Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.398
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan AGROMIX Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika (JANAPATI) Jurnal Informatika Global Transparansi Hukum KRTHA BHAYANGKARA Akademika JOURNAL SCIENTIFIC OF MANDALIKA (JSM) Jumat Informatika: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jumat Pertanian: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat IBLAM Law Review Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA) Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences Nuansa Informatika Jurnal Abdimastek (Pengabdian Masyarakat Berbasis Teknologi) Jurnal Sains Student Research Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Media Informatika dan Teknologi Vitamedica: Jurnal Rumpun Kesehatan Umum RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan Dharma Pendidikan MALA IN SE : JURNAL HUKUM PIDANA, KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI Jurnal Sistem Komputer (SISKOM) Jurnal Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Jurnal Pengabdian, Riset, Kreativitas, Inovasi, dan Teknologi Tepat Guna (Parikesit) Jurnal Sistem Informasi, Teknik Informatika, dan Sistem Komputer Jurnal Komputer dan Teknik Informatika Dharma Pendidikan
Sujono
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Other

Published : 48 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 48 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MAHASISWA WILAYAH BANGKA BELITUNG DALAM MEMBUAT WEBSITE DENGAN WORDPRESS Tommy, Lukas; Novianto, Dian; Japriadi, Yohanes Setiawan; Sujono; Wijaya, Benny; Brotosaputro, Goenawan
Jurnal Pengabdian Masyarakat Berbasis Teknologi Vol 6 No 02 (2025): Volume 6, Nomor 2, Oktober 2025
Publisher : ISB Atma Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemampuan membuat website sangat dibutuhkan di industri teknologi untuk profesi front-end, back-end, ataupun full-stack developer. Kemampuan membuat website sebagian mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Bangka Belitung masih kurang baik karena materi yang diajarkan di kelas biasanya hanya berfokus kepada konsep dasar tanpa praktik langsung dalam proyek nyata yang lebih kompleks. Tim Pengabdian kepada Masyarakat akan menyelenggarakan pelatihan membuat website yang memanfaatkan sistem manajemen konten WordPress sebagai alat dalam membuat dan mengelola website agar pengembang tidak perlu memulai dari nol dan memiliki kemampuan pemrograman yang mumpuni. Selain itu, diajarkan juga cara membuat plugin untuk operasi tambah, baca, ubah, dan hapus data serta cara meng-hosting project web di penyedia layanan domain dan hosting gratis. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan telah berhasil meningkatkan kemampuan peserta dalam membuat situs web, dengan rata-rata peningkatan kemampuan sebesar 9,73%.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Akuntan Publik Sebagai Asesor Laporan Keberlanjutan di Indonesia Hendi; Sujono; Sudarto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4396

Abstract

Transisi menuju ekonomi hijau telah menggeser paradigma pelaporan korporasi dari sekadar informasi keuangan menjadi informasi keberlanjutan (Environmental, Social, and Governance/ESG). Di Indonesia, kebijakan ini dipertegas melalui POJK No. 51/POJK.03/2017 yang menciptakan kebutuhan mendesak akan verifikasi pihak ketiga oleh Akuntan Publik sebagai asesor laporan keberlanjutan. Namun, perluasan peran ini membawa risiko hukum yang signifikan bagi Akuntan Publik akibat ketidakpastian standar dan potensi kriminalisasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis perlindungan hukum bagi Akuntan Publik. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum (legal gap) terkait batasan tanggung jawab profesional dalam asurans non-keuangan. Penulis merumuskan konstruksi hukum ideal (ius constituendum) berupa pengakuan doktrin Safe Harbor, penerapan pembatasan tanggung jawab perdata (liability caps), serta implementasi Restorative Justice dalam penegakan hukum di sektor keuangan. Kepastian hukum ini krusial untuk mencegah fenomena kriminalisasi profesi dan menjamin kredibilitas ekosistem keuangan berkelanjutan di Indonesia.
Deteksi Lemari Terguling Berbasis IoT dengan Notifikasi Telegram untuk Keselamatan Anak Nanda Pratama Widya Iswara; Sujono
JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH Vol. 4 No. 1 (2026): Februari
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jssr.v4i1.8559

Abstract

Household accidents involving children are often caused by furniture such as cabinets or shelves tipping over after being pushed or climbed on. This condition may result in serious injuries, therefore an early warning system that can quickly detect changes in furniture position is required. This study aimed to design and develop a cabinet or shelf tipping detection system based on the Internet of Things (IoT) with Telegram notifications as an alert medium for parents. The method used included hardware design using the ESP8266 module as the main controller and the MPU6050 sensor to detect tilt angles, as well as software design for data processing and message delivery through the Telegram Bot Application Programming Interface. The system worked by reading tilt angle data on specific axes and comparing them with predefined safety thresholds. When the angle exceeded the threshold, the system automatically sent warning messages to the parents’ smartphones. The test results showed that the system successfully detected dangerous tilt conditions and delivered notifications within a relatively short response time, indicating that it can function as an early warning system to improve child safety in home environments. This system is expected to assist parents in monitoring furniture stability and preventing accidents caused by tipping
Public Financial Accountability and Distributive Justice in International Space Exploration: A Normative Legal Analysis from Indonesia Istianingsih; Sujono; Rahmat, Diding
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 20 No. 1 (2026): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v20i1.5144

Abstract

This study examines public financial accountability and distributive justice in international space exploration from a normative legal perspective. Despite the rapid expansion of space activities and the increasing allocation of public funds, international space law remains primarily focused on technical responsibility and liability, while lacking binding norms on fiscal transparency, public financial reporting, and accountability. This normative gap raises concerns regarding the equitable governance of outer space as a global common. Employing normative legal research, this study analyzes key international space law instruments, particularly the Outer Space Treaty (1967) and related conventions, together with Indonesia’s national legal framework under Law No. 21 of 2013 on Space Activities. Statutory, conceptual, and comparative approaches are used to assess the adequacy of existing legal norms. The findings reveal an international fiscal accountability gap that undermines the operationalization of the principle of the province of all mankind and contributes to structural inequality in space exploration. At the national level, Indonesia’s space law framework is largely declarative and insufficiently integrated with public finance regulation. This study concludes that normative reform is required to strengthen fiscal transparency, accountability, and distributive justice in space governance.
Analisis Akurasi Sensor Piezoelektrik dalam Mendeteksi Intensitas Sampah pada Sistem Smart Waste Management Nuansa Abdi Muhammad; Sujono
Jurnal SINTIKA (Jurnal Sistem Informasi, Teknik Informatika, dan Sistem Komputer) Vol. 2 No. 1 (2026): Jurnal Sintika
Publisher : Yasin Publisher (Yayasan Amal Sosial Islami Nahdliyin)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65359/sintika.2026.21.47

Abstract

Pengelolaan sampah di wilayah perkotaan sering menghadapi ketidakefisienan akibat kurangnya data real-time mengenai volume sampah, yang berdampak pada rute pengangkutan yang kurang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan sensor getaran piezoelektrik berbasis Internet of Things (IoT) sebagai alternatif berbiaya rendah dalam mendeteksi intensitas pembuangan sampah. Metode prototyping diterapkan dengan menggunakan mikrokontroler ESP32 yang terintegrasi dengan platform cloud ThingSpeak, serta penerapan algoritma debouncing berbasis interval waktu untuk meminimalkan pembacaan ganda akibat sisa getaran. Pengujian dilakukan dengan memvariasikan jenis objek sampah pada media kardus sebagai simulasi tempat sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mencapai tingkat keberhasilan 100% dalam pengiriman data ke cloud pada interval pembuangan lebih dari 16 detik, meskipun ditemukan kendala dalam mendeteksi sampah berbobot ringan (kurang dari 5 gram) sehingga memerlukan kalibrasi ambang batas yang presisi. Secara keseluruhan, metode deteksi berbasis getaran dinilai layak diterapkan dan lebih ekonomis dibandingkan sensor ultrasonik, meskipun memerlukan penyesuaian mekanis pada material tempat sampah untuk mencapai kinerja optimal.  
Pertanggungjawaban Penyelenggara Fintech Peer-To-Peer Lending Terhadap Risiko Gagal Bayar Lender Herina; Sudarto; Sujono
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4426

Abstract

Pertumbuhan pesat industri teknologi finansial berbasis Peer-to-Peer (P2P) lending di Indonesia diiringi dengan meningkatnya risiko gagal bayar yang menimbulkan kerugian bagi pemberi dana (lender). Berbagai kasus pada platform berizin Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan masih lemahnya perlindungan hukum lender, terutama pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas pertanggungjawaban hukum penyelenggara pembiayaan P2P setelah POJK 40/2024 diberlakukan. Penelitian ini akan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa POJK 40/2024 menggeser paradigma tanggung jawab penyelenggara dari perantara pasif menjadi pengelola risiko aktif, sehingga kelalaian dalam credit scoring dan manajemen risiko dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, bukan sekadar risiko bisnis lender. Klausula pengalihan tanggung jawab kepada lender bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan batal demi hukum. Namun, pemulihan kerugian lender masih belum efektif karena penegakan hukum yang dominan bersifat administratif, sehingga diperlukan penguatan pertanggungjawaban hukum dan pengembangan mekanisme perlindungan yang lebih efektif dalam ekosistem ekonomi digital.
Perbandingan Kedudukan Hukum Laporan Akuntan Publik Dalam Jasa Investigasi Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Malaysia Harsono, Budi; Sujono; Sudarto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4427

Abstract

Artikel ini menganalisis dan membandingkan kedudukan hukum laporan akuntan publik dalam jasa investigasi sebagai bagian dari pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia. Fokus utama berada pada (i) jalur penerimaan (admissibility) laporan investigatif dalam sistem pembuktian, (ii) bobot pembuktian (weight) laporan melalui mekanisme pengujian di persidangan, serta (iii) desain kelembagaan yang memengaruhi penggunaan laporan tersebut, khususnya pada pembuktian unsur kerugian keuangan negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum, melalui studi kepustakaan atas peraturan, doktrin, dan sumber hukum relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa di Indonesia laporan jasa investigasi akuntan publik tidak berdiri sebagai alat bukti mandiri, melainkan harus dikonstruksikan ke dalam kategori alat bukti KUHAP, terutama sebagai keterangan ahli dan/atau surat, sehingga kekuatan pembuktiannya bersifat derivatif dan sangat bergantung pada strategi pembuktian serta penilaian hakim. Di sisi lain, pada konteks pembuktian kerugian negara, terjadi tarik-menarik normatif-institusional antara ruang yang diberikan Penjelasan Pasal 32 UU Tipikor dengan kecenderungan penguncian otoritas pemeriksaan melalui Penjelasan Pasal 603 KUHP (berlaku 2 Januari 2026), yang berdampak pada kepastian hukum penggunaan laporan investigatif pihak non-negara. Sebaliknya, Malaysia memberikan pengakuan lebih eksplisit terhadap expert evidence melalui Evidence Act 1950 serta menormalisasi keterujian bukti ahli melalui kombinasi laporan dan testimoni, diperkuat oleh etika profesi dan pedoman prosedural penyusunan expert report. Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan kerangka pembuktian di Indonesia agar pemanfaatan laporan investigasi akuntan publik lebih akuntabel dan konsisten, tanpa mengurangi prinsip fair trial dan tata kelola pembuktian kerugian negara
Analisis Kepastian Hukum Alokasi Hak Pemajakan Indonesia Atas Laba Perusahaan Digital Multinasional (Over-The-Top) Luar Negeri Berdasarkan Pilar Satu Base Erosion And Profit Shifting (BEPS) 2.0 Asman; Sujono; Sudarto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4438

Abstract

Revolusi ekonomi digital telah menantang arsitektur pajak internasional tradisional yang bergantung pada kehadiran fisik (nexus). Perusahaan multinasional Over-The-Top (OTT) meraup laba signifikan di negara pasar seperti Indonesia tanpa memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) fisik, menciptakan kekosongan hukum dan ketidakadilan pajak. Pemerintah Indonesia merespons dengan konsep Significant Economic Presence (SEP) dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), namun implementasinya ditangguhkan demi menunggu konsensus global Pilar Satu BEPS 2.0. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum alokasi hak pemajakan serta harmonisasi Pilar Satu ke dalam hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan hukum saat ini menciptakan ketidakpastian. Adopsi Pilar Satu (Amount A) menawarkan solusi yang lebih adil berbasis market nexus dibandingkan SEP unilateral, namun memerlukan harmonisasi hukum yang cermat melalui ratifikasi Multilateral Convention (MLC) untuk menjamin kesesuaian dengan Konstitusi dan UU PPh Indonesia.
Analisis Yuridis Terhadap Peluang Penghindaran Pajak Dalam Fasilitas Kawasan Berikat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Mega Sulistyo; Sudarto; Sujono
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4454

Abstract

Fasilitas Kawasan Berikat merupakan instrumen insentif fiskal yang bertujuan mendorong pertumbuhan industri berorientasi ekspor dan meningkatkan daya saing investasi di Indonesia. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang membawa restrukturisasi pengaturan di bidang kepabeanan dan perpajakan yang turut memengaruhi tata kelola Kawasan Berikat. Meskipun kerangka regulasi tersebut secara normatif dirancang untuk menyederhanakan perizinan dan memperkuat pengawasan, dalam praktiknya masih terdapat peluang penghindaran pajak dalam pemanfaatan fasilitas tersebut. Penelitian ini menganalisis: (1) pengaturan hukum fasilitas Kawasan Berikat berdasarkan UU No. 6 Tahun 2023 dan peraturan perundang-undangan terkait, serta (2) efektivitas penerapan Ketentuan Anti-Penghindaran Pajak Umum (General Anti-Avoidance Rule/GAAR) dalam menutup peluang penghindaran pajak yang timbul akibat hambatan regulatif dan kelembagaan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan analitis, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pengaturan hukum telah tersusun secara komprehensif, fragmentasi antara rezim kepabeanan dan perpajakan, tumpang tindih kewenangan pengawasan, serta keterbatasan integrasi sistem administrasi mengurangi efektivitas korektif GAAR. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi dan penguatan koordinasi antarinstansi menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan fiskal dalam sistem Kawasan Berikat.
Sistem Monitoring Slot Parkir Berbasis Esp32 Menggunakan Sensor Ultrasonik Dengan Web Dashboard Iot luluk, syeril; Sujono
Jurnal Sistem Komputer (SISKOM) Vol. 6 No. 1 (2026): Februari
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) STMIK Indonesia Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63447/siskom.v6i1.1799

Abstract

Insufficient parking capacity and the absence of real-time information regarding slot availability remain persistent issues in public facilities such as campuses, shopping centers, and office buildings. These conditions contribute to traffic congestion, time inefficiency, and suboptimal parking management. An automated and accurate monitoring system is required to provide immediate information for both parking administrators and vehicle users. This research aims to design and implement a parking slot monitoring system based on the ESP32 microcontroller using ultrasonic sensors to detect vehicle presence. The system is integrated with an Internet of Things (IoT) dashboard, allowing parking availability to be monitored through an internet connection. The methodology includes hardware design, software development, IoT integration, and functional as well as sensor accuracy testing. Each parking slot is equipped with an ultrasonic sensor to measure the distance between the sensor and the object positioned in front of it. Distance data are processed by the ESP32 to determine whether a slot is occupied or vacant. The processed data are transmitted to an IoT server via Wi-Fi and displayed on a dashboard in a structured visual format. Experimental results demonstrate that the system operates according to design specifications and provides real-time parking availability information with reliable detection accuracy. The proposed system supports more efficient parking management and accelerates the process of locating vacant slots.
Co-Authors Adrian Yoga Permana Agus Suhadi Ahmad Bichar Khozainul Abar Aisa, Aufia - Akbar Kuntara Alidin, La Ode Asfahyadin Alvina Mita Iknawati Alya Akmala Luthfiani Farras Anastasia Lirina Andria Sari Ardyono Priyadi Asep Khairul Faizin Asman Assidiqi, Rohmatullah Bagus Rahmadi Supancana, Ida Brososaputro, Goenawan Budi Harsono Cahyo Indarti Casmudin Chika Ghianistika Chrisna Putra, Rendy Rian Chusnul Chotimah Damayanti, Era Rizqi Deden Deni Mahendra Dian Novianto Diding Rahmat Dinan Izzazi Zatalini Effendi, Zara Emi Endang Sulastri Eny Noviyanti Fajar Nur Trengginas Firdaus Gaol, Selamat Lumban Goenawan Brotosaputro Hendi Henri M. Tobing Herina I Made Dwika Widhitama Ikhwan Syahdi Istianingsih Japriadi, Yohanes Setiawan Joko Sudibyo Juharsah Lintang Ratri Handaru Putri Listiyorini Lorensa Dian Anggrain Lukas Tommy luluk, syeril M. Zaki Mubarok Margo Pujiantara Maulidi Mauridhi Hery Purnomo Mega Sulistyo Meilia Prehartanti Memik Nor Fadilah Moh Sholeh Afyuddin Nanda Pratama Widya Iswara Niru Anita Sinaga Novi Astuti Indra Paranita Nuansa Abdi Muhammad Nur Khafidhoh Putu Sugiartha, I Gede Rachmawan Budiarto Rias Janathun Qolbi Ridha Hanifah Rizky Syam Putra Wahyudi Rizqi Maulidia Salsabila Khulukin Hasanah Sandjaya, Alfath Sari, Melinda Novita Setiawan Japriadi, Yohanes Sidhiwaskita, I Gusti Agung Bagas Sinarwaty SITI FATIMAH Siti Nurlaela Siti Sulaikho Sudarto Sudarto Sudarto SUNGKONO SANUSI Tri Rahayu Kusumaningsih Tulus Prasetyo Umi Baroroh Urfi Hannan Mubarok Wahyuniati Hamid Wanda Putri Noviati Widyatama, Alfian Wijaya, Benny Wisnu Aryo Dewanto Wuri Cahyanti Zakiyyudin Zein Sgn, Subhan Zulfikar