Claim Missing Document
Check
Articles

Students' Perception of the Criminalization of Cohabitation (Kumpul Kebo) in Indonesia: From Quantitative to Normative Analysis Hafrida, Hafrida; Haryadi, Haryadi; Munandar, Tri Imam; Rakhmawati, Dessy; bt Ab. Kadir, Noor Aida
Jambe Law Journal Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Jambi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/home.v7i1.340

Abstract

Living together as unmarried partners, commonly known as cohabitation or “kumpul kebo” in Indonesia, was not prohibited under the old Indonesian Criminal Code (KUHP). However, in light of Indonesia’s cultural emphasis on decency, cohabitation has recently been criminalized. According to Article 412 paragraph (1) of the New KUHP, cohabitation is now considered a criminal offense, punishable by a maximum fine of thirty million rupiahs and imprisonment for up to six months. This legal development sparked significant reactions among university students, who voiced their concerns during protests against the New KUHP. Debates continue regarding the legality of cohabitation, prompting this study to investigate the perception among students in Jambi Province regarding its criminal status. The findings indicate that 55.3% of the 340 respondents from local universities believe cohabitation should not be illegal. They argue that ethical considerations are more pertinent, suggesting that societal and moral sanctions against offenders suffice. Those who contest such views may resort to customary law for civil proceedings against offenders they deem to have transgressed societal norms
Kebijakan Hukum Pidana terkait Illicit Enrichment Sebagai Upaya Pemulihan Aset Negara Ubaidila, Atta Syach; Liyus, Herry; Munandar, Tri Imam
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v5i1.31791

Abstract

The purpose of this research is to find out and examine how future criminal law policies related to illicit enrichment as an effort to recover state assets in Indonesia. The formulation of the problem in this study is how criminal law policy related to illicit enrichment as an effort to recover state assets. This research uses a type of Normative Judicial research, which is writen by analyzing and examining legal materials such as literature studies, legal literature, and laws and regulations related to research. The results of the study found that Indonesia has not yet made illicit enrichment an offense in the Anti-Corruption Law so that efforts to restore state financial losses have not been maximized, because there are still limitation in Law Number 20 of 2001 Concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption in combating corruption and recovering state financial losses. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana kebijakan hukum pidana kedepannya terkait dengan illicit enrichment sebagai upaya pemulihan aset negara di Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah kebijakan hukum pidana terkait illicit enrichment sebagai upaya pemulihan aset negara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, yang ditulis dengan menganalisis serta mengkaji bahan-bahan hukum seperti studi kepustakaan, literatur hukum, serta peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian. Hasil penelitian diketahui bahwa Indonesia hingga saat ini belum menjadikan illicit enrichment sebagai delik di dalam Undang-Undang Tipikor sehingga upaya dalam mengembalikan kerugian keuangan negara belum berjalan secara maksimal, dikarenakan masih terdapat keterbatasan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam memberantas tindak pidana korupsi serta memulihkan kerugian keuangan negara.
Pengaturan Terhadap Tes DNA (Deoxyribo Nucleic Axid) Dalam Menentukan Kebenaran Materil Pada Pembuktian Tindak Pidana Gultom, Naomi Christabell; Munandar, Tri Imam
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v5i2.33455

Abstract

The aim of this study is to ascertain the role of DNA (Deoxyribonucleic Acid) test results within the evidentiary framework and their utility in establishing the veracity of material evidence in criminal proceedings. The research questions addressed are: 1) What is the legal status of DNA (Deoxyribonucleic Acid) test results as evidence in criminal cases? 2) What are the legal regulations governing DNA (Deoxyribonucleic Acid) testing for the substantiation of criminal offenses? Employing a normative juridical research methodology, this thesis adopts multiple approaches, including the statutory, case, and conceptual approaches. Findings from this inquiry reveal that 1) DNA testing serves as circumstantial evidence rather than primary evidence in criminal investigations, with its utilization not explicitly outlined in the Criminal Procedure Code (KUHAP). Article 188, Paragraph (2) of the KUHAP stipulates that clues, including DNA testing, may only be derived from witness testimonies, documents, and defendant statements. The integration of DNA testing into trial proceedings poses significant legal hurdles due to the absence of specific regulatory frameworks. 2) The collection of DNA samples constitutes a pivotal stage in evidence-gathering processes, offering a means to establish certainty and clarity in case adjudication. Consequently, in the context of criminal justice policy evolution, the role of DNA testing emerges as exceedingly crucial and strategic. Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kedudukan hasil Tes DNA (Deoxyribonucleic Acid) dalam sistem pembuktian dan bagaimana Tes DNA (Deoxyribonucleic Acid) dapat membantu menentukan kebenaran materil pada pembuktian dalam proses perkara pidana. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah kedudukan Tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) sebagai alat bukti dalam perkara pidana? 2) Bagaimanakah Kebijakan Hukum terhadap Tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) pada pembuktian tindak pidana? Skripsi ini ditulis dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normative, menggunakan berbagai pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian ini bahwasanya 1) Tes DNA dianggap sebagai alat bukti petunjuk, bukan bukti utama pada penyelesaian suatu kejahatan. Penggunaan tes DNA tidak diatur secara spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 188 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menguraikan bahwasanya petunjuk, termasuk Tes DNA, hanya dapat didapatkan melalui keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Penggunaan Tes DNA sebagai alat bukti dalam persidangan menimbulkan tantangan hukum yang signifikan karena tidak adanya regulasi yang secara khusus mengaturnya. 2) Pengambilan sampel DNA merupakan langkah krusial dalam mengumpulkan bukti yang dapat memberikan kepastian dan kejelasan dalam menentukan kebenaran suatu kasus. Dalam konteks pengembangan kebijakan hukum pidana, tes DNA menjadi sangat penting dan strategis.
Meningkatkan Pemahaman Tentang Bahaya Narkotika dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Pada Siswa di SMP N 12 Tanjung Jabung Timur Haryadi Haryadi; Raffles Raffles; Tri Imam Munandar; Yulia Monita; Bustanuddin Bustanuddin
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1: November 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v4i1.5391

Abstract

Tujuan dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi target luarannya yaitu memahami mengenai Ruang Lingkup Narkotika dan Bahaya dari Penyalahgunaan Narkotika dikalangan Remaja khususnya siswa dan mengetahui serta dapat menerapkan peran serta generasi muda khususnya siswa dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Generasi muda sebagai penerus bangsa diharapkan mampu memajukan bangsa melalui kecerdasan dan prestasinya. Akan tetapi, saat ini banyak generasi muda kita yang secara perlahan digerogoti oleh zat adiktif Narkotika. Data dari Indonesia Drugs Report Tahun 2022 menunjukkan bahwa angka prevalensi setahun terakhir penyalahgunaan narkoba meningkat dari 1,80 % pada tahun 2019 menjadi 1,96 % di tahun 2021. metode pendekatan berupa sosialisasi. Dengan harapan, setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini tumbuh pengetahuan dan pemahaman serta dapat menerapkan terhadap hasil dari meteri yang telah disampaikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya preventif. Dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba terkhusus dikalangan anak dan remaja yang merupakan generasi penerus bangsa harus dijamin cita citanya. Upaya pencegahan (Preventif) mesti terus dilakukan sebagai upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika demi masa depan generasi penerus bangsa terhindar dari penyalahgunaan narkotika khususnya di SMP N 12 Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belum Optimalnya Pelaksanaan Restorative Justice di Polres Muaro Jambi Putri, Alifa Zahrani; Munandar, Tri Imam; Haryadi, Haryadi
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 5 No. 3 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v5i3.36944

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of restorative justice in Polres Muaro Jambi, identify factors that influence its effectiveness, and provide recommendations for improvement. The research method used is a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews with police officers, officers, and victims and perpetrators; participant observation in the field; and documentation from reports and case notes. Data analysis was conducted using thematic analysis techniques to identify key themes related to the successes, challenges, and recommendations for the implementation of restorative justice. The results of the study indicate that the implementation of restorative justice in Polres Muaro Jambi experienced several obstacles, such as lack of training, minimal resource support, and barriers to communication between related parties. Although there were some successes in resolving cases, these challenges reduced the effectiveness of the program. This study recommends increased training, adequate resource allocation, and improvements in communication mechanisms to improve the effectiveness of restorative justice implementation. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan restorative justice di Polres Muaro Jambi, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat kepolisian, petugas, serta korban dan pelaku; observasi partisipatif di lapangan; dan dokumentasi dari laporan serta catatan kasus. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait keberhasilan, tantangan, dan rekomendasi pelaksanaan restorative justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi restorative justice di Polres Muaro Jambi mengalami beberapa kendala, seperti kurangnya pelatihan, minimnya dukungan sumber daya, dan hambatan dalam komunikasi antara pihak-pihak terkait. Meskipun terdapat beberapa keberhasilan dalam penyelesaian kasus, tantangan-tantangan tersebut mengurangi efektivitas program. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan, alokasi sumber daya yang memadai, dan perbaikan dalam mekanisme komunikasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan restorative justice.
Penyuluhan Hukum Tentang Narkotika Dalam Rangka Mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) Di Desa Sungai Bungur Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi Monita, Yulia; Hafrida, Hafrida; Munandar, Tri Imam
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2021): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (525.689 KB) | DOI: 10.22437/jkam.v5i3.16205

Abstract

Perkembangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba saat ini telah mencapai situasi yang sangat mengkhawatirkan, korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin bertambah dan merambah pada kalangan masyarakat desa. BNN melalui Deputi Bidang Pencegahan telah melaksanakan berbagai terobosan dan inovasi, antara lain yang menjadi unggulan adalah Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) Oleh karna itu sangat diperlukan peran semua pihak dan stackholder terkait ikut berperan serta melaksanakan program dari BNN dalam rangka mencegah peredaraan dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia seperti yang diamanatkan oleh Pasal 104-108 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur mengenai Peran Serta Masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini adalah menambah pemahaman masyarakat Desa mengenai ruang lingkup Narkotika dan peran serta masyarakat di desa dalam mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Bungur Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi dengan metode yang dilakukan adalah ceramah dan tanya jawab. Hasil dari kegiatan penyuluhan hukum ini yaitu masih kurangnya pemahaman masyarakat desa mengenai ruang lingkup tentang Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta bagaimana peran serta masyarakat khususnya di desa dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sehingga terwujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar). Oleh karena itu tim memberikan materi yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh peserta. Peserta sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Rekomendasi yang diberikan yaitu Sangat Perlu dibentuknya Relawan Anti Narkoba di desa sebagai upaya preventif penyalahgunaan narkotika guna Komunikasi, informasi dan Edukasi kepada masyarakat dengan bentuk kegiatan seperti penyuluhan, gerakan masyarakat, siskamling dan lain-lain.
Bahaya Penyampaian Berita Bohong Melalui Media Sosial Najemi, Andi; Munandar, Tri Imam; Prayudi, Aga Hanum
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2021): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.92 KB) | DOI: 10.22437/jkam.v5i3.16646

Abstract

Kegiatan berselancar di dunia maya saat ini menjadi hal yang sangat sering dilakukan masyarakat Penggunaan media internet dalam kehidupan sehari-hari sudah dianggap hal yang biasa dan dianggap sebagai suatu kebutuhan., Namun dalam penggunaannya tentunya akan menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah menyampaikan berita bohong (hoaks)yang disebarkan melalui media sosial. Dalam rangka mencegah dampak dari penyebaran berita bohong (hoaks). Berkaitan dengan hal tersebut, maka Kegiatan yang dilakukan mempuyai nilai arti positif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menyikapi banyaknya berita hoaks yang beredar Oleh karena itu melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat bertujuan untuk memberikan pengertian/pemahaman kepada masyarakat tentang Undang-Undang ITE. Undang-Undang U No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Menyebarluaskan informasi tentang penggunaan internet yang bernilai positif dengan mengetahui batas-batas yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Metode pelaksanaan penyuluhan hukum yang kami lakukan bermitra dengan Kepala Desa Betung Kec.Kumpeh Ilir Kab. Muaro Jambi, dengan melakukan beberapa tahapan yaitu: Langkah-langkah dan tahapan memecahkan persoalan dan memberikan solusi dalam kegiatan ini meliputi: :Persiapan, Materi Kegiatan,Kegiatan Pokok,Evaluasi dan Penyusunan Laporan. Hasil dari kegiatan yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang positif, karena dapat memberikan pemahaman akan bahaya penyebaran berita hoaks (berita bohong), sehingga masyarakat akan berhati-hati dan waspada dalam menyampaikan suatu berita yang belum pasti akan kebenarannya.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Bullying Rakhmawati, Dessy; Wahyudi, Dheny; Munandar, Tri Imam; Liyus, Herry
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v6i1.41613

Abstract

The aim of this research is to (1) find out the legal arrangements for children who are victims of bullying (2) find out what form of legal protection is given to children as victims of bullying. The formulation of the problem in this research is (1) What are the legal arrangements for children who become victims of bullying? Victims of Bullying according to the Child Protection Law? (2) What form of legal protection is provided to children who are victims of bullying? The research method used is empirical juridical because the author conducted research to see the gap between das sollen (what should be) and das sein (reality) in the Child Protection Law. The results of this research are legal arrangements for victims of bullying according to Law No. 35 of 2014 concerning amendments to Law No. 23 of 2002, concerning child protection, namely article 1 number 16, article 54, article 59 paragraph (2) letter i, article 76c, article 71d paragraph (1) in conjunction with article 59 paragraph (2) letter i. Then there are several efforts made by the DPMPPA (Department of Women's Community Empowerment and Child Protection) to provide protection for victims of bullying, including: public complaints, victim outreach, counseling and psychologists, legal consultation referrals, temporary shelter, mediation, and victim assistance. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaturan hukum terkait anak yang menjadi korban perundungan (bullying), dan (2) mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban perundungan. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: (1) Bagaimana pengaturan hukum terhadap anak yang menjadi korban perundungan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak? (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban perundungan? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, karena bertujuan untuk mengkaji kesenjangan antara das sollen (apa yang seharusnya terjadi) dan das sein (kenyataan) dalam pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait korban perundungan merujuk pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 1 angka 16, Pasal 54, Pasal 59 ayat (2) huruf i, Pasal 76C, dan Pasal 71D ayat (1) juncto Pasal 59 ayat (2) huruf I, Adapun beberapa langkah yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) untuk memberikan perlindungan kepada korban perundungan meliputi: menerima pengaduan dari masyarakat, menjangkau korban, menyediakan layanan konseling dan psikologi, memberikan rujukan konsultasi hukum, menyediakan tempat penampungan sementara, melakukan mediasi, serta mendampingi korban selama proses pemulihan.
MENINGKATKAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL: Andi Najemi; Hafrida Hafrida; Tri Imam Munandar; Aga Hanum Praydhi
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 3: September 2022
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v1i3.804

Abstract

Tingginya minat masyarakat dalam menggunakan media sosial tidak menutup kemungkinan menimbulkan perbuatan yang melanggar hukum. Hal tersebut terjadi akibat dalam penggunaannya sulitnya masyarakat untuk menentukan berita yang benar dan berita bohong/hoax, masyarakat juga sulit membedakan antara berita yang mengandung kritikan dengan berita yang memuat ujaran kebencian. Akibatnya masyarakat sebagai konsumen di area umum kadang-kadang percaya terhadap berita yang memuat ujaran kebencian tersebut dengan mengunggahnya ulang dan meneruskannya beritanya tanpa mencari sumbernya terlebih dahulu, sehingga berimplikasi pada penyebaran kalimat ujaran kebencian. Seseorang yang melakukan perbuatan ujaran kebencian melalui media sosial dan dapat dikenakan sanksi pidana seperti dalam rumusan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Oleh karena itu sosialisasi yang dilakukan di Kecamatan Pamenang Kabupaten merangin memberikan dampak yang positif, karena dengan kegiatan tersebut dapat memberikan pengertian/pemahaman kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Peraturan Transaksi Elektronik, sehingga nantinya masyarakat dapat memanfaatkan media sosial dengan baik, bijak dan tidak melakukan pelanggaran hukum khususnya perbuatan ujaran kebencian dan kegiatan pengabdian masyarakat ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat
Penerapan Diversi Terhadap Anak Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Arsyad, Arsyad; Hasan, Umar; Munandar, Tri Imam
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 4 No. 1 (2020): Volume 4, Nomor 1, Juni 2020
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v4i2.10878

Abstract

Tujuan yang dicapai dari penelitian untuk memberikan solusi terhadap kendala dalam penerapan Diversi. Hal tersebut berkaitan dengan tingginya kecelakaan lalu lintas yang pelakunya anak. Permasalahan dalam kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku yang dapat menyebabkan luka ringan, luka berat, bahkan korban meninggal dunia, memerlukan solusi yang terbaik dilakukan dalam penyelesaiannya adalah dengan Penerapan Diversi. Namun dalam penerapannya sebagai upaya mewujudkan Restorative Justice bisa memunculkan permasalahan dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan mengkaji bahan hukum primer maupun skunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku bisa diupayakan diversi dan wajib diupayakan dalam proses peradilan pidana anak sebagai upaya dari restorative justice, namun kendala yang dihadapi dalam Diversi yaitu tidak semua kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak dapat dilakukan diversi karena tidak adanya kata sepakat antara pelaku dan korban. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Diversi serta sulitnya untuk mencapai kata sepakat antara pelaku dan korban mengenai ganti kerugian karna belum diaturnya secara jelas mengenai ganti rugi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Co-Authors Adithiya Diar Afrianda Yusnu Pratama Aga Anum Prayudi Aga Hanum Praydhi Aga Hanum Prayudi Agustarma, Febriza Eka Agustina, Rati Elvi Aini, Mahsuri Ainun Majid, Muhammad Zulfitrah Akbar Kurnia Putra Alamsyah, Risky Tri Alzahra, Hani Lutfhia Amalia, Mita Andi Najemi Andi Najemi, Andi Anisak, Nur Ansorullah Ansorullah Anum Prayudi, Aga Ardiko Sitompul Ario Putra Astriyadi Arsyad Arsyad Arya Bagus Wicaksono Ayu Susilawati, Ayu Bhagaswanda, Algi bt Ab. Kadir, Noor Aida Budi Ardianto Bustanuddin . Bustanuddin Bustanuddin Cahya Wulandari Citra Darminto Claudia Permata Dinda Darmawanto, Darmawanto Darminto, Citra Dessy Rakhmawati Dheny Wahyudi Dwi Kurniawan, Dwi Elizabeth Siregar Elizabeth Siregar Erwin Erwin Fitria, Rika Gultom, Naomi Christabell Hafrida Halijah, Halijah Handayani, lusi Harnika, Harnika Haryadi - Haryadi Haryadi Haryadi Haryadi Herry Liyus Hilman Yusra Ibadillah , Sultonu Idris, Siti Hafsyah imanuel, imanueljeremypane Istianah, Syarifatul Jufira, Putry Rahmani Kartika, Agustin Mega Khoir, Attabik Al Kurnia, Ayu Kurniawan, Hafif Liyus, Herry Lorenza, Putri Suci Lovy, Jelisa Laxmy Maisulvi, Khofifah Manurung, Syafril Masrukhi Masrukhi Mellinia, Nurul Michael Lega Moch. Reza Restu Prihatmaja Mohamad Rapik Muhammad Rizki Muliadi Murniyanti Murniyanti Nababan, Eva Daya Nelli Herlina Niko Saputra Novia, Laudy Novita Sari Nte, Ngaboawaji Daniel Nur Utami, Eka Rizki Nurfitriyani, Nurfitriyani Nys. Arfa Pebrianto, Dony Yusra Perangin-angin, Gilang Aulia Pratama, Wahyu Cahyo Prayudi, Aga Hanum Putri Sarah Putri, Adek Putri, Alifa Zahrani Putri, Gendis Klara Raffles Raffles Raffles Raffles Rakhmawati, Dessy Ramadan, Riski Fahlul Ridwan Arifin Rosa P.S Simarmata Sahuri Lasmadi Saidatul Nadia Abd Aziz Sal Sabila Aprilia Sinaga, Ervina Winra Siregar, Hamdan Maruli Syamsir Syamsir Syofyan Nur Ubaidila, Atta Syach Umar Hasan Usman Usman Usman Usman Vivi Octaviani Wilda Mahaliya Windarto Windarto Windarto, Windarto Yashinta, Sherly Yulia Monita Yusnu Pratama, Afrianda Zulham Adamy