Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN Pakaya, Gustiranda; Djaafar, Lucyane; Kamuli, Sukarman; Mozin, Nopiana
KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/knowledge.v5i1.4969

Abstract

This research aims to examine the implementation of the Family Hope Program (PKH) policy in efforts to empower poor communities in Pentadio Barat Village, Gorontalo Regency. This research employs a descriptive qualitative method. Informants involved in this research are the PKH Coordinator of Gorontalo Regency, the Head of Administration of the Social Security Division of the Social Affairs Office of Gorontalo Regency, the Chief of Pentadio Barat Village, the PKH Facilitator for Pentadio Barat Village, and PKH beneficiary families in Pentadio Barat Village. The results indicate that the implementation of PKH covers education, health, and social welfare. In education, PKH has succeeded in expanding access to education through financial support, increasing school attendance rates, and positively influencing the academic achievements of beneficiary children. In the health sector, PKH provides better access to quality healthcare services, offers targeted support for the elderly, pregnant women, and children, and involves PKH facilitators in effective monitoring. Meanwhile, regarding social welfare, the program provides regular financial assistance, skills training, and various initiatives to help beneficiary families overcome economic barriers. However, this research also identifies several inhibiting factors in PKH implementation, including coordination challenges, suboptimal planning, and disagreements in service provision. Therefore, this research recommends a series of measures to enhance the program’s effectiveness, such as strengthening stakeholder coordination, improving outreach through more inclusive approaches, and implementing continuous monitoring for ongoing evaluation and improvement. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implemtasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Desa Pentadio Barat Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informan yang terlibat dalam penelitian ini meliputi Ketua Koordinator PKH Kabupaten Gorontalo, Kasie Penyelenggara Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo,Kepala Desa Pentadio Barat, Pendamping PKH Desa Pentadio Barat, dan Keluaraga Penerima Manfaat PKH Desa Pentadio Barat. Temuan penelitian menunjukkan pelaksanaan PKH pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Di bidang pendidikan, PKH telah berhasil memperluas akses pendidikan dengan dukungan finansial, meningkatkan tingkat kehadiran di sekolah, dan memberikan pengaruh positif terhadap pencapaian akademik anak-anak penerima manfaat. Di sektor kesehatan, PKH memberikan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan berkualitas, memberikan dukungan khusus bagi lansia serta ibu hamil dan anak-anak, serta melibatkan pendamping PKH dalam pemantauan yang efektif. Sementara itu, dalam aspek kesejahteraan sosial, program ini memberikan bantuan finansial secara berkala, pelatihan keterampilan, dan berbagai upaya lainnya untuk membantu keluarga penerima mengatasi hambatan ekonomi. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan PKH, termasuk kendala dalam koordinasi, perencanaan yang belum optimal, dan ketidaksepakatan dalam penyediaan layanan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan serangkaian tindakan untuk meningkatkan efektivitas program ini, seperti memperkuat koordinasi antara berbagai pihak terkait, meningkatkan sosialisasi dengan pendekatan yang lebih inklusif, serta menerapkan pemantauan yang berkelanjutan guna evaluasi dan perbaikan yang berkesinambungan.
PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS DI KALANGAN REMAJA DESA SOGUO KECAMATAN BOLAANG UKI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN Manopo, Sri Yolanda; Mahmud, Ramli; Mozin, Nopiana
KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/knowledge.v5i2.5513

Abstract

This study aims to describe the behavior of adolescents involved in alcohol abuse and identify the factors that influence such behavior in Soguo Village, Bolaang Uki District, South Bolaang Mongondow Regency. The abuse of alcoholic beverages, especially Cap Tikus, which contains a high level of alcohol, has become a concerning social phenomenon due to its impact on adolescent behavior, such as stealing, engaging in fights, and losing emotional control. This research employed a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews with the village head and sixteen adolescents who were identified as alcohol consumers, along with documentation from relevant sources. The findings reveal that several factors drive adolescents to consume alcohol, including curiosity (individual factors), poor communication with parents, peer pressure, and easy access to alcoholic beverages in the village. These findings highlight the urgent need for collaborative prevention efforts involving families, communities, and local governments through education, supervision, and regulation enforcement. Such integrated approaches are essential to reduce deviant behavior among adolescents and create a healthier social environment. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan minuman keras serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perilaku tersebut di Desa Soguo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Penyalahgunaan minuman keras, khususnya Cap Tikus yang memiliki kadar alkohol tinggi, menjadi fenomena sosial yang memprihatinkan karena berdampak pada perubahan perilaku remaja, seperti mencuri, terlibat perkelahian, dan kehilangan kontrol emosi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan kepala desa dan enam belas remaja yang diketahui mengonsumsi minuman keras, serta dokumentasi dari sumber-sumber relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendorong penyalahgunaan minuman keras meliputi rasa ingin tahu (faktor individu), komunikasi yang buruk dengan orang tua, pengaruh teman sebaya, serta mudahnya akses terhadap minuman keras di lingkungan desa. Temuan ini menegaskan pentingnya peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah desa dalam melakukan pencegahan melalui edukasi, pengawasan, dan penegakan aturan. Upaya kolaboratif tersebut menjadi kunci untuk mengurangi perilaku menyimpang di kalangan remaja.
EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI DINAS PUPR KOTA GORONTALO Kasuma, Moh. Randi S.; Djafar, Lucyane; Mozin, Nopiana
KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/knowledge.v5i2.5590

Abstract

This study aims to evaluate the effectiveness of public services in the issuance of Building Permits (IMB) by the Department of Public Works and Public Housing (PUPR) over the past two years. Although service digitization and innovations have been implemented, several challenges remain, including complex bureaucracy, delays, limited public participation, and low transparency This evaluation is crucial for identifying barriers, assessing current policies, and offering recommendations to improve IMB service quality, making it more efficient, transparent, and responsive to public needs. The study employed a qualitative method with a descriptive approach. The findings indicate that the effectiveness of IMB services at the PUPR Department of Gorontalo City is still suboptimal. Despite efforts to enhance digitalization and service capacity, issues such as processing delays, inconsistent information, low responsiveness to public complaints, and limited use of technology persist. Key factors influencing service effectiveness include uneven human resource competencies, weak interdepartmental coordination, inadequate infrastructure, and insufficient public understanding of the digital licensing system. To improve reliability, responsiveness, and public trust in IMB services, internal organizational reforms, human resource development, and more adaptive and participatory use of technology are necessary. Overall, IMB services at the PUPR Department of Gorontalo City have not yet reached full effectiveness due to persistent obstacles, particularly in timeliness, responsiveness, and techno gical utilization. These challenges are primarily rooted in the quality of human resources, underdeveloped service systems, and a lack of digital outreach. Thus, strengthening internal capacity, refining service systems, and optimizing technology use are essential steps toward delivering faster, more transparent, and more reliable public services. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Kementerian PUPR dalam dua tahun terakhir. Meski telah dilakukan digitalisasi dan inovasi pelayanan, masih terdapat berbagai kendala seperti birokrasi yang rumit, keterlambatan, minimnya partisipasi masyarakat, dan rendahnya transparansi. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi hambatan, menilai kebijakan yang diterapkan, serta memberikan rekomendasi guna meningkatkan kualitas pelayanan IMB yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metode kualitatif dan di sajikan dalam bentuk diskkriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas PUPR Kota Gorontalo masih belum optimal. Meskipun terdapat upaya digitalisasi dan peningkatan kapasitas pelayanan, masih ditemukan berbagai kendala seperti keterlambatan proses, inkonsistensi informasi, rendahnya responsivitas terhadap keluhan masyarakat, dan keterbatasan pemanfaatan teknologi. Faktor-faktor utama yang memengaruhi efektivitas pelayanan meliputi sumber daya manusia yang belum merata kompetensinya, koordinasi antarbidang yang kurang optimal, keterbatasan sarana prasarana, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem digital perizinan. Untuk meningkatkan keandalan, ketanggapan, dan keyakinan publik terhadap pelayanan IMB, diperlukan pembenahan internal organisasi, penguatan SDM, serta pemanfaatan teknologi secara lebih adaptif dan partisipatif. Pelayanan IMB oleh Dinas PUPR Kota Gorontalo belum sepenuhnya efektif karena masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterlambatan proses, kurangnya responsivitas, dan keterbatasan pemanfaatan teknologi. Faktor-faktor seperti kualitas sumber daya manusia, sistem pelayanan yang belum optimal, serta minimnya sosialisasi digital menjadi penyebab utama. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas internal, perbaikan sistem layanan, dan penguatan pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan terpercaya.
DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP MINUMAN KERAS DI DESA BUTI KECAMATAN MANANGGU Daud, Karim; Lukum, Roni; Mozin, Nopiana; Djaafar, Lucyane
KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/knowledge.v5i2.6052

Abstract

This study aims to examine the implementation of police discretion on the use of alcoholic beverages and the factors that influence it in Buti Village, Mananggu District, Boalemo Regency. The problem of alcoholic beverage use has become a social issue that has caused various negative impacts, such as public order disturbances and increasing crime rates. In this context, police discretion becomes an important instrument in law enforcement that is not only oriented towards legal certainty, but also towards social justice and benefits. This study uses a qualitative method with a normative-empirical case study approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation of Mananggu Police officers, the Buti Village community, and perpetrators or sellers of alcoholic beverages. The results of the study indicate that the implementation of discretion is carried out with a preventive, persuasive, to repressive approach, depending on the level of violation. Factors that influence the use of discretion include social conditions of the community, legal provisions, institutional policies, and humanitarian considerations. This study is expected to be a reference in formulating more appropriate and contextual policies in handling similar cases. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan diskresi kepolisian terhadap penggunaan minuman keras serta faktor-faktor yang memengaruhinya di Desa Buti, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo. Masalah penggunaan minuman keras telah menjadi isu sosial yang menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti gangguan ketertiban umum dan meningkatnya angka kriminalitas. Dalam konteks ini, diskresi kepolisian menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan sosial dan kemanfaatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus normatif-empiris. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap aparat Kepolisian Sektor Mananggu, masyarakat Desa Buti, serta para pelaku atau penjual minuman keras. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diskresi dilakukan dengan pendekatan preventif, persuasif, hingga represif, tergantung pada tingkat pelanggaran. Faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan diskresi antara lain kondisi sosial masyarakat, ketentuan hukum, kebijakan institusional, serta pertimbangan kemanusiaan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan kontekstual dalam penanganan kasus serupa.