Claim Missing Document
Check
Articles

Penggantian Denda Bagi Pelaku Kejahatan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundangundangan Yang Berlaku Dany Try Hutama Hutabarat
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v22i1.2008

Abstract

ABSTRAK Penyesuaian Batas Tindak Pidana Dan Jumlah Denda Terhadap suatu perkara kejahatan berdasarkan PERMA Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda. Sejauh mana Penerapan yang dapat dilakukan oleh Hakim dalam menerapkan suatu pertimbangan hukum didalam amar putusan dengan melakukan Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Berdasarkan kesepakatan bersama yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan serta Kehakiman bahwa penyesuaian tindak pidana ringan dan jumlah denda sebaiknya diterapkan bagi pelaku tindak pidana ringan. Kata kunci: Pengantian, Denda, Bagi, Pelaku, Kejahatan. ABSTRACT Adjustment of Criminal Actions Limits and Amount of Fines for a crime case based on PERMA Number 2 of 2012 concerning Adjustment of Minor Crimes and Amount of Fines. The extent to which the Judge can apply legal considerations in the verdict by making adjustments to minor crimes and the amount of fines in the Criminal Code. Based on the joint agreement made by the Police, the Attorney General's Office and the Judiciary, it is better if the adjustment of minor crimes and the amount of fines is made for the perpetrators of minor crimes. Key words: compensation, fines, share, perpetrator, crime.
TINDAKAN PREVENTIF KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN MOBIL Melinawaty Kristina Nainggolan; Regen Silaban; Muhammad Nasir; Sri Rizki; Dany Try Hutama Hutabarat
JURNAL PIONIR Vol 8, No 1 (2022): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/pionir.v8i1.2445

Abstract

Dalam penelitian hukum mengenai Tindakan Preventif  Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Mobil. Pada penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan. Pada penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu : Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu : buku-buku hukum. Bahan hukum tersier, yaitu : buku-buku non hukum. Pada penelitian ini, bahwasannya Kepolisian memiliki kewenangan besar, dalam melakukan penegakan hukum, dan bahkan dalam penegakan hukum tersebut, pihak Kepolisian bahkan diberi kebebasan dan juga kewenangan besar untuk melakukan tindakan preventif dalam melakukan penegakan hukum,untuk memberantas tindak pidana di wilayah Kota Besar hingga ke wilayah perdesaan. Kata Kunci : Pencurian, Kepolisian, Tindakan Preventif 
PROSES PELAKSANAAN AUTOPSI BAGI KORBAN PEMBUNUHAN Patar Andreas Sitorus; Chintia Meylandini Sihombing; Mega Purnama Sari Sianipar; Mangihut Tua Simamora; Dany Try Hutama Hutabarat
JURNAL PIONIR Vol 8, No 1 (2022): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/pionir.v8i1.2446

Abstract

Autopsi ialah perlengkapan fakta yang dipakai buat mendakwa dalam masalah pidana spesialnya dalam permasalahan pembunuhan, autopsi pula dicoba buat mempelajari penyakit serta pelatihan kedokteran. Saat sebelum melaksanakan autopsi periset harus mengumpulkan seluruh data subyek, konsultasi catatan kedokteran, dokter serta anggota keluarga dan mengecek posisi kematian. Berbeda halnya dengan negeri yang menganut sistem hukum kontinen semacam Indonesia autopsi bukan ialah upaya pembuktian. Pada riset hukum ini memakai tata cara riset hukum normatif serta menggunakan pendekatan penelitian kasus. Pada riset hukum ini memakai bahan hukum primer, ialah: Peraturan Perundang- Undangan. Bahan hukum sekunder, ialah: buku- buku hukum. Bahan hukum tersier, ialah: buku- buku non hukum. Peran Autopsi dalam menguak tindak pidana pembunuhan yang dilakukan pihak kepolisian ialah dengan cara melakukan autopsi pula bisa dikatakan ialah fasilitas utama dalam penyidikan masalah tindak pidana yang menimbulkan korban manusia mati. Pada proses autopsi dalam penyidikan bisa membuat jelas apakah cedera ataupun kematian seorang tersebut ialah hasil dari tindak pidana ataupun tidak. Proses pembuktian buat mengenali serta bisa menolong dalam proses penyidikan, dalam masalah pidana yang menyangkut badan, kesehatan serta nyawa manusia diperlukanpengetahuan spesial, ialah ilmu medis kehakiman. Medis forensik inilah yang hendak menolong penyidik buat mengumpulkan perlengkapan fakta terpaut permasalahan tersebut. Syarat Pasal 222 serta Pasal 216 KUHPidana menimpa tugas seseorang dokter buat menolong membagikan informasi penjelasan buat kepentingan proses peradilan memanglah sudsh jadi kewajiban, sehingga memohon penjelasan buat kepeningan yang sama merupakan ialah kewenangan. Kata Kunci : Autopsi, Kepolisian, Korban Pembunuhan
PERCOBAAN TINDAK PIDANA (POGGING) Dany Try Hutama Hutabarat; Rika Aufara; Erwina Rosita; Muliati Hasibuan; Muhammad Reza Marpaung; Muhammad Afrizal Yuda; Herman Herman; Dini Anggraini; Rahmaniah Rahmaniah; Ibnu Tawaf; Shamil Basayef; Yusril Chandra; Fakhrul Azmi; Robby Ramadani; Arief Wardana
Nusantara Hasana Journal Vol. 2 No. 3 (2022): Nusantara Hasana Journal, August 2022
Publisher : Nusantara Hasana Berdikari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Experiment has the meaning of trying to do something evil, but the result does not happen not on the basis of his own will. The problem of being able and incapable of trial arises in connection with the execution of the act, but the intended offense is not completed or the result which is prohibited by law does not arise. In the case of an attempted crime, according to Article 53 paragraph (2) of the Criminal Code, the maximum penalty that can be imposed is the maximum penalty for a crime in accordance with the article in question, then reduced by one third.
Hak Atas Tanah sebagai Permukiman Penduduk di Daerah Aliran Sungai Kota Tanjungbalai Perdana, Indra; Siregar, Fazriana; Hutama Hutabarat, Dany Try
MODELING: Jurnal Program Studi PGMI Vol 10 No 4 (2023): Desember
Publisher : Program Studi PGMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Al Hikmah Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69896/modeling.v10i4.2109

Abstract

The riverbank area is an inseparable part of the water resources management area which cannot be owned and/or controlled by individuals, community groups, or business entities. Tanjungbalai City As a city flanked by 2 major rivers, namely the Silau river which empties into the Asahan river as a city that has many rivers. does not rule out the possibility to make the watershed as a place to live by the people of the city of Tanjungbalai. The purpose of this study is to see the response of the people of Tanjungbalai city who use the watershed as a place to live (housing) and the policies made by the local government to the events that occur. The method used in this study is the empirical juridical method and the observation technique is carried out by using the interview method and analyzing the results of the questionnaire on 35 (thirty five) households who choose the watershed as a place to live. The results in this study are people who live in the watershed due to middle to lower economic factors, as well as the lack of supervision from the local government. And there is no Tanjungbalai City Government Policy on housing and settlements that prohibits building housing in places that are at risk of causing danger.
Implementasi Jenis Sanksi bagi Anggota TNI Pelaku Kejahatan Ditinjau dari Peraturan Berlaku Ritonga, Nurliana; Ismail, Ismail; Ompusunggu, Frandika Ferianto; Hutama Hutabarat, Dany Try
MODELING: Jurnal Program Studi PGMI Vol 10 No 4 (2023): Desember
Publisher : Program Studi PGMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Al Hikmah Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69896/modeling.v10i4.2110

Abstract

Any activities or actions of members of the TNI that violate law, order and authority and cause public unrest will be immediately subject to sanctions. If a criminal case is not immediately resolved in accordance with applicable law, it is very detrimental to the victim, the perpetrator (in this case the TNI members themselves) and the unit in general that develops personnel. Crime is a crime that is prohibited by laws and regulations, as well as threats (punishments) in the form of certain crimes against people who violate the prohibition. Indonesian law states that no citizen is immune from the law, even if the crime was committed by a citizen or member of the TNI. Every member of the TNI must have a disciplined attitude and carry out the task of being a role model for the surrounding community, but the TNI is also an ordinary human being who can sometimes commit despicable and despicable personal actions. Any activities or actions of members of the TNI that violate law, order and authority and cause public unrest will be immediately subject to sanctions. If a criminal case is not immediately resolved in accordance with applicable law, it is very detrimental to the victim, the perpetrator (in this case the TNI members themselves) and the unit in general that develops personnel. Crime is a crime that is prohibited by laws and regulations, as well as threats (punishments) in the form of certain crimes against people who violate the prohibition. To speak of evil, the following elements must be present: 1. Purpose. 2. Error (trick or error). 3. Breaking the law s. 4. Prohibited or obligatory actions that are punishable by a criminal. 5. Other objective elements, such as time, place and circumstances. Criminal sanctions are a conflict of pain imposed by the state on the convict.
Tinjauan Terhadap Tanah Warisan yang Dijadikan Agunan Peminjaman Uang Tanpa Sepengetahuan Ahli Waris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No.65/Pdt.G/2022/Pn.Kis) Simanjuntak, Komis; Hayani, Masyita; Hutama Hutabarat, Dany Try
MODELING: Jurnal Program Studi PGMI Vol 10 No 4 (2023): Desember
Publisher : Program Studi PGMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Al Hikmah Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69896/modeling.v10i4.2111

Abstract

Indonesian inheritance law is still pluralistic, meaning that it is governed by several legal systems, namely customary inheritance law, Islamic inheritance law and civil inheritance law. The formulation of various types of inheritance laws was due to the needs of the people at that time to respond to the various types of interests they faced, so that their legality was officially justified by the country's constitution for its application until now, without unification of laws. related to inheritance law, to fulfill the legal needs of the Indonesian people now and in the future in order to build a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution. This legal research uses empirical legal research, which gets references from primary legal materials, namely: Legislation, Judge's Decision. Secondary legal materials, namely: law books, and legal dictionaries. Tertiary legal materials, namely: Big Indonesian Dictionary. The plaintiff stated in the argument for his lawsuit that is posita (pundamentatum petendi) number 3, arguing that under the Plaintiff's rights were obtained from the late Nurhabibah who was married to Anuar with 6 sons and 1 daughter, the plaintiff should argue the plaintiff's civil ties with Sahbudin, Ilham, Herman, Syafaruddin , Muhammad Suheru, Lilinah (Defendant II) and withdrew as a Party in this case with the intention of clarifying the problem and distribution of inheritance (legacy), because the plaintiff could not dissolve the plaintiff's civil ties with 7 heirs and only revoked 1 part in this case and has not involving 5 disputing parties so that the lawsuit has a plurium litis consortium divide defect factor. The law of succession in the concept of civil law is one of the provisions that controls humans and humans in terms of inheritance (heritage). Not only that, the law of inheritance affects property if it is not finalized so that it will lead to disputes between the heirs.
Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Kota Medan) Islami Rambe, Muhammad Irfan; Hutama Hutabarat, Dany Try; Reihansyah, Muhammad Naufal
MODELING: Jurnal Program Studi PGMI Vol 10 No 4 (2023): Desember
Publisher : Program Studi PGMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Al Hikmah Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69896/modeling.v10i4.2112

Abstract

Regional Tax is a form of improvement in increasing Regional Original Income (PAD) as a source of funds to support development that needs to be continuously driven through cultivating new sources and improving the management of existing taxes. So regarding this matter, Regional Tax is a form of mandatory contribution to the region that is owed by an individual or entity that is coercive based on the Law, without receiving direct compensation and is used for Regional needs for the greatest prosperity of the people. The problem formulation discussed is how to implement an electronic system in motor vehicle tax payment services and what are the obstacles to implementing an electronic system in motor vehicle tax payment services. Taxpayers who pay motor vehicle tax at the Medan City UPPT SAMSAT Office must first fill out a Motor Vehicle Registration and Data Collection Letter (SPPKB) clearly, completely and correctly according to the identity of the motor vehicle and the taxpayer concerned and signed by the Taxpayer or his Proxy. . The SPPKB is submitted no later than 14 days from the time of ownership and/or control, for new motorized vehicles until the end date of the tax period for old motorized vehicles, 30 days from the date of the inter-regional fiscal certificate, for motorized vehicles moved from outside the region (incoming mutation). This was done with the aim of helping to secure Regional Original Income (PAD) in North Sumatra Province, especially in the Medan City area. The most frequently encountered obstacle faced by the Medan City UPPT SAMSAT Office in collecting motor vehicle tax is the lack of public awareness in paying taxes. Public awareness is what is most needed in the implementation of motor vehicle tax payments, currently there are still many people who are reluctant or even do not immediately pay their motor vehicle tax even though the due date for paying their motor vehicle tax has passed. The attitude of the public is less aware of their duties/obligations in paying Taxpayers (WP). And most people are apathetic and don't care about paying taxes at all, the Medan City SAMSAT UPPT Office minimizes the obstacles that arise in the implementation of motor vehicle tax collection by providing a Motor Vehicle Tax Notification Letter (SPKPKB) which is sent directly to the Taxpayer according to the address listed. in the STNK
Peran Penyidik Dalam Menangani Kasus Penipuan Online (Studi Kasus Polres Tanjungbalai) Hutama Hutabarat, Dany Try; Panjaitan, Adelia Maharani
MODELING: Jurnal Program Studi PGMI Vol 10 No 4 (2023): Desember
Publisher : Program Studi PGMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Al Hikmah Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69896/modeling.v10i4.2113

Abstract

Online fraud has emerged as a threat in various areas, including in Tanjungbalai City. This research discusses the problem, focusing on the role of Tanjungbalai Police investigators in handling online fraud cases. Key challenges involve the complexity of digital technology, increasingly sophisticated fraud tactics, as well as privacy policies and resource limitations. The research method used is empirical law, where data is analyzed through case studies and interviews. This research emphasizes the importance of increasing technological expertise for investigators to increase their ability to handle criminal acts of online fraud. In addition, the analysis focuses on inter-agency cooperation, with a focus on coordination. The research results show that the disclosure of the online fraud case of the give away scheme in the name of Baim Wong in Tanjung Balai City was based on reports from victims and the public. based on reports from victims and the public. Tanjungbalai Police carried out raids on illegal community activities. The Police (Sabhara) collaborated with Satpol PP in patrolling and controlling activities in residential areas (kos-kosan), obtained evidence which was strongly suspected to be online fraudulent activities carried out by individuals acting in the name of Baim Wong, this evidence was then investigated which then revealed the case online give away fraud in the name of Baim Wong. The obstacle for investigators in providing evidence is the budget to present victims in terms of asking for information from victims who are outside the jurisdiction of the Tanjungbalai City Police.
Pkm Pendampingan Warga Stunting untuk Menurunkan Angka Stunting Sesuai Amanah Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Ismail, Ismail; Hutama Hutabarat, Dany Try; Bahmid, Bahmid
MODELING: Jurnal Program Studi PGMI Vol 10 No 4 (2023): Desember
Publisher : Program Studi PGMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Al Hikmah Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69896/modeling.v10i4.2114

Abstract

Stunting is a disruption in the growth and development of children due to chronic malnutrition and recurrent infections, which is characterized by their length or height being below the standards set by the minister who handles government affairs in the health sector. The number of stunted children under five in Indonesia will decrease to 21.6% in 2022. The factors of stunting are maternal education, family income, maternal knowledge about nutrition, exclusive breastfeeding, age at complementary feeding, zinc and iron adequacy levels, history of infectious diseases and genetic factors. By considering these factors, it can be concluded that if the decline that occurs in 2022 is not controlled as well as possible, there could be another increase in the number of stunting sufferers in 2023. This community-based empowerment aims to continue the success that has been achieved in reducing stunting rates in 2022 and to spread and expand education for the community regarding stunting. The output of this empowerment is none other than to help and contribute to reducing the stunting rate which can be obtained by increasing mothers' knowledge about the important nutrients needed by their children, not only mothers. It is hoped that by carrying out this empowerment, people's knowledge about stunting will no longer be just scientific knowledge but has become a habit and general knowledge. Outputs in the field of scientific publications in this service will be published in sinta-4 indexed journals in service journals. So that through this community service and the output that will later be published we can provide real knowledge to society.
Co-Authors Abimanyu, Aditya P. Adila, Lica Adlina, Desri Adrian, Rizki Affandi, Ikhwan Aflita, Riri Agung Gumelar Agung Hidayat, Agung Akbar, Ghani Al Azmi, Chairanda Al Madina Aldina, Cindy Alfah, Gusthi Sulistio Alfathni, Tri Nia Alkarim, Fazri Almas, Salsabila Alpadira, Rinda Amalia Vada, Dela Ambarwati, Eny Ayu Amida, Nur Amri, Juheri Amsari, Duwi Anggun Ananta, Aulia Andrian, Pandu Anggraini, Sustika Winda Anhar, Ibnu Anisyah Ansori, Bayu Anuary Sitorus, Eko Ardiansyah, Ari Arief Wardana Arimbi, Mimi Arya, Dicky Arya, Ilham Ayu, Erra Azhar, Khairul Azhari, Ridho Azmi, Fahri Azura, Putri Azzahro, Wan Bahmid Bascara, Donni Batubara, Rifana Bintang, Muhammad Budi, Agus Chairanda Al Azmi Chintia Meylandini Sihombing Cindy Pratiwi, Cindy Dalimunthe, Septian Rizky Darmawan, Khairunnisa Darnita Delardi, Egi Denisa, Denisa Deri, Afif Dewi, Yulia Diki Darmawan Dini Anggraini Dwiva, Nur Aulia Efendi, Muhammad Azhari Efrianti Nasution, Rizka Elfindra, Anzas Emiel Salim Siregar Emmi Rahmiwita Nasution Ersa, Fikri Erwina Rosita Eva Mizkat Fadila, Aan Fadila, Zahra Nur Fafaruq, Lintang Al Fajar Mukti, Ahmad Fakhrul Azmi Fatwa Str, Muhammad Fauzan, Aan Fawzan, Rudu Febrian, Sazri Fransisca, Zenny Hakiki, Nurdini Hakim, M. Fauzan Hamizah, Siti HANDAYANI Harmika, Zuwairiah Hassymi, Aldi Prayoga Hastina Putri, Ade Hayani, Masyita Hazali, Hazali Herman Herman Hidayat, Riyan Fikqri Hidayat, Yunia Amanda Ibnu Tawaf Indah Lestari, Sri Indra Perdana Indraswary, Apriola Dwi Irawan, Iqbal IRWANSYAH, ADE Islami Rambe, Muhammad Irfan Ismail Ismail Iswandi, Rizky Julianto, April Julianto, Lafirsto Yogkismun Juwita, Nadila Rahma Juwita, Salsadila Kamil, Tiara Kartika Khairani, Siti Miftha Khairida Khairida Khoiriyah, Anggi Khulsum, Umi Kinanti, Sri Leo Ronaldi Simbolon Lestari, Eka Widya Lingga, Robi Ltubing, Junita Mutiara Sari Lubis, Firman Febrian Lubis, Lili Kahirina Azhari Lubis, Lili Khairani Azhari Lubis, Nirmalasari Lubis, Rafly Aulia Lutfianur, Bunga Cyntia Mahvira, Dinda Ayu Maimunah, Intan Malahayati Malau, Rado Malau, Rado Maruli Manalu, Fernaldo Mangihut Tua Simamora Mangunsong, Juliana Manik, Susih Gajah Manja, Riski Adila Manurung, Agave Manurung, Muhammad Rizaldi Mardiah, Nurainul Mariza, Rahma Marpaung, Aldo Rizky Bahari Marpaung, Dimas Suria Marpaung, Maysaroh Mega Purnama Sari Sianipar Meirad Arianza Bima Melinawaty Kristina Nainggolan MHD, Faras Musyarih Mhd. Irvansyah MPR, Fadillah Asmuni Muhammad Afrizal Yuda Muhammad Nasir Muhammad Reza Marpaung Muhammad Tuah, Muhammad Muhammad Yusuf Muliati Hasibuan Mustafa, Suci Irbatia Mutiara Nadila, Irvi NANDA PRATAMA Nanda Syahfitri Napitupulu, Celly Naumi Sarah Br. Nasution, Adenisya Nasution, Daffa Irsyad Nasution, Emmi Rahmiwita Nasution, Ika Bina Prasanti Nasution, Khairunnisa Nazunda, Nazunda Nduru, Firma Nila Sudarti Nur Aisyah Nur Fadhila Nurcahaya, Nurcahaya Ompusunggu, Frandika Ferianto Opri, Gilang Padila, Nurul Pangestu, Inderawan Panjaitan, Adelia Maharani Panjaitan, Annisa Octaviani Panjaitan, Khairunnisak Paramitha, Jihan Pardede, Dinda Julita Pasaribu, Julio Calvin Dheo Pasaribu, Liza Umami Patar Andreas Sitorus Piranda, Dea Resti Poliansyah, Dimas Pratama, Yogi Prayoga, Nanda Pujawati, Sri Anisa Putra, Aulia Putri, Erga Eka Putri, Julia Rahma Rahayu, Rika Rahmadani, Siti Rahmaniah Rahmaniah Rahmat Rahmat Raihandi, Muhammad Abiyyu Ramadhan, Wulan Suci Ramadhani, Hikmah Ramadhani, M. Risky Rambe, Nurhaliza Ranti, Delfi Rawi, Miftahul Khoiroh Regen Silaban Reihansyah, Muhammad Naufal Rika Aufara Riski, Fajar Ritonga, Fauziah Ritonga, Nurliana Rizki, Alfathi Rizki, Muhammad Muhajir Robby Ramadani Robiatul Adawiyah Rosdiana Rosdiana Rotun, Hikma Rumondang, Rumondang Safitri, Ela Sagala, Victor Paulmarch Sahdan, Patria Sahera, Miri Saifana, Naila Sajali, Eka Salam, Agus Salsabila, Jihan Salsabilla, Rinia Samosir, Putri Humaiza Samosir, Riski Hamsyah Sapahira, Prety Saputri, Eliana Saragih, Julfirman Sari, Ajeng Alda SARI, DINA PUSPITA Sari, Sekar Nawang Sari, Vivi Melvita Sary, Tiara Divani Satria Alvin Sitorus, Akmal Septiningrum, Shafira Setiawan, Diski Shamil Basayef Siagian, Angela Ekklesia Siagian, Zairul Abdi Sikumbang, Nandra Astuti Silaban, Herman Silitonga, Ahmad Helmisyam Simanjuntak, Angelina Deasyta Simanjuntak, Komis Simanjutak, Komis Simbolon, Santi Angriany Sinaga, Dessy Zulfianti Sinaga, Muhammad Sakha Sinaga, Rizky Sinaga, Samdoni Jarwal Sinambela, Ibrahim Sinambela, Nur Isnaini Sinta, Nuria Sirait, Deviana Dewi Sirait, M.Munawir Siregar, Ahmad Afandi Siregar, Fani Ustazah Siregar, Fazriana Siregar, Mia Audina Siregar, Sahmul Siregar, Sahmul Ruhum Siti Nurhaliza, Laila Sitorus, Dinda Mayarni Sitorus, Herman Sitorus, Muhammad Aldi Prayuda Sitorus, Rini Andriani Sri Diana Sri Rizki Sri Wahyuni Stefany, Nandika Tiara Puteri Str, Akmal Satria Alfin Subakti, Febby Andriana Sujati, Cecep Sulistia, Irma Suntika Dewi Manurung Surbakti, Febby Andriana Suriani Suriani suriani Suriani Suryadi Sutta, Roffi Rivaldo Arya Syah, Perdana Syahputra, Heri Syamsiah, Dewi Syapiq, Mirza Syarunsyah, Syahrunsyah Tania, Ira Tanjung, Annisya Raya Tanjung, Faisal Tanjung, Rani Tarigan, Elisa Br Tarigan, Nurma Anggita Putri Wahyuni, Ade Wardana, Wahyu Habib Wella, Anggun Widia Astuti, Yuni Widiastuty, Netty Wijaya, Chandra Ridho Yani, Cindy Indah Yolanda, Betrik Yosa, Muhammad Agi Yulyantika, Evi Yundari, Yundari Yusril Chandra Zahari, Yusri Zahra, Pelangi Aulia Zebua, Rusti Zuwandana, Ahmad