users to share experiences in the form of 3D virtual reality, marking a new phase in social technological evolution and human interaction. Various business aspects, including stock investment, blockchain utilization, and asset ownership, can be conducted within the Metaverse. Despite the exciting prospects and broad business opportunities offered by the Metaverse, there is still a lack of comprehensive regulations governing its legal aspects in Indonesia. This regulatory vacuum may lead to uncertainties regarding legal protection for Metaverse users, particularly concerning copyright, electronic transaction security, and digital asset ownership. This research employs a qualitative methodology with a descriptive-analytical approach. The findings highlight the need for the development and refinement of more specific and adaptive legislation to keep pace with technological advancements and ensure adequate legal protection within the Metaverse. Keywords: NFT, Metaverse, Electronic Transaction
Legal Aspects of Determining Import Tax Rates for Foreign Products Based on WTO Provisions Wiwik Sri Widiarty; Mohammad Belayet Hossain
Jurnal Hukum Vol 42, No 2 (2026): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v42i2.53595

Abstract

Import taxation has become increasingly important as countries seek to protect domestic industries while complying with the legal framework of the World Trade Organization (WTO). In Indonesia, import taxes function as both a source of state revenue and an instrument for regulating international trade. This study analyzes the international legal framework governing import taxation under the WTO and the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994, examines Indonesia’s legal framework, and evaluates the conformity of Indonesia’s import tariff regulations with WTO provisions. The research employs a qualitative normative legal method using statutory, conceptual, and historical approaches. The legal sources examined include the Agreement Establishing the WTO, GATT 1994, Law Number 7 of 1994 concerning the Ratification of the WTO Agreement, Law Number 10 of 1995 concerning Customs as amended by Law Number 17 of 2006, Law Number 7 of 2014 concerning Trade, and Law Number 17 of 2017 concerning the Protocol to Amend the Marrakesh Agreement. The findings indicate that Indonesia’s import taxation framework is generally consistent with WTO principles of non-discrimination, transparency, legal certainty, and trade facilitation. However, greater regulatory harmonization and consistent implementation remain necessary to strengthen compliance with international trade obligations while safeguarding national economic interests.
Co-Authors Aarce Tehupeiory Aartje Tehupeiori Aartje Tehupeiori AB Zulfiqar Adi Prasetya Albertus Mario Ari Setyawan Alva Ruslina Andrew Betlehn Andy Rachmat Soeharjono Anggit Suhandono Anthon Sijabat Anwar, Syamsul Musbahul Ariyani Nathasya B. Bulan, Z. Intan Bernard Nainggolan Bernard Nainggolan Bernard Nainggolan, Bernard Bethlen, Andrew Betlehn , Andrew Betlehn, Andrew Betlen, Andrew Binoto Nadapdap Binoto Nadapdap Binoto Nadapdap Binoto Nadapdap Binoto Nadapdap Binoto Nadapdap Budi Salim Butarbutar, Serirama Charlie S, Julivan Dewi, Silfara Rushana Dhaniswara K. Harjono Dian Arifin Dina Kristina Dina Kristina, Dina Dinata, Dinata Dinata, Efran Edy Kurniawan Tampubolon EL.Tobing, Gindo Ema Irmawati Erfan, Erfan Erika Michelle Angel Faozaro Nduru Fatchurochim, Auwalu Fauzan . Fauzan Fauzan Febrian Febriyanti, Emilia Ferlyadh, Ferlyadh Fernando Silalahi Gindo EL.Tobing Gindo L Tobing Gindo L. Tobing Gindo L. Tobing Gindo L. Tobing, Gindo L. Grace Rumiris Gultom Hadi, Ditmar Halomoan Napitupulu, Josua Hamzah Fathoni, Muchamad Hanna M. Simanjuntak Hasibuan, Pittor Parlindungan Heddy Kandou Herbert Sitorus Heryanta, Heryanta Hotben Marchiano Lumban Gaol Hulman Panjaitan Ignatius Sinar Pandin Jaja Suparman Jephyri Monang Siregar Jian, Zang Huai Jihyun Park John Pieries John Pieries John Pieris Junani, Natalia Kaliey, Ingrid M Kamal, Abu Hena Mostofa Kencanawati, Kumala Khifni, Mokhamad Kristopansen, Kristopansen L. Panggabean , Mompang Lecia, Nana Limbong, Mesta Mamick Rahardian Marchiano Lumban Gaol, Hotben Marihot Simanjuntak Marihot SIMANJUNTAK Marihot Simanjuntak Mario Ari Setyawan, Albertus Md Hasnath Kabir Fahim Meimunah, Meimunah Mohammad Belayet Hossain Monang Siregar, Jephyri Muljanto Muljanto Nadapdap , Binoto Nadapdap, Binton Jhonson Nadappdap, Binoto Nainggoan, Bernard Nduru, Faozaro Nilawati Yuddin Noviyanto, Dedi Eka Octovian, Hesekiel Kevin P.S.I Anthonie, Yoshua Pardamean Sihombing Pieries, John Pieris, John Pinantoan, Tuamy Prayudi Budi Utomo Purba, Basar Purba, Benyamin Rachmat Soeharjono, Andy Radhitya Arbenvisar Sadiqien Rahardian, Mamick Rangga Aufar Rizan Rantung, Djoys Anneke Rapen A.M.S Sinaga Richard Marolop Nainggolan Rizaldi, Ardian Rogate Oktoberius Halawa Rr.Ani Wijayati Rudolf Valentino Saragih Saputra, Okky Saragi, Paltiada Sedek K.M, Melky Senopati Silam, Veby Serirama Butar Butar Sianipar, Desi Sidauruk, Sarjani Silvanita, Ktut Sinaga, Comodor Erfisen Sinaga, Dasma Maduma Siregar, Yuliana Minar Puspitasari Sitepu, Yosef Sudjiarto, Tatok Sugiono, Alexander Sukamto, Nur Suprianto Sumantri, Kukuh Dwi Gilang Suparman, Jaja Supratman Ramba, Vermita Sururi Sururi Sururi Sururi, Sururi Suryanto, Parlindungan Swarday, Sryna Rellan Tatawinarta, Barlian Tehupeiori, Aartje Theresia Tiurma Muljanto Thomas Dragono Timotius Tumbur Simbolon Tjen, Yoel Christopher Tobing, Gindo L Tria Sasangka Putra Tumanggor Tumanggor Utomo, Prayudi Budi Veby Senopati Silam Veronika, Caroline Walyadi, Doddi Weku F. Karuntu Widjaja, Andi Arif Wijayati, Ani Yanzalinda, Lisa Yuddin, Nilawati Yunita Latuconsina, Rose Z. Intan B. Bulan Zalfa'na, Najma Zulfiqar, AB