Claim Missing Document
Check
Articles

HUBUNGAN NEGARA HUKUM DENGAN HAM DI INDONESIA Hutabarat, Dany Try Hutama; Lutfianur, Bunga Cyntia; Amsari, Duwi Anggun; Nadila, Irvi; Yani, Cindy Indah; Kartika; Rizki, Alfathi
JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS Vol. 1 No. 2 (2022): FEBRUARY
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/jhssb.v1i2.76

Abstract

Laws are regulations made by the government. The rule of law is a state that enforces justice that deviates from the rules of a country. Human rights (HAM) can be interpreted as basic rights in humans. Human rights have been given since we were born, so no one has the right to rob human rights, whoever it is. The rule of law is enforced so that people can obey the rules of a country, one of which is to protect one's human rights. The rule of law with human rights is very attached. Because one indication to be called a state of law, among others, the enforcement of human rights, because a state of law without respecting and respecting the principles of human rights cannot be called a state of law
THE URGENCY OF LEGAL PROTECTION AGAINST THE IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC INFORMATION TECHNOLOGY-BASED MEDICAL RECORDS IN REGULATION OF THE MINISTER OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 269 OF 2008 Hutabarat, Dany Try Hutama; Zebua, Rusti; Sitorus, Rini Andriani; Subakti, Febby Andriana; Ramadhani, Hikmah; Mangunsong, Juliana; Nduru, Firma; Alfah, Gusthi Sulistio; Pasaribu, Julio Calvin Dheo; Malau, Rado Maruli; Anhar, Ibnu; Sahdan, Patria
JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS Vol. 1 No. 4 (2022): AUGUST
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/jhssb.v1i4.234

Abstract

Indonesia is a country that until now has not have a single law laws specifically regulating the protection of personal data. Lately there have been many cases in the community regarding the misuse of personal data. Especially with the increasingly easy public access to the internet so that the misuse of personal data through electronic media will spread quickly. In the field of health services, the patient's personal data cannot be separated from the possibility of abuse. It would be even more dangerous if the personal data is a trace of the patient's medical record which is indeed highly confidential. The use of Information and Communication Technology (ICT) in health services aims to improve access, efficiency, effectiveness, and quality of medical processes that involve medical service organizations in hospitals, clinics, health centers, medical practitioners both doctors and therapists, laboratories, pharmacies, insurance also involving patients as consumers. However, in the process of service using the E-health program, it will collect a number of consumer personal data which is sensitive personal data and lead to new legal issues, namely the extent to which the health service provider can protect patient personal data can be accessed, disseminated more easily through the progress of ICT. So far, the existing regulations have not provided maximum protection for patient personal data because the arrangements are still sectoral and are scattered in several laws and regulations.
“POJOK BACA” SEBAGAI STRATEGI MENUMBUHKAN MINAT BACA SISWA KELAS III UPTD SDN 016534 SILO BONTO Suriani, Suriani; Mizkat, Eva; Hutama Hutabarat, Dany Try; Pratiwi, Cindy; Silaban, Herman; Rahayu, Rika
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol 29, No 4 (2023): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/jpkm.v29i4.50595

Abstract

Minat membaca para siswa memiliki peran yang signifikan dalam membentuk kemampuan literasi yang kokoh dan meningkatkan kualitas Pendidikan. Peran utama dalam membentuk minat baca siswa dipegang oleh para guru. Seorang guru adalah seorang profesional dalam bidang pendidikan yang memiliki tugas untuk mendidik, mengajar berbagai disiplin ilmu, memberikan arahan, melatih, memberikan penilaian, dan menjalankan proses evaluasi terhadap para peserta didik. Pelaksanaan perubahan standar pendidikan nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 menuntut pemahaman mendalam dari pihak guru Metode yang digunakan untuk mengetahui pojok baca sebagai strategi menumbuhkan minat baca siswa kelas III di UPTD SDN. 016534 Silo Bonto adalah menggunakan metode pendidikan, pendampingan dan evaluasi. Sosilaisasi hukum yang dilakukan kepada guru untuk mengetahui dan memahami tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Kewajiban guru sebagai bagian dari warga masyarakat untuk mengerti dan paham hukum, terutama agar tidak terkena sanksi hukum yang dapat menimbulkan penderitaan bagi yang melanggarnya. Optimalkan  ]Pojok  Baca,  gerakan  literasi  membaca  dapat  berjalan  dengan lancar. Perlu adanya dukungan dari berbagai pihak seperti kepala sekolah, guru, Penanggung jawab gerakan literasi, dan para siswa.
ANALISIS YURIDIS PERAN DAN KEWENANGAN DOKTER PUSKESMAS DALAM PENANGANAN ORANG DALAM GANGGUAN JIWA DI SEI KEPAYANG Nasution, Emmi Rahmiwita; Siregar, Ahmad Afandi; Siregar, Emiel Salim; Rahmat, Rahmat; Hutabarat, Dany Try Hutama
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 25, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v25i1.3902

Abstract

Penanganan masalah kesehatan jiwa merujuk pada konsep upaya kesehatan jiwa paripurna, mencakup upaya kesehatan jiwa masyarakat sebagai landasan, didukung pelayanan kesehatan jiwa dasar dan diperkuat pelayanan kesehatan jiwa rujukan yang terintegrasi. Program pelayanan kesehatan jiwa di puskesmas diarahkan pada upaya kuratif dengan menggunakan obat-obat jiwa yang ada, pencegahan (preventif) dan promotif melalui penyuluhan dan kunjungan kerumah pasien jiwa. Sesuai dengan fokus kajian penelitian ini untuk menganalisis peran dan kewenangan dokter Puskesmas Sei Kepayang dalam menangani orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di wilayah Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, maka penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan untuk mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis,yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Data menunjukkan tidak terdapat dokter di Puskesmas Sei Kepayang yang memiliki keahlian di bidang kesehatan jiwa yang khusus untuk menangani ODGJ, sedangkan tenaga perawat hanya ada 1 (satu) orang yang memiliki kekhususan menangani ODGJ. Puskesmas Sei Kepayang melayani pemeriksaan kesehatan, rujukan, surat kesehatan dan lainnya. Puskesmas ini termasuk tipe perawatan, artinya melayani berbagai program puskesmas seperti pemeriksaan kesehatan (check up), pembuatan surat keterangan sehat, rawat jalan, lepas jahitan, ganti balut, jahit luka, cabut gigi, periksa tensi, periksa anak, tes golongan darah, asam urat, kolesterol, dan lainnya termasuk pelayanan ODGJ. Peran dokter Puskesmas Sei Kepayang telah diwujudkan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Petran dokter Puskesmas tersebut diindikasi dari keluarga ODGJ dimana terdapat kepercayaan dan kepuasan dari masyarakat setelah membawa ODGJ ke Puskesmas untuk memperoleh pengobatan. Sikap dan nilai professional dokter dan tenaga kesehatan Puskesmas Sei Kepayang juga telah sesuai sesuai yang diharapkan oleh masyarakat, misalnya mengadakan kunjungan ke rumah ODGJ untuk memantau keadaannya, sekaligus memastikan obat-obatan telah dikonsumsi dengan benar
MEMAHAMI MAKNA DEMOKRASI DALAM PENDIDIKAN DEMOKRASI Hutabarat, Dany Try Hutama; Sinta, Nuria; Dwiva, Nur Aulia; Raihandi, Muhammad Abiyyu; Ardiansyah, Ari; Febrian, Sazri; Akbar, Ghani
REVIEW OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATION, CULTURE AND PEDAGOGY Vol. 1 No. 1 (2021): NOVEMBER
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.047 KB) | DOI: 10.55047/romeo.v1i1.60

Abstract

The purpose of this study is to identify and comprehend the meaning of democracy through democratic education. This research method is qualitative approach based on a literature review. Democracy is a way of life that must develop and flourish in citizens, both those in positions of authority (state administration) and those who are not in positions of authority (ordinary citizens). This democratic way of life will result in a democratic culture. To support the form of government and political system, a positive attitude toward life and a democratic culture are required. Democracy education essentially establishes a democratic culture that will eventually become the democratic structure.
LOCAL SOCIAL ROLE IN FOREST PREVENTION AND FOREST PLANNING BY OPEN COUNTRIES Hutabarat, Dany Try Hutama; Fauzan, Aan; Piranda, Dea Resti; Sinaga, Dessy Zulfianti; Putri, Erga Eka; Sinambela, Ibrahim; Hakim, M. Fauzan; Lubis, Rafly Aulia; Iswandi, Rizky; Dalimunthe, Septian Rizky; Satria Alvin Sitorus, Akmal
REVIEW OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATION, CULTURE AND PEDAGOGY Vol. 1 No. 2 (2022): FEBRUARY
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.484 KB) | DOI: 10.55047/romeo.v1i2.79

Abstract

The majority of Indonesians make their living from farming, which requires a lot of area to grow crops. To produce fresh land for farmers, a small amount of forest must be cleared. The cost of land cannot be increased by cutting down and burning trees and forests, according to the legislation. However, there are several exceptions to local rules, such as burning up to 2 hectares of land per family head, growing local kinds, and encircling themselves with fire traps to prevent disease transmission, but not to the environment. The study's goal was to examine into the involvement of local sages in land clearance, forest burning, and land burning, as well as the establishment of land clearing operations against police officers who broke local laws. This research method combines a legal (sculpture) and a conceptual approach. The findings demonstrate the importance of local wisdom in large-scale forest fire prevention through constitutional acknowledgment of local wisdom.
Pengelabuan Hukum Perkawinan Atas Perkawinan Beda Agama Hutama Hutabarat, Dany Try; Simanjuntak, Komis; Syarunsyah, Syahrunsyah
Jurnal Ius Constituendum Vol. 7 No. 2 (2022): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v7i2.5383

Abstract

 The research objectives to be achieved in this study are to find out, analyze and find solutions in overcoming legal fraud. Interfaith couples prefer to marry in Indonesia. Considering that it is more cost-effective and their desire to get married can be carried out and implemented in Indonesia. On the other hand, there is no legal protection to provide guarantees for the implementation of interfaith marriages in Indonesia. So some couples commit a fraudulent marriage law by ignoring the requirements in the national marriage law. The research method in this research is a normative research method by examining every applicable marriage law rule and legal theories that will answer and provide a solution in providing a discourse on understanding law and marriage and its relationship with the concept of divinity. Based on the data above, the results of the analysis find that interfaith married couples abroad have cheated Indonesian marriage law on interfaith marriages that occur abroad. After holding an interfaith marriage abroad, the artist couple returns to Indonesia and registers the interfaith marriage at the Population and Civil Registry Office. However, considering that their marriages are of different religions, the Population and Civil Registry Service does not immediately register interfaith marriages. According to the population administration, a valid marriage according to the legislation must be reported by the resident to the implementing agency at the place where the marriage took place no later than 60 (sixty) days from the date of the marriage.Tujuan penelitian yang akan dicapai pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui, menganalisis dan mencari solusi dalam mengatasi pengelabuan hukum perkawinan pasangan beda agama lebih memilih melangsungkan perkawinan di Indonesia. Mengingat lebih irit biaya dan keinginan mereka untuk menikah dapat terlaksana dan terimplementasikan di Indonesia. Di sisi lain bahwa tidak ada perlindungan hukum untuk memberikan jaminan untuk terlaksananya perkawinan beda agama di Indonesia. Beberapa pasangan melakukan suatu pengelabuan hukum perkawinan dengan mengabaikan bagian syarat dalam hukum perkawinan nasional. Metode penelitian dalam suatu suatu penelitian ini digunakan suatu metode penelitian normatif dengan mengkaji setiap aturan hukum perkawinan yang berlaku serta teori-teori hukum yang akan menjawab serta memberikan suatu solusi dalam memberikan wacana pemahaman hukum serta perkawinan dan hubungannya dengan konsep ketuhanan. Berdasarkan data diatas maka hasil analisis menemukan bahwa pasangan menikah beda agama di luar negeri telah melakukan pengelabuan hukum perkawinan Indonesia atas perkawinan beda agama yang terjadi diluar negeri. Setelah melangsungkan perkawinan beda agama diluar negeri pasangan artis kembali ke Indonesia dan mencatatkan perkawinan beda agama tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Namun mengingat perkawinan mereka berbeda agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak langsung serta merta mencatatkan perkawinan beda agama. Menurut administrasi kependudukan perkawinan yang sah menurut peraturan perundangundangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.    
Peran Jaksa Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Pidana Anak Simanjutak, Komis; Suriani, Suriani; Hutama Hutabarat, Dany Try; Alpadira, Rinda
Jurnal Ius Constituendum Vol. 7 No. 2 (2022): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v7i2.5677

Abstract

The examine target to decide the role of the prosecutor in the implementation of diversion so that you can encourage the realization of a diversion settlement a good way to decrease the negative effect on youngsters if the case is going to court. The public prosecutor is obligated to make diversion efforts with the aid of summuning and/or supplying case resolution thru diversion to the kid and/or discern/father or morher as well as the sufferer or baby of the victim and/or parent/father or mother. Because of this, the role of the public prosecutor in sporting out diversion is not best limited to releasing responsibilities, but should be greater active to inpire the conclusion of a diversion agreement. This research is essential so that the implementation of diversion is prioritized within the settlement of kids instances by way of the general public prosecutor. This take a look at uses emperical juridical research strategies. This research has novel fee because it discusses in particular about the role of prosecutors in imposing diversion within the area. Based at the effects of the observe, it could be seen that the position of the prosecutor in the implementation of diversion is as a facilitator by way of seeking to reconcile the victim, in addition to the victims circle of relatives, in opposition to crook acts committed with the aid of   youngsters.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran jaksa dalam pelaksanaan diversi guna upaya mendorong terwujudnya kesepakatan diversi sehingga bisa meminimalisir akibat kurang baik pada anak apabila perkaranya hingga ke pengadilan. Penuntut umum harus melaksanakan upaya diversi dengan memanggil dan/ ataupun menawarkan penyelesaian kasus lewat diversi kepada anak dan/ ataupun orang tua/ wali dan korban ataupun anak korban dan/ ataupun orang tua/ wali. Jaksa Penuntut umum dalam melakukan diversi tidak cuma sebatas membebaskan kewajiban saja, tetapi wajib lebih aktif dalam mendorong terwujudnya kesepakatan diversi. Penelitian ini penting dilakukan supaya pelaksanaan diversi diutamakan pada penyelesaian permasalahan anak oleh jaksa penuntut umum. Penelitian ini menggunakan tata cara penelitian yuridis empiris. Penelitian ini mempunyai nilai kebaharuan sebab mangulas secara khusus mengenai peran jaksa dalam penerapan diversi. Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan hingga dapat diketahui bahwa peran jaksa dalam penerapan diversi menjadi fasilitator dengan berupaya mendamaikan anak/ orangtua/ wali dengan korban/ orangtua/ wali atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak.              
œPOJOK BACA SEBAGAI STRATEGI MENUMBUHKAN MINAT BACA SISWA KELAS III UPTD SDN 016534 SILO BONTO Suriani, Suriani; Mizkat, Eva; Hutama Hutabarat, Dany Try; Pratiwi, Cindy; Silaban, Herman; Rahayu, Rika
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 29 No. 4 (2023): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/jpkm.v29i4.50595

Abstract

Minat membaca para siswa memiliki peran yang signifikan dalam membentuk kemampuan literasi yang kokoh dan meningkatkan kualitas Pendidikan. Peran utama dalam membentuk minat baca siswa dipegang oleh para guru. Seorang guru adalah seorang profesional dalam bidang pendidikan yang memiliki tugas untuk mendidik, mengajar berbagai disiplin ilmu, memberikan arahan, melatih, memberikan penilaian, dan menjalankan proses evaluasi terhadap para peserta didik. Pelaksanaan perubahan standar pendidikan nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 menuntut pemahaman mendalam dari pihak guru Metode yang digunakan untuk mengetahui pojok baca sebagai strategi menumbuhkan minat baca siswa kelas III di UPTD SDN. 016534 Silo Bonto adalah menggunakan metode pendidikan, pendampingan dan evaluasi. Sosilaisasi hukum yang dilakukan kepada guru untuk mengetahui dan memahami tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Kewajiban guru sebagai bagian dari warga masyarakat untuk mengerti dan paham hukum, terutama agar tidak terkena sanksi hukum yang dapat menimbulkan penderitaan bagi yang melanggarnya. Optimalkan  ]Pojok  Baca,  gerakan  literasi  membaca  dapat  berjalan  dengan lancar. Perlu adanya dukungan dari berbagai pihak seperti kepala sekolah, guru, Penanggung jawab gerakan literasi, dan para siswa.
Hak Atas Tanah sebagai Permukiman Penduduk di Daerah Aliran Sungai Kota Tanjungbalai Perdana, Indra; Siregar, Fazriana; Hutama Hutabarat, Dany Try
MODELING: Jurnal Program Studi PGMI Vol. 10 No. 4 (2023): Desember
Publisher : Program Studi PGMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Al Hikmah Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69896/modeling.v10i4.2109

Abstract

The riverbank area is an inseparable part of the water resources management area which cannot be owned and/or controlled by individuals, community groups, or business entities. Tanjungbalai City As a city flanked by 2 major rivers, namely the Silau river which empties into the Asahan river as a city that has many rivers. does not rule out the possibility to make the watershed as a place to live by the people of the city of Tanjungbalai. The purpose of this study is to see the response of the people of Tanjungbalai city who use the watershed as a place to live (housing) and the policies made by the local government to the events that occur. The method used in this study is the empirical juridical method and the observation technique is carried out by using the interview method and analyzing the results of the questionnaire on 35 (thirty five) households who choose the watershed as a place to live. The results in this study are people who live in the watershed due to middle to lower economic factors, as well as the lack of supervision from the local government. And there is no Tanjungbalai City Government Policy on housing and settlements that prohibits building housing in places that are at risk of causing danger.
Co-Authors Abimanyu, Aditya P. Ade Hastina Putri Ade Irwansyah Adila, Lica Adlina, Desri Affandi, Ikhwan Aflita, Riri Agung Gumelar Agung Hidayat, Agung Agus Budi Agus Salam Ahmad Fajar Mukti Ahmad Helmisyam Silitonga Ahmad Zuwandana Akbar, Ghani Al Madina Aldina, Cindy Alfah, Gusthi Sulistio Alfathni, Tri Nia Alkarim, Fazri Almas, Salsabila Alpadira, Rinda Amalia Vada, Dela Ambarwati, Eny Ayu Amida, Nur Amri, Juheri Amsari, Duwi Anggun Ananta, Aulia Andrian, Pandu Anggraini, Sustika Winda Anhar, Ibnu Anisyah Annisya Raya Tanjung Anuary Sitorus, Eko Ardiansyah, Ari Arief Wardana Arya, Dicky Arya, Ilham Arzetti Syahrani Putri I Ayu, Erra Azhar, Khairul Azhari, Ridho Azmi, Chairanda Al Azmi, Fahri Azura, Putri Azzahro, Wan Batubara, Rifana Bayu Ansori Bima, Meirad Arianza Bintang, Muhammad Chairanda Al Azmi Chandra Ridho Wijaya Chintia Meylandini Sihombing Cindy Pratiwi Cindy Pratiwi, Cindy Dalimunthe, Septian Rizky Darmawan, Diki Darmawan, Khairunnisa Darnita Denisa, Denisa Deri, Afif Dewi Syamsiah Dewi, Yulia Dinda Ayu Mahvira Dini Anggraini Donni Bascara Dwiva, Nur Aulia Efrianti Nasution, Rizka Egi Delardi Eka Widya Lestari Elfindra, Anzas Emiel Salim Siregar Emmi Rahmiwita Nasution Ersa, Fikri Erwina Rosita Eva Mizkat Evi Yulyantika Fadila, Aan Fadila, Zahra Nur Fafaruq, Lintang Al Faisal Tanjung Fakhrul Azmi Fauzan, Aan Fawzan, Rudu Febrian, Sazri Fransisca, Zenny Hakiki, Nurdini Hakim, M. Fauzan Hamizah, Siti Handayani Harmika, Zuwairiah Hassymi, Aldi Prayoga Hayani, Masyita Hazali, Hazali Herman Herman Herman Silaban Hidayat, Riyan Fikqri Hidayat, Yunia Amanda Hikma Rotun Ibnu Tawaf Indra Perdana Indraswary, Apriola Dwi Ira Tania Irawan, Iqbal Islami Rambe, M. Irfan Ismail Ismail Iswandi, Rizky Julianto, April Julianto, Lafirsto Yogkismun Juwita, Nadila Rahma Juwita, Salsadila Kamil, Tiara Kartika Khairani, Siti Miftha Khairida Khairida Khairunnisa Nasution Khoiriyah, Anggi Khulsum, Umi Kinanti, Sri Laila Siti Nurhaliza Leo Ronaldi Simbolon Lili Kahirina Azhari Lubis Lingga, Robi Ltubing, Junita Mutiara Sari Lubis, Firman Febrian Lubis, Lili Khairani Azhari Lubis, Nirmalasari Lubis, Rafly Aulia Lutfianur, Bunga Cyntia Maimunah, Intan Malahayati Malau, Rado Malau, Rado Maruli Manalu, Fernaldo Mangihut Tua Simamora Mangunsong, Juliana Manik, Susih Gajah Manurung, Agave Manurung, Muhammad Rizaldi Manurung, Suntika Dewi Mariza, Rahma Marpaung, Aldo Rizky Bahari Marpaung, Dimas Suria Marpaung, Maysaroh Mega Purnama Sari Sianipar Melinawaty Kristina Nainggolan MHD, Faras Musyarih Mhd. Irvansyah Mimi Arimbi MPR, Fadillah Asmuni Muhammad Afrizal Yuda Muhammad Aldi Prayuda Sitorus Muhammad Azhari Efendi Muhammad Fatwa Str Muhammad Nasir Muhammad Reza Marpaung Muhammad Tuah Muhammad Yusuf Muliati Hasibuan Mustafa, Suci Irbatia Mutiara Nadila, Irvi NANDA PRATAMA Nanda Prayoga Nanda Syahfitri Napitupulu, Celly Naumi Sarah Br. Nasution, Adenisya Nasution, Daffa Irsyad Nasution, Emmi Rahmiwita Nasution, Ika Bina Prasanti Nazunda, Nazunda Nduru, Firma Nur Fadhila Nurainul Mardiah Nurcahaya Nurcahaya Ompusunggu, Frandika Ferianto Opri, Gilang Padila, Nurul Pangestu, Inderawan Panjaitan, Adelia Maharani Panjaitan, Annisa Octaviani Panjaitan, Bahmid Panjaitan, Khairunnisak Paramitha, Jihan Pardede, Dinda Julita Pasaribu, Julio Calvin Dheo Pasaribu, Liza Umami Patar Andreas Sitorus Piranda, Dea Resti Poliansyah, Dimas Pratama, Yogi Pujawati, Sri Anisa Putra, Aulia Putri, Erga Eka Putri, Julia Rahma Rahayu, Rika Rahmadani, Siti Rahmaniah Rahmaniah Rahmat Rahmat Raihandi, Muhammad Abiyyu Ramadhan, Wulan Suci Ramadhani, Hikmah Ramadhani, M. Risky Rambe, Nurhaliza ramdanita rumatiga Ranti, Delfi Rawi, Miftahul Khoiroh Regen Silaban Reihansyah, Muhammad Naufal Rika Aufara Riski Adila Manja Riski, Fajar Ritonga, Fauziah Ritonga, Nurliana Rizki Adrian Rizki, Alfathi Rizki, Muhammad Muhajir Rizky Sinaga Robby Ramadani Robiatul Adawiyah Rosdiana Rosdiana Rumondang, Rumondang Safitri, Ela Sagala, Victor Paulmarch Sahdan, Patria Sahera, Miri Saifana, Naila Sajali, Eka Salsabila, Jihan Salsabilla, Rinia Samdoni Jarwal Sinaga Samosir, Putri Humaiza Samosir, Riski Hamsyah Sapahira, Prety Saputri, Eliana Saragih, Julfirman Sari, Ajeng Alda SARI, DINA PUSPITA Sari, Sekar Nawang Satria Alvin Sitorus, Akmal Septiningrum, Shafira Setiawan, Diski Shamil Basayef Shely Winata Siagian, Angela Ekklesia Siagian, Zairul Abdi Sikumbang, Nandra Astuti Silaban, Herman Silvia Mahdalena Tanjung Simanjuntak, Angelina Deasyta Simanjuntak, Komis Simanjutak, Komis Simbolon, Santi Angriany Sinaga, Dessy Zulfianti Sinaga, Muhammad Sakha Sinambela, Ibrahim Sinambela, Nur Isnaini Sinta, Nuria Sirait, Deviana Dewi Sirait, M.Munawir Siregar, Ahmad Afandi Siregar, Fani Ustazah Siregar, Fazriana Siregar, Mia Audina Siregar, Sahmul Siregar, Sahmul Ruhum Sitorus, Dinda Mayarni Sitorus, Herman Sitorus, Rini Andriani Sri Diana Sri Indah Lestari Sri Rizki Sri Wahyuni Stefany, Nandika Tiara Puteri Str, Akmal Satria Alfin Subakti, Febby Andriana Sudarti, Nila Sujati, Cecep Sulistia, Irma Surbakti, Febby Andriana Suriani Suriani Suryadi Sutta, Roffi Rivaldo Arya Syah, Perdana Syahfitri, Nanda Syahputra, Heri Syapiq, Mirza Syarunsyah, Syahrunsyah Tanjung, Rani Tarigan, Elisa Br Tarigan, Nurma Anggita Putri Tiara Divani Sary Vivi Melvita Sari Wahyuni, Ade Wardana, Wahyu Habib Wella, Anggun Widia Astuti, Yuni Widiastuty, Netty Yani, Cindy Indah Yolanda, Betrik Yosa, Muhammad Agi Yundari, Yundari Yusril Chandra Zahari, Yusri Zahra, Pelangi Aulia Zebua, Rusti