Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

The LGBT Phenomenon from a Social and Legal Perspective in Indonesia Erfita; Arisman
Journal Informatic, Education and Management (JIEM) Vol 8 No 1 (2026): FEBRUARY (CALL FOR PAPERS)
Publisher : STMIK Indonesia Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61992/jiem.v8i1.236

Abstract

The LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender) phenomenon in Indonesia has become a complex social and legal issue amidst globalization and technological advancements. This study aims to analyze the definition, causes, social impacts, and legal perspectives on this phenomenon within the context of Indonesian moral and cultural values. The method used is descriptive qualitative with a sociological and normative juridical approach through literature review and social theory. The results of the study indicate that promiscuity and LGBT emerged due to the influence of global culture, digital media, and weak character education. Socially, this phenomenon has led to a shift in moral values, an increase in deviant behavior, and the emergence of stigma and social conflict. Although the LGBT community is increasingly present in public spaces and social media, Indonesian society generally still rejects its existence because it is considered contrary to religious and cultural norms . In terms of law, LGBT behavior and promiscuity are not explicitly regulated in the law, but acts that violate morality can be prosecuted through Articles 281 and 292 of the Criminal Code, as well as Law No. 44 of 2008 concerning Pornography. The government is expected to strengthen regulations and moral education that balance individual rights and social order. Thus, the phenomenon of promiscuity and LGBT reflects the nation's moral challenges that require a balanced legal, social, and educational approach to align with the values ​​of Pancasila and Indonesia's cultural identity.
Married is Scary: Ketakutan Gen Z Terhadap Pernikahan di Era Modern Yani, Nur Afrina; Arisman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3732

Abstract

Fenomena   "Married   is   Scary"   mencerminkan   persepsi   ketakutan   terhadap pernikahan yang semakin berkembang dalam masyarakat kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsitersebut dalam perspektif religius, emosional, dan  sosial  budaya,  serta  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya.  Metode  yang digunakan adalah literature review dengan menganalisis berbagai sumber terkait topic pernikahan di masyarakat  modern. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa ketakutan  terhadap  pernikahan  dipengaruhi  oleh  faktor  religius  yang  menuntut pemenuhan ekspektasi tinggi, faktor emosional terkait trauma atau ketidakpastian komitmen,  serta  tekanan  sosial  budaya  yang  menuntut  individu  untuk  menikah pada usia  tertentu.  Selain  itu,  faktor  ekonomi  dan  pengaruh  media  sosial  juga memainkan  peran  besar  dalam  menciptakan  rasa  takut  terhadap  pernikahan. Kesimpulannya,  fenomena  ini  mencerminkan  kompleksitas  pandangan  terhadap pernikahan yang dipengaruhi oleh banyak faktor, dan diperlukan pendekatan yang lebih  realistis  serta  dukungan  sosial  dalam  menghadapi  ketakutan  ini. Penelitian lebih  lanjut  tentang  dinamika ini sangat  diperlukan  untuk memahami  lebih  dalam fenomena tersebut.
Fenomena Childfree: Antara Pilihan Personal, Nilai Sosial dan Tantangan Masa Depan Erliza, Putri Nurul; Arisman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3733

Abstract

Fenomena childfree telah menjadi perbincangan hangat dalam diskursus sosial kontemporer, terutama di tengah perubahan nilai masyarakat modern yang semakin menekankan pada kebebasan individu, kesetaraan gender, dan kesadaran ekologis. Studi ini bertujuan untuk mengkaji konsep dasar, sejarah kemunculan, alasan dan urgensi pilihan childfree, realita sosial yang menyertainya, serta pendekatan interdisipliner dalam merespons isu ini. Dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif berbasis studi pustaka, penelitian ini mengeksplorasi data dari berbagai jurnal akademik, buku, dan laporan ilmiah terbitan 2018–2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa pilihan menjadi childfree bukanlah bentuk penolakan terhadap nilai keluarga, melainkan ekspresi sah dari hak atas tubuh, kebebasan eksistensial, dan tanggung jawab sosial terhadap masa depan planet. Meskipun demikian, individu childfree masih menghadapi tantangan berupa stigma sosial, tekanan gender, dan ketimpangan dalam kebijakan publik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan interdisipliner yang mencakup dimensi sosiologis, psikologis, hukum, dan teologis untuk membangun ruang sosial yang lebih adil dan inklusif terhadap keragaman pilihan hidup.
Analisis Nikah Wisata dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Harahap, Rizki Ananda Futri; Arisman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3757

Abstract

Nikah wisata merupakan praktik perkawinan yang secara formal memenuhi rukun dan syarat nikah, namun dilakukan dengan niat tidak berkelanjutan selama masa perjalanan wisata. Praktik ini menimbulkan persoalan hukum karena bertentangan dengan tujuan perkawinan baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Artikel ini bertujuan menganalisis nikah wisata dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan fatwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah wisata tidak sejalan dengan tujuan perkawinan yang bersifat kekal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta bertentangan dengan maqāṣid al-syarī‘ah. Oleh karena itu, nikah wisata dinilai tidak memiliki legitimasi hukum yang kuat dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian serta kerugian bagi perempuan dan anak.
Budaya Viral dan Etika Islam di Media Sosial: Studi Sosiologis atas Reaksi Publik terhadap Kasus Tumbler Tuku Pratama, Ryky Dian; Arisman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3784

Abstract

Fenomena budaya viral di media sosial telah mengubah cara masyarakat Muslim berinteraksi dan menilai suatu peristiwa. Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi prinsip etika Islam dalam komunikasi digital dengan meninjau kasus Tumbler Tuku yang sempat viral di Indonesia pada tahun 2025. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis literatur, tafsir Al-Qur’an, dan studi media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa absennya penerapan nilai qaulan sadida (ucapan benar), qaulan layyina (ucapan lembut), dan tabayyun (verifikasi informasi) menjadi penyebab utama terjadinya penyebaran fitnah, ujaran kebencian, dan kesalahpahaman publik di ruang digital. Etika Islam berperan penting sebagai “filter sosial” yang mengarahkan perilaku masyarakat agar tetap selaras dengan prinsip maqāṣid al-sharī‘ah dalam menjaga kehormatan, akal, dan moralitas publik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan literasi etika Islam di media sosial melalui pendidikan dan dakwah digital berbasis nilai Qur’ani agar tercipta budaya komunikasi daring yang santun, kritis, dan bertanggung jawab.
Additional income applications based on job performance criteria at Pt. Bank Sinarmas Tbk (Kcp) Tebing Tinggi Jambi Arisman; Nurmina Siregar
Journal of Applied Accounting And Business Vol. 1 No. 1 (2019): JAAB - Juni 2019
Publisher : LP2M Politeknik Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37338/jaab.v1i1.14

Abstract

PT Bank Sinarmas Tebing Tinggi Jambi is an element of the company in the field banking. Supplemental income is income derived based on the outcome of a month's performance achievement beyond the legally-accepted wage. In processing and additional income on PT Bank Sinarmas Tebing Tinggi Jambi still Microsoft Excel 2007 so that the results are less rapid, precise and accurate and frequent detection of data redundancy (double). One way to overcome this problem is to create an information system that uses Microsoft Visual Basic 2008 programming language as well database Microsoft Access 2007 as the database. Which, in making this information system we use system design methods such as. UML stands for Unified Modeling Language, the tool used is Use Case, Activity, and Class diagram.. This research aims to have this information system Supplemental income PT Bank Sinarmas Tebing Tinggi Jambi is an element of the implementation of municipal governments precise and accurate and no redundancies
Interfaith Marriage in the Perspective of Islamic Legal Sociology Alendra, Deni; Arisman
El-Rusyd Vol. 10 No. 2 (2025): December
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ahlussunnah Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58485/elrusyd.v10i2.541

Abstract

Interfaith marriage continues to generate debate in plural societies, particularly in Indonesia, where religion constitutes the basis for the legal validity of marriage. This study aims to analyze the phenomenon of interfaith marriage from the perspective of Islamic legal sociology by highlighting the relationship between religious norms, state law, and social realities. This research employs a qualitative approach using a normative–empirical method through content analysis of Islamic legal sources, statutory regulations, and relevant sociological literature. The findings reveal a tension between normative legal frameworks and social practices, which has led to the emergence of various societal strategies in responding to existing legal restrictions. This article concludes that interfaith marriage is not merely an issue of normative Islamic jurisprudence, but also a social phenomenon that requires a contextual approach to ensure that Islamic law remains responsive to societal dynamics without losing its fundamental value orientation.
Exploring the Role of Spiritual and Emotional Bonds in Islamic Marriage: A Study of Psychological and Legal Perspectives for Family Sustainability Firmansyah; Rajab, Khairunnas; Arisman; Lastfitriani, Hellen; Misraini, Irda
Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam Vol 17 No 1 (2026): Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/atjpi.v17i1.30168

Abstract

As a triadic ethical vocabulary in Islamic family thought, sakinah functions as the telos of marital calm and psychological safety, mawaddah as the affective–commitment dimension of enduring love, and rahmah as the moral–empathic capacity for mercy that enables reconciliation, resilience, and mutual flourishing. This study interrogates how this spiritual–emotional architecture constitutes the substantive core of Islamic marriage beyond its formal-legal contract and clarifies how it may be operationalised to strengthen family sustainability in contemporary settings. Using a library-research design, the article undertakes systematic documentary analysis of primary Islamic sources (the Qur’an, Hadith, and classical fiqh on munākaḥāt) alongside selected contemporary scholarship on marital psychology; the materials are analysed through a descriptive–analytical strategy and a comparative–critical reading that bridges Islamic normative reasoning with relational-psychological constructs (e.g., attachment and emotional intelligence). The synthesis indicates that sakinah–mawaddah–rahmah provides a coherent normative framework for sustaining intimacy, ethical communication, and reconciliation-oriented conflict management, thereby supporting couple resilience over time. At the same time, the analysis identifies a persistent gap between normative ideals and lived marital dynamics, particularly the gendered distribution of emotional and spiritual labour that can undermine relational equity and long-term stability when unaddressed. This study contributes an interdisciplinary conceptual framework integrating Islamic family jurisprudence, marital psychology, and gender-sensitive analysis to inform more relationally grounded premarital education, marital counselling, and policy-oriented discussions on family well-being.
PRE-MARITAL HEALTH SCREENING: AN ISLAMIC LEGAL PERSPECTIVE IN IMPROVING THE QUALITY OF FAMILY LIFE (SOCIO-LEGAL AND EDUCATIONAL APPROACH) Arisman; Maryah
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 11 No. 02 (2026): Volume 11 No. 02 Juni 2026
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v11i02.48125

Abstract

Health is a crucial factor in human life, including building a quality married life. Premarital health checks are a strategic preventive measure to ensure the health of prospective brides and grooms and identify potential disease risks, including infectious diseases, hereditary diseases, and genetic disorders that can affect fertility and the health of offspring. This study aims to analyze the urgency of premarital health checks from an Islamic legal perspective and examine their implications for improving the quality of family life through socio-legal and educational approaches. The method used is a qualitative literature study analyzing various relevant scientific sources related to premarital health checks. The results indicate that premarital health checks play a crucial role in preventing the spread of disease, maintaining reproductive health, and preparing a healthy and quality generation. From an Islamic legal perspective, although not explicitly regulated, the principles of ḥifẓ al-nafs (protecting the soul) and ḥifẓ al-nasl (protecting offspring) provide a strong normative foundation for the importance of this preventive effort. In a socio-legal context, the practice of premarital health checks reflects the interaction between religious norms, health policies, and social awareness. Meanwhile, from an educational perspective, this examination is part of premarital education, which is crucial for developing the couple's physical, mental, and social readiness. Therefore, premarital health screenings can be viewed as an integral part of responsible, healthy marriage preparation, oriented toward improving the family's quality of life.